"Ini memang beberapa putusan MA terkait perkara-perkara yang ditangani KPK dari sisi kami sangat mengecewakan tentu saja terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat majelis hakim MA yang rasa-rasanya kok ya tidak mencerminkan keagungan sebuah mahkamah," kata Alex dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).
Alex juga heran soal pertimbangan majelis hakim MA memotong vonis Edhy karena dianggap berbuat baik saat menjabat menteri. Dia menyinggung soal perbuatan baik Edhy yang dinilainya hanya sebagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Nah, ada beberapa hal yang disampaikan, saya baca di berita kenapa majelis Hakim Agung MA itu mengurangi hukuman Edhy Prabowo itu, karena dianggap Edhy Prabowo itu telah bertindak atau bekerja dengan baik, antara lain dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Kelautan sebelumnya yang melarang ekspor benur dan menerbitkan peraturan menteri baru yang mengizinkan ekspor benur sehingga dianggap membantu nelayan kecil," katanya.
"Nah, ini kan sebetulnya kan sebuah kebijakan ya, nah MA ini seolah-olah hakimnya men-judge kebijakan yang lalu itu nggak benar, kan seperti itu. Makanya dikoreksi dan dianggap itu sebagai suatu hal yang baik," tambahnya.
"Saya tidak berhak mengomentari keputusan hakim, tapi biarlah masyarakat sendiri yang memberikan penilaian pada putusan hakim tersebut. Kalau dari sisi KPK kami tentu akan melihat setelah menerima putusan lengkap seperti apa, karena dalam berita kami nggak melihat apakah ganti rugi tersebut juga dikoreksi, kalau di putusan pertama kan ada kewajiban membayar uang pengganti, nah saya belum baca lagi, apakah itu juga dihapus, nah kita belum tahu," tambahnya.
Meski demikian Alex tetap menghormati putusan tersebut. KPK juga membuka opsi untuk melakukan peninjauan kembali (PK) nantinya.
"Tapi saya kira kita harus patuh apapun, karena aturan mainnya seperti itu. Seburuk apa pun putusan hakim tetap harus kita akui dan harus laksanakan, aturannya seperti itu. Nggak ada upaya hukum lain. Tetapi, dengan Undang-Undang Kejaksaan yang baru saya kira, apakah nanti KPK akan melakukan peninjauan kembali kita lihat, karena di Undang-Undang Kejaksaan yang baru, dimungkinkan," katanya.
#dtc/bin
