Hasil pembenahan yang dilakukan sejak pertengahan 2018 lalu itu diserahterimakan secara resmi dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Padang, Sabtu (5/1/2019) di kediaman resmi Walikota Padang, Jalan A Yani.
Walikota Mahyeldi mengatakan, pembenahan kawasan Batang Arau yang didanai APBN melalui Ditjen Cipta Karya merupakan bukti kepercayaan pusat terhadap keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan kawasan kumuh dan pengembangan pariwisata serta mitigasi bencana. Hal ini agar terus ditindaklanjuti dengan menjaga kawasan ini supaya tetap tertata dan terpelihara semua sarananya.
"Pembenahan kawasan Batang Arau masih akan dilanjutkan pada 2019 nanti. Pemko Padang kembali mendapat support APBN sebesar Rp18 milyar guna penuntasan pedistrian dan drainase Batang Arau di Kelurahan Seberang Palinggam," jelas Mahyeldi.
Walikota berharap, OPD terkait bisa bersinergi dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di Batang Arau tersebut. Peran camat dan lurah juga sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga mendorong terbentuknya komunitas-komunitas peduli lingkungan dan peduli pariwisata serta memberdayakan masyarakat untuk pengembangan ekonomi.
"Diharapkan semua OPD terlibat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan ini, termasuk camat dan lurah agar mendorong masyarakat bersama komunitas-komunitas yang ada untuk pengembangan ekonomi warga," hinbau walikota.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Padang Yenni Yuliza menyebutkan, disamping telah dialokasikan sebesar Rp 18 miliar dari APBN untuk tahap lanjutan pada 2019 ini, pihaknya kembali mengajukan sebesar Rp50 milyar berupa Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dana ini direncanakan untuk pembangunan vertical housing (rumah susun) untuk warga dan melengkapi sarana dan prasarana lainnya yang masih sangat diperlukan di kawasan itu.
"Untuk penanganan kawasan kumuh Batang Arau yang juga destinasi wisata sekaligus kawasan rawan bencana, maka kami mengusung tema mitigasi dan destinasi dalam pengembangannya. Disamping Rp18 milyar yang sudah masuk APBN, kami mengajukan Rp50 milyar lagi untuk membangun vertikal housing dan jalur evakuasi guna mitgasi bencana," tukasnya.
Pada kesempatan ini, hadir dari Satker Kementerian PUPR wilayah Sumbar yaitu Kepala Satker Randal Cipta Karya, Syafrianti dan Kepala Satker Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, Zulherman, para Asisten Kota Padang, Direksi PDAM Padang serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.
(rel/der)
