 |
| f: dok.covesia |
Mahyeldi memastikan tak tahu menahu persoalan posko yang membuatnya diperiksa Bawaslu ini.
Pemeriksaan dilakukan pada Minggu (6/12/2020). Dalam laporan salah seorang warga Kota Padang bernama Defrianto Tanius, akhir November lalu, Alfiadi diduga membayarkan uang sewa Posko Pemenangan pasangan Mahyeldi-Audy untuk Pilgub Sumbar.
"Sekaitan laporan netralitas ASN di Kota Padang. Diperiksa lebih kurang satu jam. Yang ditanya ya sekaitan soal netralitas ASN dan kemudian berkaitan dengan posko pemenangan Mahyeldi Audy," kata Mahyeldi kepada awak media usai pemeriksaan.
Mahyeldi mengaku tidak tahu persoalan sewa menyewa posko. Ia menyebut persoalan posko itu diurus tim pemenangan.
"Bagaimana sebenarnya posko itu, saya tidak tahu. Karena memang yang mengurus tim ya, posko itu. Karena semenjak ditetapkan sebagai calon saya sudah putar-putar di Sumbar. Urusan teknis, urusan kantor, tim yang mengurus," kata dia.
Mahyeldi sendiri datang ke Bawaslu Sumbar dengan menggunakan kendaraan dinas Wali Kota Padang BA 1 A. Ia langsung masuk ruang pemeriksaan Sentra Gakkumdu, didampingi Ketua Tim Hukum dan Advokasi yang juga Juru Bicara paslon Mahyeldi-Audy, Miko Kamal serta Zulhesni, anggota tim. Ia mengaku dicecar 26 pertanyaan.
"Ada 26 pertanyaan tadi. Kita lihat proses, kita sikapi secara aturan," katanya lagi.
Sebelum Mahyeldi, Bawaslu juga memeriksa Kepala Satpol PP Padang, Alfiadi. Alfiadi dicecar dengan pertanyaan tentang netralitas ASN. Ia dilaporkan ke Bawaslu dengan bukti-bukti adanya perjanjian sewa menyewa gedung untuk operasional dan Posko antara dirinya dengan pemilik gedung bernama Muharamsyah. Terdapat bukti transfer dari rekening Alfiadi ke Muharamsyah sebesar Rp 150 juta.
"Sampai hari ini sudah ada lima orang yang kita periksa. Tadi pagi, Kepala Satpol PP. Kemudian lanjut dengan Mahyeldi," beber Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, kepada awak media.
"Kita masih akan melanjutkan pemeriksaan. Masih ada beberapa orang lain juga yang akan kita periksa, " kata Surya.
Selain dilaporkan ke Bawaslu, kasus yang membawa-bawa nama Kepala Satpol PP Padang ini juga dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Padang dengan pelapor yang sama, Defrianto Tanius.
Alfiadi dilaporkan atas dugaan gratifikasi yang dilakukannya terkait pembayaran sewa gedung posko pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Audy.
"Betul ada laporan masuk terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Kasatpol PP Padang dengan pelapor Defrianto Tanius," kata Kasi Intel Kejari Padang Yuni Hariaman kepada wartawan.
Yuni mengatakan saat ini pihaknya membutuhkan waktu untuk mempelajari laporan tersebut. "Setelah kita terima, kita pelajari dulu. Ini membutuhkan waktu untuk menindaklanjutinya," jelas Yuni.
Dalam bukti yang dilampirkan pelapor Defrianto tertulis, sewa menyewa gedung antara Alfiadi dengan pemilik gedung Muharamsyah terjadi pada 27 Mei 2020 lalu. Hal ini dibuktikan dengan kontrak perjanjian sewa-menyewa dan pembayaran melalui transfer rekening dari Alfiadi ke Muharamsyah.
"Kontrak dan pembayaran dilakukan pada 27 Mei 2020 dimana saat itu Wali Kota Padang adalah Mahyeldi dan Alfiadi menjabat sebagai Kasatpol PP Padang," jelas Defrianto.
Alfiadi sendiri membantah sebagai pihak yang menyewa gedung itu. Ia mengklaim hanya sebagai perantara saja.
"Saya hanyalah perantara. Waktu itu saya diminta oleh Ketua KSMR Pak Joy untuk membantu. Saya bantu. Uangnya dari Pak Joy," kata Alfiadi.
Meski demikian, Alfiadi tidak membantah bahwa dirinya yang membuat perjanjian sewa dengan pemilik gedung Muharamsyah dan melakukan transfer Rp 150 juta dari rekeningnya ke Muharamsyah.
"Uangnya dari Pak Joy. Setelah ditransfer saya transfer lagi ke pemilik gedung," jelas Alfiadi.
Sumber: detik
