Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari memastikan kebijakan itu tidak sampai mengganggu gaji pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya anggaran yang diblokir tidak semua, melainkan hanya 5% dari pagu masing-masing K/L.
"Blokir anggaran ini merupakan kebijakan automatic adjustment. Besaran yang dikunci adalah 5%, bukan semua. Jadi tidak mengganggu gaji pegawai," kata Rahayu kepada awak media di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Setidaknya dari pemblokiran anggaran seluruh K/L sebesar 5% itu, Kementerian Keuangan berhasil mendapat dana cadangan sebesar Rp 39,72 triliun di semester I-2022. Jika kasus COVID-19 meledak lagi dan memerlukan tambahan pendanaan, uang tersebut bisa digunakan.
"Ini merupakan hasil pembahasan RAPBN 2022 tahun lalu. Untuk implementasinya, setiap K/L diminta menyisihkan dan tidak menggunakan 5% dari total anggarannya dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian perkembangan COVID di 2022," tuturnya.
Belum diketahui sampai kapan 5% anggaran dari seluruh K/L akan diblokir. Rahayu menyebut pihaknya akan mengevaluasi kebijakan ini di tahun berjalan.
"Jika dampak COVID-19 dapat dikendalikan, 5% anggaran ini dapat digunakan kembali oleh K/L untuk kegiatan-kegiatannya," tandasnya.
#dtc/bin
