Masukan itu disampaikan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muharlion, kepada awak media, di Padang, Jumat (1/2/2019).
"Harus ada penertiban, semua daging yang beredar di pasar harus diteliti. Kalau bisa harus diuji labor," ujar Ketua Fraksi PKS ini.
Selain itu, kata Muharlion, harus ada tindakan pencegahan. Terkait aturan terhadap penertiban pedagang yang menjual daging, langkah cepat untuk itu adalah melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang.
"Untuk gerak cepat pencegahan yang dilakukan, kami meminta walikota mengeluarkan Perwako. Harus ada pengaturan yang jelas, termasuk izin bagi pedagang yang menjual daging tertentu di kota ini," ulasnya.
Belajar dari kasus sate daging babi di pusat kuliner kawasan Simpang Haru tersebut, Muharlion menegaskan, makanan yang beredar atau dijual ke masyarakat harus memiliki izin dan dilakukan pengawasan ketat.
"Siapa pedagang yang dizinkan berdagang atau siapa yang recommended-lah ya. Kalau dapat dikeluarkan izinnya, ini boleh, ini diizinkan, ini di sini belinya. Jadi ada semacam tempat pengaturnya, artinya setiap daging yang dibeli jelas tempatnya, ada penertiban," ungkapnya.
Dikatakan anggota DPRD 2 periode ini, pengaturan tadi bertujuan untuk melindungi masyarakat selaku konsumen. Apalagi warga Kota Padang mayoritas muslim. Selain itu, pengaturan tadi juga melindungi pedagang lainnya.
"Bagi pedagang yang berjualan sate berbahan daging halal, mereka perlu pemulihan nama baik.Apatah lagi, pengakuan pemasok daging ke pedagang sate KMSB, dia juga menjual ke pedagang lain. Berkaitan dengan itu, tentu harus diusut, siapa saja pedagang yang mendapat pasokan daging babi itu," tegasnya.
Dikatakan Muharlion, dengan banyak tumbuhnya pedagang kuliner di Kota Padang,tentu pengawasannya cukup berat, maka diminta masyarakat juga harus berhati-hati berbelanja. "Kita juga minta masyarakat berhati-hati," ujarnya.
(mrm/ede)
