Piagam penghargaan tersebut langsung diterima Staf Seksi Keuangan Polres Kepulauan Mentawai melalui Briptu Marsudi Jelita di aula KPPN Wilayah Padang.
Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Hendri Yahya, SE, menuturkan, prestasi ini terwujud berkat saran dan kerjasama dengan instansi yang ada dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu harus dipertahankan untuk memacu keprofesionalan dalam penggunaan anggaran.
“Pelaporan keuangan harus tepat waktu tepat guna dan tepat sasaran, karena anggaran yang digunakan merupakan amanah dari rakyat," kata Hendri Yahya, Kamis (26/9/2018).
Ia mengatakan, penghargaan yang diberikan KPPN Padang merupakan hasil penilaian terhadap 350 Satker yang ada di wilayah Sumbar. Salah satunya Polres Kepulauan Mentawai, mendapat 10 besar kategori pengelolaan keuangan sedang dari anggaran 1 sampai 50 miliar rupiah.
Selain itu, penilaian diberikan dengan indikator terkait pertangungjawaban seperti penyerapan anggaran, akurasi rekonsiliasi laporan keuangan serta penyampaian rencana penarikan dana masing-masing satker.
Lebih lanjut, Hendri Yahya mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras pengguna anggaran di jajaran Polres Kepuluan Mentawai, baik bagian, satuan maupun Polsek yang berada di empat pulau besar Mentawai dalam membuat dan menyusun laporan keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tepat waktu.
Di sisi lain, kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, menurutnya bukan hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, namun juga ditentukan dari tata kelola keuangan yang baik dan berkualitas.
Jadi untuk menuju tata kelola keuangan yang berkualitas, urai Hendri Yahya diperlukan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan atas regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Akan tetapi dalam hal ini perlu ada perhatian dan pengawasan terhadap masing-masing Satker.
Hendri Yahya menghimbau satuan fungsi di jajaran Polres Kepulauan Mentawai agar lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan satuan fungsi lainnya dalam mengelola keuangan, sehingga terwujud pertanggunjawaban keuangan yang legal, akuntabel, transparan dan proporsional. "Point yang terpenting yakni mematuhi kewajiban tata kelola keuangan," tukasnya.
(ers/ede)
