sumatrazone

Jeritan Kepala Daerah Ancam Stabilitas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHRQXsFRYf5_skuqSikWL3wd_7mijqRugWqXMR6wEnGIj9ztokDaldIt0bDy8mFvGm495QHx7KGOoaT0one_n_to25FODwdzgZwiWgqB0qYI9vgZ1fls0HeAeXiFvaUJcEnmQeTN3S8moGOfVWfRuqyyhDmgjyxLMUkqMxRI1O1JUb0Dlox7qryNSweQ/s465/Jeritan%20Kepala%20Daerah%20Ancam%20Stabilitas___.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="409" data-original-width="465" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHRQXsFRYf5_skuqSikWL3wd_7mijqRugWqXMR6wEnGIj9ztokDaldIt0bDy8mFvGm495QHx7KGOoaT0one_n_to25FODwdzgZwiWgqB0qYI9vgZ1fls0HeAeXiFvaUJcEnmQeTN3S8moGOfVWfRuqyyhDmgjyxLMUkqMxRI1O1JUb0Dlox7qryNSweQ/w640-h562/Jeritan%20Kepala%20Daerah%20Ancam%20Stabilitas___.jpg" width="640" /></a></div> Ketika Efisiensi Bikin Daerah Kehabisan Napas Oleh: Toto Izul Fatah | Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA KELUHAN para kepala daerah tentang keuangan daerah yang semakin sesak sebaiknya tidak dianggap enteng. Ia harus didengar dengan serius.Ketika gubernur, bupati, dan wali kota mulai bersuara mengenai pemangkasan transfer, kecilnya dana bagi hasil, hingga kesulitan membiayai pegawai, pemerintah pusat sedang menerima peringatan dari garis terdepan pelayanan masyarakat.Di daerah, negara hadir dalam bentuk yang sangat konkret. Mulai dari sekolah yang beroperasi, puskesmas yang melayani, jalan yang diperbaiki, sampah yang diangkut, serta pegawai yang menerima penghasilan tepat waktu.Ketika kemampuan APBD melemah, semua pelayanan itu menghadapi tekanan. Karena itu, krisis fiskal daerah menyangkut kehidupan rakyat dan kepercayaan kepada pemerintah secara keseluruhan.Angkanya menunjukkan tekanan yang nyata.Kementerian Keuangan mencatat, efisiensi transfer ke daerah pada 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mencapai Rp50,6 triliun.Sementara itu, pagu awal TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sekitar Rp693 triliun, dibandingkan pagu APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun. Artinya, terdapat penurunan sekitar 24,7 persen jika yang dibandingkan adalah pagu awal kedua tahun tersebut.Dalam penjelasan pemerintah pada 9 Oktober 2026, alokasi TKD disebut meningkat menjadi Rp727,2 triliun setelah tambahan untuk penanganan bencana dan kebutuhan daerah. Realisasi hingga September mencapai Rp599,2 triliun.Penambahan ini patut diapresiasi, tetapi angka agregat nasional belum menjawab apakah setiap daerah memiliki dana yang cukup, tersedia tepat waktu, dan dapat digunakan untuk kebutuhan paling mendesak.Tekanan tersebut sudah disuarakan sejak penyusunan anggaran. Pada 7 Oktober 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan keberatan atas rencana penurunan transfer yang disebutnya dari Rp10 triliun menjadi Rp6,7 triliun.Ia mengingatkan besarnya beban PPPK serta kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan. Dalam pertemuan yang sama, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga meminta pemotongan dievaluasi karena membebani pembangunan daerah.Angka-angka tersebut merupakan pernyataan kepala daerah saat pembahasan alokasi 2026, bukan laporan realisasi akhir tahun.Persoalan yang lebih mendasar muncul dari daerah penghasil sumber daya alam. Bupati Siak Afni Zulkifli, misalnya, meminta percepatan pembayaran kurang bayar DBH.Menurut keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Siak pada 3 Februari 2026, nilai bersih kurang bayar yang menjadi hak Siak setelah kompensasi lebih bayar mencapai sekitar Rp489,89 miliar. Tuntutannya jelas: pemerintah pusat diminta segera menyalurkan hak keuangan daerah yang belum dibayarkan.Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan pada 13 Februari 2026, Afni juga mempersoalkan kecilnya penerimaan daerah penghasil.Menurut keterangannya, Siak memiliki lebih dari 250 ribu hektare kawasan hutan tanaman industri berizin, tetapi alokasi DBH kehutanannya sekitar Rp13 miliar.Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyuarakan perlunya pembagian yang lebih adil dan pengaturan bagi hasil untuk penerimaan tertentu dari pemanfaatan hutan.Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mempertanyakan kecilnya penerimaan dibandingkan potensi sumber daya wilayahnya.Begitu juga dengan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang juga menyoroti ketidakseimbangan antara dampak eksploitasi sumber daya dan dana yang kembali ke daerah.Keluhan mereka mempunyai benang merah yang sama. Yaitu, daerah menanggung kebutuhan pelayanan, kerusakan jalan, tekanan lingkungan, serta konsekuensi sosial kegiatan ekonomi, sementara ruang fiskalnya dinilai tidak sebanding.Tentu, penilaian ketidakadilan itu harus diuji melalui keterbukaan data. Besarnya hasil tambang atau luas perkebunan tidak otomatis seluruhnya menjadi dasar pembagian kepada satu pemerintah provinsi atau kabupaten.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD7p5NrhyxYFjCBdW6it-Uw-k-sHuf17bKKDgApcl9iBJ98I9WiiJxJxlczGykgaX54fYPsxJJduQEPZKQ238ZJgWkOTnbeRcUuf45aQS4pO_KvvkR_UBb_TgzNqQaN8Z_jXnBwigwj0DZ9GPdwffcg_TSNnS15V4KN3JLv1mNtVHi1-kgvPyfFUHX-w/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD7p5NrhyxYFjCBdW6it-Uw-k-sHuf17bKKDgApcl9iBJ98I9WiiJxJxlczGykgaX54fYPsxJJduQEPZKQ238ZJgWkOTnbeRcUuf45aQS4pO_KvvkR_UBb_TgzNqQaN8Z_jXnBwigwj0DZ9GPdwffcg_TSNnS15V4KN3JLv1mNtVHi1-kgvPyfFUHX-w/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Ada formula, jenis penerimaan, pembagian antardaerah, serta realisasi pendapatan negara yang harus diperhitungkan. Namun, justru karena mekanismenya kompleks, pusat wajib menjelaskannya secara terbuka dan mudah diperiksa.Ada tiga persoalan yang perlu dipisahkan. Yaitu, penurunan alokasi, keterlambatan penyaluran, dan kurang bayar DBH. Ketiganya dapat sama-sama menekan APBD, tetapi membutuhkan penyelesaian berbeda.Pemerintah juga mengakui adanya kewajiban yang belum diselesaikan dan pada Juni 2026 menyampaikan rencana pembayaran secara bertahap, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.Yang membuat persoalan ini mendesak adalah tekanan terhadap belanja pegawai. Pada 5 Agustus 2026, Mendagri Tito Karnavian menyebut sedikitnya 79 daerah berpotensi membutuhkan tambahan dana.Di sinilah pusat harus membaca persoalan secara lebih utuh. Pemerintah daerah adalah bagian penting dari penyelenggaraan negara sekaligus pemegang mandat masyarakat setempat.Keberhasilan agenda nasional sangat bergantung pada kemampuan mereka menjalankan pelayanan dan pembangunan.Sulit mengharapkan daerah bergerak cepat apabila kewajibannya terus bertambah sementara kemampuan membiayainya menyusut.Ketika pelayanan publik ikut melemah, kekecewaan ekonomi dapat bertemu dengan rasa diperlakukan tidak adil. Pertemuan keduanya berpotensi melahirkan protes yang lebih luas.Yang perlu diwaspadai adalah penumpukan keluhan yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Mulai dari honor yang tidak dibayar, penghasilan yang tertunda, dan layanan yang memburuk.Jika itu dibiarkan akibat politiknya dapat menjalar ke tingkat nasional. Jeritan kepala daerah adalah ancaman stabilitas. Karena itu, jangan menunggu krisis kas daerah berubah menjadi krisis kepercayaan kepada negara. (*)Jakarta, November 2026 <div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Nk7pHZPcJH_EzwLxjf9Lmwg6xdY_LnFGKo-aLm8CxzOGig2MITE77OWfIXmW-UIPhdM5A8DyZbEL49r9c1PJHkT2UAMZExDUzYdOd822H36jjx2d2TWu-lCFa6u8zBrpOfgV9_L1RAtepWbnKiu2qfYxYJFRcwZszJqjO0Q7ktT3cdhHvDp9qY0iQg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Nk7pHZPcJH_EzwLxjf9Lmwg6xdY_LnFGKo-aLm8CxzOGig2MITE77OWfIXmW-UIPhdM5A8DyZbEL49r9c1PJHkT2UAMZExDUzYdOd822H36jjx2d2TWu-lCFa6u8zBrpOfgV9_L1RAtepWbnKiu2qfYxYJFRcwZszJqjO0Q7ktT3cdhHvDp9qY0iQg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Jeritan Kepala Daerah Ancam Stabilitas

Ketika Efisiensi Bikin Daerah Kehabisan Napas Oleh: Toto Izul Fatah | Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA KELUHAN para kepala ...

Baca selengkapnya »

AHY Masuk Bursa Pengganti Gibran, Pengamat Sarankan Prabowo Tak Ambil Wapres dari Gerindra

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFmZ5xBMWEOOKVjqAds1rPxz1wYFpBgu1zNqOGaNv0SRMCorsIUiJn-lDTjIbEYLRxmO7BUbikZVKETnddIrxq32gYi7r0COvhf2SZYhZJOcfStz3Pf_vQIduW6uiA30fOFNndLBQOEv2cRWd0Iaxx0txDJUJmvgvylz_gV_MgKC-xTNyIGaafOTvwA/s678/AHY%20PENGGANTI%20GIBRAN.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="678" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFmZ5xBMWEOOKVjqAds1rPxz1wYFpBgu1zNqOGaNv0SRMCorsIUiJn-lDTjIbEYLRxmO7BUbikZVKETnddIrxq32gYi7r0COvhf2SZYhZJOcfStz3Pf_vQIduW6uiA30fOFNndLBQOEv2cRWd0Iaxx0txDJUJmvgvylz_gV_MgKC-xTNyIGaafOTvwA/w640-h428/AHY%20PENGGANTI%20GIBRAN.jpeg" width="640" /></a></div> JAKARTA –  Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo muncul sebagai dua sosok yang diusulkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto menggantikan Gibran Rakabuming Raka.Usulan tersebut disampaikan Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).Gibran telah lebih dulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikannya.Sebelum kabar pengunduran diri Gibran ini, sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi telah resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran, menyusul putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.Namun, di tengah dinamika politik tersebut, Emrus memiliki analisis berikutnya setelah kursi Wakil Presiden RI kosong.Emrus berpandangan, posisi wakil presiden sebaiknya tidak diisi kader Partai Gerindra. Sebab, Prabowo sebagai presiden juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.Ia menilai komposisi presiden dan wakil presiden yang berasal dari partai politik sama kurang elok jika dilihat dari kebiasaan politik selama era reformasi."Kalau misalnya wakil presiden dari Gerindra, saya kira kurang begitu eloklah, presidennya Gerindra, wakil presidennya adalah dari Gerindra," kata Emrus kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/11/2026).Karena itu, ia menyodorkan dua nama dari luar Gerindra yang dinilai dapat dipertimbangkan, yakni Ganjar Pranowo dan AHY.Keduanya memiliki latar belakang serta kekuatan politik berbeda yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pendamping PrabowoEmrus secara khusus menyebut Ganjar sebagai sosok yang dinilainya memiliki kapabilitas untuk mendampingi Prabowo."Saya kira sangat pas kalau itu diwacanakan dan dijadikan wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo," ujarnya.Selain Ganjar, Emrus memasukkan AHY sebagai alternatif. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dinilai memiliki kekuatan politik yang dapat menjadi pertimbangan dalam konfigurasi pemerintahan mendatang."Untuk itu calon kandidat yang lebih pas mendampingi Prabowo Subianto adalah Ganjar Pranowo dan AHY Ketua Demokrat," kata Emrus.Emrus juga menyoroti kekuatan politik kedua tokoh tersebut, terutama terkait dukungan partai di parlemen.Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan yang saat ini menjadi anggota DPR RI. Sementara AHY memimpin Partai Demokrat yang juga memiliki perwakilan di DPR.Emrus menilai kekuatan politik tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo.Ia menyebut jumlah kursi PDI Perjuangan di DPR lebih dari 100, sedangkan Demokrat memiliki jumlah kursi lebih sedikit."Jadi sangat lebih stabil nanti situasi pemerintahan kita, pengelolaan kenegaraan kita, bangsa kita, ketika Prabowo Subianto memiliki wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo," tuturnya.Meski demikian, Emrus menegaskan bahwa usulan nama-nama tersebut merupakan pandangannya mengenai sosok yang dapat dipertimbangkan apabila Prabowo membutuhkan wakil presiden pengganti Gibran.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc6V5l9b-kRhX6IKb5nC_lNvMoMsXbPBMURjbWvICjFo3HYOWZmMSkdzO5zlzwypPbZnYsH7BkjoROzGpJi-Vk58k9TVg_lNcm_ywIVWHpp8v-svyJNU8EeKfU788G4KWNS2OdLG3TtLHaWsDTUnWcouqzyEtkDN5WUWF1uJG6N93Q3FsmbSZF7cZboA/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc6V5l9b-kRhX6IKb5nC_lNvMoMsXbPBMURjbWvICjFo3HYOWZmMSkdzO5zlzwypPbZnYsH7BkjoROzGpJi-Vk58k9TVg_lNcm_ywIVWHpp8v-svyJNU8EeKfU788G4KWNS2OdLG3TtLHaWsDTUnWcouqzyEtkDN5WUWF1uJG6N93Q3FsmbSZF7cZboA/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Bagaimana dengan Anies?Emrus juga menyebut dua nama mantan pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.Dari kedua tokoh tersebut, Emrus secara terbuka menilai Ganjar memiliki pengalaman pemerintahan yang lebih lengkap dibandingkan Anies.Ganjar diketahui pernah beberapa kali menjadi anggota DPR RI sebelum menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.Menurut Emrus, pengalaman di lembaga legislatif dan eksekutif tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kapasitas Ganjar untuk mendampingi Prabowo."Karena dari sudut kapabilitas, Ganjar Pranowo saya kira sosok yang sangat luar biasa. Dia memiliki pengalaman yang lengkap di dalam mengurus negara dibanding Anies Baswedan," katanya.Selain pengalaman pemerintahan, Emrus menyoroti karakter Ganjar yang dinilainya memiliki sikap nasionalis dan pluralis.Ia menilai Ganjar dapat merepresentasikan kebersamaan lintas golongan dalam pemerintahan.Sebaliknya, Emrus memberikan penilaian kritis terhadap komunikasi politik Anies yang menurutnya masih mengarah pada eksklusivitas kelompok tertentu."Ganjar Pranowo lebih mencerminkan pluralitas dan nasionalis kebersamaan dibanding sosok Anies Baswedan," ujarnya.Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha#trb/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfmXSuFrfofMFnJXL1xrLzw6rs5kkOfz5QIQMSv60Flh8-fSZv_cuIX7Q19zC6ez1O-6LEVaHNhr4YEg5FQ-DEIdaGvjkAiYfDwyMttAne5AFJhfipBZpaPu_74JLoy0acjcKx995ly_l5L49nDPFlO58GxcgPlUjG_p3cEKqBeZ4YTyOdZTNg7oGE8A/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfmXSuFrfofMFnJXL1xrLzw6rs5kkOfz5QIQMSv60Flh8-fSZv_cuIX7Q19zC6ez1O-6LEVaHNhr4YEg5FQ-DEIdaGvjkAiYfDwyMttAne5AFJhfipBZpaPu_74JLoy0acjcKx995ly_l5L49nDPFlO58GxcgPlUjG_p3cEKqBeZ4YTyOdZTNg7oGE8A/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

AHY Masuk Bursa Pengganti Gibran, Pengamat Sarankan Prabowo Tak Ambil Wapres dari Gerindra

JAKARTA – Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo muncul sebagai dua ...

Baca selengkapnya »

Pengunduran Diri Menyelesaikan Persoalan atau Sekadar Mengakhiri Krisis Jabatan?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC7c9yB1oAd9UIBQnL8P9oFxLNbq_OtcrQrXgtoffrBGhxZ-U8pM7RIwpBLbg4qc4YV3Cp2pGKXvReJPwqCRC2p7MMJJwXGB-n9ymUztszvBsLgLHCDS_3_Kp3Qde3DEr_dCDMMBMSU48UR8N0JvqYHB_5H1euilimfTILVEqsyr2owdUSX0q6W3UUPQ/s768/Menyelesaikan%20Persoalan%20atau%20Sekadar%20Mengakhiri.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="768" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC7c9yB1oAd9UIBQnL8P9oFxLNbq_OtcrQrXgtoffrBGhxZ-U8pM7RIwpBLbg4qc4YV3Cp2pGKXvReJPwqCRC2p7MMJJwXGB-n9ymUztszvBsLgLHCDS_3_Kp3Qde3DEr_dCDMMBMSU48UR8N0JvqYHB_5H1euilimfTILVEqsyr2owdUSX0q6W3UUPQ/w640-h428/Menyelesaikan%20Persoalan%20atau%20Sekadar%20Mengakhiri.webp" width="640" /></a></div> Rita Mf Jannah | Pengamat Internasional Standar hukum yang berlaku terhadap pejabat negara juga berlaku ketika pejabat tersebut sudah telanjur berkuasa. Sebaliknya, proses pemberhentian pun harus tunduk pada standar pembuktian dan prosedur yang sama ketatnya PETISI 120 anggota DPR dari delapan fraksi. DPR mengonfirmasi penerimaan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada 11 November 2026, dan menjadwalkan pengumumannya dalam rapat paripurna 12 November. Jadi ini bukan petisi anonim yang beredar di media sosial.Dan ada perkembangan yang lebih besar: Gibran memang menyatakan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo pada 10 November. Namun laporan berikutnya berbeda tingkat kepastiannya.AP melaporkan ia menawarkan pengunduran diri dan belum jelas apakah diterima. Reuters kemudian mengutip ajudan Budi Arie Setiadi yang menyatakan Gibran sudah mengundurkan diri dan akan mengirim surat formal ke MPR.Artinya, kita harus membedakan niat/penawaran mundur, klaim bahwa pengunduran diri telah disampaikan, dan status konstitusional jabatan yang secara formal masih perlu ditentukan melalui prosedur negara.Pangkal Persoalan: Bukan Sekadar “Ijazah Palsu”Ada nuansa hukum yang sangat penting di sini.6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK): MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.Dokumen yang terungkap antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Tetapi MK tidak mendiskualifikasi atau memberhentikan Gibran dalam perkara tersebut. Permohonan juga tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA): dalam perkara TUN, MA mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.Pertimbangannya, dokumen yang menjadi dasar surat itu tidak membuktikan kelulusan jenjang pendidikan tertentu. Ini membuat dasar administratif yang dipakai untuk memenuhi persyaratan pencalonan menjadi persoalan hukum serius.Jadi, jangan menyederhanakan putusan MK sebagai “MK memutus Gibran tidak lulus SMA”. MK menyatakan bukti kelulusan yang diperlukan tidak ditemukan dalam perkara itu.MA kemudian membatalkan surat penyetaraan administratifnya. Dua putusan tersebut punya objek dan konsekuensi hukum berbeda.Mengapa 120 Anggota DPR Bisa Mengajukan Pemakzulan?Dasar yang dipakai pengusul adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP), khususnya Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3: DPR dapat menyatakan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.Angka ini penting secara politik karena dukungannya melintasi delapan fraksi. Namun, jangan keliru membaca angka 120 sebagai suara yang sudah menyetujui pemakzulan. Itu adalah jumlah anggota yang mengusulkan penggunaan hak DPR, bukan hasil pemungutan suara akhir.Apakah Gibran Otomatis Dimakzulkan?Ini bagian yang sering dipelintir oleh judul berita.Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menetapkan jalur pemberhentian Presiden/Wakil Presiden:DPR membangun pendapat konstitusional.Usulan HMP harus diproses melalui mekanisme DPR. Pengajuan ke MK memerlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir, dalam sidang yang dihadiri minimal dua pertiga seluruh anggota.MK memeriksa dan memutus.MK wajib memutus paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima. Di sinilah persoalan hukum mengenai kelayakan jabatan harus diuji dalam mekanisme pemakzulan.MPR mengambil keputusan akhir.Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. MPR harus bersidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan. Keputusan membutuhkan kuorum dan persetujuan khusus sebagaimana Pasal 7B ayat (7).Dengan demikian, petisi 120 anggota adalah pintu masuk proses politik-konstitusional, bukan surat pemberhentian.Lalu, Apakah Tawaran Mundur Gibran itu Sungguhan?Dari laporan yang tersedia, iya. Kronologinya:10 November: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo.11 November: Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Prabowo. Reuters juga melaporkan pernyataan Budi Arie tersebut.12 November: status formal pengunduran diri dan penyelesaian kekosongan jabatan masih harus ditunggu melalui pengumuman resmi lembaga negara.Ada satu hal yang menarik: Gibran dilaporkan menyatakan niat mundur, tetapi pada saat yang sama ia juga ingin memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.Prabowo, menurut keterangan yang diberitakan, memberikan masukan kepadanya. Jadi kita belum punya dasar untuk menyimpulkan bahwa Prabowo menolak atau menerima pengunduran diri tersebut.Jika kekosongan jabatan Wapres resmi terjadi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari. Bukan otomatis digantikan oleh orang yang ditunjuk Presiden.Apa Sebenarnya yang Sedang Dipertaruhkan?Ada empat lapisan persoalan yang perlu dipisahkanA. Persoalan administratif berubah menjadi persoalan legitimasi konstitusionalPersyaratan pendidikan dalam pencalonan bukan dekorasi administratif. Ia merupakan salah satu syarat hukum untuk memasuki jabatan publik tertentu.Jika surat penyetaraan pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan itu dibatalkan MA, konsekuensinya tidak berhenti pada dokumen tersebut. Muncul pertanyaan lanjutan: bagaimana status pencalonan yang sebelumnya menggunakan dokumen itu?Tetapi ada jurang hukum antara dua pernyataan berikut:Dokumen administratif yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan tidak sah.Wakil Presiden yang telah dilantik otomatis kehilangan jabatan.Pernyataan pertama memiliki dasar putusan MA. Pernyataan kedua membutuhkan mekanisme konstitusional tersendiri. Itulah mengapa Pasal 7A dan 7B menjadi pusat perdebatan sekarang.B. Masalah ex post facto legitimacyIni menarik dari perspektif teori hukum tata negara.Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Dua tahun kemudian, pengadilan menghasilkan putusan yang mempersoalkan dasar administratif persyaratan pendidikannya.Pertanyaannya: bagaimana sistem hukum memperlakukan jabatan yang telah terbentuk ketika salah satu dasar persyaratan pencalonannya kemudian dinyatakan bermasalah?Ada dua prinsip yang berhadapan:Legalitas persyaratan jabatan: seseorang harus memenuhi syarat yang ditetapkan hukum ketika mencalonkan diri.Kepastian hukum jabatan publik: hasil pemilu dan pelantikan tidak boleh dibatalkan begitu saja tanpa prosedur konstitusional yang jelas.Konstitusi harus menyelesaikan ketegangan itu. Bukan tekanan massa, bukan pula kehendak elite politik yang dapat menggantikan putusan melalui prosedur yang sah.C. Petisi lintas fraksi: apakah ini murni soal hukum atau juga konfigurasi kekuasaan?Perhatikan komposisi 120 anggota tersebut. Mereka berasal dari delapan fraksi, termasuk partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan.Secara politik, ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi dapat dibaca hanya sebagai pertentangan antara oposisi dan pemerintah.Namun, ada dua hal yang jangan dicampuradukkan:Kesamaan sikap terhadap isu hukum: anggota DPR dapat mendukung pemeriksaan karena menilai ada persoalan persyaratan jabatan.Kesamaan kepentingan politik: para penandatangan belum tentu memiliki motif, agenda, atau tujuan akhir yang sama.Kita juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menyingkirkan Gibran atau bahwa semua penandatangan sedang menjalankan satu skenario politik. Itu hipotesis yang membutuhkan bukti tambahan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6R7cjWoYrOmxZCI1ZrNur-sgYFf-pXE3AcCMRkNQoIAzlGqHiAErrQWNfPHR1bzfAaY8ytzVIa273SiKF6JlTU0X5cUL7wpBofAoKtHfW_WRSJflN6hVe52Per1oS8SOlLzrWTx9V9VM2RSHtaJnr81I4wWom905vPgO0oKCqMCvkeESfjWH7VC-ZA/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx6R7cjWoYrOmxZCI1ZrNur-sgYFf-pXE3AcCMRkNQoIAzlGqHiAErrQWNfPHR1bzfAaY8ytzVIa273SiKF6JlTU0X5cUL7wpBofAoKtHfW_WRSJflN6hVe52Per1oS8SOlLzrWTx9V9VM2RSHtaJnr81I4wWom905vPgO0oKCqMCvkeESfjWH7VC-ZA/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> D. Paradoks pengunduran diri: menyelesaikan jabatan atau menghindari preseden pemakzulan?Ini justru bagian yang paling menarik.Jika Gibran mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diproses secara sah, persoalan kekosongan jabatan dapat bergerak melalui Pasal 8 ayat (2). Tetapi itu tidak otomatis menjawab seluruh persoalan hukum yang melatarbelakanginya.Pengunduran diri tidak sama dengan pengakuan bersalah, dan juga tidak menghapus pertanyaan mengenai bagaimana persyaratan pencalonan sebelumnya dipenuhi.Inilah perbedaan antara penyelesaian jabatan dan penyelesaian pertanggungjawaban konstitusional.Ini bukan sekadar kabar tentang seorang Wapres yang dipersoalkan ijazahnya. Kita sedang menyaksikan pertemuan tiga mekanisme kekuasaan: pengujian legalitas administratif oleh pengadilan, pengawasan politik oleh DPR, dan mekanisme pergantian jabatan menurut konstitusi.Hal yang paling penting bukan buru-buru menebak siapa yang akan menang dalam pertarungan elite, melainkan memastikan bahwa standar hukum yang berlaku terhadap pejabat negara juga berlaku ketika pejabat tersebut sudah telanjur berkuasa. Sebaliknya, proses pemberhentian pun harus tunduk pada standar pembuktian dan prosedur yang sama ketatnya.Negara hukum diuji bukan ketika orang biasa berhadapan dengan hukum, melainkan ketika hukum harus memeriksa orang yang sedang duduk di puncak kekuasaan. (*)ReferensiAssociated Press. (2026, November 11). Indonesia’s vice president offers resignation as questions mount over his eligibility.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, November 11). 120 anggota DPR usulkan Hak Menyatakan Pendapat, polemik ijazah Wapres masuk agenda paripurna.Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, October 6). MK tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah SLTA atau sederajat.Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, October 30). Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.Reuters. (2026, November 11). Over 100 Indonesian lawmakers sign petition that could lead to vice president’s impeachment.Sekretariat Jenderal DPR RI. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A, 7B, dan 8. #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfs9s-DwHkYcu6Ylei2Y8uXUz99QGU7698pWGp2lXNe83DUZsC5GlU67wrYP8v0vrNin0-ChFZ49SgdCLixv4DqMRzBrkJ0SX7H2SqQXGxKwYtngq4cgEDjRPr18Mta0q7Y-2KzRcfqni7hBSsqt9aIde6ksEniSXqk9hoSrhP5l9_-LcTRLZ8EXEzEQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfs9s-DwHkYcu6Ylei2Y8uXUz99QGU7698pWGp2lXNe83DUZsC5GlU67wrYP8v0vrNin0-ChFZ49SgdCLixv4DqMRzBrkJ0SX7H2SqQXGxKwYtngq4cgEDjRPr18Mta0q7Y-2KzRcfqni7hBSsqt9aIde6ksEniSXqk9hoSrhP5l9_-LcTRLZ8EXEzEQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Pengunduran Diri Menyelesaikan Persoalan atau Sekadar Mengakhiri Krisis Jabatan?

Rita Mf Jannah | Pengamat Internasional Standar hukum yang berlaku terhadap pejabat negara juga berlaku ketika pejabat tersebut sudah telan...

Baca selengkapnya »

Pesaing 2029

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufRCpg3vq0XTlX-UPs44fzV1IKtDj1FaRLIe9WABag9C9pRemMe11T1Lnbtd0mwme9aehKrrSmprpDdKxpdGUFmj1VBPr8DGMvHll9_-Rhq5A0tXxfqlrnXJzzEuOJJD9SdblnZX31Pw20aUiW4BAnnind21c7-2GpZm0gx_i-COIxxGW20zAEGttkw/s1200/Pesaing%202029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="1200" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufRCpg3vq0XTlX-UPs44fzV1IKtDj1FaRLIe9WABag9C9pRemMe11T1Lnbtd0mwme9aehKrrSmprpDdKxpdGUFmj1VBPr8DGMvHll9_-Rhq5A0tXxfqlrnXJzzEuOJJD9SdblnZX31Pw20aUiW4BAnnind21c7-2GpZm0gx_i-COIxxGW20zAEGttkw/w640-h426/Pesaing%202029.jpg" width="640" /></a></div> Oleh: Dahlan Iskan--SAYA salah sangka. Di imajinasi saya muncul pikiran nakal: dari gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis siang kemarin, Mas Gibran sudah tidak kembali ke Istana Wakil Presiden. Kan begitu menyerahkan surat undur-diri Mas Gibran sudah berstatus sebagai orang biasa. Bukan lagi wapres. Bukan pula pejabat tinggi negara.Bahkan muncul imajinasi saya berikutnya: dari gedung MPR Mas Gibran langsung ke bandara –pulang ke Solo. Atau pulang ke salah satu rumah relawan Projo di Jakarta sebagai penghargaan dan solidaritas atas dukungan mereka.Ternyata Mas Gibran pulang ke Istana Wakil Presiden. Melihat kenyataan itu muncul pikiran nakal lainnya: jangan-jangan surat yang diserahkan ke Ketua MPR Ahmad Muzani kemarin itu bukan surat pengunduran diri melainkan baru surat permohonan untuk mengundurkan diri –sehingga statusnya masih wapres.Ketika bertemu media usai menerima Mas Gibran, Ahmad Muzani sendiri belum tahu apa isi surat itu. "Saya belum buka," kata Muzani ketika ditanya wartawan apa alasan pengunduran diri yang ditulis di surat itu.Tapi Muzani pasti akan tahu satu dua jam kemudian. Yakni ketika surat itu dibuka di depan seluruh pimpinan MPR yang terdiri dari unsur DPR dan unsur DPD. Jangan-jangan, antara jam 11.00-15.00 kemarin masih ada perasaan umum bahwa Mas Gibran masih wakil presiden sampai terpilih penggantinya. Misalnya penyiar TV masih menyebut Mas Gibran sebagai wapres nonaktif. Bukan menyebutnya mantan wapres.Mas Gibran tidak lama di MPR. Hanya 20 menit. Itu pun sudah terhitung waktu menuju lift, naik lift, sampai turun lift, dan meninggalkan lift. Di ruang kerja ketua MPR sendiri rasanya tidak sampai 10 menit. Tidak terlihat ada obrolan pembuka atau basa-basi penutup. Suasananya serba tanggung. Mas Gibran yang memang pendiam bertemu Muzani yang juga pendiam. Wajah dua orang itu pun sama-sama wajah yang dingin.Sejak turun dari mobil, masuk gedung MPR sampai kembali ke mobil, wajah Mas Gibran sama: wajah dingin. Tidak ada senyum sedikit pun meski juga tidak merengut. Tidak sedih. Tidak gembira. Pun wajah Muzani.Satu-satunya gerakan persahabatan yang terlihat adalah ketika keduanya sudah duduk di kursi tamu ruang kerja Muzani. Setelah duduk tanpa saling sapa Muzani mempersilakan Mas Gibran minum dengan bahasa tangan dan bibir nyaris tidak membuka. Muzani mengambil botol air, membuka tutupnya dan meletakkan botol itu di dekat Mas Gibran. Tapi tidak ada respons apa pun dari Mas Gibran –apalagi meminumnya. Muzani sendiri tidak minum. Pun para wakil ketua MPR.Surat pun diserahkan. Surat itu berada di dalam amplop besar warna putih. Amplop itu terlihat dibawa sendiri oleh Mas Gibran, selalu dipegang di tangan kirinya. Tanpa ajudan. Tanpa pendamping.Tidak sedikit pun kata terucap dari Mas Gibran. Diam. Dingin. Seperti pohon sengon berjalan.Baru jam 15.00 semuanya jelas. Yakni saat Presiden Prabowo menerima seluruh pimpinan MPR dan DPR di Istana. Ada Mas Gibran di acara itu. Rupanya sudah diatur: semua pihak kumpul di Istana untuk melepas Mas Gibran.Dari pidato presiden kita tahu: ternyata sebelum ke MPR Mas Gibran ke Istana. Yakni untuk menyerahkan surat yang sama. "Pukul 10.15," kata presiden dalam acara itu.Dari pidato presiden pula semuanya jelas. Isi surat Mas Gibran bukan permohonan undur diri, atau pun pernyataan mundur. Surat itu berisi pernyataan berhenti sebagai wakil presiden. Berarti Mas Gibran menggunakan rumusan yang sama yang dipakai Pak Harto ketika berhenti dari jabatan presiden di tengah krisis multidimensi tahun 1998.Setelah jelas begitulah bunyi surat pengunduran diri Mas Gibran maka tidak perlu ada sidang apa pun di pimpinan maupun pleno MPR. Tidak perlu ada putusan MPR menerima atau menolak surat Mas Gibran. Yang perlu dilakukan tinggal satu: pimpinan MPR kirim surat ke Presiden Prabowo agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden –untuk dipilih MPR salah satunya menjadi wakil presiden yang baru.Ini tidak akan jadi krisis politik. Bahkan sebaiknya tidak perlu menunggu 60 hari seperti ketentuan batas akhir di konstitusi. Besok pun boleh dilakukan –agar kita segera kembali ke dunia nyata: bagaimana agar harga-harga segera turun, daya beli naik, antre BBM teratasi, dan rupiah stabil.Presiden Prabowo menyiratkan iklim yang sejuk dalam pidatonya di Istana itu. Presiden memuji Mas Gibran sebagai wakil presiden yang sudah banyak membantunya. Banyak turun ke daerah. Dan itu sesuai dengan arahannya.Presiden juga menyebut bantuan yang banyak itu sudah dilakukan sejak dari masa kampanye Pilpres.Presiden menyebut Mas Gibran sebenarnya sudah menjalani tingkat-tingkat pendidikan dengan baik. Hanya saja sistem di luar negeri belum bisa memenuhi persyaratan yang ada di konstitusi Indonesia."Beliau seorang yang kesatria dan negarawan," ujar presiden. "Beliau masih sangat muda. Masa depannya masih sangat panjang," kata presiden. Ke depan presiden akan terus mendukung dan membantu sukses karir Mas Gibran.Pidato dengan teks dua halaman itu diakhiri dengan beberapa kalimat di luar teks tentang apa yang harus dicapai oleh pemerintah ke depan.Setelah berpidato, Presiden Prabowo menyalami Mas Gibran, cipika-cipiki, lalu memeluknya beberapa saat sambil menepuk-nepukkan tangan ke punggung Mas Gibran. Terlihatlah Presiden Prabowo seperti ayah Mas Gibran sendiri.Dari unsur pimpinan DPR/MPR tidak terlihat Puan Maharani – ketua DPP PDI-Perjuangan yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Yang ada Bambang Pacul, unsur pimpinan dari partai banteng mulut putih.Bambang tampil sangat mencolok: jas hitam, dasi sangat hitam dengan rambut yang seperti dicat lebih hitam. Mungkin itu perlambang Bambang lagi berduka yang amat dalam.Bambang pernah dikabarkan retak dengan Megawati saat menjadi penanggung jawab Pilgub Jateng. Bambang dinilai tidak sepenuh hati memperjuangkan cagub PDI-Perjuangan Jenderal Andika Perkasa: kalah telak oleh calon yang didukung Jokowi.Bambang, pemilik ''teori umuk Solo'', memang sempat dianggap pro-Jokowi.Sebelum acara di Istana itu Mas Gibran bertemu para pendukungnya. Sayangnya acara itu di Istana Wapres sehingga memberikan kesan kurang positif: Istana dipakai acara politik pribadi. Tapi mungkin memang lebih baik di Istana agar mudah penanganannya.Mas Gibran telah menjadi wapres yang sebaik-baik wapres: diam, nurut, tidak tampil menonjol, tidak kelihatan ada ambisi. Begitulah riwayat mayoritas wapres Indonesia.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbSnRgwXPSpiZP3qh1s5jn-bfBvdEl_4JFUCD4J71WraTR38ggH-VlUSFHrgTPIcy0KwarVP77fQH6b1pVbyXrbQmtiv8R1lr2Ee9UYZDJhLTxx3yWCCk9-zItQ7UxKocPk-IclfwNCXPd2625frvnedkSsYi7CeepMYzQD8k_GB14tskIgeBzabKf9A/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbSnRgwXPSpiZP3qh1s5jn-bfBvdEl_4JFUCD4J71WraTR38ggH-VlUSFHrgTPIcy0KwarVP77fQH6b1pVbyXrbQmtiv8R1lr2Ee9UYZDJhLTxx3yWCCk9-zItQ7UxKocPk-IclfwNCXPd2625frvnedkSsYi7CeepMYzQD8k_GB14tskIgeBzabKf9A/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> Wapres pertama, Bung Hatta, juga banyak diam –tiba-tiba saja berhenti karena merasa tidak cocok dengan Bung Karno yang ia nilai kian otoriter. Setelah berhenti pun tidak tampak muncul ke publik. Tidak pernah mengkritik pemerintah. Tidak jadi oposisi.Setelah Bung Hatta tidak pernah ada lagi wakil presiden sampai Bung Karno tumbang di tahun 1966.Wakil presiden pertama di Orde Baru adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Juga diam, tidak banyak tampil, tidak mencari popularitas.Wapres Adam Malik sedikit berbeda –mungkin karena ia orang Medan dan mantan wartawan pula. Tapi masih tetap bisa menempatkan diri sebagai "ban serep".Pun setelah Adam Malik: Umar Wirahadikusumah. Diam, tidak mau tampil, selalu beberapa langkah di belakang presiden. Gaya itu diteruskan oleh Wapres Sudarmono. Diteruskan lagi oleh Wapres Try Sutrisno. Bahkan juga oleh Prof B.J. Habibie yang orang Sulawesi.Di era reformasi mulai berbeda. Wapres pertama era ini adalah Megawati: tokoh politik. Mega merasa lebih berhak menjadi presiden di era demokrasi karena partainya-lah pemenang Pemilu 1999, meski hanya sekitar 21 persen.Sebagai pengganti Presiden Gus Dur, Megawati punya wapres bernama Hamzah Haz –orang Kalbar. Hamzah seperti Wapres Prof Ma'ruf Amin –bisa menempatkan diri sebagai wapres sesuai dengan konstitusi.Pun Budiono, wapresnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Budiono ''sangat wapres'': diam, tidak mau menonjolkan diri.Yang paling berbeda Anda sudah tahu: Jusuf Kalla yang dari Makassar itu. Dua kali jadi wapres, dua kali pula tidak mau diam. Baik di masa Presiden SBY maupun di masa Jokowi pertama.Kini hak memilih wapres pengganti Mas Gibran ada di tangan Presiden Prabowo. Tentu Prabowo banyak belajar dari riwayat kelakuan para wapres di masa lalu. Salah satu syarat terpenting di mata Prabowo tentulah ini: jangan orang yang punya potensi jadi pesaing di Pilpres 2029.#disway <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKmMSZ_lQNQZqZcwtgqVxFYx1UFsaJ-H3UkUFm40A7VdRpaD8bjq7OujdozVrXx5Z6A7ncz10ixcwCkTz9o6kyZKVDM0oosQ9H1R6bHnYWMSGKWqDhH8LCBmTMb2SCyW_SbnAf7exBR7A5FZol2L3eiPHdHtUM3IdQR5DH7ehqXEOEHR9-Mro_xqP7sg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKmMSZ_lQNQZqZcwtgqVxFYx1UFsaJ-H3UkUFm40A7VdRpaD8bjq7OujdozVrXx5Z6A7ncz10ixcwCkTz9o6kyZKVDM0oosQ9H1R6bHnYWMSGKWqDhH8LCBmTMb2SCyW_SbnAf7exBR7A5FZol2L3eiPHdHtUM3IdQR5DH7ehqXEOEHR9-Mro_xqP7sg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Pesaing 2029

Oleh: Dahlan Iskan -- SAYA salah sangka. Di imajinasi saya muncul pikiran nakal: dari gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis si...

Baca selengkapnya »

Kasihan Gibran, Kasihan Republik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvBcME1RanM8ve60fFJhLj7VxBZMPgfLZCmRUcZQNhnqUCXOj7H-z-YZPf4EGSisvN2TTdgO3LUClXA-Q0UfNvMMbyzHMdInajzZ8YqbjxZ1heOL81Oz-oI1xAxFnbr0kHnJHoTRCdZgiDqArrywd1n2DQ5VWSmpSk-DyibIamA7Ev2ox231GTEM9XmA/s2743/Gibran%20Rakabuming%20Raka.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="2743" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvBcME1RanM8ve60fFJhLj7VxBZMPgfLZCmRUcZQNhnqUCXOj7H-z-YZPf4EGSisvN2TTdgO3LUClXA-Q0UfNvMMbyzHMdInajzZ8YqbjxZ1heOL81Oz-oI1xAxFnbr0kHnJHoTRCdZgiDqArrywd1n2DQ5VWSmpSk-DyibIamA7Ev2ox231GTEM9XmA/w640-h546/Gibran%20Rakabuming%20Raka.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> (Menimbang Esai Goenawan Mohamad “Kasihan Gibran”: Seorang Anak, Sebuah Istana dan Republik yang Diuji) Oleh Dikdik Sadikin ADA SESUATU yang ganjil ketika seorang wakil presiden dikasihani.Ia bukan orang yang kehilangan rumah atau tersingkir dari kehidupan. Ia berada di lingkungan kekuasaan, dikelilingi protokol, pengawal, dan kehormatan negara. Namun esai Goenawan Mohamad (GM) “<a href="https://www.sumatrazone.co.id/2026/11/kasihan-gibran-dia-bukan-tokoh-yang.html">Kasihan Gibran</a>” justru memandangnya dengan perasaan yang lazim diberikan kepada mereka yang kalah.Di situlah ironi bermula.Dalam lanskap politik yang riuh oleh caci maki dan puja-puji yang sama-sama berisik, esai berjudul “Kasihan Gibran” memilih jalan memutar.Ia tidak menuding dengan telunjuk yang gemetar oleh benci. Ia justru mendekat, menatap sepasang mata di sebuah foto, lalu berbisik tentang sesuatu yang rapuh.Di sana, kekuasaan tidak digambarkan sebagai singgasana emas yang kokoh, melainkan sebagai Bale Sigala-gala. Bangunan megah dalam lakon Mahabharata yang diam-diam disusun dari damar dan kayu kering, menunggu percikan api pertama.GM sebagai penulis tidak menghunus pedang. Ia seperti mengulurkan saputangan, tetapi saputangan itu menyimpan duri. Sebab dalam politik, belas kasihan kadang lebih menyakitkan daripada kecaman. Ia mengubah pemegang kekuasaan menjadi sosok yang tampak tak berdaya.Gibran digambarkan bukan sebagai pemuda yang merebut takdirnya sendiri, melainkan seseorang yang dibawa menuju takhta oleh kehendak orang lain.Joko Widodo, ayahnya, hadir sebagai bayangan ambisi yang belum selesai.Prabowo Subianto digambarkan memerlukan Gibran sebagai tangga politik. Sementara Gibran sendiri seperti penumpang kereta yang tak pernah menentukan tujuannya.Sebuah gambaran yang puitis. Sekaligus kejam.Sebab barangkali tak ada cara lebih halus untuk merendahkan seorang pemimpin daripada meniadakan kehendaknya. Ia tidak dituduh sebagai penjahat, tetapi juga tidak diakui sebagai pelaku sejarah.Namun, benarkah demikian?GM membaca kegentaran dari wajah Gibran, keraguan dari sikap tubuhnya, bahkan membayangkan seorang anak muda yang mungkin lebih menyukai games daripada tanggung jawab kekuasaan.Sebagai sastra, gambaran itu sugestif. Sebagai kritik politik, ia problematis.Wajah bukan dokumen sejarah. Kecanggungan bukan bukti ketidakmampuan. Dan keheningan seseorang tidak selalu berarti ketiadaan pikiran.Di sinilah esai itu berdiri pada batas yang rapuh: antara kebebasan sastra membayangkan manusia dan kewajiban kritik politik mempertanggungjawabkan penilaiannya.Metafora terkuatnya justru bukan wajah Gibran, melainkan Bale Sigala-gala.Dalam Mahabharata, sebuah bangunan megah disediakan bagi Pandawa. Ia menyerupai hadiah, tetapi menyembunyikan perangkap. Di balik kemegahannya tersimpan bahan yang mudah terbakar. Sebuah istana yang sekaligus menyiapkan kehancurannya sendiri.Kekuasaan pun dapat demikian.Ia menyediakan kehormatan, tetapi tak selalu ketenangan. Menjanjikan kedudukan, tetapi kadang meminta kebebasan sebagai gantinya. Ia tampak melindungi penghuninya, sementara diam-diam menumbuhkan ancaman dari dalam.Dalam tafsir GM, Jokowi menempatkan putranya di bangunan semacam itu. Tempat yang tampak aman karena ditopang jaringan kekuasaan, tetapi menyimpan ketidakpastian yang tak seluruhnya dapat dikendalikan.Namun, metafora yang indah bukanlah bukti.Ketika Jokowi disebut hendak memerintah melalui seorang proxy, atau Prabowo digambarkan menggunakan Gibran sebagai tangga menuju kepresidenan, kita berhadapan dengan penafsiran motif. Bukan fakta yang dengan sendirinya terbukti.Kritik tak kehilangan ketajamannya ketika mengakui batas pengetahuan. Justru dari kesediaan itulah ia memperoleh wibawa.Ada pula kecenderungan elitisme yang menyelinap dalam esai tersebut. Ketidakakraban keluarga Jokowi dengan sastra dunia dan latar belakangnya sebagai pengusaha mebel seolah menjadi petunjuk keterbatasan pemikiran politik.Padahal, republik tak mensyaratkan pemimpinnya menjadi pembaca sastra. Kebijaksanaan dapat tumbuh dari pasar, bengkel, sawah, atau pengalaman hidup. Seseorang tak menjadi pemimpin buruk karena tak mengenal Kahlil Gibran, sebagaimana seseorang tak otomatis menjadi negarawan karena fasih mengutip Plato.Yang perlu diperiksa bukan rak bukunya, melainkan keputusan dan tanggung jawab kekuasaannya.Di sinilah esai “Kasihan Gibran” membuka persoalan yang lebih besar daripada nasib seorang anak presiden.GM terlalu lama menatap wajah seseorang, sementara di belakangnya berdiri sebuah bangunan politik: partai yang mengusulkan, lembaga yang memeriksa, elite yang berunding, aturan yang ditafsirkan, dan rakyat yang diminta percaya.Jika seorang pemimpin dianggap tak siap, pertanyaannya bukan hanya mengapa ia menerima jabatan, melainkan bagaimana sistem politik mengantarkannya ke sana.James Madison pernah menulis, “If men were angels, no government would be necessary” (The Federalist No. 51, 6 Februari 1788).Manusia bukan malaikat. Karena itulah kekuasaan memerlukan pengawasan, bukan sekadar kepercayaan kepada kebajikan pribadi penguasanya.Kegelisahan Lee Kuan Yew tentang sulitnya menemukan pemimpin yang memandang politik sebagai pengabdian sosial, sebagaimana dikenang GM dari wawancara tahun 1973, menemukan relevansinya di sini.Ketika partai lebih sibuk mencari pemenang pemilihan daripada mendidik calon pemimpin, kaderisasi berisiko menjadi transaksi. Ketika hubungan keluarga menjadi jalan pintas menuju jabatan, politik kehilangan sebagian fungsi pendidikannya.Tetapi ada sesuatu yang harus dikembalikan kepada Gibran: kehendaknya sendiri.Betapapun besar pengaruh ayah atau sekutu politiknya, seorang pejabat publik bukan anak kecil tanpa kemampuan memilih. Ia menerima pencalonan, mengikuti pemilihan, menjalankan kewenangan, dan kini memilih mengundurkan diri.Semua itu keputusan. Dan setiap keputusan membawa tanggung jawab.Belas kasihan tak boleh menjadi pengampunan sebelum pertanggungjawaban. Sebaliknya, pertanggungjawaban tak boleh berubah menjadi penghukuman berdasarkan dugaan.Pengunduran diri Gibran mungkin mengakhiri sebuah babak. Tetapi surat pengunduran diri itu tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana persyaratan pencalonan diperiksa, bagaimana keputusan kelembagaan dibuat, dan mengapa kepercayaan publik dapat terguncang oleh persoalan yang seharusnya telah diselesaikan sebelum pemilihan.Louis Brandeis menulis, “Sunlight is said to be the best of disinfectants” (Harper’s Weekly, 20 Desember 1913).Sinar matahari, katanya, adalah disinfektan terbaik.Barangkali karena itulah republik membutuhkan lebih banyak jendela daripada tirai. Lebih banyak pemeriksaan daripada pembenaran. Lebih banyak lembaga yang berani berkata tidak, bahkan kepada orang yang paling berkuasa.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4mcMP9T8rcDj6dDAmZ8QB5XTgAINTi_GOJ6LQ1hnws4Wz5-BVnIcCBkU0LcLG4xAlwbwxHEhoDwo2yQCYNqm0NMSfDnCeqrebUNT-lv1f2WK9Sipb_qIB42XiCYMfwMdE3RTRNOVstE59rXo3goHS9p49lL1IGAFDzbVwbyD6F7a5fbqa9w9oF3hsrw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4mcMP9T8rcDj6dDAmZ8QB5XTgAINTi_GOJ6LQ1hnws4Wz5-BVnIcCBkU0LcLG4xAlwbwxHEhoDwo2yQCYNqm0NMSfDnCeqrebUNT-lv1f2WK9Sipb_qIB42XiCYMfwMdE3RTRNOVstE59rXo3goHS9p49lL1IGAFDzbVwbyD6F7a5fbqa9w9oF3hsrw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Kita terlalu sering mengubah persoalan kelembagaan menjadi kisah tentang watak seseorang. Ketika seorang pemimpin berhasil, keberhasilan dianggap miliknya. Ketika gagal, seluruh kesalahan dibebankan kepadanya. Sementara sistem yang memungkinkan keduanya terjadi tetap luput dari pemeriksaan.Republik bukan panggung yang dapat diselamatkan hanya dengan mengganti pemain.Maka judul “Kasihan Gibran” perlu dibaca dengan tekanan berbeda.Kasihan Gibran, jika benar ia terperangkap dalam ambisi yang bukan sepenuhnya miliknya.Kasihan Jokowi, jika kasih sayang seorang ayah dan hasrat mempertahankan pengaruh membuat batas antara keluarga dan negara menjadi kabur.Tetapi lebih dari semuanya, kasihan Republik, jika keselamatannya terus digantungkan pada kebajikan pribadi penguasa, sementara lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga kepentingan bersama kehilangan kewibawaan.Republik tidak didirikan untuk melarang seorang ayah mencintai anaknya. Ia didirikan agar cinta itu tak berubah menjadi hak istimewa di hadapan hukum.Bale Sigala-gala pernah terbakar. Pandawa selamat. Bangunannya menjadi puing.Di Republik ini, istana mungkin tak akan terbakar. Para penghuninya akan datang dan pergi. Nama-nama akan berganti, sumpah jabatan kembali diucapkan, dan sejarah menyiapkan halaman baru.Tetapi siapa yang akan menyadari, ketika suatu pagi pintu-pintunya dibuka, bahwa yang telah menjadi abu bukanlah bangunannya, melainkan kepercayaan rakyat kepada mereka yang tinggal di dalamnya? (*)Bogor, 12 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfR_jkjZ9g6gfis0otTwhr44bi_OxFko_eCDtAg2vLw07Jc7Izpkn3PQPgT8FsfxrWp2YV6Nl_GoB2FE8WQJBAcNYO9q6v-I3Xx-ZeRW1cIz3Ufizieoyl8YFqtLVLoLR4TiLKiiochLDABjIemYpb_J_9E5VMXTXSOZuPzfyvAgd6jzJo3Q3DI-5-MQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfR_jkjZ9g6gfis0otTwhr44bi_OxFko_eCDtAg2vLw07Jc7Izpkn3PQPgT8FsfxrWp2YV6Nl_GoB2FE8WQJBAcNYO9q6v-I3Xx-ZeRW1cIz3Ufizieoyl8YFqtLVLoLR4TiLKiiochLDABjIemYpb_J_9E5VMXTXSOZuPzfyvAgd6jzJo3Q3DI-5-MQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kasihan Gibran, Kasihan Republik

(Menimbang Esai Goenawan Mohamad “Kasihan Gibran”: Seorang Anak, Sebuah Istana dan Republik yang Diuji) Oleh Dikdik Sadikin ADA SESUATU yang...

Baca selengkapnya »

Kasihan Gibran: Dia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek ...

Kasihan Gibran: Dia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek ...

Oleh: Goenawan Mohamad | Penulis, Budayawan KASIHAN Gibran. Orang muda ini, belum lagi berumur 40 tahun, menemukan dirinya dalam posisi yan...

Baca selengkapnya »

Jeritan Kepala Daerah Ancam Stabilitas

AHY Masuk Bursa Pengganti Gibran, Pengamat Sarankan Prabowo Tak Ambil Wapres dari Gerindra

Pengunduran Diri Menyelesaikan Persoalan atau Sekadar Mengakhiri Krisis Jabatan?

Pesaing 2029

Kasihan Gibran, Kasihan Republik

Kasihan Gibran: Dia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek ...

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS