Di samping itu kasus DBD juga dipengaruhi oleh perubahan iklim dan perilaku masyarakat, sehingga jika lengah terhadap kebersihan lingkungan maka akan mempengaruhi jumlah kasus yang muncul disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegypti itu tiap bulannya.
Menyikapi itu, Pemerintah Kota Padang menggelar rapat koordinasi mengantisipasi penyebaran wabah penyakit DBD di Kota Padang, Rabu (6/2/20!9). Rapat dipimpin langsung Walikota Mahyeldi dengan diikuti Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang Feri Mulyani beserta Kepala OPD terkait, Kepala Puskesmas dan Camat se-Kota Padang.
"Kita tentu tidak menginginkan satu pun warga Kota Padang yang terjangkit DBD. Begitu juga hal-hal yang menyebabkan timbulnya wabah penyakit tersebut harus kita antisipasi bersama," ujar Mahyeldi dalam rapat yang dilangsungkan di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang tersebut.
Mahyeldi pun mengaku menyambut baik upaya dan program yang telah dan akan dilakukan DKK Padang bersama OPD terkait dan berbagai pihak dalam mengantisipasi wabah DBD di Kota Padang. Sebagaimana terdapat 23 Puskesmas yang siap sedia melayani kesehatan masyarakat di 11 kecamatan dengan terbagi di 104 kelurahan untuk mengantisipasi penyakit mematikan itu.
"Untuk itu kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat melibatkan semua unsur menyikapinya. Sepertinya perlu gerakan massal dalam rangka menumbuhkan kesadaran seluruh warga Kota Padang mengantisipasi wabah DBD. Mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah, masyarakat dan perkantoran. Nanti akan dilombakan siapa yang paling konsisten akan diberi reward khusus,” cetus wako.
Sementara itu Kepala DKK Padang Feri Mulyani memaparkan sekaitan gambaran kasus DBD di Padang. Menurutnya Padang merupakan daerah endemis DBD, dimana di 11 kecamatan dan 104 kelurahan sudah merata terdapat kasus DBD. Sementara selama tahun 2018 kasus DBD di Padang hanya 0,4 persen dengan jumlah kematian sebanyak 3 orang dan mendapati 699 jumlah kasus.
“Jadi tujuan rakor kali ini yaitu untuk memantau perkembangan kasus DBD dan melihat trend kasus DBD serta mapping wilayah pemantauan wilayah setempat (PWS). Selanjutnya untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD dengan mencegah berkembangnya jentik-jentik nyamuk. Kemudian melakukan tatalaksana kasus DBD sesuai dengan SOP termasuk PE, pemantauan jentik berkala (PJB) dan fogging focus,” ungkapnya.
Adapun kata dia, sejauh ini upaya yang dilakukan pihaknya diantaranya melakukan penyuluhan di Puskesmas dan di masyarakat, PJB, mensosialisasikan Surat Edaran Wali Kota Tahun 2017, Perwako DBD Tahun 2017, Gerakan Serdadu dan Bundo Peduli DBD (Serbu DBD), Larvasida dan fogging kasus DBD serta mengimplementasikan SK Walikota No.53 Tahun 2019 tentang gerakan 1 Rumah 1 juru pantau jentik (jumantik).
“Peran Jumantik sangat penting dalam sistem kewaspadaan dini mewabahnya DBD ini. Karena berfungsi untuk memantau keberadaan dan menghambat perkembangan awal dari vektor penular DBD. Maka itu usulan dan masukan yang disampaikan oleh bapak wali kota dan seluruh pihak terkait yang hadir pada rakor ini, telah kita tampung untuk dibahas dan ditindaklanjuti ke depan,” tuturnya.
(hln/dvi)
