Anggota DPRD Kota Padang, Helmi Moesim menegaskan hal itu dalam eksposnya di Padang, Senin (2/9/2019)..
"Kita juga mengingatkan kepada OPD terkait betul-betul melakukan pengawasan terhadap jangka waktu pelaksanaan yang diberikan kepada pihak ketiga agar memperhatikan mutu pekerjaan,” tegasnya lagi.
Menurut Helmi, dengan melakukan pengawasan yang baik dari OPD dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), PPTK-PPK, maka hasil pengerjaan akan sesuai dengan perencanaan, selain seluruh dinas wajib memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan maksimal sehingga tidak ada anggaran yang percuma.
Saat jelang akhir tahun, rekanan harus bekerja secara profesional, serta memperhatikan schedule (waktu). Dia khawatir ketika sudah di penghujung tahun, baru pengerjaan pembangunan di Kota Padang dikebut, maka akan berdampak kepada kualitas yang tak maksimal sehingga sangat merugikan pemerintah maupun masyarakat.
"Jangan sampai karena kejar target di akhir tahun, baru kontraktor kebut-kebut pengerjaannya sehingga kualitasnya asal-asalan. Kalau berdampak pada kualitas, kita asumsikan misalnya punya target (pembangunan, red) yang bisa bertahan selama 10 tahun maka akan menjadi 3 tahun, inikan tak maksimal hasilnya," ujarnya.
Untuk itu, katanya, kontraktor harus menghasilkan mutu proyek yang bagus, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Dan dalam hal ini masyarakat juga ikut aktif memperhatikan pelaksanaan proyek pembangunan di Kota ini. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa faktor cuaca buruk (musim hujan,red) sangat berpengaruh, dan biasanya jelang penghujung tahun kondisi cuaca akan berpotensi musim penghujan. Hal ini akan berdampak pada pengerjaan proyek, kondisi ini sangat penting untuk diingat bagi para kontraktor.
(yhy/ede)
