Kegiatan sosialisasi tindak pidana korupsi di lingkungan Bakamla RI dibuka oleh Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R dan diikuti seluruh personel Bakamla RI yang berdinas di Jakarta.
Laksdya Taufiq mengatakan dalam pembukaannya bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit dua benua dan dua samudera. Secara posisi dan konstelasi geografis Indonesia terletak dua selat internasional sebagai sloc-slot.
Terdapat tiga ALKI dan empat choke point. Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 Km. Memiliki luas laut 6.9 Juta KM2 dan setiap hari lebih dari 7.000 kapal melintas.
Kehadiran Bakamla RI yang mengemban tugas sebagai Indonesian Coast Guard perlu dikembangkan karena tuntutan kekinian dalam menangani tindak keamanan dan keselamatan di laut.
"Di masa damai yang berkepanjangan penanganan keamanan dan keselamatan laut di perbatasan tidak perlu menghadirkan militer karena akan meningkatkan tensi diplomasi antar negara cukup penegak hukum yang hadir yaitu Bakamla RI sendiri", terang Laksdya Taufiq.
"Ikuti kegiatan sosialisasi tindak pidana korupsi di lingkungan Bakamla RI ini dengan baik dan kita nol kan korupsi di Bakamla RI," pintanya.
Hadir sebagai pemapar Kasatgas KPK Iskandar Marwanto, SH, MH. Dalam pemaparannya, Iskandar menjelaskan bahwa karakteristik tindak pidana korupsi itu melibatkan lebih dari satu orang, korupsi tidak hanya berlaku bagi ASN/penyelenggara negara tetapi dapat melibatkan swasta.
Korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang biasa dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan mapan dan berpendidikan tinggi, pada umumnya memakai wewenang dan kekuasaan secara formal secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum sehingga dilakukan secara rahasia.
Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan dengan terlebih dahulu mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti investasi berkurang, distorsi pasar, merusak kompetisi, inefisiensi, serta ketidakadilan dalam pendapatan. Lebih lanjut, korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga pemerintah.
"Semua hukum tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24," jelas Iskandar.
Usai pemaparan, dibuka sesi interaktif dengan melibatkan peserta sosialisasi tindak pidana korupsi di lingkungan Bakamla RI untuk melakukan tanya jawab kepada pemateri.
Autentikasi: Kasubbag Humas Bakamla Letkol Bakamla Mardiono
