Beda dengan DPRD lain, karena anggarannya memadai, sedangkan di Mentawai tidak bisa dilakukan sistim perorangan untuk dana Pokir, namun sesuai kebutuhan masing-masing wilayah disampaikan melalui kegiatan yang ada di OPD. Demikian dijelaskan Bruno.
Lebih lanjut ia menyebut, dari 20 anggota DPRD Mentawai, masing-masing memiliki pokir dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk itu harus ada pembahasan agar penggunaan anggaran pembangunan daerah lebih terarah.
"Jadi dana Pokir anggota DPRD itu sifatnya bukan perorangan, tetapi secara keseluruhan, misalnya saya yang mengusulkan, patokannya tetap berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan, bukan dipatok," tegas Bruno Guimek, di Tuapejat, Jumat (4/9/2020).
Dikatakan, tugas anggota DPRD Mentawai adalah mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang telah menyodorkan proposal, namun pada dasarnya tetaplah harus mengikuti arah pembanguan dan menyesuaikan kekuatan anggaran yang ada atau secara teknis diserahkan kepada pemerintah.
"Kalau pembangunan sarana pemerintah di daerah itu sudah pasti sebuah keharusan walaupun pada dasarnya tetap kita pantau melalui reses dan secara teknis disampaikan kepada instansi terkait," terangnya.
Terkait dengan usulan dari kelompok masyarakat bisa diterima, akan tetapi tidak semuanya yang bisa di akomodir dan disesuaikan dengan kekuatan anggaran di daerah, maka yang namanya Pokir DPRD Mentawai itu disalurkan melalui aspirasi masyarakat lalu disampaikan ke OPD yang bersangkutan.
"Prinsipnya dan Pokir DPRD Mentawai itu sifatnya global, bukan perorangan, pasalnya kembali kepada anggaran juga semuanya" katanya.-
Menurut legislator dari Partai Nasdem ini, setiap tahunnya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan. Hanya saja tahun ini kurang menguntungkan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
Anggota DPRD Mentawai tiga periode ini juga menyampaikan, kalau dibanding dulu APBD Mentawai hanya Rp300 miliar ditambah dengan DAU sehingga total Rp500 miliar, sekarang APBD Mentawai sudah mencapai Rp 1 triliun lebih. "Tentu biaya pembangunan lebih murah dibandingkan sekarang," tukuk Bruno.
(ers)
