“Sesuai kemampuan anggaran, hanya bisa kita akomodir sebanyak 10.400 orang dari jumlah sebelumnya sebanyak 36.400 orang, jadi 26.000 orang lagi kita berupaya mengusulkan anggarannya melalui dana APBN,” kata Kepala DSP3A Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok di Tuapejat, Senin (20/1/2020).
Ia menjelaskan, pembayaran iuran BPJS tahun sebelumnya sebagian juga ada yang dibiayai oleh APBN disamping ada yang dinonaktifkan sebanyak 8.000 orang. Soal persyaratan dilakukan pendataan melalui aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan seluruh Indonesia, itupun dilakukan pada saat online saja.
"Data sebanyak 10.400 orang yang dibiayai pemkab tahun 2020 ini dibagi dari beberapa dusun, dimana penghitungannya dilakukan secara acak melalui data sebanyak 36.400 yang sudah diverifikasi. Selain itu BPJS yang ditanggung Pemkab Mentawai, semuanya kelas III," paparnya.
Terkait pengurangan bantuan pembayaran BPJS untuk masyarakat, Nicholaus mengaku memang belum ada pemberitahuan, karena ada kendala memberikan sosialisasi, selain itu belum tahu mana kartu yang dinonaktifkan. "Hanya saja pada kartu BPJS ada simbol tulisan APBN dan APBD," ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan, soal kartu BPJS non aktif hanya bisa diberitahu secara umum. Tapi kalau aktif tidak aktifnya tidak bisa diketahui secara pasti. Namun yang pastinya ketika masyarakat berobat baru bisa diketahui bahwa kartu itu aktif atau tidaknya.
Tak hanya itu, data sebanyak 10.400 yang dibiayai Pemkab Mentawai belum juga bisa dipastikan aktif, karena masih dalam proses, pada prinsipnya non aktifnya BPJS sebanyak 36.400 orang itu di lakukan sejak akhir bulan Desember 2019, tuturnya.
Ia mengatakan, terkait pengurangan pembayaran iuran BPJS, sejauh ini tidak ada terjadi ricuh. Sepanjang mereka datang ke Dinsos dan dijelaskan, rata-rata menerima meskipun dengan sangat berat hati. Namun, masih ada harapan, bagi yang belum terakomodir masih diupayakan pengusulan anggaran pembiayaan BPJS melalui pusat.
Untuk saat ini, kata Nicholaus, adapun masyarakat yang akan berobat mau tak mau harus melalui jalur mandiri dulu, karena data yang sudah terinput sebanyak 10.400 itu belum bisa dipastikan apakah sudah aktif atau belum. "Namun yang pastinya bisa mendatangi kantor BPJS setempat", tukasnya.
(ers)
