Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tolak ukur takar perdagangan yang pas dan benar, serta memberikan kepastian bagi konsumen, sekaligus bermanfaat bagi kemajuan usaha perdagangan.
Walikota Padang Panjang, diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, dr. Rio Arkhdaneli, M.Kes saat pembukaan sosialisasi menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
"Dengan rutinnya pemerintah melakukan sosialisasi dan pengujian alat ukur, akan dapat mengantisipasi dan menekan praktik kecurangan yang mungkin terjadi," ujar dokter Rio.
Menurut walikota, majunya usaha perdagangan, tidak terlepas dari kebenaran alat ukur dan timbangannya. Karenanya pemerintah bertanggungjawab memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang arti penting mewujudkan tolak ukur dan takar perdagangan, khususnya di Kota Padang Panjang.
Kepala Dinas Perdagkop UKM, Arpan, SH menambahkan, melalui kegiatan sosialisasi ini, pelaku usaha bisa saling bertukar pikiran dengan narasumber, untuuk dapat mengerti dan mengetahui serta mendalami tentang Metrologi legal dan UPTD.
Dijelaskan juga, metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, seperti metrologi legal yakni metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran, dan alat - alat ukur yang menyangkut persyaratan tekhnik dan peraturan berdasarkan Undang - Undang.
Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/M-DAG/PER /10/2009, pemerintah daerah perlu memberikan kontribusi atas kemajuan metrologi secara nasional.
Turut hadiri dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Perdagkop beserta jajaran serta para pelaku usaha di Kota Padang Panjang.
(rel/ede)
