Sejak awal tahun, simpanan daerah di bank sudah tembus Rp 133,5 triliun dan naik mencapai Rp 163,95 triliun di bulan Februari.
"Naik ke Rp 182 triliun di Maret dan sekarang Rp 194 triliun," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (24/5/2021).
Pada periode Januari-April 2021, dana simpanan pemda di bank mencapai Rp 61,04 triliun dengan saldo rata-rata akhir tahun selama 3 tahun sebesar Rp 96 triliun.
Adapun, simpanan pemda yang terparkir di bank ini paling banyak berasal dari Jawa Timur yaitu Rp 25 triliun, Jawa Tengah yaitu Rp 19 triliun dan Jawa Barat Rp 18 triliun.
"Ini masih jadi PR kita. Kalau harus sinkronisasi dimana APBN bekerja membantu belanja masyarakat, di daerah malah belum jadi penggerak yang tinggi," ujar Sri Mulyani.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga mencatat sebanyak Rp94 triliun dana pemerintah daerah (Pemda) masih mengendap di perbankan hingga akhir 2020. Meski demikian, angka itu sudah mengalami perbaikan dibandingkan periode November 2020 yang sebesar Rp218,6 triliun.
"Pada akhir November yang lalu saya sampaikan jumlah account atau simpanan pemerintah daerah di perbankan masih Rp 218,6 triliun. Pada akhir Desember kondisinya sudah menurun menjadi Rp94 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, di Jakarta, Selasa (19/1/2021).
Sri Mulyani melaporkan, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir tahun lalu sebesar Rp762,5 triliun atau 99,8 persen dari pagu Rp763,9 triliun. Untuk transfer ke daerah sendiri realisasinya mencapai Rp691,4 triliun atau 99,8 persen dari pagu Rp692,7 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengeksekusi belanja daerahnya untuk penanganan Covid-19. Hal itu tercermin dari banyaknya uang yang mengendap di rekening bank pemda.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana pemda di perbankan mencapai Rp218,6 triliun pada November 2020. Besaran itu turun sebesar Rp28,8 triliun atau 11,66 persen dari posisi Oktober 2020 yang sebesar Rp247,5 triliun.
"Sebuah angka yang luar biasa besar. Ini menunjukkan bahwa pemda juga masih ada beberapa yang belum bisa mengeksekusi belanja terutama untuk penanganan Covid-19," katanya dalam APBN KiTa, Rabu (6/1/2021).
#mdk/bin
