"Harusnya Pemerintah Kota (pemko) memberikan penghargaan kepada Polda Sumbar. Sebab, sudah bertahun-tahun seakan-akan tidak tersentuh," ungkap pria yang akrab sapa Esa ini, Selasa (16/7/2019).
Menurut Esa, Polda Sumbar atau Kapolda telah menjalankan komiten dan kesepakatan atau deklarasi pemko bersama tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat padanya terkait Kota Padang "Bebas Maksiat". "Kok sepertinya tidak ada apresiasi dari pemko kepada Polda Sumbar atau Kapolda yang telah menjalankan komitmen dan kesepakatan atau deklarasi pemda atau pemko, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat yang menginginkan kota bebas maksiat?," ujarnya.
Untuk itu, Esa mendesak Pemko Padang memberikan penghargaan tersebut pada saat hari jadi Kota Padang yang akan dirayakan pada 7 Agustus 2019. "Perlu rasanya dipikirkan oleh Pemko Padang untuk memberikan penghargaan di Ultah Kota Padang kepada Bapak Kapolda Sumbar yang telah "menyelamatkan" generasi muda Kota Padang, sehingga lepas dari maksiat dan dampak lainnya dari miras oplosan tersebut," ulasnya.
Selain itu, kata Esa, tujuan penghargaan tersebut untuk memancing "keberanian" dari seluruh masyarakat agar perpartisipasi aktif dalam memberantas maksiat. Tak hanya itu, ini juga bentuk warning kepada pengusaha maksiat, pengusaha yang bandel dan menyalahi aturan perundangan-undangan yang berlaku.
"Kenapa diberikan? Karena di sana sudah menahun dilakukan oleh pengusaha tersebut. Ini harus menjadi perhatian serius pemko, karena kita lihat kehidupan "maksiat" semakin merajalela. Apalagi, Kota Padang adalah kota pendidikan, kota layak pemuda dan sudah mendeklarasikan kota bebas maksiat," urai Ketua DPC PPP Kota Padang ini.
(yhy/ede)
