Aset tanah PLN sebanyak 106.656 persil namun baru 46% yang tersertifikasi. Sisanya 54% belum tersertifikasi dan target 2021 ini diharapkan setidaknya 71% tersertifikasi.
Jika aset ini dibiarkan dan tidak dipelihara, akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya koruptif mengingat nilainya semakin lama semakin tinggi karena ketersediaannya yang terbatas. KPK mendorong agar aset dipelihara dan secara hukum dilegalisasi.
Terkait sertifikasi yang targetnya cukup banyak dan berjalan terus, KPK mengusulkan project manager khusus untuk sertifikasi agar dapat mendata secara detil setiap persil dan direkonsiliasi secara bersama-sama dengan BPN.
#rel/sz1
