Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024.
Dalam peraturan itu disampaikan bahwa penggelaran 5G akan dilakukan di 6 Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa, 5 destinasi wisata super prioritas, Ibu Kota Negara, dan 1 industri manufaktur.
Sebanyak 11 lokasi ini ditargetkan sudah terkoneksi 5G pada tahun 2023, yakni 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan 5 destinasi wisata super prioritas. Dua lokasi lain, yakni IKN baru dan industri manufaktur diharapkan selesai 2024.
Adapun 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa yang bakal memiliki jaringan 5G adalah Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.
Sedangkan 5 destinasi wisata super prioritas yang memiliki 5G, yakni Borobodur, Danau Toba, Likupang, Labuhan Bajo, dan Mandalika. Sementara lokasi satu industri manufaktur yang ditargetkan belum diketahui secara pasti.
Kominfo mengatakan pemilihan lokasi 6 Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa sebagai pilot project pada tahap awal implementasi 5G adalah karena 6 lokasi tersebut dianggap feasible baik dari sisi potensi pasar maupun dukungan infrastruktur.
Sedangkan dalam menyelenggarakan 5G di wilayah IKN baru, Kominfo mengklaim akan diperlukan rencana menyeluruh, termasuk di dalam desain infrastruktur TIK wilayah IKN.
Jika tidak ada perubahan kebijakan dari Presiden RI terkait dengan timeline rencana pemindahan IKN, IKN telah 100 persen ter-cover jaringan serat optik dan layanan mobile seluler 4G, serta siap mengimplementasikan teknologi 5G pada tahun 2024.
"Untuk mewujudkannya, kebijakan yang perlu dilakukan Kemenkominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan broadband yang memadai, yang dapat mendukung implementasi teknologi 5G untuk seluruh wilayah IKN," kata Kominfo.
Kemudian, Kominfo berharap kerja sama dan perencanaan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya agar ada kepastian hukum pada masing-masing sektor yang terlibat dan meminimalisir potensi perselisihan antar sektor di kemudian hari. Pasalnya, IKN baru adalah greenfield sehingga penyelarasan seharusnya relatif lebih mudah dalam kerangka untuk mencapai tujuan bersama.
Kominfo mengklaim telah melaksanakan banyak uji coba teknologi 5G sejak tahun 2017. Total telah terselenggara sebanyak 10 kali uji coba teknologi 5G, mulai dari uji coba skala indoor sampai dengan uji coba outdoor yang juga melibatkan jaringan aktif secara end-to-end.
Kominfo menilai hadirnya layanan 5G di Indonesia memiliki sejumlah potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, salah satunya mendukung pencapaian 5 prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
Kominfo juga mengklaim telah melakukan beberapa studi pendahuluan terhadap potensi penerapan teknologi 5G. Tercatat Badan Litbang SDPPI Kemenkominfo telah melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali penelitian terkait 5G.
Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan mulai dari penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara telekomunikasi lainnya, akademisi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan asosiasi-asosiasi penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia.
"Para penyelenggara jaringan telekomunikasi, akademisi, asosiasi dan BRTI memberikan banyak masukan antara lain perlunya penyesuaian regulasi, perlunya pita frekuensi baru dan perlunya model lisensi baru. Para pemangku kepentingan juga memberikan masukan perlunya time to market yang tepat untuk menghindari market failure.
Mayoritas pemangku kepentingan menganggap di era 5G nanti kolaborasi dan adanya berbagi infrastruktur dan jaringan dapat mempercepat implementasi 5G," kata Kominfo.
#cnnindonesia
