Pasalnya, sejak dilantik pada tahun 2017, sudah cukup banyak prajurit TNI yang gugur di Papua, mulai tingkat paling rendah dan yang terakhir perwira tinggi TNI Mayjen Anumerta Gusti Putu Dani.
Dia menyayangkan jumlah korban yang berjatuhan bertubi-tubi di tanah Papua. Baik korbannya adalah rakyat maupun aparat.
"Kepemimpinan Panglima TNI ini merupakan sebagai suatu kegagalan, sebab aksi penembakan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan maupun sipil terus terjadi di Papua. Setelah korban sipil yakni guru dan siswa SMA, kali ini Kabinda Papua, Mayjen (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, menjadi korban penembakan. Ini perwira tinggi TNI, tidak main-main," ujar Hari seperti melansir rmol.id.
Almarhum meninggal dunia saat baku tembak dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021) pukul 15.50 WIT. Mayjen (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, merupakan perwira tinggi TNI pertama yang meninggal dalam konflik di Papua.
Hari menjelaskan, di lapangan Panglima TNI Hadi Tjahjanto terlihat gagal dan bimbang dalam memimpin TNI dan terlihat sangat tidak menguasai tugas pokok.
Dia memberi contoh pembentukan Kogabwilhan III dengan diawaki oleh seorang Perwira Tinggia bintang tiga, membawahi Koops Pinang Sirih dengan pimpinan seorang Brigjen, membawahi dua Satgas mobile yaitu Satgas Honai dan Satgas Baliem dengan tupok penindakan. Koopsgab TNI Papua dipimpin Mayjen, dibagi menjadi 2 tupok yaitu Pamtas dan Pamrahwan membawahi 3 Kolakops. Pembentukan Satgas yang begitu kompleks.
"Ini seperti seolah-olah Panglima TNI menunjukkan serius menangani masalah di Papua. Namun pada kenyataannya ini dapat menghabiskan uang negara dan tidak membuahkan hasil apapun, bahkan korban berjatuhan semakin banyak dan kondisi semakin parah," kritik Hari dalam keterangannya.
Di sisi lain, menurut beberapa sumber yang dia peroleh, tidak sedikit prajurit TNI yang beroperasi di Papua menderita poor pay. Karena itu, patut dipertanyakan penggunaan anggaran dukungan operasi berupa uang makan, uang saku dan tunjangan yang seharusnya menjadi hak prajurit.
Menurut Hari, bagaimana mungkin prajurit di lapangan dapat melakukan patroli dan pengejaran terhadap KKB dengan baik, kalau hak-hak mereka berupa anggaran dukungan uang operasi tidak diterima sepenuhnya?
Untuk itu perlu transparansi. Pertama, berapa kekuatan riil yang tergelar. Kedua, apakah prajurit menerima haknya sesuai dengan komponen dukungan operasi?
"Menjadi tugas Kemenkeu, Kemhan, DPR dan pemeriksa melakukan monitoring sejauh mana transparansi dari Mabes TNI selaku pengguna kekuatan dalam menggelar kekuatan riil dan sejauh mana prajurit menerima hak-haknya dalam tugas operasi," tukas Hari Purwanto.
(bin/oel)
