"Kita meminta dinas terkait untuk membentuk kelompok tani dengan memperkuat kearifan lokal dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Mentawai," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Mentawai, Parsaoran Simanjuntak, Rabu (23/9/2020).
Kearifan lokal ini, sebut Parsaoran seperti keladi, pisang, sagu dan yang lain, untuk bisa dikembangkan dalam mempersiapkan ketahanan pangan ketika terjadi kesulitan bahan pokok.
Selain itu, setiap tahun pemerintah provinsi menyuplai bantuan ke Mentawai seperti bibit buah-buahan yang dibutuhkan areal seluas 20 hektar, kemudian sawah seluas 15 hektar dan tanaman cengkeh.
"Dalam hal ini kita meminta kepada dinas terkait untuk 2021 bisa mengusulkan anggaran pendamping agar kegiatan tersebut bisa berjalan" tuturnya.
Terkait dengan tanaman cengkeh, paparnya lagi, pihak Dispangtan Mentawai menyampaikan bahwa bantuan tanaman cengkeh yang bisa terealisasi hanya di wilayah Sipora, sedangkan di wilayah Siberut dan Sikakap tidak ada.
"Untuk wilayah Siberut dan Sikakap tidak bisa dilaksanakan, karena dana dekosentrasi atau pendamping saat itu tidak ada", sebut Parsaoran, mengulang pernyataan pihak Dispangtan Mentawai dalam pertemuan Kamis (17/9/2020) lalu.
Dalam hal ini, pihaknya meminta Dispangtan untuk tahun 2021 mengusulkan anggaran dekosentrasi, sehingga bantuan dari provinsi tidak menumpuk di wiayah Sipora dan dapat disalurkan ke Siberut dan Sikakap.
Kemudian terkait dengan perternakan, selama ini belum ada dokter hewan di Mentawai dan pihak Dispangtan meminta untuk bisa di-Acc biaya perbulannya sebesar Rp5,2 juta untuk 12 bulan satu orang dokter hewan.
Terkait usulan Dispangtan ini, Parsaoran mengatakan pihaknya di Komisi III akan berupaya bisa masuk anggarannya di APBD 2021, karena ini kebutuhan serta ada yang akan menangani hewan ternak di Mentawai nantinya.
Agar efektif penanganan hewan ternak di Mentawai, menurut Parsaoran idealnya setiap kecamatan ada dokter hewan, namun karena anggaran belum memadai, diusahakan dulu satu orang.
(ers)
