Faisal Basri mengatakan, sebagai wali kota, Gibran harus melepas semua jabatan di bisnis yang dimilikinya. Menurutnya, hal ini harus dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan.
"Anak presiden jadi wali kota juga masih komisaris, itu kan tidak boleh. Mundur dari jabatannya diserahkan ke saudaranya, diserahkan kepada siapa saja, tapi bukan dirinya," kata Faisal Basri dalam webinar, Sabtu (29/1/2022).
Faisal Basri menekankan, akan berbahaya jika seorang pejabat juga melakukan bisnis. Sebab menurutnya, akan banyak yang dirugikan jika hal itu dilakukan. Harus ada batasan yang tegas.
"Yang berbahaya adalah tatkala pejabat negara yang mewakili negara itu, itu juga melakukan bisnis. Jadi state dan market ini berkolaborasi, state dan market ini batasannya blur, ini bisnis ini regulator. Jadi inilah yang terjadi di Indonesia sehingga semakin kuat state dan market ini, community-nya dirugikan," kata Faisal Basri.
"Oleh karena itu community kita semua wajib untuk menjadi kekuatan ketiga yang membuat state dan market ini berada pada posisinya masing-masing, state tidak bertindak sebagai pengusaha, pengusaha tidak bertindak sebagai penguasa," jelas dia.
Gibran sendiri sebelumnya juga pernah mendapat sentilan soal rangkap jabatan pada November 2021. Akan tetapi, kala itu dirinya mengaku sedang dalam proses pengalihan jabatan kepemimpinan.
"Saya itu kan udah lama sekali tidak aktif. Ya setelah pencalonan itu (Pilkada) kan saya tidak aktif. Ya ini kita kan masih berproses administrasi, nanti saya perbaiki," kata Gibran kepada wartawan ditemui di Kelurahan Joglo, Solo, Selasa (16/11/2021) lalu.
Gibran selanjutnya memastikan dirinya sudah tidak aktif lagi di sejumlah perusahaan yang dulu dipimpinnya tersebut. "Saya udah lama nggak aktif. Takona Kaesang ta, sing aktif kan Kaesang (Tanya Kaesang lah, yang aktif kan Kaesang)," urainya.
#dtc/bin
