JAKARTA -- Nomor induk kependudukan dan sertifikat vaksinasi Corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar luas di media sosial. Kebocoran NIK hingga sertifikat vaksinasi Jokowi menjadi bukti tak ada jaminan keamanan terhadap data warga.
"Ini bisa menjadi bukti bahwa data dalam aplikasi yang dibuat pemerintah tidak jaminan keamanan 100 persen. Apalagi yang bocor ini adalah data seorang kepala negara yang sekaligus juga kepala pemerintahan. Data sekelas kepala negara yang harusnya sangat terlindungi kerahasiaannya itu saja bisa bocor apalagi data rakyat biasa," kata Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani Aher, kepada awak media di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut beredarnya data Jokowi bisa berbahaya ke depannya jika dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Dia meminta Kementerian dan Lembaga terkait bertanggungjawab menyelesaikan persoalan ini.
"Bocornya data presiden ini tentu sangat bahaya ke depannya jika digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Kementerian/Lembaga yang menjadi PIC-nya harus menyelesaikan masalah ini, jangan justru saling lempar tanggung jawab. Saya juga khawatir kebocoran data ini akan menurunkan minat masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi dan sejenisnya," ucapnya.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga menilai tersebarnya NIK dan sertifikat vaksinasi Corona Jokowi merupakan masalah besar. Dia menyebut NIK merupakan sesuatu yang pribadi dan seharusnya terlindungi.
"Pertama ini masalah besar. NIK itu sesuatu yang private dan perlu dilindungi. Menjadi bencana jika itu adalah NIK seorang Presiden. Kalau Presiden saja bisa bocor, walau perlu dicek, apalagi masyarakat biasa," ujarnya.
Mardani menyebut kondisi ini membuktikan Indonesia memerlukan aturan terkait perlidungan data pribadi. Dia menyebut migrasi data di era digital harus diikuti dengan penguatan keamanan digital.
"Kian perlu Perlindungan Data Pribadi. Migrasi ke era digital mesti diikuti dengan penguatan sekuriti digital, mesti diselidiki dengan seksama apa yang terjadi dan siapa pihak yang bertanggung jawab," tuturnya.
Duduk Perkara Tersebarnya NIK-Sertifikat Vaksinasi Jokowi
Pemerintah telah memberi penjelasan soal duduk perkara tersebarnya sertifikat vaksinasi Corona Presiden Jokowi. Sertifikat vaksinasi Jokowi itu disebut diperoleh dari fitur di PeduliLindungi.
"Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi," kata Menkominfo Johnny G Plate dalam keterangan bersama dari Kemenkes, Kominfo dan BSSN yang diterima media, Jumat (3/9/2021).
Dia mengatakan fitur pengecekan sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi telah diubah. Saat ini, ada lima parameter untuk mengecek sertifikat vaksinasi, yaitu nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.
Johnny menyebut NIK serta tanggal vaksinasi Jokowi yang digunakan untuk mengecek sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut bukan bocor dari sistem PeduliLindungi. Menurutnya, NIK dan tanggal vaksinasi tersebut diketahui dari situs KPU dan pemberitaan.
"Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa," ujar Johnny.
#detik
