Namun, di tengah kisruh operator dengan awak bus TMP, Direktur Utama (Dirut) PT Trans Pekanbaru Madani (TPM), Azmi justru berencana mengundurkan diri dari jabatannya.
Kepada awak media di Pekanbaru, Azmi secara gamblang menegaskan bahwa dirinya mengajukan pengunduran diri bukan karena permasalahan di internal perusahaan. Ia mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan faktor "U" (usia-red).
"Saya sudah sampaikan bahwa saya tidak bisa lama menjabat sebagai pimpinan di TPM, karena kondisi kesehatan dan faktor umur, jadi tidak mungkin bertarung lagi, " jelasnya, seperti dilansir riauonline.com, Rabu (2/2/2022).
Azmi pun menampik bahwa pengunduran dirinya karena masih adanya kisruh manajemen PT TPM dengan awak bus TMP. Apalagi pembayaran gaji bagi awak bus belum kunjung tuntas.
Diketahui, operasional TMP sempat tergganggu selama dua pekan pada Januari 2022. Pasalnya, awak bus beberapa kali melakukan aksi mogok massal lantaran gaji mereka selama tiga bulan belum kunjung dibayarkan. Hal ini pun diakui Azmi. Sayangnya, selaku Dirut PT TPM ia belum kunjung bisa memastikan jadwal pembayaran gaji bagi para awak bus TMP.
Belakangan, Azmi dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis dari jabatan Dirut PT TPM sejak Januari 2022 lalu, tinggal menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa (RUPSLB).
“Iya saya sudah mengajukan diri untuk mundur sebagai Dirut PT TPM. Tapi informasi yang saya terima, pengunduran diri saya ini menunggu RUPSLB,” ungkap Azmi seperti dilansir cakaplah.com, Rabu (3/2/2022).
Bahkan Azmi terus terang mengungkapkan bahwa rencana pengundurannya sebagai Dirut PT TPM sudah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu, termasuk kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus.
“Secara lisannya memang sudah enam bulan saya sampaikan. Tapi dalam bentuk surat memang baru di bulan Januari kemarin. Tapi soal pengunduran diri saya, saya sudah sampaikan ke Pak Walikota, Pak Sekda, Kadishub dan Dirut SPP,” pungkasnya.
Tanpa mengomentari "gerakan angkat bendera putih" Azmi selaku pihak yang pernah diamanahkan menakhodai PT TPM, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT lebih memilih bertegas-tegas kepada pihak PT.Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) selaku induk usaha PT TPM supaya bisa mengambil tindakan mengingat kisruh antara awak bus TMP dengan manajemen PT TPM selaku operator belum tuntas.
Para awak bus TMP masih menanti gaji yang belum kunjung dibayarkan. Wali Kota tak menampik jika adanya kisruh ini berdampak pada operasional bus TMP dan lapisan masyarakat yang sangat membutuhkan jasa angkutan massal bertarif ekonomis tersebut.
Menurut Firdaus, aksi mogok awak bus pekan lalu lantaran gaji belum kunjung dibayarkan PT TPM sebagai operator bus TMP tidak harus terjadi.
"Ini seharusnya tidak terjadi. Pengoperasian trans metro ini di bawah PT SPP, maka PT SPP harus ambil tindakan," tegasnya, Kamis (3/2/2022).
Firdaus: Di Kas Banyak Uang Kok!
Di matanya, yang ada sebenarnya hanya permasalahan administrasi saja. Bahkan ia menyebut bahwa pembayaran gaji para awak bus harus dilakukan karena tidak ada permasalahan dengan keuangan.
"Ini masalah administrasi saja, bayar gaji saja. Di kas banyak uang kok, ini bukan tidak ada uang. Tapi masalah administrasi saja," ungkapnya.
Firdaus pun mengingatkan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru harus turun tangan dalam permasalahan ini. Ia menilai dinas perhubungan adalah dinas teknis yang membawahi masalah angkutan massal tersebut.
Dirinya mengatakan bahwa permasalahan ini muncul karena merupakan masa transisi. Proses transisi dari PT SPP ke PT TPM harus digesa.
Firdaus mengingatkan agar PT SPP tetap profesional di masa transisi pengelolaan bus TMP ini. Selama ini pengelolaan bus TMP dilakukan oleh PT SPP melalui PT TPM sebagai anak perusahaan.
"Saat ini PT TPM sudah menjadi perusahaan daerah yang mandiri. Peralihan ini agar PT SPP fokus pada pengelolaan KIT dan anak perusahaan di bawah PT SPP ," tegas Firdaus, seperti dilansir tribunpekanbaru. com.
#ckl/rol/trp/bin
