“Pengaduan yang masuk 52 pengaduan, sebagian belum diketahui jelas keberadaannya," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Yogi Zulfadli saat memberikan keterangan pers, Jumat (9/10/2020).
Aduan tersebut diterima sejak Kamis (9/10/2020) pukul 19.00 WIB dari hotline pengaduan yang dibentuk sejumlah organisasi bantuan hukum. Di antaranya adalah LBH Yogyakarta, PBHI Yogyakarta, LKBH UII, LBH Muhammadiyah, LBH Pandawa, LPBH NU Kota Yogyakarta, PBH Peradi Bantul, PBH Peradi Wates, LBH Sikap, SCW & Partners, PBH Peradi Kota Yogyakarta, dan LBH Bhijak Ikadin.
Setelah menerima dan mendata aduan, para perwakilan advokat kemudian mendatangi Polresta Yogyakarta pukul 23.00 WIB untuk mengkonfirmasi keberadaan nama-nama yang dilaporkan hilang. Namun mereka tak diizinkan masuk, konfirmasi nama-nama tersebut juga tak diberikan, baru sekitar pukul 03.00 WIB mereka mendapat informasi.
Polisi, kata Yogi, memberikan informasi bahwa ada 80-90 orang massa aksi yang ditangkap dan 52 orang yang dinyatakan hilang tersebut sebagian besar masuk dalam daftar orang yang ditangkap. Tetapi hingga saat ini tim hukum tak mendapatkan akses untuk dapat mendampingi mereka yang ditangkap.
Tim hukum menunggu di luar pagar Polresta Yogyakarta selama tiga jam, kata Yogi, tetapi tetap tidak diberikan akses untuk menemui korban penangkapan. Padahal sesuai prosedur mereka yang ditangkap sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana berhak mendapatkan pendampingan.
“Polisi mengatakan bahwa di dalam sedang dalam proses pemeriksaan. Artinya ini proses yang dalam hukum acara pidana itu diberlakukan. Dimana setiap orang yang diperiksa itu wajib didampingi oleh penasehat hukum," katanya.
Polisi Terindikasi Langgar HAM
Polisi, kata Yogi, tak bisa menjawab ketika ditanya soal landasan dasar mereka yang tak memperbolehkan advokat menemui dan mendampingi para korban. Oleh karena itu ia menyampaikan protes keras terhadap tindakan polisi tersebut.
“Kami melayangkan protes keras ke Polresta Yogyakarta atas tindakan yang kami duga unfair trial karena pengacara dan keluarga tidak diperkenankan masuk sehingga kemudian kami mengindikasikan polisi selain melakukan tindakan represif juga melakukan pelanggaran HAM," ujarnya.
Protes juga disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari organisasi bantuan hukum yang lain. "Kami menentang aksi polisi dan kami mengecam tindakan polisi seperti ini," kata Atqo Darmawan Aji dari LKBH UII.
Sumber: tirto
