Kendati demikian, presiden juga meminta agar penegak hukum tetap mengikuti aturan dan mempertimbangkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur," tegasnya dalam keterangan yang dikutip dari kanal YouTube Sekretaris Presiden, Minggu (13/12/2020).
Lebih lanjut, presiden menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia memang harus terus dilaksanakan, karena merupakan sebuah konsekuensi Indoensia merupakan negara hukum.
"Ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita Indonesia adalah negara hukum," imbuh presiden.
Penegakan hukum, menurut presiden ditunjukkan agar melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
"Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara," sambungnya
Selain itu, Jokowi juga mengimbau agar masyarakat tidak semena mena melanggar hukum dan merugikan hingga membahayakan negara.
"Dan ingat aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi membahayakan bangsa dan negara," pungkasnya.
(oel)
