 |
| f: dok.tribunnews |
"Saat kami lakukan evaluasi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru itu, untuk bisa naik sampai 5 kilometer saja susahnya minta ampun, sampai berkali-kali rapat tetap tak bergerak," ungkapnya di Padang, Kamis (27/2/2020).
BACA JUGA: Penetapan Trase Jalan Tol Padang - Pekanbaru Rugikan Warga 3 Nagari
Menurutnya, seperti dilansir antara, saat ini pemerintah tengah membangun jalan tol Trans Sumatera dengan panjang 2.700 kilometer yang menghubungkan daerah yang ada di Sumatera dalam rangka menggenjot roda ekonomi. Wahyu mengatakan dibandingkan dengan pembangunan jalan tol di tempat lain seperti Aceh relatif cepat dan tidak ada masalah.
Bahkan pekan lalu Presiden Jokowi baru saja melakukan kunjungan kerja melihat tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 130 kilometer yang akan diresmikan pada akhir April 2020.
"Apa pasal yang terjadi dengan pembangunan tol di Sumbar? Ini jadi pertanyaan besar, kami ingin lebih banyak mendengar sebagai upaya menggali apa masalahnya," katanya.
Wahyu juga mengkritik terminologi ganti rugi menjadi ganti untung bagi masyarakat yang lahannya terpakai untuk pembangunan tol.
"Ini bisa jadi pisau bermata dua karena kesannya orang jadi mencari untung di balik pergantian kerugian secara wajar, dalam prinsip apa pun kalau ada penggantian dilarang mencari untung dan harus dengan nilai yang wajar," katanya.
Ia menilai kalau persoalannya hanya soal uang bisa dibicarakan karena urusannya bukan tumpah darah, apalagi ini demi kebaikan bangsa. Oleh sebab itu, pihaknya ingin mendengar dan menampung aspirasi semua pihak agar ada solusi bersama terkait pembangunan jalan tol.
BACA JUGA: Kendala Pembebasan Lahan di Sumbar, Pembangunan Tol Didahulukan dari Arah Pekanbaru
Sementara Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan, dari seluruh provinsi di Sumatera, tinggal di Sumbar yang belum ada jalan tol. Kehadiran Tol Trans Sumatera tersebut agar tidak ketinggalan dari daerah lain yang ada di Sumatera.
Menurut Nasrul Abit, berlarutnya proses penggantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan tol karena persoalan apraisal yang mematok harga terlalu rendah.
"Padahal sebelumnya presiden, menteri dan gubernur sudah menyatakan akan diberikan ganti rugi yang layak dan wajar. Riau, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara punya tol, sedangkan Sumbar tidak punya. Jangan sampai kita ketinggalan," katanya.
Ia menyebutkan, banyak manfaat yang akan didapatkan oleh Sumbar apabila tol tersebut sudah diselesaikan, mulai dari wisata sampai ke perdagangan.
"Setiap Jumat bisa jadi masyarakat dari Pekanbaru datang ke Sumbar untuk berwisata, karena hanya tiga setengah jam ke Padang. Bayangkan berapa dampaknya untuk perekonomian," katanya.
Sumber: merdeka
