Ansar menyebut realisasi bantuan motor tersebut terkendala pada tahapan hasil konsultasi dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal mobilisasi aset.
"Rencana ini berbenturan dengan berbagai aturan termasuk mobilisasi aset yang akan tumpang tindih karena jika terealisasi akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, termasuk menimbang anggaran kita yang difokuskan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi," ujarnya di Tanjung Pinang, Rabu (1/6/2022).
Sebagai penggantinya, Ansar mengatakan secara bertahap telah menyalurkan bantuan operasional sebesar Rp 1,2 juta kepada masing-masing RT/RW di seluruh wilayah Kepri melalui dana APBD 2022. Menurutnya, RT/RW yang menjadi unit masyarakat tingkat terkecil di lingkungan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah.
Pembinaan kepada masyarakat melalui perangkat RT dan RW dapat mempermudah langkah pemerintah menjalankan program kerja untuk masyarakat. "Kami mengapresiasi karena RT/RW sukses membina masyarakat di Kepri selama pandemi. RT/RW secara langsung menggerakkan masyarakat untuk divaksin sehingga pandemi Covid-19 bisa diatasi dengan baik," ujar Ansar.
Selain itu, katanya, bantuan operasional diberikan untuk tiap-tiap pos pelayanan terpadu (posyandu) sebesar Rp 5 juta, transportasi pelajar, dan pelajar berprestasi di seluruh kabupaten/kota se-Kepri dengan nominal bervariasi. Khusus bantuan operasional posyandu, diharapkan dapat mendorong lembaga kemasyarakatan itu lebih aktif meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
"Total anggaran tahun ini sebesar Rp 11 miliar disalurkan untuk membantu RT/RW, posyandu, transportasi pelajar hingga pelajar berprestasi. Kami upayakan kegiatan ini terlaksana setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah," kata Ansar.
Sebelumnya dalam kegiatan di Karimun Kabupaten Lingga, Gubernur Kepri juga meminta maaf kepada perangkat RT/RW di Lingga. Karena rencana pemberian bantuan kendaraan roda dua belum dapat direalisasikan. Ansar Ahmad menjelaskan, bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait bantuan tersebut. Namun terkendala perihal mobilisasi aset.
“Karena RT dan RW akan terus mengalami pergantian, sehingga terkait aset sepeda motor akan berpotensi bermasalah nantinya. Kalau sepeda motor itu berisiko, bisa menyeret perangkat RT dan RW ke masalah hukum. Namun janji tetap kita realisasikan, meskipun dalam bentuk lain,” jelasnya.
#rep/jon
