SEJARAH pariwisata di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak era penjajahan Belanda. Pada sekitar 1910- 1920, pemerintah Belanda membentuk Vereeneging Toesristen Verker (VTV) yang memfasilitasi orang- orang dari Benua Eropa yang ingin berwisata ke Indonesia.
Pasca pendudukan Jepang dan setelah meraih kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai berjuang menghidupkan industri-industri yang mendukung perekonomian, salah satunya pariwisata.
Pengelolaan sektor pariwisata mulai dikembangkan ke dalam struktur pemerintahan sejak tahun 1959 di bawah Kementerian Muda Perhubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telepon yang dipimpin oleh Menteri Djatikusumo dalam Kabinet Kerja Soekarno. Djatikusumo menjabat hingga 1963.
Selama kurang lebih tiga dekade, nama Lembaga yang bertugas menyelenggarakan hal-hal kepemerintahan di bidang pariwisata mengalami transformasi. Setelah Djatikusumo, tongkat estafet diteruskan oleh oleh sejumlah menteri lain di antaranya Hidajat Martaatmadja (1963-1966), Soerjadi Soerjadarma (1966), Hamengkubuwono IX (1966), dan S.H. Simatupang (1966).
Silahkan KLIK DISINI untuk terhubung dengan Website Kemenparekraf
Perlahan namun pasti, selama itu pula industri pariwisata tanah air mulai berkembang dan jumlah wisatawan mancanegara yang berplesir ke Indonesia terus tumbuh.
Tahun 1969, ketika jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 86.000 orang, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 9 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional.
Instruksi presiden ini sekaligus menandai bermulanya pengembangan pariwisata secara formal. Upaya- upaya pengembangan pariwisata disebutkan dalam pasal 4:
Memelihara/membina keindahan dan kekayaan alam serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan
Menyediakan/membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, entertainment dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan, termasuk pendidikan kader
Menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam maupun di luar negeri
Mengusahakan kelancaran formalitas-formalitas perjalanan dan lalu-lintas para wisatawan dan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghambatnya
Mengarahkan kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan, khususnya perhubungan udara, sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan melancarkan arus wisatawan.
Tahun berikutnya, 1970, pemerintah berusaha menggenjot sektor pariwisata dengan membentuk Bali Tourist Development Corporation (BDTC). Kala itu, Bali menjadi pilot project pengembangan pariwisata Indonesia sebab jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melebihi wilayah Indonesia lainnya.
Oleh sebab itu, dalam kurun 1970 hingga 1980, promosi pariwisata Indonesia digaungkan dengan jargon-jargon seperti “Indonesia, there is more to it than Bali”, “Indonesia, Bali and Beyond” serta “Indonesia, Bali plus Nine”.
#kemenparekraf.go.id
