PANDEGLANG, BANTEN -- Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang (AMSIP) berdemo di depan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Jum’at (21/5/2021).
Mereka menuding adanya dugaan pemotongan yang dilakukan "AS" salah seorang oknum pegawai Kankemenag Pandeglang terkait program Bantuan Pembelajaran Daring (BPD) Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah tahun anggaran 2020 dari Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
Koordinator demo, Rival dalam orasinya menyampaikan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 439 ponpes dan madrasah telah mendapatkan bantuan dari Kemenag RI.
Sesuai data dari Kemenag Pandeglang, besaran nilai bantuan untuk pembelajaran daring Rp 15.000.000 dan untuk madrasah diniyah sebesar Rp.10.000.000. Namun di balik bantuan tersebut, oknum pegawai Kemenag Pandeglang berinisal AS diduga telah melakukan pemotongan melalui pihak ketiga sebesar Rp3 juta sampai dengan Rp5 juta.
“Kami meminta agar Kementrrian Agama Kabupaten Pandeglang memecat oknum pegawai berinisial AS yang saat ini menjabat sebagai Kasi PD Pontren, karena diduga telah melakukan pemotongan bantuan pondok pesantren dan madrasah,” kata Rival.
Hal senada juga Ä‘isampaikan orator lainnya, Agus. Ia mengatakan bahwa pihak Kemenag Pandeglang telah kehilangan hati nurani dengan melakukan dugaan pemotongan itu, dan meminta agar aparat penegak hukum untuk memeriksa oknum tersebut.
“Innalilahi wa innailaihi raji’un, telah berpulang ke rahmatullah hati nurani pejabat Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, karena telah merampas hak para ustadz dan kiyai.” katanya.
Usai menyampaikan orasinya di kantor Kemenag Pandeglang, massa aksi berlanjut ke gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.
Kepala Kantor Kemenag Pandeglang, H Endang, menanggapi prihal aksi unjuk rasa tersebut, saat ditemui awak media setempat di kantornya, membantah tegas isu yang ditujukan kepada instansi yang ia pimpin. "Itu tidak benar dan tidak ada!", ujarnya gusar.
Menurut Endang, sebelum adanya aksi unjuk rasa hari itu, Kemenag Pandeglang telah didatangi tim Inspektorat Jenderal (Irjen) dari Kemenag RI. Sebanyak 6 orang anggota tim turun langsung ke Pandeglang untuk melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut dipastikan yang namanya potongan-potongan itu tidak ada.
Ia juga menjelaskan, yang pertama data ini dananya dari pusat, dari kementrian langsung transfer ke rekening masing-masing.
"Isu semacam ini bukan hanya di kita saja, tapi di semua provinsi ada isu kurang bagus seperti ini, sehingga akhirnya tim Irjen dari Kementrian Agama turun ke Pandeglang," ujarnya mengklarifikasi.
“Setelah tim Irjen dari kementerian melakukan pemeriksaan dan ketika saya kroscek meminta hasil pemeriksaan apakah ada yang bermain, jawaban dari mereka tidak ada,” jelasnya.
Adapun perihal tuduhan yang disampaikan peserta aksi kepada salah satu pegawai Kemenag Pandeglang berinisial AS, kepada yang bersangkutan pihaknya juga sudah mengkroscek dan memeriksa. Dipastikan sekali lagi bahwa isu itu tidak benar.
“Saya sudah menanyakan langsung kepada orang dimaksud, dia menjabarkan dan menyatakan bahwa tidak ada yang namanya potongan-potongan.” tandas Endang, seraya menambahkan, kalau memang adanya temuan dan isu yang kurang baik, lebih baik datang ke kantor secara baik-baik. Kalau memang ada indikasi korupsi, dirinya pun siap untuk melaporkan.
(tim)