Kasum TNI Mayjen TNI Joni Supriyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, secara eksplisit disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
“Tugas pokok TNI ini dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas ini, diperlukan kesiapsiagaan semua unsur-unsur TNI melalui pembinaan operasi dan latihan,” katanya.
Selanjutnya Kasum TNI mengatakan bahwa menyikapi dinamika perkembangan situasi global saat ini dimana meningkatnya jumlah penduduk, terjadinya revolusi industri, permasalahan dibidang pangan, energi, penyalahgunaan narkoba, aksi terorisme, kejahatan lintas negara serta terjadinya perubahan iklim dunia.
“Akumulasi dari permasalahan tersebut mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin komplek baik ancaman militer tradisional, non-tradisional, ancaman non-militer maupun ancaman hibrida,” ungkapnya.
Menurutnya keberadaan instrument chemical, biological, radiological, nuclear and explosives telah berkembang menjadi potensi ancaman nyata bagi sebagian besar negara di dunia, karena sifatnya yang sangat destruktif untuk jangka yang relatif panjang.
Di sisi lain, Mayjen TNI Joni Supriyanto mengatakan bahwa perkembangan kondisi sosial budaya saat ini sudah cukup mengkhawatirkan antara lain dengan merebaknya peredaran narkoba, konflik berlatar belakang SARA, kejahatan siber serta maraknya kasus ujaran kebencian dan hoax yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta berpotensi menjadi konflik sosial.
“Mencermati perkembangan kemungkinan ancaman diatas, maka TNI telah melaksanakan berbagai operasi baik Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang untuk penegakan kedaulatan wilayah NKRI, keamanan dalam negeri dan tugas-tugas perbantuan lainnya,” tegasnya.
Kasum TNI juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kekuatannya, TNI membutuhkan konsistensi pada tataran implementasi dari rencana pembangunan TNI yang sudah disusun.
“Penyelarasan atau harmonisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan TNI merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan, serta terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga akan diperoleh hasil pembangunanTNI yang optimal,” jelasnya.
Autentikasi:
Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman
