"Kita melakukan klarifikasi karena ikon kita adalah pariwisata, tentu ini harus dibereskan dan kita sudah berkomitmen bahwa akan membentuk tim terpadu untuk melakukan pengecekan terhadap izin-izin penggunaan tenaga kerja, izin tinggal apakah dia punya visa atau menetap di Mentawai. Itu yang kita lakukan ke depan," ungkap Syaiful Jannah usai melakukan kunjungan ke Aloita Resort di Pulau Simakakang, Rabu (14/3/2018), dalam rangka meminta klarifikasi soal pelarangan anggota DPRD berlabuh di muara resort itu, Minggu lalu.
Komitmen Pemkab Kepulauan Mentawai juga didukung Kapolres Mentawai AKBP Hendri Yahya. Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan proses dan juga akan melakukan pengecekan terhadap legalitas resort tersebut, termasuk semua resort yang ada di Mentawai.
"Masih kita lakukan investigasi soal kejadian kemarin. Kalau dia mengarah ke pidana akan kita lakukan proses lebih lanjut. Terkait juga dengan informasi penjualan pulau, kita akan cek dan lakukan penyelidikan," kata Hendri Yahya, seperti dilansir dari mentawaikita.com.
Didapatkan informasi bahwa status lokasi Aloita saat ini adalah sewa antara pengelola dan pemilik tanah yang berada di Siberut, lama sewa lokasi Aloita tersebut selama 30 tahun.
(sea/oel)
