Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sebanyak 86 BUMN siap menerapkan protokol kenormalan baru. Sementara itu, sebanyak 14 persen sisanya belum bisa mengadopsi pola operasi baru karena terkait kekhasan perusahaan.
Ia mencontohkan BUMN yang belum siap menerapkan protokol kenormalan baru antara lain PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) yang harus tetap melayani publik.
“Ada juga yang BUMN seperti tambang misalnya, yang reportingnya bisa pakai long distance. Jadi, yang memang harus pakai digital harus bisa. Kalau yang tidak bisa ya harus kita jaga protokolnya, contohnya di airport, di ferry, dan sebagainya,” jelasnya, Selasa (26/5/2020).
Meski begitu, ia mengatakan bahwa protokol kenormalan baru ini akan diterapkan dengan sistem trial and error. Kementerian akan melakukan evaluasi berkala untuk menerapkan penyesuaian kebijakan lanjutan.
Ia juga menjelaskan protokol ini disiapkan sebagai antisipasi apabila penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah dicabut. Meski sejauh ini belum ada daerah yang memastikan akan menghentikan PSBB, Erick ingin BUMN lebih dulu mempersiapkan diri.
“Contohnya di Kereta Api, saat dibuka PSBB nanti yang dapat sorotan pasti transportasi publik, apakah nanti saat antri benar-benar bisa satu meter-satu meter. Kita coba cari ekuilibrium yang mana titik-titiknya supaya balance,” jelasnya.
Ia mengatakan pihaknya akan mendorong BUMN di transportasi publik seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan penerapan teknologi. Menurutnya, ke depan, tidak menutup kemungkinan sistem pemesanan tiket kereta akan dilakukan melalui sistem berlangganan atau member.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan data penumpang dapat dipantau dengan baik. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi antrean di kawasan stasiun.
“Hal ini yang nanti akan kami evaluasi, ini akan sampai 4—5 bulan ke depan, tidak bisa langsung jadi, karena ini mengubah habit masyarakat,” ujarnya.
Sumber: bisnis.com
