Menurut Gusti, sejak era reformasi, PDI-P memang hanya sedikit memperoleh kursi legislatif di Sumatera Barat.
"Kita akui ada satu, dua, tapi perolehan PDI-P secara nasional ya dibandingkan prestasi di Sumbar jauh dari yang mereka harapkan," kata Gusti kepada awak media, Senin (7/9/2020).
Gusti menilai, penyebab sedikitnya perolehan suara PDI-P di Sumatera Barat karena belum dilakukannya pendekatan sesuai budaya dan kearifan lokal.
Oleh karena itu, ia berharap, Megawati dan PDI-P melakukan introspeksi diri.
"Menurut saya kegagalan PDI-P di Sumbar ini ada hubungannya dengan pendekatan budaya atau kearifan lokal yang belum mereka terapkan, yang mayoritas orang Minang," ujarnya.
"Ini bagian introspeksi diri bagi ibu Megawati dan PDI-P, yang saya pikir ini belum mereka lakukan," ucap Gusti Asnan.
Faktor sejarah
Gusti juga mengatakan, dari faktor sejarah, realita politik di Sumatera Barat dulunya menjadi basis Masyumi dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang sering berseberangan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menjadi cikal bakal lahirnya PDI-P.
Kemudian, sejarah penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh pemerintahan Presiden Soekarno juga menjadi alasan.
PRRI merupakan hasil pergolakan sejumlah tokoh di daerah dengan Pemerintahan Soekarno yang memprotes tentang kebijakan pusat karena dianggap tidak memberikan wewenang kuat kepada daerah.
Kemudian, Soekarno melakukan operasi militer karena dianggap sebagai separatisme. Saat itu, banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat yang ditangkap oleh Soekarno.
Setelah itu, ditangkapnya tokoh Islam asal Sumatera Barat, Buya Hamka, oleh Pemerintahan Soekarno membuat sosok presiden pertama itu semakin tak disenangi di mata masyarakat Sumbar.
Hamka yang dikenal sebagai ulama kharismatik ditangkap atas tuduhan subversif oleh rezim Soekarno.
"Dalam banyak kesempatan, ada hubungannya. PDI-P kurang dapat suara karena ingatan kolektif orang Sumbar terhadap PNI dan Bung Karno sebagai cikal bakal pendahulu PDI-P," ucapnya.
Sumber: kompas.com
