Hal ini merespons dugaan adanya desa siluman di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang ternyata hanya tidak optimal pengelolaanya karena cacat hukum. “Kami akan mengeluarkan surat edaran, tadi kami sudah rapatkan kita akan membuat surat edaran kepada semua kepala daerah untuk melakukan verifikasi desa masing-masing,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Dilanjutkan Tito, surat edaran tersebut mengimbau agar kepala daerah untuk melakukan pengecekan. “Misalnya tidak ada (desa) atau tidak lengkap agar dikembalikan. Tapi kalau enggak dikembalikan maka kita akan melakukan penegakan hukum,” ujarnya.
Tito juga meminta agar setiap kementerian tak membuat pernyataan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan kementerian terkait.
“Saya kira jangan setiap intansi yang membuat pernyataan sendiri yang beda-beda maka saya minta untuk koordinasi ke Kemenkeu (Kementrian Keuangan), khususnya Dirjen Anggaran, kemudian Kemendes (Kementrian Desa) yang turun ke lapangan. Kemudian ke KPK dan juga yang menangani ke lapangan aspek hukumnya apa namanya Polda,” ucapnya.
“Prinsipnya saya minta untuk semua daerah melakukan verifikasi data desa masing-masing dan menyampaikan kepada kemendagri kalo ada informasi kami akan turun ke lapangan untuk verifikasi lapangan bila diperlukan,” ucapnya.
Sumber: okezone.com
