JAKARTA -- Rencana Presiden Joko Widodo mencabut subsidi elpiji 3 kilogram menjadi bola lambung yang disambut umpan balik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat pernyataan pro rakyat.
Anggota DPR RI H. Muhammad Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo agar mengurungkan niat dan membatalkan keinginannya untuk mencabut subsidi elpiji 3 kilogram. Pencabutan subsidi tersebut akan semakin menyesengsarakan rakyat kecil dan pemilik warung makan yang selama ini sangat tergantung dengan elpiji 3 kilogram tersebut.
“Presiden Jokowi kita minta untuk berempati dengan cara membatakan pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram”, lontar Nasir Djamil, politisi PKS, kepada awak media, Senin (20/1/2020).
Menurut Nasir, wacana pencabutan subsidi muncul di saat yang tidak tepat dimana pemerintahan baru saja menerapkan kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100% per 1 Januari 2020.
"Pemerintah harusnya lebih peka dengan kemampuan masyarakat kelas bawah saat ini dengan memperhatikan efek domino yang muncul dari dihapuskannya subsidi elpiji 3 kilogram.
“Saya memperkirakan saat subsidi dicabut, maka akan ada dampak langsung terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga semakin memberikan beban dan kesulitan bagi rakyat kecil” tambah Nasir.
Anggota Komisi III DPR-RI ini meminta Jokowi konsisten dengan janji-janji kampanye yang ia ucapkan saat pilpres tahun lalu dengan membatalkan wacana pencabutan subsidi Elpiji 3 kilogram.
Pada pidato Konvensi Rakyat di SICC Di Bogor Februari tahun lalu, Presiden Jokowi mengasosiakan diri sebagai pribadi yang berasal dari keluarga sederhana dengan bayang-bayang kemiskinan dan bertekad agar rakyat tidak mengalami kesulitan seperti yang ia rasakan dulu.
“Jokowi harus membuktikan janji kampanye saat pilpres lalu, bahwa ia benar-benar pro terhadap kepentingan masyarakat kelas bawah. Jangan setelah kembali berkuasa malah menindas masyarakat miskin”, tutup Nasir.
Sumber: dNewsRadio.com