Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya pada peresmian gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang beralamat di Jl. Hiu No 3, Transito Ulak Karang Padang dan diresmikan diresmikan Sabtu (27/9/2019) di Padang.
Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno mengharapkan, kedepan tidak ad8a kata terlambat, mari kita tingkatkan terus koperasi kita agar semakin maju, jaya. sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.
Koperasi harus membuka diri untuk kemajuan nya sendiri, dengan menggunakan IT yang sudah ada pada PLUT, kalau tidak koperasi akan tenggelam apalagi di era seperti ini.
Dan kepada Kementerian Koperasi dan UKM ia mengucapkan terimakasih atas bantuan pembangunan PLUT KUMKM ini akan sangat membantu, terutama koperasi dan UKM di Sumbar untuk bisa lebih sukses kedapannya, ujar Irwan Prayitno.
Gubernur Sumbar juga menanggapi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi, Gubernur memastikan hal tersebut tidak akan menjadi masalah.
“Kami rasa untuk dijadikan sebagai UPTD tidak masalah dengan cukup dibuatkan saja aturannya, sedangkan untuk penambahan konsultan pendamping akan kami laksanakan, karena sudah saya tanyakan dan tidak melanggar aturan. Insyaalah dengan ada nya PLUT KUMKM ini semakin berkualitas koperasi dan UKM kita Sumbar” tekadnya.
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam kesempatan itu juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya saing Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang ada di Sumbar perlu adanya Program PLUT-KUMKM memiliki tujuan sebagai lembaga bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.
“PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat merupakan program tahun 2018. Dana yang dialokasikan Kementerian melalui Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2,6 miliar dan sebesar Rp. 2,3 miliar diantaranya untuk pembangunan fisik” jelasny
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Abdul Kadir mengatakan realisasi pembangunan fisik gedung senilai Rp. 1,8 miliaran, dimana terjadi penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas bangunan.
Abdul Kadir mengatakan, PLUT- KUMKM lebih dikenal dan menjadi rumah bersama di kalangan para konsultan, pendamping dan penyuluh Koperasi, UMKM, serta agar dapat dimanfaatakan bukan saja oleh Dinas yang membidangi KUKM, namun juga oleh instansi terkait lainnya.
“Dengan hal tersebut kami telah menyiapkan 7 orang konsultan pada setiap PLUT termasuk di Sumbar, dan 5 orang konsultan pendamping pada PLUT Kabupaten/ Kota” terangnya.
Selain itu, dia juga mengatakan, bahwa persemian PLUT KUMKM di Provinsi Sumbar ini merupakan PLUT KUMKM pertama yang diresmikan dari 5 PLUT KUMKM program tahun 2018.
Kepada Gubernur, Deputi Bidang Restrukturisasi tersebut berharap beberapa hal agar PLUT KUMKM dapat berjalan dengan maksimal, diantaranya Gedung PLUT KUMKM ini tidak dialih fungsikan penggunaan untuk kepentingan yang lain termasuk digunakan sebagai kantor pemerintahan.
Pengeloalan PLUT KUMKM yang saat ini masih bersifat penugasan pada salah satu Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar agar dapat diformalkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bahkan ke depan dikembangkan menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLU-D), PLUT KUMKM dapat digunakan semua pihak sebagai tempat berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan pemberdayaan KUMKM, penambahan jumlah Konsultan Pendamping maupun serta peningkatan kompetensinya.
Mengingat luasnya jangkauan layanan pendampingan PLUT KUMKM baik ditinjau dari sisi jarak, jumlah KUMKM dan juga kompleksitas pelayanannya, dan Mohon aktivitas dan kegiatan PLUT KUMKM terus dipantau agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan bersama, himbau Abdul Kadir
Sementara itu Pengurus Dekopin Wilayah Sumbar, Mirwan Pulungan mengatakan, jumlah koperasi di Sumbar per Desember 2018 sebanyak 3624 , dengan jumlah anggota sekitar 600 ribu orang dan telah mampu menciptakan 8.000 lapangan kerja, dan hal itu sangat membantu pemerintah daerah menyediakan lapangan kerja usia produktif dan mengurangi pengangguran.
“12,33 persen dari keseluruhan koperasi yang ada, volume usahanya sudah diatas 2 miliar, ini menunjukkan bahwa koperasi mampu mengembangan bisnis yang berbasis kepada masyrarakat dengan telah membangun ekonomi masyarakat ditingkat akar rumput” sebutnya.
Namun pada era industri 4.0. tantangan semakin rumit, perubahan teknologi informasi robotik yang pesat, menuntut insan koperasi untuk kreatif dan inovatif guna menata koperasi.
(rel/ede)
