sumatrazone

Kasihan Gibran, Kasihan Republik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvBcME1RanM8ve60fFJhLj7VxBZMPgfLZCmRUcZQNhnqUCXOj7H-z-YZPf4EGSisvN2TTdgO3LUClXA-Q0UfNvMMbyzHMdInajzZ8YqbjxZ1heOL81Oz-oI1xAxFnbr0kHnJHoTRCdZgiDqArrywd1n2DQ5VWSmpSk-DyibIamA7Ev2ox231GTEM9XmA/s2743/Gibran%20Rakabuming%20Raka.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="2743" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvBcME1RanM8ve60fFJhLj7VxBZMPgfLZCmRUcZQNhnqUCXOj7H-z-YZPf4EGSisvN2TTdgO3LUClXA-Q0UfNvMMbyzHMdInajzZ8YqbjxZ1heOL81Oz-oI1xAxFnbr0kHnJHoTRCdZgiDqArrywd1n2DQ5VWSmpSk-DyibIamA7Ev2ox231GTEM9XmA/w640-h546/Gibran%20Rakabuming%20Raka.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> (Menimbang Esai Goenawan Mohamad “Kasihan Gibran”: Seorang Anak, Sebuah Istana dan Republik yang Diuji) Oleh Dikdik Sadikin ADA SESUATU yang ganjil ketika seorang wakil presiden dikasihani.Ia bukan orang yang kehilangan rumah atau tersingkir dari kehidupan. Ia berada di lingkungan kekuasaan, dikelilingi protokol, pengawal, dan kehormatan negara. Namun esai Goenawan Mohamad (GM) “<a href="https://www.sumatrazone.co.id/2026/11/kasihan-gibran-dia-bukan-tokoh-yang.html">Kasihan Gibran</a>” justru memandangnya dengan perasaan yang lazim diberikan kepada mereka yang kalah.Di situlah ironi bermula.Dalam lanskap politik yang riuh oleh caci maki dan puja-puji yang sama-sama berisik, esai berjudul “Kasihan Gibran” memilih jalan memutar.Ia tidak menuding dengan telunjuk yang gemetar oleh benci. Ia justru mendekat, menatap sepasang mata di sebuah foto, lalu berbisik tentang sesuatu yang rapuh.Di sana, kekuasaan tidak digambarkan sebagai singgasana emas yang kokoh, melainkan sebagai Bale Sigala-gala. Bangunan megah dalam lakon Mahabharata yang diam-diam disusun dari damar dan kayu kering, menunggu percikan api pertama.GM sebagai penulis tidak menghunus pedang. Ia seperti mengulurkan saputangan, tetapi saputangan itu menyimpan duri. Sebab dalam politik, belas kasihan kadang lebih menyakitkan daripada kecaman. Ia mengubah pemegang kekuasaan menjadi sosok yang tampak tak berdaya.Gibran digambarkan bukan sebagai pemuda yang merebut takdirnya sendiri, melainkan seseorang yang dibawa menuju takhta oleh kehendak orang lain.Joko Widodo, ayahnya, hadir sebagai bayangan ambisi yang belum selesai.Prabowo Subianto digambarkan memerlukan Gibran sebagai tangga politik. Sementara Gibran sendiri seperti penumpang kereta yang tak pernah menentukan tujuannya.Sebuah gambaran yang puitis. Sekaligus kejam.Sebab barangkali tak ada cara lebih halus untuk merendahkan seorang pemimpin daripada meniadakan kehendaknya. Ia tidak dituduh sebagai penjahat, tetapi juga tidak diakui sebagai pelaku sejarah.Namun, benarkah demikian?GM membaca kegentaran dari wajah Gibran, keraguan dari sikap tubuhnya, bahkan membayangkan seorang anak muda yang mungkin lebih menyukai games daripada tanggung jawab kekuasaan.Sebagai sastra, gambaran itu sugestif. Sebagai kritik politik, ia problematis.Wajah bukan dokumen sejarah. Kecanggungan bukan bukti ketidakmampuan. Dan keheningan seseorang tidak selalu berarti ketiadaan pikiran.Di sinilah esai itu berdiri pada batas yang rapuh: antara kebebasan sastra membayangkan manusia dan kewajiban kritik politik mempertanggungjawabkan penilaiannya.Metafora terkuatnya justru bukan wajah Gibran, melainkan Bale Sigala-gala.Dalam Mahabharata, sebuah bangunan megah disediakan bagi Pandawa. Ia menyerupai hadiah, tetapi menyembunyikan perangkap. Di balik kemegahannya tersimpan bahan yang mudah terbakar. Sebuah istana yang sekaligus menyiapkan kehancurannya sendiri.Kekuasaan pun dapat demikian.Ia menyediakan kehormatan, tetapi tak selalu ketenangan. Menjanjikan kedudukan, tetapi kadang meminta kebebasan sebagai gantinya. Ia tampak melindungi penghuninya, sementara diam-diam menumbuhkan ancaman dari dalam.Dalam tafsir GM, Jokowi menempatkan putranya di bangunan semacam itu. Tempat yang tampak aman karena ditopang jaringan kekuasaan, tetapi menyimpan ketidakpastian yang tak seluruhnya dapat dikendalikan.Namun, metafora yang indah bukanlah bukti.Ketika Jokowi disebut hendak memerintah melalui seorang proxy, atau Prabowo digambarkan menggunakan Gibran sebagai tangga menuju kepresidenan, kita berhadapan dengan penafsiran motif. Bukan fakta yang dengan sendirinya terbukti.Kritik tak kehilangan ketajamannya ketika mengakui batas pengetahuan. Justru dari kesediaan itulah ia memperoleh wibawa.Ada pula kecenderungan elitisme yang menyelinap dalam esai tersebut. Ketidakakraban keluarga Jokowi dengan sastra dunia dan latar belakangnya sebagai pengusaha mebel seolah menjadi petunjuk keterbatasan pemikiran politik.Padahal, republik tak mensyaratkan pemimpinnya menjadi pembaca sastra. Kebijaksanaan dapat tumbuh dari pasar, bengkel, sawah, atau pengalaman hidup. Seseorang tak menjadi pemimpin buruk karena tak mengenal Kahlil Gibran, sebagaimana seseorang tak otomatis menjadi negarawan karena fasih mengutip Plato.Yang perlu diperiksa bukan rak bukunya, melainkan keputusan dan tanggung jawab kekuasaannya.Di sinilah esai “Kasihan Gibran” membuka persoalan yang lebih besar daripada nasib seorang anak presiden.GM terlalu lama menatap wajah seseorang, sementara di belakangnya berdiri sebuah bangunan politik: partai yang mengusulkan, lembaga yang memeriksa, elite yang berunding, aturan yang ditafsirkan, dan rakyat yang diminta percaya.Jika seorang pemimpin dianggap tak siap, pertanyaannya bukan hanya mengapa ia menerima jabatan, melainkan bagaimana sistem politik mengantarkannya ke sana.James Madison pernah menulis, “If men were angels, no government would be necessary” (The Federalist No. 51, 6 Februari 1788).Manusia bukan malaikat. Karena itulah kekuasaan memerlukan pengawasan, bukan sekadar kepercayaan kepada kebajikan pribadi penguasanya.Kegelisahan Lee Kuan Yew tentang sulitnya menemukan pemimpin yang memandang politik sebagai pengabdian sosial, sebagaimana dikenang GM dari wawancara tahun 1973, menemukan relevansinya di sini.Ketika partai lebih sibuk mencari pemenang pemilihan daripada mendidik calon pemimpin, kaderisasi berisiko menjadi transaksi. Ketika hubungan keluarga menjadi jalan pintas menuju jabatan, politik kehilangan sebagian fungsi pendidikannya.Tetapi ada sesuatu yang harus dikembalikan kepada Gibran: kehendaknya sendiri.Betapapun besar pengaruh ayah atau sekutu politiknya, seorang pejabat publik bukan anak kecil tanpa kemampuan memilih. Ia menerima pencalonan, mengikuti pemilihan, menjalankan kewenangan, dan kini memilih mengundurkan diri.Semua itu keputusan. Dan setiap keputusan membawa tanggung jawab.Belas kasihan tak boleh menjadi pengampunan sebelum pertanggungjawaban. Sebaliknya, pertanggungjawaban tak boleh berubah menjadi penghukuman berdasarkan dugaan.Pengunduran diri Gibran mungkin mengakhiri sebuah babak. Tetapi surat pengunduran diri itu tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana persyaratan pencalonan diperiksa, bagaimana keputusan kelembagaan dibuat, dan mengapa kepercayaan publik dapat terguncang oleh persoalan yang seharusnya telah diselesaikan sebelum pemilihan.Louis Brandeis menulis, “Sunlight is said to be the best of disinfectants” (Harper’s Weekly, 20 Desember 1913).Sinar matahari, katanya, adalah disinfektan terbaik.Barangkali karena itulah republik membutuhkan lebih banyak jendela daripada tirai. Lebih banyak pemeriksaan daripada pembenaran. Lebih banyak lembaga yang berani berkata tidak, bahkan kepada orang yang paling berkuasa.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4mcMP9T8rcDj6dDAmZ8QB5XTgAINTi_GOJ6LQ1hnws4Wz5-BVnIcCBkU0LcLG4xAlwbwxHEhoDwo2yQCYNqm0NMSfDnCeqrebUNT-lv1f2WK9Sipb_qIB42XiCYMfwMdE3RTRNOVstE59rXo3goHS9p49lL1IGAFDzbVwbyD6F7a5fbqa9w9oF3hsrw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4mcMP9T8rcDj6dDAmZ8QB5XTgAINTi_GOJ6LQ1hnws4Wz5-BVnIcCBkU0LcLG4xAlwbwxHEhoDwo2yQCYNqm0NMSfDnCeqrebUNT-lv1f2WK9Sipb_qIB42XiCYMfwMdE3RTRNOVstE59rXo3goHS9p49lL1IGAFDzbVwbyD6F7a5fbqa9w9oF3hsrw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Kita terlalu sering mengubah persoalan kelembagaan menjadi kisah tentang watak seseorang. Ketika seorang pemimpin berhasil, keberhasilan dianggap miliknya. Ketika gagal, seluruh kesalahan dibebankan kepadanya. Sementara sistem yang memungkinkan keduanya terjadi tetap luput dari pemeriksaan.Republik bukan panggung yang dapat diselamatkan hanya dengan mengganti pemain.Maka judul “Kasihan Gibran” perlu dibaca dengan tekanan berbeda.Kasihan Gibran, jika benar ia terperangkap dalam ambisi yang bukan sepenuhnya miliknya.Kasihan Jokowi, jika kasih sayang seorang ayah dan hasrat mempertahankan pengaruh membuat batas antara keluarga dan negara menjadi kabur.Tetapi lebih dari semuanya, kasihan Republik, jika keselamatannya terus digantungkan pada kebajikan pribadi penguasa, sementara lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga kepentingan bersama kehilangan kewibawaan.Republik tidak didirikan untuk melarang seorang ayah mencintai anaknya. Ia didirikan agar cinta itu tak berubah menjadi hak istimewa di hadapan hukum.Bale Sigala-gala pernah terbakar. Pandawa selamat. Bangunannya menjadi puing.Di Republik ini, istana mungkin tak akan terbakar. Para penghuninya akan datang dan pergi. Nama-nama akan berganti, sumpah jabatan kembali diucapkan, dan sejarah menyiapkan halaman baru.Tetapi siapa yang akan menyadari, ketika suatu pagi pintu-pintunya dibuka, bahwa yang telah menjadi abu bukanlah bangunannya, melainkan kepercayaan rakyat kepada mereka yang tinggal di dalamnya? (*)Bogor, 12 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfR_jkjZ9g6gfis0otTwhr44bi_OxFko_eCDtAg2vLw07Jc7Izpkn3PQPgT8FsfxrWp2YV6Nl_GoB2FE8WQJBAcNYO9q6v-I3Xx-ZeRW1cIz3Ufizieoyl8YFqtLVLoLR4TiLKiiochLDABjIemYpb_J_9E5VMXTXSOZuPzfyvAgd6jzJo3Q3DI-5-MQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfR_jkjZ9g6gfis0otTwhr44bi_OxFko_eCDtAg2vLw07Jc7Izpkn3PQPgT8FsfxrWp2YV6Nl_GoB2FE8WQJBAcNYO9q6v-I3Xx-ZeRW1cIz3Ufizieoyl8YFqtLVLoLR4TiLKiiochLDABjIemYpb_J_9E5VMXTXSOZuPzfyvAgd6jzJo3Q3DI-5-MQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kasihan Gibran, Kasihan Republik

(Menimbang Esai Goenawan Mohamad “Kasihan Gibran”: Seorang Anak, Sebuah Istana dan Republik yang Diuji) Oleh Dikdik Sadikin ADA SESUATU yang...

Baca selengkapnya »

Kasihan Gibran: Dia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek ...

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0EFDk46pgvo7BvvlyWeIpFFKlJdOkYUpvJ7yldyjjKFZIwaBVgFput7BrAdF-wjgw6bIgOcWWD8dDxPhsZ0CxaYNXyvZpru1BRsmPfd3Z7E881F8GTmh4hfUnxgDwu5lq2ptQs3NxUuf_aZIAs6Mn2Pf_pfyZhZm2ud0TFMPNek68EotYdmR9_uGrGg/s3852/Kasihan%20Gibran.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="3852" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0EFDk46pgvo7BvvlyWeIpFFKlJdOkYUpvJ7yldyjjKFZIwaBVgFput7BrAdF-wjgw6bIgOcWWD8dDxPhsZ0CxaYNXyvZpru1BRsmPfd3Z7E881F8GTmh4hfUnxgDwu5lq2ptQs3NxUuf_aZIAs6Mn2Pf_pfyZhZm2ud0TFMPNek68EotYdmR9_uGrGg/w640-h382/Kasihan%20Gibran.jpg" width="640" /></a></div> Oleh: Goenawan Mohamad | Penulis, Budayawan KASIHAN Gibran. Orang muda ini, belum lagi berumur 40 tahun, menemukan dirinya dalam posisi yang terus menerus digugat — seseorang yang jabatannya memicu kontroversi sejak hari ke-satu. Akhirnya ia jadi wakil presiden pertama dalam sejarah Republik yang ditolak (atau dicemooh) pelbagai kalangan politik. Ia bahkan didesak turun tahta. Dan ia hanya dibela lamat-lamat, dan mungkin tak dibela sama sekali, oleh pasangannya dalam pilpres, Presiden Prabowo.Kasihan Gibran. Mungkin banyak yang ingin bertanya, karena tak jelas: di manakah kesalahannya? Ia korup? Zalim? Atau culas? Tak punya ijazah tapi mengaku ia lulusan perguruan tinggi?Kasihan. Saya lihat foto-fotonya: raut muka itu nyaris tak punya tatapan yang mantap. Tak ada sorot mata yang kukuh dan angkuh. Bahkan saya melihat ada tanda malu-malu– ia mungkin “clingus”, mungkin gentar.Ada raut muka yang dicoba disimpannya. Dia wakil presiden, tapi ia seperti orang yang asing dalam jajaran sejarah, dalam deretan nama yang dimulai dengan Bung Hatta — seorang tokoh yang biasa disebut “Orang No. 2 Republik”.Saya tak yakin, Gibran memimpikan kedudukannya yang sekarang: “Orang No.2” dalam NKRI. Tapi sangat mungkin dia tak tahu bahwa ia hanya jadi obyek, pelengkap penyerta, dari ambisi orang lain.Misalnya ambisi ayahnya, yang memberinya nama “Gibran”. Menurut si ayah sendiri, nama itu singkatan dari kata “Gigih dan Brani”. Tak ada hubungannya dengan “Gibran Khalil Gibran” yang dikenal di dunia intelektual. Ayahnya, seorang wiraswasta kelas menengah — ia pengusaha meubel– tak kenal. apalagi akrab, dengan buku-buku sastra dunia. Orang tuanya seperti umumnya borjuasi Indonesia.Orang tua itu, Joko Widodo — yang jadi Kepala Negara ketika Gibran memulai “karir”-nya sebagai pebisnis tingkat lokal di kota Solo — tampaknya ingin putra sulungnya punya kedudukan yang oke. Dalam pada itu, di akhir masa jabatannya yang kedua, Jokowi sadar, ia tak akan bisa berlanjut berkuasa, dan Gibran tak akan terus jadi penghuni Istana. Batas sudah ditentukan Konstitusi.Maka Jokowi punya akal: ia akan memerintah terus dengan “proxy”, dengan tangan lain yang (setengah tersembunyi) bisa dikendalikannya. Maka ia pun menyodorkan Gibran ke atas.Dan tragedi Indonesia yang kini kita alami pun mulai, dan makin kita lihat apa yang salah dalam politik Indonesia.Presiden Jokowi sangat disukai rakyat. Sampai sekarang. Tapi kekuasaan, popularitas, kekaguman orang ramai itu semua mengandung jebakan: ia bisa membuat kita ketagihan. Petuah Nabi, “berhentilah sebelum kenyang” tak hanya berlaku dalam jamuan makan. Ketika kita larut dalam hasrat, ketika kita tak hendak berhenti, kita tidak lagi “eling lan waspada”.Kita lupa bahwa kekuasaan itu sebuah Bale Sigala-gala.Bale (‘balai’?) ini, seperti dikisahkan ki Dalang di satu bagian yang dramatis dalam wayang kulit, adalah sebuah bangunan megah dan nyaman yang didirikan para pangeran Kurawa. Mereka mempersembahkannya kepada para pangeran Pandawa, sepupu (dan juga musuh diam-diam) mereka, untuk ditinggali — bangunan yang dibuat dari bahan yang gampang dimakan api, yang akhirnya memang terbakar.Saya kira Jokowi tak pernah tumbuh dari “filsafat” yang menampik Bale Sigala-gala. Ia terlalu pragmatis untuk merenungkan apa yang gelap dan menyesatkan dalam kekuasaan, juga kekuasaan yang ada di tangannya,<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK4UBQaEkrK41WLncDSCtNEd8mf_KYPA6g8zIE_Gav4tT1DFLxw7fGmVGA4uc3rCTg8YQHgZw2rAn3P6QR4k1k6mWkz44-7XY2LMHg7ZzIe1k6PoHo0ZETDJFGAkCzFm-gkDqlQtWAZFb98WqbNM3guHBmNOCXuplayXnHDM75zl_nf4ClXn62sDL8LQ/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK4UBQaEkrK41WLncDSCtNEd8mf_KYPA6g8zIE_Gav4tT1DFLxw7fGmVGA4uc3rCTg8YQHgZw2rAn3P6QR4k1k6mWkz44-7XY2LMHg7ZzIe1k6PoHo0ZETDJFGAkCzFm-gkDqlQtWAZFb98WqbNM3guHBmNOCXuplayXnHDM75zl_nf4ClXn62sDL8LQ/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div> Mungkin sebab itu ia, dengan tak berfikir panjang, menempatkan anaknya di sana. Ia tak menyangka itu bukan posisi yang bisa dengan mudah ia atur.Dan Gibran, si anak, pun tertinggal sendiri longak-longok dalam bangunan itu, gedung dengan atap dan lantai yang membuat orang terlena.Kini ia ditenteng Presiden yang baru, Prabowo. Tokoh ini sebenarnya hanya ingin memakai Gibran sebagai tangga buat naik ke kursi kepresidenan yang dimimpikannya sejak kecil. Ia meletakkan Gibran di luar lingkarannya yang eksklusif. Dan bagi Gibran, anak keluarga berpunya yang mungkin lebih suka bermain “game” ketimbang memikul kekuasaan sebagai tugas, itu semua baik-baik saja. Dan rakyat pun hanya menyaksikan satu dwi-tunggal nasional yang kentara pura-pura….Apa gerangan yang bisa dipelajari dari tragi-komedi ini? Mungkin ini: kita mulai sadar bahwa Indonesia tak lagi punya kancah, mekanisme, atau semangat, untuk melahirkan kader-kader pemimpin yang bermutu.Saya ingat apa yang diutarakan Lee Kuan Yew, pemimpin dan pembangun negeri Singapura, ketika saya mewawancarainya pada 1973. Ia prihatin bahwa tak mudah lagi mendapatkan pemimpin untuk masa depan Singapura. Mereka yang bergabung dalam partai berkuasa umumnya para pemuda penikmat kekuasaan, bukan para petarung politik untuk kepentingan sosial, dan dengan demikian kenal keadaan sosial, dan tumbuh tangguh….Gibran tidak tangguh. Ia tak melawan ketika Jokowi dan Prabowo meletakkannya di kancah yang tak habis-habisnya gandrung kekuasaan. Badannya jangkung, suaranya dalam, tapi ia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek. (*) #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPr1J7VShtdBQ8qJzdE-tjDNqE_jl-LEfL4ctqf_d3NYVWPMraVo7qDX8jdhvl9Mx7-urji_SxM4N_H08eq0xRdTyUnWd1lGmVclulVPKs3bLyuwxuPWPFw_EH977wtZlm7cc0CuR8kOMk5-tKdB70L2r5qqc4iErPnaCfQ-VkPoMufGiI4RBd0SaAxQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPr1J7VShtdBQ8qJzdE-tjDNqE_jl-LEfL4ctqf_d3NYVWPMraVo7qDX8jdhvl9Mx7-urji_SxM4N_H08eq0xRdTyUnWd1lGmVclulVPKs3bLyuwxuPWPFw_EH977wtZlm7cc0CuR8kOMk5-tKdB70L2r5qqc4iErPnaCfQ-VkPoMufGiI4RBd0SaAxQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kasihan Gibran: Dia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek ...

Oleh: Goenawan Mohamad | Penulis, Budayawan KASIHAN Gibran. Orang muda ini, belum lagi berumur 40 tahun, menemukan dirinya dalam posisi yan...

Baca selengkapnya »

“Salibkan Dia!” Kalkulasi Politik atau Transformasi Politik?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaEicQmT9yVcamObiZfkrvWRLQ-vWoHwSrMPpDfrwFzY6Ld6jeLFunvQjp2YI7lVr9wuWePigN1nd-6DuYiPlcDAL_SsJB2KoC9wLdx1pOiesm52U15AAZNBSsk9t5E-Rbo4z641X-R465QboiZ30h8JmG3gA-uYYvJBN3StMwIn5FwnmdoGT8sC1E5Q/s3454/Kalkulasi%20Politik%20atau%20Transformasi%20Politik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="3454" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaEicQmT9yVcamObiZfkrvWRLQ-vWoHwSrMPpDfrwFzY6Ld6jeLFunvQjp2YI7lVr9wuWePigN1nd-6DuYiPlcDAL_SsJB2KoC9wLdx1pOiesm52U15AAZNBSsk9t5E-Rbo4z641X-R465QboiZ30h8JmG3gA-uYYvJBN3StMwIn5FwnmdoGT8sC1E5Q/w640-h426/Kalkulasi%20Politik%20atau%20Transformasi%20Politik.jpg" width="640" /></a></div> Albertus M Patty | Pendeta ADA sesuatu yang ironis dalam dinamika politik kita. Mereka yang dahulu dengan penuh semangat mendukung pasangan Prabowo-Gibran, bahkan membenarkan berbagai kontroversi yang menyertai pencalonan Gibran, kini justru tampil sebagai pihak yang paling bersemangat menuntut pemakzulannya. Seolah-olah mereka sedang berteriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”Ironi ini memperlihatkan ambiguitas yang serius dalam praktik demokrasi kita. Pertanyaan terpenting di sini adalah ini. Apakah mereka sungguh-sungguh sedang memperjuangkan keadilan dan memperbaiki demokrasi? Ataukah mereka sekadar sedang menghitung ulang keuntungan politik, lalu mencari cara untuk menyelamatkan diri dari konfigurasi kekuasaan yang mulai bermasalah?Dinamika DemokrasiTentu saja, tuntutan pemakzulan terhadap Gibran tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang menyertai pencalonannya sejak awal. Pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 telah menimbulkan kontroversi serius, terutama berkaitan dengan perubahan persyaratan usia melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang sarat persoalan etik, serta kritik mengenai dinasti politik dan konflik kepentingan.Dengan demikian, krisis legitimasi yang muncul sekarang bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ia memiliki akar dalam proses politik dan hukum yang sejak awal mengundang pertanyaan tentang integritas demokrasi.Dinamika ini dapat dibaca sebagai bagian dari proses berdemokrasi. Ya, sistem demokrasi memungkinkan kekuasaan terus-menerus ditantang, dikoreksi, dan bahkan digantikan. Demokrasi tidak memberikan kekebalan kepada siapa pun yang sedang memegang jabatan. Ketika legitimasi kekuasaan dipersoalkan, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban.Dalam pengertian itu, tuntutan pemakzulan Gibran dapat dilihat sebagai sisi positif demokrasi. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang absolut dan bahwa tekanan publik dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap elite. Vilfredo Pareto dalam Circulation of Elites menyebut dinamika ini sebagai sirkulasi elite.Tetapi, ini yang penting, Pareto juga mengingatkan bahwa jangan berharap terlalu banyak dengan adanya sirkulasi elite politik. Menurut Pareto, sirkulasi ini tidak selalu identik dengan transformasi demokrasi. Elite baru dapat mengambil alih kekuasaan tanpa mengubah watak oligarkis sistem yang diwarisinya. Bangsa ini sudah mengalaminya. Meski kekuasaan Orde Baru tumbang, lalu berganti menjadi Orde Reformasi, tetapi dominasi elite dan watak oligarkisnya tetap berlanjut.Dengan demikian, tuntutan pemakzulan ini juga bisa saja dibaca sebagai kalkulasi politik, bukan transformasi politik. Elite dan partai-partai yang dahulu ikut mendukung pencalonan Gibran kini berpotensi mengambil jarak, seolah-olah mereka tidak memiliki tanggung jawab atas proses yang telah berlangsung. Gibran dijadikan pusat kesalahan, sementara para aktor yang dahulu ikut menopang pencalonannya berusaha tampil sebagai ‘the saints,” laskar pembela demokrasi.Politik Kambing HitamInilah bahaya politik yang disebut oleh Rene Girard dalam The Scapegoat sebagai proses peng-kambing hitam-an. Satu orang dikorbankan untuk menyelamatkan banyak orang. Satu figur diturunkan, tetapi sistem yang memungkinkan persoalan itu terjadi tetap dipertahankan. Elite berganti posisi, tetapi budaya politiknya tidak berubah.Padahal, jika pencalonan Gibran sejak awal mengandung persoalan serius, tanggung jawab politik tidak seharusnya dibebankan hanya kepada Gibran. Partai-partai, elite, dan aktor institusional yang ikut mendukung atau membenarkan proses tersebut juga harus berani melakukan evaluasi dan mempertanggungjawabkan peran mereka. Tidak cukup bagi mereka untuk berteriak “Salibkan dia!” sambil melupakan bahwa mereka pernah ikut mengangkatnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLPR_9HcFZiX-broFEH1g6UlNEP78MS1Pp25OsUFZE0nD3eR5vEpvfoakHuXm5TkYlDw7JPyLb1IJbvfj-pK5y73KVQT4uSIknOgVHZml7c43iAznx682rGPQZ44k2kAJrCEpx87AyJ9WOZ89-Px-C5AZeI_7ImuJEsix_HxymMERfZrKj7b_kcVCyVQ/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLPR_9HcFZiX-broFEH1g6UlNEP78MS1Pp25OsUFZE0nD3eR5vEpvfoakHuXm5TkYlDw7JPyLb1IJbvfj-pK5y73KVQT4uSIknOgVHZml7c43iAznx682rGPQZ44k2kAJrCEpx87AyJ9WOZ89-Px-C5AZeI_7ImuJEsix_HxymMERfZrKj7b_kcVCyVQ/w640-h440/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Oleh karena itu, kita jangan terlalu berharap banyak. Sejarah akan membuktikan apakah yang terjadi ini sekedar sirkulasi elite atau transformasi politik. Sirkulasi elite hanya mengganti orang yang berkuasa. Transformasi politik mengubah sistem, memperbaiki institusi, membangun akuntabilitas, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi dikuasai oleh kepentingan segelintir orang.Demokrasi tidak boleh menjadi panggung bagi elite yang terus-menerus berganti posisi demi mempertahankan kekuasaan. Demokrasi harus menjadi ruang bagi rakyat, terutama korban ketidakadilan yang dirampas tanahnya atau yang terpaksa harus menghirup asap tebal di Kalimantan sana, untuk mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan substantif.Pengunduran diri atau pemakzulan Gibran, jika berlangsung melalui mekanisme konstitusional, dapat menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Tetapi momentum ini akan kehilangan maknanya jika hanya menghasilkan pergantian figur tanpa perubahan sistem. Jangan sampai mereka yang dahulu ikut memaku salib kini berdiri di bawahnya sambil mengklaim diri sebagai pembela kebenaran.Pertanyaan kita bukan sekadar: apakah Gibran harus turun? Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah mereka yang dahulu ikut membangun kekuasaan yang bermasalah memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan perannya, ataukah demokrasi kita sekali lagi hanya menjadi panggung bagi elite untuk saling mengorbankan demi menyelamatkan diri? (*)Bandung, 12 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUYqVVIjBnDPxqf_1XFP5sjk0pk2wrQQt46CiPgKpqc19p2UYwIitL0pc1Yto-hN3UUUNP6lqNwMwEhyphenhyphenSTkGfyEwFaUX_GBm2M0wOHFSMFJntoMKHqSRU8cCKorE52mQpp51Amf7zqGLNnhClnAF87_PCVEEeO0URuOC7zIYfbA7ZY2zmbd5qGJWY9UQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUYqVVIjBnDPxqf_1XFP5sjk0pk2wrQQt46CiPgKpqc19p2UYwIitL0pc1Yto-hN3UUUNP6lqNwMwEhyphenhyphenSTkGfyEwFaUX_GBm2M0wOHFSMFJntoMKHqSRU8cCKorE52mQpp51Amf7zqGLNnhClnAF87_PCVEEeO0URuOC7zIYfbA7ZY2zmbd5qGJWY9UQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

“Salibkan Dia!” Kalkulasi Politik atau Transformasi Politik?

Albertus M Patty | Pendeta ADA sesuatu yang ironis dalam dinamika politik kita. Mereka yang dahulu dengan penuh semangat mendukung pasangan...

Baca selengkapnya »

Gibran Berhenti, Lalu Membohongi Publik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbG6Zz_kNki1kVcTfIwuBbTMTgCMZxqG3Na3ozJSI8FAd0962YUZFReqSrlcARFwuam8LJiRPTd0vezybC9FxK4wOLCnILO7r4tHko4ulIx0JQfkn80HUqhkfFEbrDwHRuUJiPP4HClen4cZR3GmFNqxAUnu6T2B3hsz0C9z6xdg0RVzxOmd-NGeNcQ/s768/Gibran%20Berhenti,%20Lalu%20Membohongi%20Publik.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="768" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbG6Zz_kNki1kVcTfIwuBbTMTgCMZxqG3Na3ozJSI8FAd0962YUZFReqSrlcARFwuam8LJiRPTd0vezybC9FxK4wOLCnILO7r4tHko4ulIx0JQfkn80HUqhkfFEbrDwHRuUJiPP4HClen4cZR3GmFNqxAUnu6T2B3hsz0C9z6xdg0RVzxOmd-NGeNcQ/w640-h346/Gibran%20Berhenti,%20Lalu%20Membohongi%20Publik.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT Gibran memilih kata “berhenti”, bukan “mengundurkan diri”. Ia juga menyebut kata “demi”. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan melalui surat itu? GIBRAN akhirnya terjungkal. Istilah yang dipilihnya: berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Namun, saya menemukan dua hal menarik setelah membaca surat yang ditandatanganinya dan melihat video pernyataan berhentinya.Pertama, Gibran ternyata tidak menggunakan kata “mengundurkan diri”. Ia memilih kata “berhenti”. Seluruh judul berita dan analisa yang menyebut “Gibran mundur” tampaknya kurang memperhatikan fakta ini.Kedua, Gibran ternyata mengaku berhenti bukan karena alasan ijazah. Ia membela diri punya ijazah lengkap, yang diakui sudah diserahkannya ke pengadilan.Mari kita baca suratnya, yang berbunyi persis begini: “Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”Kata itu mengingatkan kita ke Pak Harto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pilihan kata “berhenti” menandai berakhirnya kekuasaan seseorang melalui pernyataan dirinya sendiri.Gibran bahkan menempatkan surat itu dalam kerangka konstitusional mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Ia meminta MPR menindaklanjuti pernyataannya sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 soal kekosongan jabatan yang ditinggalkannya.Tetapi, perhatian saya justru tertuju pada kalimat berikutnya. Gibran menulis: “Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri.”Perhatikan kata “demi”. Kata itu memperkenalkan alasan atau tujuan yang hendak dicapai melalui keputusannya. Gibran menyatakan dirinya berhenti demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan.Pertanyaannya sederhana: apa yang sedang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga Gibran merasa perlu berhenti? Mengapa kepentingan bangsa dan negara mengharuskannya meninggalkan jabatan yang baru dijalaninya sekitar dua tahun?Surat itu tidak menjelaskan secara konkret. Gibran hanya menyampaikan alasan yang terdengar luhur dan patriotis. Ia seolah ingin meninggalkan kesan bahwa dirinya rela mengorbankan jabatan pribadi demi kepentingan yang lebih besar.Namun, publik tentu tidak membaca surat itu dalam ruang hampa. Kita mengetahui rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.Pemerintah kemudian menerbitkan SK Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut Suket tersebut. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan putusan MA dan penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi berlaku.Inilah konteks yang tidak mungkin kita abaikan. Suket tersebut menjadi dasar administratif yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Kini, pengadilan telah menyatakan dokumen itu tidak sah dan batal. Pemerintah pun mencabutnya.Dengan demikian, persoalannya jauh lebih besar dari sekadar selembar dokumen. Pembatalan itu mengguncang dasar administratif yang dahulu menopang pemenuhan persyaratan pencalonannya.-000-Lalu, ketika Gibran menjelaskan pengunduran dirinya dalam keterangan video (Kamis 12/11/2026), ia justru mengatakan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah.Ia mengulang penegasan itu, “Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan.”Di sinilah permainan kata-kata itu terlihat. Gibran berbicara tentang ijazah, sementara persoalan yang diputus MA menyangkut Suket penyetaraan pendidikan.Ia memindahkan perhatian publik dari persoalan keabsahan dokumen penyetaraan kepada keberadaan dokumen pendidikan berupa ijazah. Padahal, kedua hal itu memiliki persoalan hukum yang berbeda.Penyerahan dokumen, kalau betul itu sudah dilakukannya, hanya menjelaskan bahwa dokumen sudah disampaikan kepada pengadilan. Hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan perkara Suket.Apalagi, pengadilan sudah menjatuhkan putusan. Pemerintah juga sudah mencabut Suket yang menjadi objek persoalan. Jadi, mengapa ia masih menggunakan keberadaan dokumen pendidikan sebagai jawaban atas persoalan yang sudah mempunyai konsekuensi hukum?-000-Saya melihat Gibran sedang mencoba berbohong kepada publik dengan membalik kenyataan melalui permainan kata-kata. Ia ingin publik percaya bahwa pengunduran dirinya berdiri sendiri, terpisah dari persoalan Suket yang membelitnya.Ini pembohongan publik yang serius. Bahkan, dampaknya jauh lebih jahat dari sekadar ketidakjujuran seorang pejabat mengenai alasan pribadinya.Saya sebut itu lebih jahat, sebab ia merusak sendi-sendi demokrasi: kejujuran pejabat publik, keterbukaan informasi, dan hak rakyat untuk mengetahui kenyataan.Demokrasi membutuhkan pejabat yang berani menjelaskan fakta, termasuk fakta yang merugikan dirinya sendiri.Ketika seorang pejabat justru memelintir fakta demi menyelamatkan citra, ia sedang menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses demokrasi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi__UKXSpZIAzf4bLxeq-ZbFyQyu0wIGBE2hl579OU1xVuT2xe_GXDiYezCCrrRQirLcjZRszqN6Jz87ATdzn4JvbdN7MzEoHnUtt61M4B3pBwgS19317bT0GLVNmJWOkhnI4RVvNFLRglTrz_v0cw1V00CxM7KQN_DU6UV5jojJaMsqA4rn6mAxmriyg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi__UKXSpZIAzf4bLxeq-ZbFyQyu0wIGBE2hl579OU1xVuT2xe_GXDiYezCCrrRQirLcjZRszqN6Jz87ATdzn4JvbdN7MzEoHnUtt61M4B3pBwgS19317bT0GLVNmJWOkhnI4RVvNFLRglTrz_v0cw1V00CxM7KQN_DU6UV5jojJaMsqA4rn6mAxmriyg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Politik lalu berubah menjadi panggung sulap. Pejabat memainkan kata-kata, kenyataan menghilang dari pandangan, dan rakyat diminta percaya kepada pertunjukan.Saya tidak sedang menyatakan bahwa pembatalan Suket otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Konsekuensi konstitusionalnya harus dibahas melalui ketentuan hukum yang tepat.Persoalan keabsahan dokumen, persyaratan pencalonan, dan mekanisme pemberhentian merupakan tiga hal yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.Namun, satu hal tetap terang: publik berhak mempertanyakan hubungan antara pembatalan Suket dan keputusan Gibran berhenti dari jabatan.Pengunduran diri tidak menghapus pertanyaan mengenai proses pencalonannya. Bahkan, keputusan itu justru membuat pertanyaan tersebut semakin relevan.Gibran boleh menyebut keputusannya sebagai pengorbanan demi bangsa dan negara. Ia boleh memilih kata berhenti, alih-alih mengundurkan diri. Ia juga boleh menyatakan bahwa persoalan ijazah tidak berkaitan dengan keputusannya.Tetapi, ia tidak berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan publik.Sebab, rakyat memiliki ingatan. Rakyat membaca putusan pengadilan, mengikuti pencabutan Suket, lalu menyaksikan Gibran berhenti. Rangkaian peristiwa itu berbicara jauh lebih keras daripada kalimat pembelaan yang ia susun.Jabatan wakil presiden akhirnya ia tinggalkan. Tetapi, pertanggungjawaban politik dan pertanyaan tentang keabsahan proses pencalonannya tetap tinggal, menunggu keadilan.Berhenti boleh. Mengorbankan jabatan demi kepentingan negara boleh. Tetapi, jangan mengorbankan kejujuran demi menyelamatkan diri sendiri. (*)Cak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 13/11/2026-000- #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6lqTinFr8ZweyP0OyiDmju77oiuYX8nRyOMTaAydWSuLpwWvOJoye_SvbYDjmxvpcGYxL5wyXBjLt0oNJ52A_jCu7ANPmcTTkp6-P_YyWWBNYPx3BMX4Enu3RrUWjXUvf6oHdkgzcKN3atgtMdLGN_ZqmDInQuA-Pftu4-JyfhEePyNdAMbFM0LI_rw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6lqTinFr8ZweyP0OyiDmju77oiuYX8nRyOMTaAydWSuLpwWvOJoye_SvbYDjmxvpcGYxL5wyXBjLt0oNJ52A_jCu7ANPmcTTkp6-P_YyWWBNYPx3BMX4Enu3RrUWjXUvf6oHdkgzcKN3atgtMdLGN_ZqmDInQuA-Pftu4-JyfhEePyNdAMbFM0LI_rw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Gibran Berhenti, Lalu Membohongi Publik

Catatan Cak AT Gibran memilih kata “berhenti”, bukan “mengundurkan diri”. Ia juga menyebut kata “demi”. Apa sebenarnya yang hendak disampaik...

Baca selengkapnya »

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_uYhsbEGAf_w7eNtxg37Dchyphenhyphenuos8nb9rXzgR-rK2p_Kuu0qu7-7wht9PXNgHInPApEFnDrDY8CRls3aPdguHLM6CfP2g5LwfRpbNfvhM4vVS5QovV9xO5MKCgJYyySawN37l5jR0k8AzJVTM0-7DGO6gus8t61xWn84FS88LTRJI4gH8JQn7QDTwH6w/s3402/Politik%20kekinian%20Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="3402" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_uYhsbEGAf_w7eNtxg37Dchyphenhyphenuos8nb9rXzgR-rK2p_Kuu0qu7-7wht9PXNgHInPApEFnDrDY8CRls3aPdguHLM6CfP2g5LwfRpbNfvhM4vVS5QovV9xO5MKCgJYyySawN37l5jR0k8AzJVTM0-7DGO6gus8t61xWn84FS88LTRJI4gH8JQn7QDTwH6w/w640-h434/Politik%20kekinian%20Indonesia.jpg" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung POLITIK sering kali dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan. Ada yang menganggap politik tidak lebih dari permainan catur, tempat berbagai strategi, tipu muslihat, intrik, bahkan kebohongan dianggap sebagai sesuatu yang wajar demi memenangkan pertarungan kekuasaan. Ironisnya, ketika cara-cara tersebut berhasil, pelakunya justru kerap dipandang sebagai politikus yang cerdas dan profesional.Padahal, keberhasilan politik tidak semestinya diukur dari seberapa lihai seseorang memperdaya lawan atau memengaruhi opini masyarakat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang mampu diberikan bagi kehidupan rakyat.Pandangan berbeda dan patut menjadi perhatian datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato utamanya pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026, Prabowo menegaskan bahwa politik adalah kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat.Pernyataan tersebut bukan hanya rangkaian kalimat dalam sebuah pidato politik. Ada pesan mendasar yang perlu direnungkan oleh seluruh pelaku politik di negeri ini. Politik harus dikembalikan kepada tujuan utamanya, yakni menjadi instrumen pengabdian untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.Sebab, kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan, persaingan, dan strategi politik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun, demokrasi kehilangan maknanya ketika persaingan dijalankan dengan menghalalkan segala cara. Apalagi jika rakyat hanya dijadikan objek propaganda, dimanfaatkan menjelang pemilu, kemudian dilupakan setelah kekuasaan berhasil diraih.Politik semacam itu hanya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat. Rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur, berintegritas, dan mampu memberikan solusi, bukan hanya pandai merangkai janji atau memainkan sentimen demi kepentingan elektoral.Pesan Prabowo juga mengandung makna bahwa orang yang peduli terhadap nasib bangsa tidak cukup hanya berdiri di luar sistem untuk mengeluh dan mencaci keadaan. Diperlukan keberanian mengambil tanggung jawab melalui jalur politik, kemudian membuktikan komitmen tersebut dengan kerja nyata.Lebih dari itu, kekuasaan harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil, kelompok lemah, dan mereka yang masih hidup dalam keterbatasan. Kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, serta kesulitan memperoleh akses pendidikan dan kesehatan tidak boleh hanya menjadi komoditas kampanye politik.Anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah uang rakyat semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, bukan justru terserap untuk kepentingan segelintir orang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR0jLT3h73PeYGlM-_MmPGbxj6aIK069xfjFRwd8KURyiNg8coeML0h30xEj5iFwUg1FaeR0yLhZfaa1VAgqf_hrebpWZGX5P2YfQPf_Ft4b7_rBUXHu55zG0JyuZEbhePaS9deY2Jh60DS8JmtBZtZ2Hpt5WWLnBWm23vPxXffnV1BRvJ01O2Yx5siw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR0jLT3h73PeYGlM-_MmPGbxj6aIK069xfjFRwd8KURyiNg8coeML0h30xEj5iFwUg1FaeR0yLhZfaa1VAgqf_hrebpWZGX5P2YfQPf_Ft4b7_rBUXHu55zG0JyuZEbhePaS9deY2Jh60DS8JmtBZtZ2Hpt5WWLnBWm23vPxXffnV1BRvJ01O2Yx5siw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Hal lain yang tidak kalah penting adalah persatuan setelah kompetisi politik berakhir. Perbedaan pilihan dalam pemilu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, setelah kontestasi selesai, seluruh elemen bangsa harus kembali menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun golongan.Mendukung pemerintahan bukan berarti meniadakan sikap kritis. Justru, kritik yang objektif, konstruktif, dan disertai solusi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi.Karena itu, dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas kenegaraan perlu dibangun atas dasar kepentingan bangsa, bukan fanatisme politik. Setiap kebijakan yang baik patut didukung, sementara kebijakan yang belum tepat harus tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi.Tentu, rakyat tidak membutuhkan politikus yang hanya hebat memainkan strategi untuk memenangkan kekuasaan. Rakyat membutuhkan negarawan yang mampu menggunakan kekuasaan untuk memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan masa depan bangsa.Sudah saatnya politik tidak lagi dipandang sebagai permainan untuk saling mengalahkan, apalagi dengan mengorbankan kejujuran dan kepentingan rakyat.Sebab, ukuran tertinggi keberhasilan politik bukanlah seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan seberapa besar perubahan baik yang mampu diwujudkannya bagi kehidupan rakyat. (*)Bandar Lampung, 13 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjefgvHoO4lepfF5J_I2KY8MHlw0DhtLe7kkz38yHS7qvq_5EtcJAcZRnf_rl_7cqVU6AOejGottF3P0G2ZHOzqtGQntvm4xtrFdPU-iWMtaFbMspQrTAK7L4ArWBEdYkfTIHyy5M8AiL9AZPowIWm89cUKr7Z3euqb67JUZm5CZM0IkWNa3D5K7a0XQg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjefgvHoO4lepfF5J_I2KY8MHlw0DhtLe7kkz38yHS7qvq_5EtcJAcZRnf_rl_7cqVU6AOejGottF3P0G2ZHOzqtGQntvm4xtrFdPU-iWMtaFbMspQrTAK7L4ArWBEdYkfTIHyy5M8AiL9AZPowIWm89cUKr7Z3euqb67JUZm5CZM0IkWNa3D5K7a0XQg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung POLITIK sering kali dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan. Ada yang menganggap politik t...

Baca selengkapnya »

Ops Patuh Krakatau 2026 Berakhir, Ditlantas Polda Lampung Analisis dan Evaluasi Data Pelanggaran serta Lakalantas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOScqXpuunfGWOg4pUf8W0OOEOJI-oo13l5Vrgx3iiAq-Wba8t0RN8_kQ6DSqco62Ak0XHPPM8YVagYqXbVUS5oj6UpcAkzVnpi6AeWUPdm8gx3vNYd5PlvMQeXiumOkU87EdnE3yR9zEAVhAers-T4fPafvuwyn3RYTX9JwS9Repbu8Ak7HXRmsrvUg/s4096/Kombes%20M%20Reza%20Chairul%20Akbar%20Sidiq.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOScqXpuunfGWOg4pUf8W0OOEOJI-oo13l5Vrgx3iiAq-Wba8t0RN8_kQ6DSqco62Ak0XHPPM8YVagYqXbVUS5oj6UpcAkzVnpi6AeWUPdm8gx3vNYd5PlvMQeXiumOkU87EdnE3yR9zEAVhAers-T4fPafvuwyn3RYTX9JwS9Repbu8Ak7HXRmsrvUg/w640-h360/Kombes%20M%20Reza%20Chairul%20Akbar%20Sidiq.jpg" width="640" /></a></div> BANDARLAMPUNG -- Berakhirnya Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak membuat jajaran Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Lampung menghentikan upaya meningkatkan disiplin dan keselamatan berkendara masyarakat.Sejumlah langkah tindak lanjut telah disiapkan untuk memastikan hasil operasi selama 14 hari mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 tersebut, dapat memberikan dampak berkelanjutan.Ditlantas Polda Lampung akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Evaluasi tersebut mencakup jenis pelanggaran dominan, karakteristik pengendara, lokasi rawan, hingga waktu yang memiliki risiko kecelakaan tinggi.Selain itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas akan ditingkatkan. Khususnya kepada pelajar, mahasiswa, komunitas pengendara sepeda motor, pengemudi angkutan umum, serta angkutan barang.“Kita mengoptimalkan penempatan personel pada titik rawan pelanggaran dan kecelakaan, terutama saat jam aktivitas masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, dan patroli,” ujar Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol. M Reza Chairul Akbar Sidiq, SH, SIK, MH, Rabu (11/11/2026).Pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), K3I, RTMC, serta data kecelakaan lalu lintas turut diperkuat sebagai dasar pengawasan dan pengambilan keputusan di lapangan.Dalam upaya menekan faktor penyebab kecelakaan, Ditlantas Polda Lampung juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, pengelola jalan, serta instansi terkait.“Koordinasi tersebut mencakup penanganan kondisi jalan, penerangan, rambu, marka, hingga kelayakan kendaraan yang beroperasi,” katanya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0hCOEKNM_vRZFY4dkt4tlKp-Xujo6QYHe6CnpWDd1W-PpCa2LgW4SYDxstkuave5XguvBHTgZZRMhYlviFr7buuLJWmqyJl0jBzVceeWshJkaNdO0-1Fmn56bsvCUuk0Jfpr5D4PR7K6sBhVnMVTPInEZwRDpsrobqfQoQ9i0lTP9IAwra_vn5AdYgg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0hCOEKNM_vRZFY4dkt4tlKp-Xujo6QYHe6CnpWDd1W-PpCa2LgW4SYDxstkuave5XguvBHTgZZRMhYlviFr7buuLJWmqyJl0jBzVceeWshJkaNdO0-1Fmn56bsvCUuk0Jfpr5D4PR7K6sBhVnMVTPInEZwRDpsrobqfQoQ9i0lTP9IAwra_vn5AdYgg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Seluruh Satlantas jajaran diperintahkan melanjutkan kegiatan kepolisian secara rutin dengan mengedepankan pelayanan humanis, profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.Selama Operasi Patuh Krakatau 2026, Polda Lampung mencatat 40.165 tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, terdiri dari 390 penindakan ETLE, 77 penindakan non-ETLE, dan 39.698 teguran.Dirlantas Polda Lampung menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lampung yang telah mendukung pelaksanaan operasi. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi selama operasi.Masyarakat diimbau terus meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan helm SNI, tidak melawan arus, mematuhi batas kecepatan, serta mengutamakan keselamatan.Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan seluruh masyarakat. Operasi boleh berakhir, tetapi disiplin dan keselamatan harus terus berjalan. Ditlantas Polda Lampung mengajak seluruh masyarakat mewujudkan Lampung yang tertib, aman, dan berkeselamatan melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfyD1EhqJWWjrmIn204sWjL91J7RJ4dFNVb3jhpIdLuzWP-xq6-3WGYinUGTpH6GfBjAZ4naNIA6hUc3K5BBFRQd5bqOyOBoLv6b412CEBne_YocA0dbyJh3EbhbaBUoiglxUgSP_gLZcIKFA3QUKeRFYLgtTH1eRRxCZjyXyGttUqKmDs0Ll-jMXwhQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfyD1EhqJWWjrmIn204sWjL91J7RJ4dFNVb3jhpIdLuzWP-xq6-3WGYinUGTpH6GfBjAZ4naNIA6hUc3K5BBFRQd5bqOyOBoLv6b412CEBne_YocA0dbyJh3EbhbaBUoiglxUgSP_gLZcIKFA3QUKeRFYLgtTH1eRRxCZjyXyGttUqKmDs0Ll-jMXwhQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Ops Patuh Krakatau 2026 Berakhir, Ditlantas Polda Lampung Analisis dan Evaluasi Data Pelanggaran serta Lakalantas

BANDARLAMPUNG -- Berakhirnya Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak membuat jajaran Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Lam...

Baca selengkapnya »

Kasihan Gibran, Kasihan Republik

Kasihan Gibran: Dia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek ...

“Salibkan Dia!” Kalkulasi Politik atau Transformasi Politik?

Gibran Berhenti, Lalu Membohongi Publik

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

Ops Patuh Krakatau 2026 Berakhir, Ditlantas Polda Lampung Analisis dan Evaluasi Data Pelanggaran serta Lakalantas

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS