Dalam tuntutannya JPU menyatakan dua orang terdakwa (Agusri Masnepi dan Dt. Samiak) terbukti melakukan tindak pidana menebang kayu tanpa izin dalam kawasan hutan sebagaimana Pasal 82 ayat (2)UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Sebagai referensi, Nagari Koto Malintang sendiri adalah nagari yang memiliki Kearifan Lokal. Untuk menebang sebatang kayu pun harus melewati mekanisme izin yang sangat ketat. Sekalipun kayu yang akan ditebang ada di tanah ulayat atau pusako tinggi sendiri. Izin-izin diperoleh secara berjenjang mulai dari pemilik ulayat, ninik mamak, KAN dan terakhir Wali Nagari. Berkat kearifan ini pula nagari ini diberikan penghargaan Kalpataru tahun 2013 yang diserahkan langsung oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu dan juga menerima penghargaan Wahana Lestari tahun 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Kasus ini yang berawal dari Agustri Masnefi yang berencana membuat kedai di tepi Danau Maninjau untuk usaha berjualan sate dan sekaligus sebagai tempat tinggal meminta izin kepada Ninik Mamak sebagai pemilik ulayat di Koto Malintang serta disetujui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta Wali Nagari Koto Malintang untuk mengambil kayu milik kaum Istri Agustri Masnefi yang terletak di Jorong Muko Muko.
Tiba-tiba Kepolisian Resor Agam dan BKSDA menangkap masyarakat yang menebang kayu sesuai kearifan lokal ini dengan dasar klaim sepihak sebagai kawasan hutan cagar alam.
Nyatanya, menurut tim advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, sampai saat ini pada area tersebut belum ada penetapan status kawasan hutan dan masyarakat tidak pernah mengetahui proses klaim kawasan hutan cagar alam oleh negara.
Pada persidangan sebelumnya pihak kuasa hukum menghadirkan ahli-ahli untuk memberikan keterangan, yaitu Sandra Moniaga, komisioner Komnas HAM yang merupakan ahli masyarakat adat dan Hak Asasi Manusia, Dr. Kurniawarman, S.H., M.Hum, ahli hukum Agraria dan hukum adat serta Abdul Fickar Hadjar, ahli pidana dari universitas Trisakti.
Ahli-ahli ini menjelaskan bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat, bagaimana banyaknya konflik-konflik negara dengan masyarakat akibat penetapan kawasan hutan yang sewenang-wenang serta bagaimana kasus-kasus semacam ini tidak tepat menggunakan pendekatan pidana.
Abdul Fickar Hadjar menerangkan, dua tukang sate itu tidak dapat dipidana karena unsur pidananya tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin seseorang dipidana pada kawasan hutan yang penetapan kawasannya sendiri tidak ada, sehingga belum dapat disebut sebagai kawasan hutan.
Sidang berikutnya akan digelar pada Senin (19/3/2018) mendatang dengan agenda pembelaan. Keluarga berharap hakim memberikan keadilan dengan membebaskan kedua terdakwa.
LBH Padang menilai, vonis bersalah terhadap Terdakwa adalah bentuk pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah yang telah dikelola secara turun temurun.
Demikian disampaikan Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari, SH, MH, dalam siaran pers nomor 03/S.Pers/LBH-PDG/III/2018 tentang "Tuntutan 10 Bulan Penjara karena Menebang Kayu di Tanah Sendiri”, sebagaimana dilansir www.sumatrazone.co.id dari group whats'app Siaga Bencana, Rabu (14/3/2018).
(rel/ede)
