Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, disebut akan meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
Hal tersebut tidak terlepas karena Moeldoko telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) Iradat Ismail.
Memurut Iradat, besar kemungkinan Moeldoko memilih berhenti dan fokus mengurus Partai Demokrat yang saat ini kondisinya sedang memanas.
"Saya kira soal waktu saja. Tidak lama lagi, Pak Moeldoko akan melepaskan jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan totalitas mengurus Partai Demokrat," kata Iradat, Sabtu (13/3/2021).
”Kalau kami dengar-dengar mengerucut ada empat sosok," ujarnya.
Sama seperti Moeldoko, keempat sosok calon penggantinya juga berasal dari kalangan militer dan seorang mantan pimpinan Polri.
Keempatnya masing-masing bernama Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin yang merupakan politikus dari PDI Perjuangan atau PDIP.
Lalu, mantan KSAD Jenderal (Purn) Mulyono, mantan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo.
Nama yang terakhir disebut diketahui pernah menjadi pengawal mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Sementara TB Hasanuddin pernah menjadi Sekretaris Militer era Presiden SBY dan Megawati Soekarnoputri.
"Empat nama ini memang menonjol kalau bicara KSP pengganti Pak Moeldoko. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja," kata Iradat.
Moeldoko Diminta Mundur
Sebelumnya, politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta Moeldoko mundur dari jabatannya.
Irma mengatakan, Moeldoko sebaiknya mundur agar Presiden Joko Widodo tidak terseret-seret dalam kisruh Partai Demokrat.
"Betul (mengusulkan Moeldoko mundur). Memang kenapa? Karena saya tidak ingin presiden keseret-seret KLB. Kasihan presiden nanti kena fitnah lagi," kata Irma saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).
Irma meyakini manuver Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat merupakan keinginan pribadi mantan panglima TNI tersebut.
Ia juga meyakini Jokowi tidak ikut campur soal keterlibatan Moeldoko serta tidak dapat mengintervensi polemik yang tengah terjadi di Partai Demokrat.
"Saya tahu betul Presiden tidak ada urusan soal ini, ini murni keinginan pribadi Moeldoko, presiden tidak boleh intervensi pada kedua belah pihak karena itu di luar kewenangan presiden. Biar institusi terkait yang menentukan," katanya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang tengah terjadi di Partai Demokrat.
Ia berharap, kisruh di tubuh Partai Demokrat dapat diselesaikan secara elegan dan tetap menjaga kehormatan partai.
"Kami berharap segala kemelut dan masalah yang menyertainya bisa segera diselesaikan dengan baik, elegan, dengan tetap menjaga kehormatan partai," ujar Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).
#tribunnews
