Hadir dalam webinar Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Peneliti FORMAPPI Lucius Karus.
Webinar diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman para Penyelenggara Negara (PN) pentingnya LHKPN dalam pemberantasan korupsi sekaligus membangun kesadaran diri para PN untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN tepat waktu & akurat.
Semester 1 tahun 2021 tingkat kepatuhan LHKPN khususnya bidang legislatif di tingkat pusat terjadi penurunan kepatuhan, yaitu menjadi sekitar 55% dari sebelumnya pada periode yang sama tercatat 74%.
Secara nasional dari seluruh bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, & BUMN/D terjadi peningkatan kepatuhan dari 95 persen menjadi 96%, KPK masih mendapati banyak laporan kekayaan yang disampaikan tidak akurat.
KPK telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN dengan memberikan kemudahan pelaporan secara online, tidak mengharuskan melampirkan semua dokumen kepemilikan harta, serta memberikan bimbingan teknis & sosialisasi pengisian LHKPN secara regular.
KPK mengajak masyarakat mengikuti webinar tersebut untuk memahami lebih dalam manfaat & pentingnya pelaporan harta kekayaan bagi PN. Sebagai salah satu alat pertanggungjawaban atas kepemilikan harta selama & setelah menjabat.
#rel/sz1
