Sehubungan hal tersebut, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan bahwa banyak alasan yang mendasari Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, di antara adalah persoalan ekonomi.
“Memang kehidupan masyarakat Bukittinggi hanya dua, pariwisata dan perdagangan, jika dua sektor ini tidak jalan, mati semua,” ungkap Ramlan ketika menerima kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Balaikota Bukittinggi di Gulai Bancah, Rabu (27/05/2020).
Untuk itu, secara bertahap pihaknya akan berupaya untuk memulihkan perekonomian di Kota Bukittinggi, baik dengan membuka kembali objek wisata, perhotelan, tempat ibadah, pasar serta sekolah sesuai dengan persyaratan penerapan New Normal.
Wagub Nasrul Abit, mengatakan, usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB bak gayung bersambut dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan menurunkan tim pendisiplinan dari TNI-POLRI untuk 4 provinsi di Indonesia, dimana salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat.
Sehubungan hal tersebut, ia juga meminta kepada Pemko Bukittinggi untuk melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan sekaitan dengan penerapan New Normal.
Selanjutnya wagub juga mengapresiasi kebijakan yang telah dijalankan oleh Kota Bukittinggi, dimana diakui pemutusan rantai kasus positif dipandang cukup berhasil melalui upaya pelacakan sebaran atau tracing yang gencar dilakukan.
“Sekarang kondisi Covid-19 sudah mulai melandai di Bukittinggi, kasus-kasus baru tidak ada lagi, jadi sudah bisa diatasi secara penanggulangan epidemologi,” pujinya.
(rel/oel)
