Salah satu figur yang disebut-sebut memiliki kans besar menjadi "orang nomor satu" di Kabupaten Bengkalis adalah H. Musyaffak Asikin yang saat ini masih mengemban amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2014-2019 dari daerah pemilihan Indera Giri Hilir (Inhil).
Banyak pihak menilai, Musyaffak Arifin sangat layak dan pantas maju ke pentas kompetisi Bupati Bengkalis. Selain sudah banyak merasakan asam garam perpolitikan, untuk urusan pergaulan dan kedekatan dengan masyarakat, sosok yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Apalagi dulunya ia lama berdomisili di Kabupaten Bengkalis.
Ketika dikonfirmasi awak media ihwal namanya yang mulai santer disebut sebagai salah seorang calon kuat Bupati Bengkalis, Musyaffak hanya tersenyum simpul penuh makna. "Insya Allah saya siap. Tapi itu kan masih lama?," jawabnya.
Menurut Musyaffak, pelajaran terpenting bagi yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin bagi orang banyak tidaklah mudah. Yang utama sekali ia harus merakyat dan telah membuktikan bahwa dirinya adalah rakyat yang baik. Seorang pemimpin haruslah sosok yang tadinya terpimpin.
"Sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Ia harus peka, penuh empati dan ikut merasakan kesulitan hidup rakyat. Ia mau mendengarkan keluhan rakyat, berbuat untuk rakyat, bukan sebaliknya merasa pandai sendiri dan tidak mau mendengar masukan-masukan positif, baik ketika ia berkapasitas sebagai pemimpin maupun selaku orang yang dipimpin," urai Musyaffak.
Sekaitan suksesi kepemimpinan Kabupaten Bengkalis tahun depan, pria ini enggan berkomentar banyak. Ia tak mau terlalu banyak melontarkan kata-kata karena ia sangat meyakini kehendak Allah Swt. Jika sesuatu itu telah menjadi kehendak-Nya, kita selaku hamba-Nya mau tidak mau wajib menjalani. Termasuk untuk maju sebagai pemegang tampuk pemerintahan di "Negeri Junjungan" Bengkalis.
"Saya siap menjalani amanah, sehingga bisa memberikan implementasi terbaik buat masyarakat banyak," tegas Musyaffak yang dijumpai di Pekanbaru, Jumat (2/8/2019).
Bagi dirinya, pangkat dan jabatan bukanlah hal utama. Yang terpenting adalah kesanggupan mengkedepankan kepentingan rakyat. Memimpin tanpa berunsurkan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat mewujudkan hubungan sosial dalam hal netralitas dan kebebasan berpendapat.
(ref/rom/ede)
