"Evaluasi di pimpinan DPR melihat situasi belakangan ini, ketua dan wakil ketua DPR memutuskan untuk mengendalikan WFH dan WFO bagi seluruh di jajaran sekretariat jenderal," kata Indra Iskandar saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).
Menurut Indra, pelaksanaan rapat-rapat di parlemen akan menerapkan sistem hybrid dengan kehadiran fisik maksimal 50 persen. Kebijakan ini nantinya diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Begitu juga rapat kita akan kendalikan nanti dari mitra dan dari unsur internal DPR itu maksimal 50 persen. Ini nanti juga akan ditegaskan pada rapat Bamus yang dalam waktu dekat ini, akan ditegaskan sebagai putusan," ujar Indra.
Ia melanjutkan, bagi pegawai di lingkungan DPR RI juga akan dibatasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi munculnya penularan COVID-19. "Tentu untuk yang pegawai juga begitu, saat ini kita batasi betul kegiatan-kegiatan," katanya.
Indra menyinggung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang telah memastikan jajaran di bawahnya dilarang melakukan kunjungan kerja (kunker) sementara. Sementara, secara keseluruhan jajaran komisi di DPR, kebijakan larangan kunker tersebut masih menunggu keputusan rapat Bamus.
Indra menyebut masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD), komisi, dan badan-badan yang ada di DPR RI adaptif terhadap penerapan lockdown untuk menanggulangi penyebaran Corona. Menurutnya, hal yang penting yaitu pengendalian interaksi anggota parlemen dan pegawai setjen.
"Ada beberapa komisi dan alat kelengkapan Dewan mengambil inisiatif lockdown di lingkungan masing-masing, seperti di MKD, lockdown-lockdown, gitu, ya. Di pimpinan, di beberapa komisi juga begitu. Nah, tapi tentu yang buat kami penting adalah pengendalian ke depannya, interaksi-interaksi anggota DPR di luar maupun dari sekretariat jenderal juga," katanya.
#dsc/bin
