Karena itu, di era digital seperti saat ini, krisis yang dialami kementerian atau L
lembaga non kementerian pemerintahan Presiden Jokowi, harus dikelola dengan tepat.
Johan Budi, juru bicara Presiden, menyampaikan hal tersebut di depan 70-an peserta Workshop Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Selasa (13/3/2018).
Menurut Johan, sebagai ujung tombak Kementerian PUPR dalam menyampaikan informasi, peran staf komunikasi publik amat penting.
"Sebagai orang humas, kita harus mampu membalikkan situasi krisis menjadi sebuah keuntungan untuk kementerian. Humas harus tepat mengelola krisis," kata mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Johan pun memuji langkah sigap yang diambil Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pasca kejadian rubuhnya tiang penyangga Tol Becakayu di Jakarta, Februari lalu.
"Setelah Menteri Basuki menghentikan untuk sementara waktu proyek infrastruktur melayang di atas tanah, gejolak pemberitaan negatif langsung reda," ucapnya.
Johan juga mengisahkan berbagai pengalamannya selama menjadi juru bicara KPK. Kasus Cicak-Buaya, menurut dia, menjadi pelajaran penting baginya sebagai seorang praktisi humas.
Peserta workshop amat antusias mendengarkan paparan Johan, dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis.
Workshop Komunikasi Publik Kementerian PUPR ini mengambil tema "Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis". Workshop diikuti peserta dari Balai dan Unit Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia.
Workshop ini diselenggarakan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR bekerja sama dengan Spora Communication, mulai 12 hingga 15 Maret 2018.
Selain mendengarkan pemaparan Johan Budi dan Eva Chairunisa, juru bicara Kereta Commuter Indonesia, peserta juga akan diminta melakukan peliputan ke pembangunan underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, pembangunan Waduk Muara Nusa Dua dan pengamanan Pantai Sanur.
Peserta kemudian diminta mempublikasikan hasil liputannya di media sosial.
(san/bin)
