Dalam aksi tersebut, ratusan petani itu menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul bendungan Koto Tuo yang terletak di Koto Panjang, karena tanggul itu sudah jebol sejak 2016.
"Kami bosan dengan janji-janji Pemko Padang. Sudah hampir dua tahun bendungan jebol tapi tak kunjung diperbaiki," kata koordinator aksi, Fadly.
Sebelum aksi ini, lanjutnya, para petani yang berasal dari 64 lelompok tani di Kota Tangah itu, sudah sering menyurati Pemko Padang. Karena tak ada tanggapan dan hanya dijanjikan untuk diperbaiki, makanya petani kesal dan menggelar aksi unjuk rasa.
"Jika nanti tak ada tanggapan, kami akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Karena, sejak jebolnya tanggul tersebut, 1.004 Ha sawah dan 465 kolam ikan kekeringin, karena tak ada lagi dialiri air," ujarnya.
Terkait dengan akalsi unjuk rasa tersebut, Pjs Walikota Padang Alwis yang dihubungi Kamis sore, mengaku bahwa ia bersama Kepala SNVT PJPA WS IAKR Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Ali Rahmat, sudah melakukan dialog dengan perwakilan petani dari beberapa Gapoktan di Koto Tangah.
"Saat dialog tadi, kami sampaikan keperwakilan Gapoktan bahwa Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera V telah menganggarkan Rp65 miliar untuk pengerjaan bendungan, termasuk sarana dan prasana pengendalian sendimen dengan sistem tahun jamak," katanya.
Usai dialog yang diadakan di ruangan Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang tersebut, Alwis juga menuturkan bahwa ia bersama pihak SNVT PJPA WS IAKR BWS Sumatera V juga meninjau kondisi tanggul bendungan yang jebol akibat banjir tersebut.
“Selain meninjau kondisi tanggul, kami juga memantau kondisi kolam dan sawah masyarakat. Dari pantauan tersebut, maka harus disegarakan pembuatan aliran air sementara sampai dimulainya pengerjaan diperbaikan tanggul bendungan yang jebol," ucap Alwis.
(ard)
