sumatrazone

Biennale Jogja di Paris: Seni Indonesia, Gagasan Lokal dan Jejak Global

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirB6W4cRMd3j45I67ORxanIxUEaMT1w0vS1LqHD8naBuy4AvvsksuudHd0cMCCZ6G4OMhtSKojmcywiXAT3k6kY9dr-QQO9XfFx73RRdWS72g3ZjXx6lOC7_oqawcdcjw06WQsM7PmCFcD32VxzNKCnXEyUMExfmXtbQ9vrDEtOFwbFD59loq2mLHlWA/s4096/Biennale%20Jogja%20di%20Paris.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3276" data-original-width="4096" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirB6W4cRMd3j45I67ORxanIxUEaMT1w0vS1LqHD8naBuy4AvvsksuudHd0cMCCZ6G4OMhtSKojmcywiXAT3k6kY9dr-QQO9XfFx73RRdWS72g3ZjXx6lOC7_oqawcdcjw06WQsM7PmCFcD32VxzNKCnXEyUMExfmXtbQ9vrDEtOFwbFD59loq2mLHlWA/w640-h512/Biennale%20Jogja%20di%20Paris.jpg" width="640" /></a></div> PARIS — Seni kontemporer dari Indonesia dan negara-negara Asia lainnya terus memperluas percakapan dengan dunia internasional. Asia NOW Paris 2026 menjadi salah satu ruang bagi seniman dan pelaku seni untuk memperkenalkan beragam praktik artistik serta perspektif budaya kepada publik Eropa.Memasuki edisi ke-12, Asia NOW berlangsung pada 20–24 Oktober di Monnaie de Paris, Prancis. Tahun ini, ajang tersebut menghadirkan lebih dari 200 seniman dari berbagai negara melalui sekitar 60 galeri, institusi, dan yayasan swasta.Di antara karya dan praktik seni yang hadir, Biennale Jogja turut mengambil bagian melalui Vessels of Memory. Proyek ini membawa pengalaman dan perspektif yang tumbuh dari seni serta kebudayaan Indonesia ke dalam percakapan seni kontemporer internasional.Para seniman yang terlibat memiliki latar belakang beragam, tetapi terhubung melalui keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan Biennale Jogja. Masing-masing membawa pendekatan artistik dan pengalaman budaya yang berbeda ke dalam proyek ini.Membawa Gagasan LokalDikuratori Alia Swastika, pendiri sekaligus direktur Biennale Jogja serta kurator, peneliti, dan penulis seni, Vessels of Memory merangkai beragam praktik artistik melalui gagasan tentang ingatan. Dalam proyek ini, ingatan tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang tersimpan di masa lalu, tetapi juga sebagai pengetahuan yang terus hidup melalui material, tubuh, keterampilan, dan pengalaman masyarakat.Salah satu seniman yang memperlihatkan pendekatan tersebut adalah Rani Jambak. Lahir di Medan dan berdarah Minangkabau, Rani dikenal sebagai komposer, produser, vokalis, perancang instrumen, sekaligus seniman bunyi. Praktik artistiknya mengeksplorasi hubungan antara suara, lingkungan, identitas budaya, dan warisan leluhur. Pada 2022, ia menerima The Oram Awards di Inggris atas inovasinya dalam bidang bunyi, musik, dan teknologi.Tradisi yang BersuaraDi Paris, Rani menghadirkan Pamedangan, instalasi multimedia interaktif yang berangkat dari tradisi sulaman Minangkabau. Dengan bantuan sensor elektronik, gerakan jarum dan benang diterjemahkan menjadi bunyi. Aktivitas menyulam tidak hanya menghasilkan motif visual, tetapi juga menjadi bagian dari komposisi musikal yang melibatkan partisipasi pengunjung. Karya ini turut menampilkan sulaman Uni Essy Hariya.“Bagi saya, menyulam itu bukan hanya soal benang, jarum, atau motif yang dihasilkan. Ada pengetahuan dan ingatan yang hidup di dalam gerakan tangan, dalam proses belajar dari generasi ke generasi. Melalui Pamedangan, saya ingin membawa pengetahuan itu ke ruang yang berbeda, agar orang tidak hanya melihat sulaman, tetapi juga bisa mendengarkan dan mengalami cerita yang tersimpan di dalamnya,” ujar Rani.Teknologi dalam karya tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan tradisi, melainkan membuka cara lain untuk mengalaminya. Pengetahuan yang biasanya hadir melalui keterampilan tangan kini dapat dijelajahi lewat bunyi dan interaksi. Tradisi tidak berhenti sebagai warisan yang dipertontonkan, tetapi menjadi sumber penciptaan yang terus berkembang.Ingatan dan KekuasaanPersoalan ingatan juga muncul dalam karya seniman lain, dengan pendekatan dan latar yang berbeda. Dicky Takndare, seniman dari Papua, melalui The Tower of Abandoned Voices menyoroti ingatan tentang kekerasan dan konflik yang kerap terpinggirkan. Citra Sasmita, yang berangkat dari tradisi lukisan Kamasan Bali, menelusuri sejarah, spiritualitas, dan posisi perempuan.Sementara itu, Hashel Al Lamki mempertemukan batik Jawa dengan kain kanga dari tradisi Swahili dalam Clove Series: Bandung 1955. Karya ini membuka kembali hubungan Asia-Afrika dan warisan kolonialisme melalui pertemuan material serta sejarah lintas kawasan.Selain mereka, proyek ini juga melibatkan Ines Katamso, Jumaadi, Amalia Laurent, Timoteus Anggawan Kusno, dan Nathalie Mochamad. Para seniman tersebut membawa latar dan pendekatan artistik yang beragam, memperluas cakupan Vessels of Memory dalam menelusuri hubungan antara ingatan, material, sejarah, dan pengalaman masyarakat.Ragam pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi dan pengetahuan budaya bukan sekadar warisan yang dipertahankan, melainkan juga ruang untuk mempertanyakan sejarah, kekuasaan, gender, dan konflik. Karya-karya ini turut menyoroti pengetahuan yang diwariskan antargenerasi maupun yang terpinggirkan dalam narasi dominan.Mohamad Oemar, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan para seniman dalam pameran seni internasional ini.“Karya-karya seniman kita sangat menarik. Selamat dan sukses untuk para seniman, dan semoga makin dikenal dunia,” ujarnya.Setelah Pameran UsaiNamun, tampil di perhelatan internasional tidak dengan sendirinya menjamin bahwa gagasan para seniman memperoleh perhatian yang berkelanjutan. Perjumpaan di Paris baru menjadi berarti dalam jangka panjang apabila membuka dialog, jaringan kerja, dan kesempatan baru bagi seniman setelah pameran berakhir.Pertanyaan tersebut memperoleh konteks lain dari perjalanan Biennale Jogja sendiri. Biennale Jogja merupakan perhelatan seni rupa internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun dan telah berlangsung sejak 1988. Sejak 2011, melalui seri Khatulistiwa, perhelatan ini mengembangkan dialog antara seniman Indonesia dan kawasan-kawasan lain di dunia, sekaligus mengajukan perspektif yang berangkat dari posisi Indonesia dalam peta seni global.Penyelenggaraan dan program-program Biennale Jogja selama bertahun-tahun dikelola oleh Yayasan Biennale Yogyakarta, yang berdiri pada 23 Agustus 2010. Yayasan ini tidak hanya menaungi pameran dua tahunan, tetapi juga membangun ruang pertemuan bagi seniman, kurator, komunitas, dan organisasi kebudayaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwCPM5j9xrhqHr3yzrW1hdG_tJ2bLa8muZmGIGm7vqfwQRPbP6qKHAnUw0Lh_tZFMtBCIV4bznIXqvqjF050p0GT92BpAqRqv64sMmgxDPArOg5-D3tovyq-s9O0rAnXqnFl9I9u7KgufbvF34a-h_EUfmNLMO_zKgqoue8F7cM868yZ9wyWubdjam1Q/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwCPM5j9xrhqHr3yzrW1hdG_tJ2bLa8muZmGIGm7vqfwQRPbP6qKHAnUw0Lh_tZFMtBCIV4bznIXqvqjF050p0GT92BpAqRqv64sMmgxDPArOg5-D3tovyq-s9O0rAnXqnFl9I9u7KgufbvF34a-h_EUfmNLMO_zKgqoue8F7cM868yZ9wyWubdjam1Q/w640-h440/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Di Balik Panggung GlobalDi tengah partisipasi Biennale Jogja dalam forum seni internasional, muncul kabar penting dari institusi yang selama ini menopang perhelatan tersebut. Pada 9 Oktober 2026, Biennial Foundation memberitakan keputusan Yayasan Biennale Yogyakarta untuk mengakhiri operasionalnya sebagai institusi seni.Dalam pernyataan resminya, yayasan mengaitkan keputusan tersebut dengan situasi politik, meningkatnya sensor, serta kekerasan terhadap aktivis dan demonstran. Meski memutuskan mengakhiri operasionalnya sebagai institusi seni, yayasan berharap pengetahuan, praktik, dan jaringan yang telah dibangun selama ini tetap berkembang melalui komunitas yang terlibat.Kabar itu memperlihatkan kontras antara upaya membawa karya Indonesia ke panggung global dan tantangan menjaga keberlanjutan institusi seni di dalam negeri. Karya-karya Indonesia terus mencari ruang perjumpaan internasional, sementara salah satu institusi yang selama bertahun-tahun membangun jaringan seniman, kurator, dan komunitas justru mengakhiri operasionalnya.Situasi tersebut tidak menghapus arti penting kehadiran Biennale Jogja di Paris. Namun, ia mengingatkan bahwa diplomasi budaya tidak cukup bertumpu pada partisipasi dalam pameran di luar negeri. Ekosistem di dalam negeri tetap dibutuhkan agar seniman dapat terus bereksperimen, membangun jaringan, memperoleh dukungan, dan berhubungan dengan masyarakat.Di tengah minimnya dukungan langsung dari pemerintah Indonesia, Biennale Jogja melalui Vessels of Memory tetap membawa pengetahuan dan pengalaman lokal ke dalam perjumpaan seni global. Tantangannya kemudian adalah memastikan bahwa praktik dan gagasan yang diperkenalkan itu tetap memiliki ruang untuk tumbuh, diperdebatkan, dan diwariskan di Indonesia setelah pameran usai.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv48JOQF0pUjFOD6ulcd8hNjOy290B1l9M0YXf6wxCf5HXYk4SSIN9KHQ27jP9bHLWyT_Whyphenhyphenb6DDMaFUMDJVBMnVlFy5OhLaWyEW5gM7lNWr-5J7Bf5CQQ0xONXyfDgTj08jm6gaJ_h4lQtEbJbnFhh94lpl0qgC5CTXXRBIPw-iXW-nqVMvSOaprQLg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv48JOQF0pUjFOD6ulcd8hNjOy290B1l9M0YXf6wxCf5HXYk4SSIN9KHQ27jP9bHLWyT_Whyphenhyphenb6DDMaFUMDJVBMnVlFy5OhLaWyEW5gM7lNWr-5J7Bf5CQQ0xONXyfDgTj08jm6gaJ_h4lQtEbJbnFhh94lpl0qgC5CTXXRBIPw-iXW-nqVMvSOaprQLg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Biennale Jogja di Paris: Seni Indonesia, Gagasan Lokal dan Jejak Global

PARIS — Seni kontemporer dari Indonesia dan negara-negara Asia lainnya terus memperluas percakapan dengan dunia internasional. Asia NOW Pari...

Baca selengkapnya »

Gus Ipul: PCNU Nias Belum Klarifikasi soal Penyerahan Uang Rp 250 Juta ke KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRpb73FNh0kZ8fS1Y-kNITeluz-DLyAb_y88dfVjlYhqmTAhe7YCFtJi7jRaCDpHjWmEr7qmVyrwhbUaF9JaXA5vXUehonGaa5qYu_nUCYNtwsfj9FQBnSrZUZ8RRkWX3WWCaIQe79Qh9yC9mXevC2SmF9gHVsGVKOcp2ogYlKHCU2ljDiPCIL1lUaGA/s800/PCNU%20Nias%20Belum%20Klarifikasi%20soal%20Penyerahan%20Uang%20R.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="800" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRpb73FNh0kZ8fS1Y-kNITeluz-DLyAb_y88dfVjlYhqmTAhe7YCFtJi7jRaCDpHjWmEr7qmVyrwhbUaF9JaXA5vXUehonGaa5qYu_nUCYNtwsfj9FQBnSrZUZ8RRkWX3WWCaIQe79Qh9yC9mXevC2SmF9gHVsGVKOcp2ogYlKHCU2ljDiPCIL1lUaGA/w640-h422/PCNU%20Nias%20Belum%20Klarifikasi%20soal%20Penyerahan%20Uang%20R.jpeg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menunggu klarifikasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias terkait penyerahan uang Rp 250 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, hingga Sabtu (24/10/2026), PBNU belum menerima klarifikasi dari PCNU Nias."Sampai sekarang belum ada (klarifikasi)," kata Gus Ipul usai pelantikan pengurus PBNU, Sabtu. Gus Ipul mengatakan, persoalan penyerahan uang Rp 250 juta kepada KPK perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurut dia, keterkaitan uang tersebut dengan dugaan politik uang maupun tindak pidana korupsi harus dibuktikan. "Kalau itu artinya mengembalikan ke KPK, berarti itu kan ditengarai sebagai bagian dari hasil korupsi. Saya kira ini isu yang sangat sensitif dan perlu dibuktikan betul," ujarnya. Ia menegaskan, PBNU mendukung KPK untuk menuntaskan proses hukum terkait dugaan aliran dana hasil korupsi tersebut. Menurut Gus Ipul, pengusutan oleh KPK diperlukan agar persoalan tersebut menjadi jelas dan tidak menyisakan ketidakpastian. "Kita mendukung KPK menuntaskan proses ini, biar terang benderang, tidak abu-abu," kata dia. Gus Ipul juga meminta pengurus cabang NU yang memiliki informasi mengenai dugaan aliran dana hasil korupsi untuk menyampaikan laporan kepada PBNU dengan disertai bukti. Ia menegaskan, PBNU akan menindaklanjuti laporan yang disertai bukti. Sebaliknya, pengurus yang menyampaikan tuduhan tanpa bukti dapat dikenai sanksi organisasi. "Jika itu hanya membual, hanya cari-cari masalah, maka PBNU akan mengambil tindakan tegas. Untuk membekukan kepengurusan maupun juga memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal-hal yang telah dilakukan," jelasnya. Gus Ipul beri waktu tabayun Sebelumnya, Gus Ipul telah memberikan waktu tujuh hari kepada pengurus PCNU Sekadau dan PCNU Nias untuk melakukan tabayun dan klarifikasi ke PBNU terkait dugaan politik uang pada Muktamar NU. "Dua PCNU ini kami tunggu 7x24 jam untuk lapor kepada PBNU tentang hal-hal yang sudah dilaporkan ke KPK," kata Saifullah saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Gus Ipul, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa PBNU mendukung upaya KPK dalam memberantas kasus korupsi, termasuk dugaan politik uang yang dilaporkan. Namun, ia mengingatkan, kedua PCNU itu semestinya juga menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan politik uang untuk memperkuat pernyataan mereka, bukan sekadar opini. Gus Ipul mengatakan, aduan yang tidak menyerahkan bukti apapun justru dapat merusak nama baik dan marwah organisasi. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLWrQNaaC5blwZUdxOmzxkd1znFSUYr6593SalvbrKqU435VYsbgnMLbmi8v7nsUUuhdTusDLy6EcWOKyNSIGHseouMD54PgkDg7fLyIwCPaXZaalBbv1-q0DbHJ_vgu79Fiz1GhnwtV4LnmrenvUcuXDE_qw3T9qrMXQQhWb2CX6u4juddZ_vTc6v8Q/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLWrQNaaC5blwZUdxOmzxkd1znFSUYr6593SalvbrKqU435VYsbgnMLbmi8v7nsUUuhdTusDLy6EcWOKyNSIGHseouMD54PgkDg7fLyIwCPaXZaalBbv1-q0DbHJ_vgu79Fiz1GhnwtV4LnmrenvUcuXDE_qw3T9qrMXQQhWb2CX6u4juddZ_vTc6v8Q/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> "Jika mereka tidak memiliki bukti apa pun, hanya membual, hanya juga cuma membikin opini, ini kan bisa merusak nama baik pihak lain dan juga bisa juga merusak marwah organisasi," kata dia. Oleh sebab itu, Gus Ipul menyarankan PCNU cabang manapun untuk melaporkan terlebih dahulu kepada jajaran kepengurusan PBNU jika memang ada dugaan politik uang. "Sehingga kami tahu, kami bisa menelusuri, mungkin kami juga bisa memberikan informasi tambahan jika memang ada bukti yang cukup," kata Menteri Sosial itu. KPK telusuri uang Rp 250 Juta PCNU Nias menyerahkan uang senilai Rp 250 juta yang diduga terkait dengan praktik politik  uang menjelang Muktamar ke-35 NU. "Memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp 250 juta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Budi mengatakan, penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut keterkaitan uang tersebut dengan Muktamar. Jika tidak terkait politik uang, maka uang tersebut akan dikembalikan. "Karena memang prosesnya ini adalah inisiatif dari pihak terkait yang kemudian menyerahkan sejumlah uang Rp 250 juta itu kepada KPK, yang kemudian dilakukan penyitaan," ujar Budi. KPK juga menerima aduan masyarakat (dumas) dari PBNU Kabupaten Sekadau soal praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Namun, pengaduan tersebut tidak disertai penyerahan uang dari pelapor ke KPK.#kpc/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVydbU4A1mjQhW2aVj59FAp4kmoiRs5gUG3MwGz6ChQZ-gDbq2-sEXSdqDObInQJqP5ZOMp7AY_x_0e3eDiescVjoC1aYH272N7I9E858xkcpKqjqKq-fqBF-UFXNuKG4Fghjq25GVCSLj-7DW2j9BstIuCv8IT2ylUmql4iXDKf-RNAyoBoqTDtHfXA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVydbU4A1mjQhW2aVj59FAp4kmoiRs5gUG3MwGz6ChQZ-gDbq2-sEXSdqDObInQJqP5ZOMp7AY_x_0e3eDiescVjoC1aYH272N7I9E858xkcpKqjqKq-fqBF-UFXNuKG4Fghjq25GVCSLj-7DW2j9BstIuCv8IT2ylUmql4iXDKf-RNAyoBoqTDtHfXA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Gus Ipul: PCNU Nias Belum Klarifikasi soal Penyerahan Uang Rp 250 Juta ke KPK

JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menunggu klarifikasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias terkait penyera...

Baca selengkapnya »

Pantau Perkembangan, KPK Bakal Panggil Gus Ipul Imbas PCNU Kembalikan Uang Korupsi ATR/BPN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizO01vnlqWNhcODTizqX-gpzZ-mGbzb3KYbBbLe6K7AmYJ15VEGFLU95LCCBVssGWK-GjSfUZ6BVsGQ9ntjgEDEUDFSXn-t6vGbQ2fvNzMI9Xvn1bTVURswV39WxmVcJwfBiGQvd934YbXODKWPE4HqwEHup4hn1L903OTCGWUs9KdEAcmpr9z1zGxFQ/s364/Gus%20Ipul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="278" data-original-width="364" height="488" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizO01vnlqWNhcODTizqX-gpzZ-mGbzb3KYbBbLe6K7AmYJ15VEGFLU95LCCBVssGWK-GjSfUZ6BVsGQ9ntjgEDEUDFSXn-t6vGbQ2fvNzMI9Xvn1bTVURswV39WxmVcJwfBiGQvd934YbXODKWPE4HqwEHup4hn1L903OTCGWUs9KdEAcmpr9z1zGxFQ/w640-h488/Gus%20Ipul.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tengah memantau perkembangan penyidikan terkait dugaan aliran dana hasil korupsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang disinyalir bermuara ke perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Seiring dengan inisiatif sejumlah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang mengembalikan uang ratusan juta rupiah, KPK kini membuka peluang untuk memanggil dan mengonfirmasi hal tersebut kepada Ketua Pelaksana Muktamar, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026). Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai rencana pemanggilan Gus Ipul menyusul pengembalian uang dari berbagai PCNU, Budi menyatakan bahwa penyidik masih melihat dinamika dari proses hukum yang sedang berjalan."Nanti kita lihat perkembangan dari penyidikan perkara ini. Memang beberapa dari pihak PCNU sudah melaporkan dan juga menyerahkan uang yang diduga terkait dengan perkara ini. Dan dari penyerahan uang itu kemudian langsung dilakukan penyitaan oleh penyidik," ungkap Budi kepada wartawan.Dukungan Signifikan untuk Pengungkapan KasusLebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa langkah kooperatif dari pengurus cabang di daerah yang menyerahkan uang tersebut merupakan amunisi penting bagi lembaga antirasuah. Pengembalian dana ini mempermudah penyidik untuk memetakan ke mana saja uang hasil rasuah dari pusaran Kementerian ATR/BPN itu mengalir."Sehingga dalam konteks penyerahan uang ini, tentu itu menjadi sebuah dukungan bagi KPK dalam proses pengungkapan perkara di ATR/BPN ini," tambahnya.Meski demikian, Budi menegaskan bahwa KPK bertindak sangat profesional dan berhati-hati. Tidak semua uang yang diserahkan oleh PCNU serta merta disita secara permanen. Penyidik akan melakukan uji forensik finansial untuk memastikan keterkaitan uang tersebut dengan pokok perkara korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat BPN dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid."Namun tentu penyidik akan mendalami lagi apakah sejumlah uang yang diserahkan tersebut memang kesemuanya berkaitan dengan perkara ATR/BPN atau ada sebagian uang yang tidak terkait, atau bahkan misalnya semuanya tidak terkait. Nah, semuanya nanti akan jadi materi pendalaman," jelas Budi.Ia menjamin hak para pihak yang menyerahkan uang. "Jika memang uang yang sudah diserahkan itu tidak terkait, maka nanti penyidik juga akan melakukan pengembalian. Jadi yang disita hanya memang uang-uang yang diduga terkait dengan perkara penyidikan ini," tegasnya.Ratusan Juta Rupiah Diserahkan, KPK Selektif Lakukan PenyitaanKetika disinggung mengenai besaran nominal yang telah diserahkan oleh pengurus daerah NU ke Gedung Merah Putih, Budi membeberkan bahwa ada uang senilai ratusan juta yang telah dilaporkan dan masuk ke dalam radar penyidik pada pekan lalu."Di antaranya kemarin pekan lalu ya, PCNU dari wilayah Sumatera Utara itu ada pelaporan sekitar 240 atau 250 juta," beber Budi.Namun, ia juga mengungkapkan fakta bahwa ada pengurus daerah lain yang berniat mengembalikan uang, tetapi setelah dilakukan penelusuran awal, dana tersebut dinyatakan bersih dari aliran kasus ATR/BPN."Kemudian ada pelaporan dari PCNU lain, tapi memang setelah dilakukan permintaan keterangan awal, uang tersebut diduga tidak terkait dengan perkara di ATR/BPN, sehingga kemudian penyidik juga tidak melakukan penyitaan," terangnya.Pusaran Dugaan Korupsi dan Posisi Gus IpulBola panas aliran dana ini mulai menggelinding sejak KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap perpanjangan HGB menjadi SHM di Kabupaten Bogor, yang kemudian melebar pada temuan uang tunai Rp106,3 miliar. Tersangka yang ditahan di antaranya merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqB4vToaKDJIto80eSSsbtedTHOHHPIjc7QttjdDFbWGK_wgEd2gD2VuCvZ8l9lYt_WWL-pOEFKpX5JsFlOCgomUFpebdNyhG5v5ZUA83i6u19d5NefLguNGg2Sy6JxZx2WTOTDVwzC99PcR48qbXyi06Dias-ci0AJC351na6_IciNrUGPtKjsTe6Q/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqB4vToaKDJIto80eSSsbtedTHOHHPIjc7QttjdDFbWGK_wgEd2gD2VuCvZ8l9lYt_WWL-pOEFKpX5JsFlOCgomUFpebdNyhG5v5ZUA83i6u19d5NefLguNGg2Sy6JxZx2WTOTDVwzC99PcR48qbXyi06Dias-ci0AJC351na6_IciNrUGPtKjsTe6Q/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Isu ini semakin memanas ketika kelompok yang mengatasnamakan KPK-NU (Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama) menggelar aksi di depan Gedung KPK. Koordinator KPK-NU, Muhammad Solihin, secara terbuka menuding adanya praktik politik uang senilai Rp250 juta hingga Rp500 juta per PCNU untuk mengondisikan pemilihan pimpinan tertinggi di Muktamar ke-35 NU, yang diduga didanai dari hasil korupsi tersebut.Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus Ketua Pelaksana Muktamar, Gus Ipul, sebelumnya telah merespons keras isu ini. Ia memperingatkan pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar membawa bukti valid dan bersiap menghadapi konsekuensi hukum berupa tuntutan balik jika tudingan suap di Muktamar tidak terbukti."Kemudian ada pelaporan dari PCNU lain, tapi memang setelah dilakukan permintaan keterangan awal, uang tersebut diduga tidak terkait dengan perkara di ATR/BPN, sehingga kemudian penyidik juga tidak melakukan penyitaan," terangnya.Pusaran Dugaan Korupsi dan Posisi Gus IpulBola panas aliran dana ini mulai menggelinding sejak KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap perpanjangan HGB menjadi SHM di Kabupaten Bogor, yang kemudian melebar pada temuan uang tunai Rp106,3 miliar. Tersangka yang ditahan di antaranya merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.Isu ini semakin memanas ketika kelompok yan¹àg mengatasnamakan KPK-NU (Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama) menggelar aksi di depan Gedung KPK. Koordinator KPK-NU, Muhammad Solihin, secara terbuka menuding adanya praktik politik uang senilai Rp250 juta hingga Rp500 juta per PCNU untuk mengondisikan pemilihan pimpinan tertinggi di Muktamar ke-35 NU, yang diduga didanai dari hasil korupsi tersebut.#trb/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2FRg2845pN4NrA1K90P5WQHNeJYuoswNqOhse7HS_jcK_NGW3UvTyR93jxzeiqhpZrF_O6XXR8jaHhzzkXHvKB_OEqg0JCzIyCgN3vKgwDRgOxO7gt-Vj0O9zCtxe6ovYywGuiOqU3KiLOagVdFqAB-XhEgsGu-v-U6bPpH1oPODPJImAb1-qBGDU0Q/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2FRg2845pN4NrA1K90P5WQHNeJYuoswNqOhse7HS_jcK_NGW3UvTyR93jxzeiqhpZrF_O6XXR8jaHhzzkXHvKB_OEqg0JCzIyCgN3vKgwDRgOxO7gt-Vj0O9zCtxe6ovYywGuiOqU3KiLOagVdFqAB-XhEgsGu-v-U6bPpH1oPODPJImAb1-qBGDU0Q/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Pantau Perkembangan, KPK Bakal Panggil Gus Ipul Imbas PCNU Kembalikan Uang Korupsi ATR/BPN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tengah memantau perkembangan penyidikan terkait dugaan aliran dana hasil korupsi Kem...

Baca selengkapnya »

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUorMo9PoKXfHymHTvpEWvsADdu76cwT6DhcBEP9Rm-LOPJAtfyKnOdN98jbg2YrS_F0ByfHUh9y_91_7AfGRCZmTBL4-h1J910LVBNiA1TGTVEg3RU4EckYJnMWsyuwYVN85IDsNi9YCv2tN5H1vcdzHUt-vPzJGWUqjugi9xJ3En1TAuI_ULRE_eFA/s1080/Operasi%20Patuh%20Singgalang%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1080" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUorMo9PoKXfHymHTvpEWvsADdu76cwT6DhcBEP9Rm-LOPJAtfyKnOdN98jbg2YrS_F0ByfHUh9y_91_7AfGRCZmTBL4-h1J910LVBNiA1TGTVEg3RU4EckYJnMWsyuwYVN85IDsNi9YCv2tN5H1vcdzHUt-vPzJGWUqjugi9xJ3En1TAuI_ULRE_eFA/w640-h416/Operasi%20Patuh%20Singgalang%202026.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditlantas Polda Sumbar) resmi mengumumkan pelaksanaan operasi lalu lintas serentak di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat. Ya, terhitung mulai hari ini, Senin tanggal 26 Oktober 2026, "Operasi Patuh Singgalang 2026" berlangsung selama 14 hari hingga 8 November 2026.Langkah strategis ini digelar guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas serta mendorong terciptanya budaya kesadaran berkendara yang aman, disiplin, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengemudi di Ranah Minang.Fokus Utama: Kepatuhan dan Kesadaran Pengguna JalanDirektur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang bukan semata-mata untuk melakukan penindakan teknis atau razia di lapangan, melainkan sebagai media edukasi guna menumbuhkan kesadaran kolektif dari dalam diri setiap pengendara.Menurutnya, pengawasan dan penindakan hukum oleh aparat kepolisian hanyalah instrumen pendukung. Kunci utama keselamatan berlalu lintas terletak pada tingkat kepatuhan dan kedisiplinan mandiri pengguna jalan."Operasi ini tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara," ujar Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno.Sasaran Prioritas dan Imbauan KeselamatanSelama 14 hari pelaksanaan operasi, petugas akan memberikan perhatian khusus pada beberapa bentuk pelanggaran krusial yang kerap menjadi pemicu fatalitas kecelakaan lalu lintas:1. Kelengkapan Dokumen dan RanmorMasyarakat diimbau untuk memastikan kelengkapan administrasi kendaraan seperti Surat Izink Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, serta memasang plat nomor sesuai standar.2. Pengendara Sepeda Motor- Wajib menggunakan helm berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang terpasang dan terkunci dengan benar (click).- Dilarang berboncengan lebih dari satu orang.- Hindari penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong).- Polda Sumbar Usut Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batubara PLTU Ombilin, Selisih Pasokan Diduga Ganggu Stabilitas Listrik3. Pengemudi Mobil & Kendaraan Roda Empat/Lebih- Wajib mengenakan sabuk keselamatan (safety belt) bagi pengemudi dan penumpang depan.- Menjaga jarak aman dan fokus penuh saat berada di balik kemudi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvxe4mSVLkTOFMlQPXwnV9B_rM9uzJGK_46EqObaVsUDdiHsV9YJIVvnkexSz-nU_0TwbnqAxUqreat2qH7nxyH9ZJ7os8G79XlZwxnOT6KXuGn14UgbpfSmeGBDcH8O9e6XpYlEFOzIhXnbKMMk6UP6RmXN19LC1Gtu8DhopqrQEO5c9hjmSr9nzEsw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvxe4mSVLkTOFMlQPXwnV9B_rM9uzJGK_46EqObaVsUDdiHsV9YJIVvnkexSz-nU_0TwbnqAxUqreat2qH7nxyH9ZJ7os8G79XlZwxnOT6KXuGn14UgbpfSmeGBDcH8O9e6XpYlEFOzIhXnbKMMk6UP6RmXN19LC1Gtu8DhopqrQEO5c9hjmSr9nzEsw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> 4. Pelanggaran Berisiko Tinggi- Penggunaan Ponsel saat Berkendara: Merusak konsentrasi dan merespons jalan dengan lambat.- Pengaruh Alkohol/Obat Terlarang: Sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain.- Melanggar Rambu & Batas Kecepatan: Termasuk melawan arus lalu lintas (contraflow ilegal) serta menerobos lampu merah.Keselamatan Adalah Tanggung Jawab BersamaDi akhir keterangannya, Kombes Pol Kukuh mengingatkan pentingnya kesiapan fisik dan kelaikan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, baik jarak pendek maupun jarak jauh."Keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab bersama. Pengendara perlu memastikan kondisi tubuh tetap prima, kendaraan dalam keadaan layak jalan, serta seluruh perlengkapan keselamatan tersedia sebelum memulai perjalanan," tambahnya.Kepolisian mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat untuk tidak menjadikan operasi ini sekadar ajang menghindari sanksi tilang atau penindakan petugas di jalan. Disiplin dalam berlalu lintas pada hakikatnya adalah investasi keselamatan serta bentuk perlindungan tertinggi terhadap nyawa sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.Melalui kolaborasi antara ketegasan petugas dan kedisiplinan masyarakat, Polda Sumbar berharap angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan dapat ditekan secara signifikan, baik selama masa operasi maupun berkelanjutan di masa mendatang.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy8tNVcZjUVTgq5NQIEDniJBbcQxb17i4oUCvMhYauM5A8q8ZBSgKA39FipEflJ_9wPBVDZzwWGX6uxcuDUMMeekegjh6aFcsBp_ZI99N2h_l5wZpqF-Sw3CiFnBwM652yyajUIw9HZ-xDfOrOFFp1nXr51yK8N0vOdmdGY07NJwHROWm0zWel2P3Gfg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy8tNVcZjUVTgq5NQIEDniJBbcQxb17i4oUCvMhYauM5A8q8ZBSgKA39FipEflJ_9wPBVDZzwWGX6uxcuDUMMeekegjh6aFcsBp_ZI99N2h_l5wZpqF-Sw3CiFnBwM652yyajUIw9HZ-xDfOrOFFp1nXr51yK8N0vOdmdGY07NJwHROWm0zWel2P3Gfg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

PADANG -- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditlantas Polda Sumbar) resmi mengumumkan pelaksanaan operasi lalu lintas...

Baca selengkapnya »

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSmog6e1Xeo4bmdASXZM5Y9F0UV_enwgDxZYMJKpxr2W_93EBaRLlmf4e8yLE_54CJMKplMGojUtpTDbeC-y2sCue6bI8qEq5xvzZaphXARYMH-k5RaKY2H8bCwEtjB-hNlkG18PyHLdfWuiseZ8qHkXFeN-1haOPXRcV7Ipwos_uySVrUdu0-tudyA/s766/Hak%20Korban%20Korupsi%20Harus%20Dipulihkan.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="766" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSmog6e1Xeo4bmdASXZM5Y9F0UV_enwgDxZYMJKpxr2W_93EBaRLlmf4e8yLE_54CJMKplMGojUtpTDbeC-y2sCue6bI8qEq5xvzZaphXARYMH-k5RaKY2H8bCwEtjB-hNlkG18PyHLdfWuiseZ8qHkXFeN-1haOPXRcV7Ipwos_uySVrUdu0-tudyA/w640-h584/Hak%20Korban%20Korupsi%20Harus%20Dipulihkan.webp" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung SEBAGAI warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita patut mendukung rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mendorong KPK dan Kortastipidkor Polri memiliki kewenangan yang jelas dalam menetapkan, memenuhi, dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi.Melalui kajian Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM pada Oktober 2026, Komnas HAM mendorong perubahan paradigma pemberantasan korupsi agar tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pada masyarakat yang terdampak.Persoalannya sederhana yaitu ketika anggaran pendidikan diselewengkan, layanan kesehatan terganggu, atau bantuan sosial tidak sampai kepada penerima, masyarakatlah yang ikut menanggung akibatnya. Karena itu, mengembalikan uang negara saja belum tentu cukup untuk memulihkan hak warga yang dirugikan.KPK perlu didukung dengan landasan hukum yang memungkinkan identifikasi korban dan pengupayaan pemulihan hak secara terukur. Kortastipidkor Polri juga memerlukan pedoman pemulihan aset yang berorientasi pada hak korban, dengan prosedur transparan dan akses yang mudah, khususnya bagi kelompok rentan.Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diperkuat agar mekanisme restitusi dan kompensasi dapat berjalan efektif sesuai ketentuan hukum. Gagasan Dana Abadi Korban juga perlu ditindaklanjuti melalui aturan teknis yang jelas, sehingga pemulihan tidak berhenti sebagai janji di atas kertas.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1jeHOSuuUiIVVcKrljyE_IrJeySUYoaPteoJnDDP04-7g92PfODMKuubU_Pnxbu0SOAqSEG6hjJ_F_88_AweY3JiYKT_YNx81Gc2zHYbC3vgozzzU1-ymkinM_ORP8NGuLK1EOCvNG-BDIA7r_y2VQWTgXE3P1q12fZhF5mHopmwuMCszKML2_FBjA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1jeHOSuuUiIVVcKrljyE_IrJeySUYoaPteoJnDDP04-7g92PfODMKuubU_Pnxbu0SOAqSEG6hjJ_F_88_AweY3JiYKT_YNx81Gc2zHYbC3vgozzzU1-ymkinM_ORP8NGuLK1EOCvNG-BDIA7r_y2VQWTgXE3P1q12fZhF5mHopmwuMCszKML2_FBjA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Tentu, penetapan korban harus didasarkan pada bukti dan kriteria yang terukur. Penguatan kewenangan aparat juga wajib disertai pengawasan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum.Rekomendasi Komnas HAM ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mengkaji pembaruan regulasi, sekaligus mendorong koordinasi KPK, Polri, dan LPSK sesuai kewenangannya.Akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum atau besarnya aset yang dikembalikan. Keberhasilan juga harus terlihat dari pulihnya hak masyarakat dan membaiknya pelayanan masyarakat.Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tetapi juga dapat merampas hak dan masa depan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi yang berkeadilan harus memastikan dua hal yakni pelaku mempertanggungjwabkan perbuatannya dan hak korban dipulihkan. (*)Bandar Lampung, 26 Oktober 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMtrpfpAct5ODX_TIXGO59cEVXKqS1c5RxGtlEBg-O324UlnwBMrO01R1l-6i0ARRC5-NQIxzdY9MAiG-NDcRZHNbDx4oSbMfPsfsTRnI93s6UY-5n9U3pxrw2S040nh_F5zzsNQpHNilJJSRTtap21RBG71Luz4LJ4Qwg9DwB5hLqf-FNAggg_m2fFQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMtrpfpAct5ODX_TIXGO59cEVXKqS1c5RxGtlEBg-O324UlnwBMrO01R1l-6i0ARRC5-NQIxzdY9MAiG-NDcRZHNbDx4oSbMfPsfsTRnI93s6UY-5n9U3pxrw2S040nh_F5zzsNQpHNilJJSRTtap21RBG71Luz4LJ4Qwg9DwB5hLqf-FNAggg_m2fFQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung SEBAGAI warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita patut mendukung rekomendasi Komisi...

Baca selengkapnya »

Sisi Gelap China, 50 Juta Anak Perempuan Hilang

<div class="separator" style="clear: both; font-family: helvetica; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUFsjuIEcBqnHHlOkqj-yVO3l-Zlw6xrerJn96hDL_2kiD4NbcnY_Td05OvZpFU6zyjbuQoq0HCt0HmqQyh0iu3sVCvcxK7yb3BAKLpVIyPen6imPW0p5YLviq0XgjTnCLFD6AVqSXCHRiFTch3MT3w5hLpikKqgHV1mVIHSBsk4U6RHYV64S6cNDX6g/s470/Sisi%20gelap%20china.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="431" data-original-width="470" height="586" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUFsjuIEcBqnHHlOkqj-yVO3l-Zlw6xrerJn96hDL_2kiD4NbcnY_Td05OvZpFU6zyjbuQoq0HCt0HmqQyh0iu3sVCvcxK7yb3BAKLpVIyPen6imPW0p5YLviq0XgjTnCLFD6AVqSXCHRiFTch3MT3w5hLpikKqgHV1mVIHSBsk4U6RHYV64S6cNDX6g/w640-h586/Sisi%20gelap%20china.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani KALIAN pasti tahu siapa Prof Jiang. Ini profesor bukan kaleng-kaleng. Analisisnya sangat tajam, penuh data, rasional, dan elegan. Wajar bila banyak mengutip dan me-reupload video-videonya. Saya mau menarasikan ulang analisis Prof Jiang tentang sisi gelap China, negaranya sendiri. China tidak sesempurna yang kita bayangkan selama ini. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!China itu bukan negara. China itu monster geopolitik bikin seluruh planet ini insomni. Barang-barang di rumah ente hampir pasti ada label “Made in China”. Teknologi mereka lari kencang kayak naga baru aja nenggak tiga galon koptagul. Amerika Serikat sampai harus pasang kuda-kuda, bikin tembok tarif, dan nangis di sudut sambil bilang, “Dulu kan lo cuma pabrik murah, sekarang lo mau jadi bos?!”Tapi di balik gedung pencakar langit tumbuh lebih cepat dari jamur di musim hujan, ada pertanyaan bikin bulu kuduk berdiri, apakah China itu mesin kemajuan sempurna… atau raksasa yang kakinya sudah kesemutan parah karena terlalu lama dikontrol dari atas?Nuan bayangkan, negara yang bisa bikin kota dalam semalam, tapi warganya hidup di bawah kamera lebih banyak dari jumlah bintang di langit. WeChat bukan cuma chat keluarga. WeChat itu kantor polisi digital yang tinggal di saku nuan. Kritik sedikit aja, siap-siap “hilang” dari internet. Kaya boleh. Terkenal boleh. Tapi jangan sekali-kali ngerasa ente lebih besar dari Partai. Karena di negeri ini, ada satu hukum tak tertulis lebih sakti dari Konstitusi, jangan pernah lebih tinggi dari kekuasaan.Di sinilah kita masuk ke sisi gelap yang jarang dibahas di berita resmi. Kita mulai dari tragedi 50 juta anak perempuan yang “hilang.” Lima puluh juta anak perempuan, wak. Kok bisa?Tahun 1970-an, pemerintah bilang, “Anak banyak = kekuatan!” Lalu tiba-tiba Deng Xiaoping datang, bilang, “Anak banyak = masalah.” Jadilah kebijakan satu anak. Bukan imbauan manis. Ini ancaman. Melanggar? Denda gila-gilaan. Anak tak tercatat? Hilang hak sekolah, kesehatan, bahkan identitas.Di desa, anak laki-laki masih dianggap “asuransi hari tua”. Akibatnya? Preferensi laki-laki + batasan satu anak = aborsi selektif, penelantaran, bahkan pembunuhan bayi perempuan. Profesor Jiang bilang China kehilangan sekitar 50 juta anak perempuan. Angka bikin otak nge-blank. Bukan karena semuanya dibunuh di tempat, tapi karena kombinasi aborsi selektif, laporan palsu, dan diskriminasi yang sistematis.Negara bilang “rahim lo milik kami”, masyarakat bilang “anak perempuan nggak untung”. Hasilnya? Tubuh perempuan jadi medan perang antara kebijakan dan tradisi. Ketika USG mulai umum, pemerintah langsung larang dokter ngasih tau jenis kelamin janin. Profesor Jiang dan istrinya baru tahu anak mereka laki atau perempuan… pas lagi ngejan. Drama level dewa.Sekarang kebijakan itu sudah dicabut. Tapi ironinya? China lagi panik karena orang enggan punya anak. Dulu takut kebanyakan, sekarang takut kekurangan. Rahim ternyata bukan pabrik milik Kementerian Perencanaan. Bayi bukan barang bisa dipesan sesuai kuota.Berikutnya, pendidikan di China, masa kecil yang dibunuh demi nilai. Anak China disiapkan masuk universitas elite sejak masih bisa ngompol. Les matematika, les bahasa, les “bagaimana supaya nggak kalah dari tetangga”. Kalau anak belum bisa berhitung di usia 4 tahun, orang tua sudah mikir masa depan bangkrut. Kalau belum juara kelas, seolah-olah hidup sudah gagal total.Sistem ini berhasil bikin tenaga kerja super disiplin. Tapi harga yang dibayar? Kreativitas, kesehatan mental, dan kemampuan berpikir kritis yang sering kali dikorbankan di altar ujian. Sementara di Amerika, Profesor Jiang kritik sekolah terlalu cepat kasih label ADHD dan Adderall. Dua kutub ekstrem, satu menekan sampai jiwa remuk, satu lagi medikasi sampai anak jadi robot tenang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiucpcJcenT0pgIQuZ_lF0461vYkjptvmvYAyu6DwTiOuoMQVg9vLtOIyBF1H-Kqg-GaBlQt4igjk8nOYszEr9gzvpWCx6eNoVB-hr2PwqbFgXjnXgTMHw4qA1tIaeCaq84g0BJsowOIo7X24s8ssTU9CeFv7am9DD5l1aLBTlsXFC6kzyecEzYN36ZDg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiucpcJcenT0pgIQuZ_lF0461vYkjptvmvYAyu6DwTiOuoMQVg9vLtOIyBF1H-Kqg-GaBlQt4igjk8nOYszEr9gzvpWCx6eNoVB-hr2PwqbFgXjnXgTMHw4qA1tIaeCaq84g0BJsowOIo7X24s8ssTU9CeFv7am9DD5l1aLBTlsXFC6kzyecEzYN36ZDg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Soal uang, kartel, dan bangsawan Merah. Orang kaya China ingin kabur ke luar negeri, tapi ada batasan $50.000 per tahun. Solusinya? Menurut Prof Jiang, kerja sama dengan kartel Meksiko. Uang narkoba dibersihkan lewat transaksi perdagangan palsu, aset di Amerika dibeli, semua terlihat “sah”. Kalau benar, ini kolaborasi paling busuk di planet. Kapitalis merah ketemu bandar sabu, saling bantu cuci duit. Mereka beda ideologi, beda negara, beda selera makan… tapi sama-sama nyembah dewa bernama uang.Lalu ada “Red Nobility” bangsawan merah. Keluarga elite punya garis keturunan revolusi. Rakyat kerja keras, mereka nikmati hasil. Jack Ma pernah jadi simbol kebebasan pengusaha. Satu kritik ke regulasi keuangan, Ant Group langsung dibunuh di depan umum, Jack Ma “menghilang” dari sorotan. Pesannya jelas, daeng boleh kaya, tapi jangan sekali-kali ngerasa bisa bicara lebih keras dari Partai.Kemudian, soal Buruh, Pabrik, dan Ponsel di Tangan Kita. Di balik iPhone yang sampeyan genggam dengan bangga, ada manusia yang kerja 12 jam sehari di Foxconn, tidur di asrama, dan dulu sempat ada lompat dari gedung sampai perusahaan pasang jaring pengaman. Kita marah kalau barang terlambat satu hari. Mereka mungkin sudah kehilangan nyawa demi target produksi. Kita mau harga murah, kualitas tinggi, pengiriman kilat, dan hati nurani bersih… semuanya sekaligus. Mustahil.Raksasa ekonomi belum tentu raksasa kemanusiaan. Gedung boleh menjulang sampai mencium awan, teknologi boleh membuat Amerika berkeringat dingin, tetapi kemajuan kehilangan makna jika manusia cuma diperlakukan sebagai angka statistik, tenaga produksi, dan objek pengawasan.Negara boleh mengendalikan banyak hal. Namun, ketika kekuasaan merasa berhak mengatur segalanya, pertanyaan paling penting justru terlupakan, untuk apa pembangunan jika manusia di dalamnya tidak sepenuhnya bisa hidup bermartabat? (*)#camanewak <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaVC5lclxZs2DQP9DvsjLYjV3bbGNUypcXiI_4d9GBqr4_0EX0DejlRH-i330iBdr5yvuhYSo1ZT9ziFYTbUaFvIrTNn7DOPAk-Fcf-pZ0qxbCcFxcqxeYi8aq9F2_HFxya8JwwOnkV_QVqarM6_AVF6tau6yy0GK8WoUjHRVtB-sL9n2yID4_HLx2KA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaVC5lclxZs2DQP9DvsjLYjV3bbGNUypcXiI_4d9GBqr4_0EX0DejlRH-i330iBdr5yvuhYSo1ZT9ziFYTbUaFvIrTNn7DOPAk-Fcf-pZ0qxbCcFxcqxeYi8aq9F2_HFxya8JwwOnkV_QVqarM6_AVF6tau6yy0GK8WoUjHRVtB-sL9n2yID4_HLx2KA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Sisi Gelap China, 50 Juta Anak Perempuan Hilang

Rosadi Jamani KALIAN pasti tahu siapa Prof Jiang. Ini profesor bukan kaleng-kaleng. Analisisnya sangat tajam, penuh data, rasional, dan eleg...

Baca selengkapnya »

Biennale Jogja di Paris: Seni Indonesia, Gagasan Lokal dan Jejak Global

Gus Ipul: PCNU Nias Belum Klarifikasi soal Penyerahan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Pantau Perkembangan, KPK Bakal Panggil Gus Ipul Imbas PCNU Kembalikan Uang Korupsi ATR/BPN

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

Sisi Gelap China, 50 Juta Anak Perempuan Hilang

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS