Aliansi Mahasiswa Makassar berencana melakukan aksi yang dilakukan bersama badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan masyarakat pada Sabtu malam hari pukul 21.00 WITA. Aksi dimulai di Kampus Universitas Hasanuddin.
Sementara Konsolidasi mahasiswa se- Kabupaten Garut (Jawa Barat) menyebut aksi demo mereka hari ini sebagai persembahan murni kesadaran dari BEM tanpa arahan orang atau organisasi mana pun.
Mereka menuntut penolakan kenaikan harga BBM, kenaikan PPN, Tolak Jokowi 3 Periode, tolak penundaan Pemilu dan menolak RUU IKN.
Sementara mahaiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor berencana menggelar demo di Istana Bogor pada Sabtu 13.00 WIB.
Sedangkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga akan menggelar demo menyikapi naiknya harga bahan pokok, PPN, BBM, kelangkaan minyak akibat neo liberalisme.
Pada Jumat (8/4/2022) kemarin aksi demo telah digelar oleh mahasiswa di seluruh Indonesia.
Aksi mahasiswa menolak Masa Jabatan Jokowi 3 periode hingga kenaikan harga BBM pecah di sejumlah daerah.
Sejak Kamis (7/4/2022) lalu, ratusan mahasiswa telah turun ke jalan. Mereka melakukan aksi bakar ban hingga menutup jalan.
Unjuk rasa yang terjadi di pertigaan Jl Sultan Alauddin-Jl AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, Makassar, sempat ricuh.
Pada Jumat (8/4/2022) kemarin, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Se-Bogor menggeruduk Istana Bogor, Jawa Barat.
Pihak Istana Bogor menerima perwakilan massa aksi yang terdiri dari gabungan mahasiswa BEM Se-Bogor, Jumat (8/4/2022).
Dilansir dari Tribunnewsbogor, meski ditahan oleh aparat gabungan TNI-Polri para orator terus bergantian secara semangat menyampaikan orasinya.
Sampai dengan puncaknya, tuntutan dari para aliansi mahasiswa ini diterima oleh perwakilan dari Istana Bogor.
Namun, massa aksi yang terdiri dari gabungan mahasiswa itu sempat bergesakan dengan aparat gabungan karena merangsek masuk menuju areal Pintu Utama Istana Bogor
Koordinator Aliansi BEM Se- Bogor Raya Rizki Nuria Sury Altar akan terus mengawal point-point tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
"Itu hasil nanti dengan ritme 3x24 jam Presiden Joko Widodo harus memberikan pernyataan resmi. Ini sebenarnya tidak ada keterangan akan turun aksi lagi. Tapi, kami memfolow upnya lewat secara audiensi advokasi," ujarnya kepada awak media pasca unjuk rasa, Jumat (8/4/2022).
Sempat terjadi gesekan antara massa aksi dengan petugas saat demo Gugat Istana, di Kota Bogor, Jumat (8/4/2022)
Tuntutan-tuntutan itu, kata Rizky, tidak terlepas dari koridor hasil kajian teknis yang digagas oleh aliansi BEM Se- Bogor.
Hasil kajian itu tidak terlepas dari beberapa isu Pemerintah yang sangat sekali bersimpangan dengan hati nurani masyarakat Indonesia.
"UUD terkait penundaan tiga periode yang kedua terkait harga CPO minyak goreng, BBM, sama terkait kenaikan PPN. Hasil kajian ini yang membuatnya aliansi BEM Se Bogor tapi kami membawa tagline 'Bogor Menggugat Istana'. Kajian intelektualnya dari BEM Se Bogor. Inisiatornya BEM," jelasnya.
Bahkan, aksi ini akan terintegrasi langsung dengan kabar adanya aksi Nasional tanggal 11 April mendatang di Jakarta.
"Apabila petisi kami tidak didengar atau digubris bahkan tuntutan tiga periode disetuji amandemen, mahasiswa dan gabungan aliansi lainnya akan melesat dan melakukan aksi yang lebih besar," katanya.
"Mungkin momentum tanggal 11 tersebut. Gerakannya sama sebenarnya poinnya. Mankannya kami kasih Ritme 3x24 jam," tandasnya.
Pada Jumat (8/4/2022) kemarin, sejumlah mahasiswa di Garut tergabung di GMNI, HMI, PMII, Kammi, Hima Persis gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Garut.
Mahasiswa duduki kantor DPRD Kota Tasikmalaya
Di Tasikmalaya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus wilayah berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Sesaat seluruh gabungan mahasiswa tiba di lokasi, terlihat ratusan petugas Kepolisian dari Polresta Tasikmalaya sudah berjaga mengamankan lokasi demonstrasi.
Mereka bergantian berorasi dan mencoba menerobos meminta masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.
Terjadi beberapa kali cek cok mulut dan aksi dorong-dorongan antara pengunjukrasa dengan petugas Kepolisian.
Pertama menolak kenaikan harga Pertamax, kenaikan pajak penerimaan negara, dan kenaikan harga pangan yang dalam beberapa waktu terakhir ini terus melonjak.
"Maka kami menekan pemerintah daerah untuk satu suara bersama menolak kebijakan dalam tiga poin tuntutan kami, masyarakat kini sudah cukup menderita dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat," ujar seorang koordinator aksi, Ajang Ahmad Haris kepada awak media setempat.
Kebijakan yang telah disetujui pemerintah salah satunya kenaikan harga Pertamax.
Itu menurutnya dibuat secara singkat di luar pengawasan masyarakat umum.
Ia menyebut dalam beberapa bulan terakhir ini masyarakat sudah disulitkan dengan mahalnya harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng.
"Kita tahu banyak antrean soal minyak goreng, seakan pemerintah penutup mata pada panjanganya antiran masyarakat waktu itu, ditambah saat ini kenaikan BBM terjadi dan mulai langka," ucapnya.
Ajang menyebut pihaknya akan membawa massa lebih banyak lagi jika Pemkab Garut tidak sepakat dengan tuntutan yang diminta oleh mahasiswa.
Bahkan jika nantinya poin tuntutan tersebut tidak disetujui oleh Pemkab Garut, maka pihaknya berencana akan berangkat ke Jakarta.
"Jika audiensi kami di DPRD Garut tidak didengar atau tidak ada kata sepakat, maka tidak menutup kemungkinan kami akan menuju Senayan," ujarnya.
Hingga Jumat siang kemarin, mahasiswa masih bertahan di depan Gedung DPRD Garut, mereka meminta audiensi dengan anggota DPRD di dalam ruangan.
Sebelum ibadah salat Jumat kemarin, beberapa anggota DPRD Kabupaten Garut keluar menemui para mahasiswa.
Mereka mendengarkan usulan-usulan dari setiap ketua organisasi mahasiswa yang kemudian mereka kembali masuk ke dalam gedung untuk segera memutuskan tuntutan para pengunjuk rasa.
Seruan turun ke jalan 11 April
Muncul seruan demonstrasi tanggal 11 April 2022 beredar di jagat media sosial beberapa hari terakhir.
Seruan demonstrasi yang digalakkan mahasiswa hingga pelajar Sekolah Teknik Menengah (STM) melalui tagar #STMBergerak, makin menguatkan indikasi massa yang masif akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi.
Aksi tuntutan mahasiswa ini masih sama. Mereka getol mengajak rekan mahasiswa untuk turut serta dalam demo yang mengusung tuntutan tolak kenaikan bbm hingga tolak wacana penambahan jabatan presiden menjadi 3 periode.
"11 April 2022 #JakartaTutup sampai #JokowiTurun. Serentak. Mahasiswa & Rakyat Bersatu," tulis seruan aksi seperti dilihat di laman Twitter, Jumat (8/4/2022).
Bahkan, tagar dan poster "#STMBergerak Se-Jabodetabek Tanggal 11 April 2022 Pukul 13.00-Menang di Istana Negara makin berseliweran di media sosial.
Poster bernarasi pergerakan massa terus bermunculan untuk mengajak mahasiswa berdemo pada 11 April nanti.
Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Endra Zulpan mengatakan pihaknya belum menerima permohonan demonstrasi dari kelompok manapun termasuk mahasiswa.
"Sampai hari ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, Kamis (7/4/2022) malam.
Zulpan menambahkan pada prinsipnya seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus mendapatkan izin dari kepolisian.
Selain itu, panitia atau penyelenggara aksi harus menyampaikan pemberitahuan aksi maksimal 3x24 jam sebelum hari H.
"Namun sampai saat ini, kami tidak terima dari kelompok manapun. Baik itu permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum atau kegiatan yang mengakomodir jumlah massa yang besar," ujar Zulpan.
Zulpan menegaskan jika kegiatan unjuk rasa tidak mengantongi izin kepolisian, maka kegiatan itu dapat dibubarkan.
"Segala jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," katanya.
Imbauan masyarakat tak terprovokasi
Zulpan juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi seiring beredarnya pesan atau poster di media sosial. Terlebih dengan seruan demo serentak 11 April mendatang.
Ia mengimbau warga untuk fokus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.
"Terkait flyer-flyer yang di media sosial saat ini yang mengajak kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," tutup Zulpan.
#tribun/red
