"SMA itu kan kewenangannya Dinas Pendidikan Provinsi. Tentu kita minta Dinas Pendidikan Provinsi secepatnya menyelesaikan persoalan itu. Kan tidak bagus kalau dibiarkan berlarut-larut," ungkap alumni SMA Negeri 5 Padang ini, Selasa (12/3/2019).
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini, menekankan, para siswa akan mengikuti ujian akhir, sehingga jika persoalan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah yang terletak di Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang tersebut.
"Sekarang kondisi sekolah tersebut kan sudah tidak kondusif? Bagaimana pun kondisi tersebut mempengaruhi relasi hubungan antara guru dengan kepala sekolah, dan siswa dengan kepala sekolah. Jalan terbaiknya, Kepala Sekolah harus dipindahkan. Itu langkah satu-satunya," pungkasnya.
Namun Zulhardi juga tidak ingin Kepala Sekolah yang bersangkutan dipecat. Tetapi hanya dipindahkan ke sekolah lain. "Jangan dipecat, tapi dipindahkan, biar Kepala Sekolah itu juga selamat. Jadi dua-duanya selamat, sekolah selamat, Kepala Sekolah juga selamat," tukuknya.
Jika tetap dipertahankan Kepala Sekolah tersebut di SMA Negeri 5 Padang, kata Zulhardi, maka suasana sekolah tidak akan kondusif. Sebab, siswa sudah demo, bahkan sampai ke DPRD Provinsi Sumatera Barat.
"Apalagi saya dengar, para guru juga sudah diancam oleh suami Kepala Sekolah. Kan sudah tidak kondusif namanya. Kalau kondisi sudah tidak kondusif, proses belajar mengajar pasti terhalang, sementara siswa akan mengikuti ujian akhir," tegasnya.
Zulhardi melihat persoalan yang menyebabkan demo para siswa tersebut merupakan persoalan yang sudah lama terpendam. "Kalau kita lihat, persoalan ini sudah lama, tapi baru sekarang meledaknya. Kabarnya dulu, orang tua siswa sudah demo juga, seharusnya waktu demo wali murid itu, sudah dicarikan solusinya, sehingga tidak terjadi demo para siswa," ujarnya.
(mrm/ede)
