Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pembangunan, Hermanto, SH, MH dalam kapasitas mewakili Bupati Pasaman, Kepala Dinas Kominfo Hutrianto, SH, jajaran Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PU TR, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan PRKP, BPBD, Disporapar, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perindagnaker dan DPM.
Bupati Pasaman dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang adalah kegiatan rutin tahunan dalam upaya menyusun perencanaan di bidang pembangunan. Ini merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
“Musrenbang yang kita laksanakan hari ini wujud dari pendekatan “bottom up” usulan dari masyarakat nagari, dimana masyarakat bersama pemangku kepentingan menyampaikan dan membahas usulan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat nagari”, papar bupati.
Lanjut Bupati, berdasarkan agenda prioritas pembangunan tersebut, seluruh rencana pembangunan dirumuskan mulai dari perencanaan tingkat nagari, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten bahkan dapat diperjuangkan pada Musrenbang tingkat provinsi dan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Camat Rao Utara Firsya Edwis, S.ST. mengatakan, perencanaan pembangunan yang dibicarakan dalam Musrenbang melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas yang menjadi permasalahan di Jorong-jorong, Nagari-nagari, pada dasarnya diawali rembug warga, diteruskan dengan Musrenbang Kecamatan.
"Hari ini kita akan didiskusikan 13 buah usulan pembangunan bidang fisik prasarana, 9 usulan kegiatan bidang sosial budaya dan 9 usulan kegiatan bidang ekonomi", urai Firsya.
Firsya Edwis lebih lanjut menambahkan, hasil Musrenbang yang menjadi prioritas di tingkat Kecamatan adalah kegiatan yang benar-benar dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat banyak.
Wali Nagari Koto Rajo, Irpan, SE menyampaikan akan mengawal hasil Musrenbang ini sampai tingkat kabupaten.
“Kegiatan APBD berasal dari aspirasi masyarakat, selain Musrenbang juga melalui Reses Dewan. Jadi kita perjuangkan usulan warga tersebut, agar pembangunan seperti infrastruktur dan bidang lainnya, merata di setiap jorong,” pungkas Irpan.
(mad/ede)
