sumatrazone

Indonesia yang Berdiri di Atas Integritas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTLnziJUhXDMRispFe0bV3bfBBh4iOaUn-xa46BfK7Qz8y1XC2C5wVYJjLo6ERamdBy6KCPAyaOavK54zqPLYsBgMyL8h_Qu5NNiySYnQx067vkhUEzd2Ee1P087zyR1sBPymBZKNMd50gtMC1xmyDZ9oEa3tSG8M6_XsfoAAtYPLLlDjpGBdItHzy5w/s768/Indonesia%20yang%20Berdiri%20di%20Atas%20Integritas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTLnziJUhXDMRispFe0bV3bfBBh4iOaUn-xa46BfK7Qz8y1XC2C5wVYJjLo6ERamdBy6KCPAyaOavK54zqPLYsBgMyL8h_Qu5NNiySYnQx067vkhUEzd2Ee1P087zyR1sBPymBZKNMd50gtMC1xmyDZ9oEa3tSG8M6_XsfoAAtYPLLlDjpGBdItHzy5w/w640-h426/Indonesia%20yang%20Berdiri%20di%20Atas%20Integritas.jpg" width="640" /></a></div> Oleh: Shintalya Azis Kami adalah anak-anak negeri,yang lahir dari tanah yang sama,dibesarkan di bawah langit yang sama,dan meneguk air dari mata air yang sama, Indonesia. Kami menyaksikanKejujuran yang dipertaruhkan,ketika amanah diperjualbelikan.Ketika tampuk kekuasaan diperebutkan oleh kepentingan bukan pengabdian. Korupsi,menggerogoti akar bangsa.Kolusi,menutup jalan bagi yang layak.Nepotisme,Membangun pagar berduriBagi yang hanya memiliki kemampuandan ketulusan hati. Kami memilih di sini.Berdiri, bukan dengan kebencian,melainkan dengan keberanian. Kami tidak menjaga amarah,melainkan mengenggam integritas. Kami percaya,Indonesia tidak dibangunoleh tangan yang saling menyuap,tetapi oleh tangan-tangan yang bekerja jujur. Kami percaya pada mereka yang tidak mengejar kekuasaan,Kami percaya pada mereka yang menjaga amanah. Biarlah langkah kami mungkin lambat,namun jangan pernah menyimpang.Biarlah jalan ini terjal,namun kami tidak mengambil jalan pintas. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvYUZicmghhS6DQvaWEUYBn8alWaCLoNrc54OgjogJOeL9dfR-T6o5jVebPknN1JCsZxI0Zc2t0YwrRhWE_WaeDrbyeu4VD4Uo0zoCYLB_CfjD-fgc1mbrLrO0YdTl1JMBuZQme4Tni09nWIBqfMnm6rWLbT33jbaVzEWphmHweTI8Q8DVm827EzppXw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvYUZicmghhS6DQvaWEUYBn8alWaCLoNrc54OgjogJOeL9dfR-T6o5jVebPknN1JCsZxI0Zc2t0YwrRhWE_WaeDrbyeu4VD4Uo0zoCYLB_CfjD-fgc1mbrLrO0YdTl1JMBuZQme4Tni09nWIBqfMnm6rWLbT33jbaVzEWphmHweTI8Q8DVm827EzppXw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Kami ingin mewariskan negeriyang berdiri tegak karena kepercayaan,yang disegani karena keadilan,yang dihormati karena kejujuran. Kelak,ketika dunia bertanyaapa yang membuat Indonesia tetap berdiri? Kami akan menjawab dengan bangga:“Bukan hanya karena kekayaan alamnya.Bukan hanya karena luas wilayahnya.Tetapi, karena masih ada anak-anak bangsayang memilih menjaga integritas,di atas segala kepentingan.” Selama integritas tetap hidup,harapan tak akan pernah gugur.Selama harapan tetap menyala,Indonesiaku akan terus berdiri.(*) Banuayu, 14 Juli 2026 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZJjHsnW4EHp6skp9Vk19kN46tI94BMuamXUeJBAtxGB_twFnnJVWnk-UwbcxHmQ6p0NzQklwIYxZOoKOXYDwge6cK1Gb7eUp9447Br__gPJbrstXrXnr4RtgBfqTDZFLOv6eYJ9Wo9kT_H9F_Q2swK9QrIrCFqapPI2rk7AGp6XOHhfKdfdq8-Veaw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZJjHsnW4EHp6skp9Vk19kN46tI94BMuamXUeJBAtxGB_twFnnJVWnk-UwbcxHmQ6p0NzQklwIYxZOoKOXYDwge6cK1Gb7eUp9447Br__gPJbrstXrXnr4RtgBfqTDZFLOv6eYJ9Wo9kT_H9F_Q2swK9QrIrCFqapPI2rk7AGp6XOHhfKdfdq8-Veaw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Indonesia yang Berdiri di Atas Integritas

Oleh: Shintalya Azis Kami adalah anak-anak negeri, yang lahir dari tanah yang sama, dibesarkan di bawah langit yang sama, dan meneguk air da...

Baca selengkapnya »

RUU Perampasan Aset, Mengapa Tak Kunjung Disahkan?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxYfAztQafb6EWbzdgks1vz_2_dRkFv0nRkTJYlVCEYJlXn1HlbW1fW18zq_UKYEXqoaafim864nNEu7eEjLuQt_eOQ1pBVwX-LIjP21tFOsxMCWAMX93muk5lwLgbz7LtR6HzpOEnV0O4fUkzpcHkk-v6-y6BNSkrwpYGwDxJxLwtOwNMTGoUA3fSg/s4096/Perampasan%20aset%20koruptor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="4096" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxYfAztQafb6EWbzdgks1vz_2_dRkFv0nRkTJYlVCEYJlXn1HlbW1fW18zq_UKYEXqoaafim864nNEu7eEjLuQt_eOQ1pBVwX-LIjP21tFOsxMCWAMX93muk5lwLgbz7LtR6HzpOEnV0O4fUkzpcHkk-v6-y6BNSkrwpYGwDxJxLwtOwNMTGoUA3fSg/w640-h480/Perampasan%20aset%20koruptor.jpg" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu isu hukum yang paling banyak diperbincangkan masyarakat. Di berbagai forum diskusi, media sosial, hingga ruang-ruang akademik, muncul pertanyaan yang terus berulang yaitu mengapa RUU Perampasan Aset belum juga disahkan, padahal tuntutan pemberantasan korupsi semakin kuat dari waktu ke waktu?Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah berbagai kasus korupsi bernilai fantastis, publik kerap menyaksikan pelaku dijatuhi hukuman pidana, tetapi tidak seluruh hasil kejahatannya berhasil dipulihkan kepada negara. Bahkan, dalam sejumlah perkara, aset hasil tindak pidana telah berpindah tangan, disamarkan, atau dialihkan ke luar negeri sebelum proses hukum selesai. Kondisi inilah yang melahirkan kebutuhan akan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengejar hasil kejahatan, bukan semata-mata pelakunya.RUU Perampasan Aset hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Filosofi yang dibangun sederhana namun tegas yakni siapa pun yang memperoleh kekayaan melalui cara melawan hukum tidak boleh menikmati hasil kejahatannya.Selama ini, sistem hukum Indonesia lebih mengenal pendekatan “Conviction-Based Asset Forfeiture”, yaitu perampasan aset dilakukan setelah terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Model ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala.Tidak sedikit perkara berhenti karena tersangka meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, mengalami sakit permanen, atau identitas pelakunya tidak diketahui. Dalam situasi demikian, proses pidana tidak dapat berjalan optimal, sementara aset hasil kejahatan tetap berada di luar jangkauan negara.RUU Perampasan Aset menawarkan pendekatan berbeda melalui mekanisme “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” (NCB). Pendekatan ini tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi negara untuk mengejar aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui mekanisme perdata. Dengan kata lain, yang menjadi objek utama adalah hartanya, bukan orangnya.Paradigma tersebut berkembang di berbagai negara sebagai respons terhadap semakin kompleksnya kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan teknologi, jaringan lintas negara, hingga perusahaan cangkang untuk menyembunyikan hasil kejahatan.Korupsi, pencucian uang, perdagangan narkotika, pendanaan terorisme, hingga penipuan investasi pada dasarnya memiliki satu tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan finansial. Oleh sebab itu, memenjarakan pelaku saja sering kali belum cukup apabila kekayaan hasil kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya.RUU Perampasan Aset berupaya memutus mata rantai tersebut. Negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak. Dalam konteks korupsi, langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam perkara investasi bodong, mekanisme tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi korban untuk memperoleh kembali hak-haknya.Lebih jauh lagi, regulasi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aset hasil kejahatan sering dipindahkan ke luar negeri melalui berbagai skema keuangan yang rumit. Dengan adanya dasar hukum yang lebih kuat, proses pelacakan dan pengembalian aset lintas negara diharapkan menjadi lebih efektif.Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Banyak pihak menganggap keterlambatan pembahasan sebagai bentuk kurangnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Namun apabila dicermati lebih dalam, persoalan yang dihadapi jauh lebih kompleks.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYXr5qMH6_rTs-h6CE801PJyqkhPM9VcwvOdQivfRY9eBw-sXZ77ww5xl4qwTPI9quUcGv6NB9MQZWxZKD09s3oLealObJ2RlM9z8adhvyOLjeqKeHKyg_hxXplc0-EzgXD5Ny0-fbxJojPZBx5MFBKrjNFNiPErhdu5mfQXgnGvZRsgUoT-uD9oKrVw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYXr5qMH6_rTs-h6CE801PJyqkhPM9VcwvOdQivfRY9eBw-sXZ77ww5xl4qwTPI9quUcGv6NB9MQZWxZKD09s3oLealObJ2RlM9z8adhvyOLjeqKeHKyg_hxXplc0-EzgXD5Ny0-fbxJojPZBx5MFBKrjNFNiPErhdu5mfQXgnGvZRsgUoT-uD9oKrVw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> RUU Perampasan Aset menyentuh salah satu hak paling mendasar yang dijamin konstitusi, yaitu hak atas kepemilikan harta benda. Karena itu, setiap norma yang mengatur kemungkinan perampasan aset harus dirumuskan secara sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.DPR bersama pemerintah harus memastikan bahwa regulasi ini benar-benar memiliki batasan yang jelas. Kriteria aset yang dapat dirampas harus dirumuskan secara tegas, mekanisme pembuktiannya harus transparan, serta tersedia ruang bagi masyarakat untuk membela haknya melalui proses peradilan yang adil.Kehati-hatian tersebut justru menjadi bagian penting dari proses legislasi. Regulasi yang lahir secara tergesa-gesa berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.Negara memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk mengejar hasil kejahatan. Namun kekuatan tersebut harus selalu diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, semakin besar pula kebutuhan akan mekanisme kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.Inilah tantangan terbesar dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.Regulasi ini tidak hanya diuji dari sisi efektivitasnya memberantas korupsi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak warga negara.Perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset seharusnya tidak dipandang sebagai pertarungan antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolak. Yang sedang dicari adalah titik temu antara dua kepentingan yang sama pentingnya, yaitu memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus menjaga prinsip-prinsip negara hukum.Harapan masyarakat tentu sederhana. Indonesia memerlukan regulasi yang mampu membuat pelaku kejahatan kehilangan seluruh keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga menginginkan jaminan bahwa setiap tindakan negara tetap dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.Apabila keseimbangan itu berhasil diwujudkan, maka RUU Perampasan Aset tidak hanya akan menjadi instrumen pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. (Bersambung)Bandar Lampung, 15 Juli 2026 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiacDLdTxRkduhpVpOKnslO4SQW0wKZJTGL_QB_k1Kq60nBg244OXy25FK6I3vV0OxZVyzLBAmu60nDC17QaNztuNVo_HmWEDw99IDM-RD-8JhkSnEKx82mLBPZTpRCdr_f1vTyuib7KXiQ9U3qZtVpGnkpOP1PZ0qn-G-0iwLVZVGUamfu_3MgOJWShQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiacDLdTxRkduhpVpOKnslO4SQW0wKZJTGL_QB_k1Kq60nBg244OXy25FK6I3vV0OxZVyzLBAmu60nDC17QaNztuNVo_HmWEDw99IDM-RD-8JhkSnEKx82mLBPZTpRCdr_f1vTyuib7KXiQ9U3qZtVpGnkpOP1PZ0qn-G-0iwLVZVGUamfu_3MgOJWShQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

RUU Perampasan Aset, Mengapa Tak Kunjung Disahkan?

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu isu hukum yang paling b...

Baca selengkapnya »

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta, Masa’ Ustaz Begitu? Tak Mungkin!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ_W9_02lmvdJzfPdkmJ4v9ZbLBB7x9oqEcwMjXkhZ0Fq73xyyOdWqzIvWt2aUP5DHb0RFI2Km2BDHjNt9kk9JpGgg6oC2YF2w1kFHC3-wdJo04TTn0zWdiWP-q8pVDjvluvt6KRc3WNfpEG9fWDg__LYmrEJP5oZFhsbPeBtdOgeSN-pvMFmP-uuC6A/s2743/Gus%20Miftah%20Terima%20Uang%20Haram%20100%20juta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2146" data-original-width="2743" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ_W9_02lmvdJzfPdkmJ4v9ZbLBB7x9oqEcwMjXkhZ0Fq73xyyOdWqzIvWt2aUP5DHb0RFI2Km2BDHjNt9kk9JpGgg6oC2YF2w1kFHC3-wdJo04TTn0zWdiWP-q8pVDjvluvt6KRc3WNfpEG9fWDg__LYmrEJP5oZFhsbPeBtdOgeSN-pvMFmP-uuC6A/w640-h500/Gus%20Miftah%20Terima%20Uang%20Haram%20100%20juta.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani // Prancis baru kalah 0-2 dari Spanyol. Pendukung Prancis masih sibuk menghitung apakah dua gol bisa dianggap ilusi optik. Nah, begitulah suasana batin warganet Indonesia ketika membaca kabar ini. “Gus Miftah diduga menerima Rp100 juta?” Ah, jangan bercanda. Itu sama mustahilnya dengan ayam jadi wasit final Piala Dunia atau banteng mengajar mata kuliah Antikorupsi.Lho, beliau ustaz. Pekerjaannya mengingatkan orang agar menjauhi yang haram. Masa’ malah namanya muncul dalam dugaan aliran uang hasil proyek korupsi? Publik langsung bereaksi seperti suporter Prancis melihat gawangnya dibobol gol kedua. Mulut menganga, mata melotot, kopi tumpah, tetangga ikut kaget padahal belum tahu beritanya.Tenang dulu. Jangan keburu menggelar sidang RT. Sampai hari ini, perkara tersebut masih sebatas dugaan yang muncul dalam persidangan. Belum ada putusan pengadilan menyatakan Gus Miftah bersalah. Jangan dulu mengirim doa disertai vonis dalam satu paket.Perkara ini merupakan bagian dari dugaan korupsi proyek Jalur Ganda Solo–Semarang Segmen 1 (JGSS 1) di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Terdakwa utamanya ialah Sudewo, Bupati Pati nonaktif yang sebelumnya duduk di Komisi V DPR RI. Kasus DJKA sendiri bukan bayi kemarin sore. Sejak OTT KPK tahun 2023, perkara ini sudah menyeret puluhan tersangka dari pejabat hingga kontraktor. Rombongannya sudah hampir bisa bikin turnamen futsal sendiri.Babak yang membuat publik tersedak Koptagul terjadi di Pengadilan Tipikor Semarang pada 13 Juli 2026. Jaksa memeriksa Dheki Martin, mantan Pejabat Pembuat Komitmen proyek JGSS, terpidana dalam perkara yang sama. Ketika Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, muncullah angka yang membuat denyut nadi media sosial naik seperti harga cabai.Rp100 juta.Jaksa membacakan isi BAP menyebut adanya aliran dana Rp100 juta kepada Gus Miftah. Dheki membenarkan keterangannya. Bahkan jaksa mengutip kalimat yang sekarang sudah keliling Indonesia lebih cepat drone laut AS ke pelabuhan Iran. “Gus Miftah yang rambutnya gondrong dapat duit Rp100 juta dari duit proyek supaya orang tahu, supaya orang di Pati juga tahu.”Nah, sekarang bukan cuma orang Pati yang tahu. Orang Papua, Aceh, Pontianak, bahkan cicak di plafon rumah ikut tahu.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirU8GM9aSWx5265n3p5H33hvy4LxG4TiFcOeSJAqojxhtjSRRFpWvFo-1RBTSIPCnifpWjZIQPLyp00zjxPFohBku0bsCG65dD2XEOsWml78GklxRlGKpm6iS9Il0Ne8b4b3FIWjBbhB-wDdy9rh1_IYZtpjfddSOSFVocCpOjWmbs0wAtoOcta-DpOA/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirU8GM9aSWx5265n3p5H33hvy4LxG4TiFcOeSJAqojxhtjSRRFpWvFo-1RBTSIPCnifpWjZIQPLyp00zjxPFohBku0bsCG65dD2XEOsWml78GklxRlGKpm6iS9Il0Ne8b4b3FIWjBbhB-wDdy9rh1_IYZtpjfddSOSFVocCpOjWmbs0wAtoOcta-DpOA/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Sudewo ketika dimintai tanggapan menjawab pendek, “Saya enggak tahu,” lalu menambah, “Saya enggak paham.” Kalimat ini tampaknya sudah menjadi seragam nasional setiap kali perkara korupsi memasuki ruang sidang. Kalau jawaban itu dikumpulkan, mungkin sudah cukup untuk dijilid menjadi ensiklopedia tiga belas jilid.KPK tentu tidak ikut lomba pura-pura bingung. Melalui Juru Bicara Budi Prasetyo, lembaga antirasuah memastikan dugaan aliran dana tersebut akan didalami. Penyidik akan mengusut motif pemberian uang, siapa yang berinisiatif, untuk tujuan apa, serta apakah benar uang itu berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Jika pembuktiannya mengarah ke sana, uang Rp100 juta itu dapat disita sebagai barang bukti. KPK juga membuka peluang memeriksa pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan.Sampai perkembangan terbaru pada 14–15 Juli 2026, belum ada pernyataan resmi dari Gus Miftah dikutip media arus utama. Upaya konfirmasi masih berlangsung. Artinya, papan skor hukumnya belum berubah. Baru seperti babak pertama pertandingan. Jangan dulu berlari keliling kampung sambil meniup peluit.Tetapi satu hal sudah pasti. Kabar ini membuat publik limbung seperti pertahanan Prancis yang dikecoh Spanyol. Semua mendadak bertanya-tanya, mengusap mata, lalu mencubit diri sendiri. “Masa’ ustaz begitu?” Kalimat itu bergema di mana-mana. Entah nanti dugaan itu terbukti atau tidak, satu pelajaran sudah muncul, di republik ini, plot twist sering datang lebih cepat dari azan Magrib.“Bang, kalau saya malah bilang tak mungkin ia dihukum. Mirip Febrie nanti, hilang begitu saja.”“Biasanya gitu sih. Bagus kita seruput Koptagul, wak!” (*)#hpn/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEzxzGqK_hcS3tIyVCEfmno3PkcLpKQYk5aKPuI9eq3PiLoTS71JKVC-N7VmAKhPfuos_o7_IxYAI37Iob30oCjetaKVigs0pAH7kWUpfYJHn5lptHHoRX3mtYk0k0DzKing1Nv_sS5a-TYZEFif1iklBCfycX-lvdgrRZtHwjuVlB1QOWmcYUd0eIgA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEzxzGqK_hcS3tIyVCEfmno3PkcLpKQYk5aKPuI9eq3PiLoTS71JKVC-N7VmAKhPfuos_o7_IxYAI37Iob30oCjetaKVigs0pAH7kWUpfYJHn5lptHHoRX3mtYk0k0DzKing1Nv_sS5a-TYZEFif1iklBCfycX-lvdgrRZtHwjuVlB1QOWmcYUd0eIgA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta, Masa’ Ustaz Begitu? Tak Mungkin!

Rosadi Jamani // Prancis baru kalah 0-2 dari Spanyol. Pendukung Prancis masih sibuk menghitung apakah dua gol bisa dianggap ilusi optik. Nah...

Baca selengkapnya »

Polda Sumbar Tetapkan 3 Tersangka Kredit Fiktif Bank Nagari Capem Siberut

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjReXG1Qk9opZyXFjiMptHBvp84K319qyIXTU9bP8f_12olsOIYUvkp-B4NJeigPJFoJpoPThY5HFBNlKqJUQJpLIbOJMhlLegzNaMZFolB_SP97guPtD7xbv-8uvXYMmlwzUpIfGOsj_OGDZvE8FwukODrw3foRXQBr5YmAyGCfGws3cNz1jiNGtxukA/s675/Kredit%20Fiktif%20Bank%20Nagari%20Capem%20Siberut.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="431" data-original-width="675" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjReXG1Qk9opZyXFjiMptHBvp84K319qyIXTU9bP8f_12olsOIYUvkp-B4NJeigPJFoJpoPThY5HFBNlKqJUQJpLIbOJMhlLegzNaMZFolB_SP97guPtD7xbv-8uvXYMmlwzUpIfGOsj_OGDZvE8FwukODrw3foRXQBr5YmAyGCfGws3cNz1jiNGtxukA/w640-h408/Kredit%20Fiktif%20Bank%20Nagari%20Capem%20Siberut.jpg" width="640" /></a></div> PADANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengungkap dugaan tindak pidana perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit konvensional di Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut. Dalam kasus yang merugikan keuangan negara tersebut, polisi telah menetapkan tiga orang tersangka.Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyatakan bahwa pengungkapan ini berawal dari serangkaian penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit, baik untuk debitur konvensional maupun syariah, selama periode tahun 2022 hingga Mei 2025.“Hasil penyidikan, saat ini telah ditetapkan tiga orang tersangka. Kasus ini melibatkan 125 orang debitur dengan total plafon kredit fantastis, yakni sebesar Rp50,335 milyar,” ujarnyaKombes Pol Susmelawati menegaskan, modus operandi yang dilakukan para tersangka meliputi manipulasi profil debitur, merekayasa objek usaha yang akan dibiayai beserta agunannya, hingga pemalsuan tanda tangan nasabah pada slip penarikan uang. “Puncaknya, mereka melakukan pencairan dana kredit terhadap 125 debitur tersebut,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Purwanto, menjelaskan bahwa kasus ini terbongkar berawal dari audit internal pihak Bank Nagari yang menemukan adanya fraud (penyimpangan).Ketiga tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, yakni berinisial REP selaku Pimpinan Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, HWH selaku petugas kredit, dan MS yang berperan mencari data debitur.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmL5UDXUFnfhruoTKTbpYw6gltOEw799TF0htUWXwGCwcvDJqCEhn9fRYauUYqlMV4-zg2hHH_Ygus49_RrZvFSf_Xqeri3EVSOh9qxppVfV0D3zJr-GocUBZuKAN-8YEVOaYtGi8Vt5x89JI56BrPEiqmFrVgeF_qvwf4sgbaXzK0vMXMQbyvkTtK-A/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmL5UDXUFnfhruoTKTbpYw6gltOEw799TF0htUWXwGCwcvDJqCEhn9fRYauUYqlMV4-zg2hHH_Ygus49_RrZvFSf_Xqeri3EVSOh9qxppVfV0D3zJr-GocUBZuKAN-8YEVOaYtGi8Vt5x89JI56BrPEiqmFrVgeF_qvwf4sgbaXzK0vMXMQbyvkTtK-A/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> “Motifnya adalah untuk mengejar target bank agar mencapai prestasi. Dari penyimpangan ini, para tersangka mendapatkan fee. Pimpinan menerima Rp10 hingga Rp20 juta per pencairan, petugas kredit Rp5 juta, dan MS sekitar Rp1,7 juta per debitur,” ungkap Kompol Purwanto.Kompol Purwanto menambahkan, saat ini total barang bukti yang disita mencapai 132 dokumen, termasuk SK, pejabat bank, dokumen kredit, dan berkas pengajuan debitur.Untuk tersangka REP dan HWS, yang atas perbuatannya dijerat dengan pasal 49 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun paling lama 15 tahun, untuk pasal bank konvensional atau syariah.Sementara itu untuk tersangka MS, dijerat dengan Pasal 49 ayat 2 huruf a dan atau Pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun paling lama 8 tahun.Hingga saat ini, penyidik Polda Sumbar telah melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dan berkas perkara sedang dalam tahap pemenuhan petunjuk jaksa (P19) untuk kemudian dilanjutkan ke tahap P21.#rel/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYibhwkXPEIDWVEJEpG9tAhtgNmpBNXTMeytenEt8KCYOTKswvZnidPyeKvFvIh8jEVJ-rouJBjeOUOX5WrHRaFLnGFqayqbHHKYMnLfLKV3KsLZNv-rs1Vm771eFSBcCSdcZ6USbpo1xyTOZptgUmCNoGWfSuAk_67KEZiZSvcMvqBFvysgKILVzvUQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYibhwkXPEIDWVEJEpG9tAhtgNmpBNXTMeytenEt8KCYOTKswvZnidPyeKvFvIh8jEVJ-rouJBjeOUOX5WrHRaFLnGFqayqbHHKYMnLfLKV3KsLZNv-rs1Vm771eFSBcCSdcZ6USbpo1xyTOZptgUmCNoGWfSuAk_67KEZiZSvcMvqBFvysgKILVzvUQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Polda Sumbar Tetapkan 3 Tersangka Kredit Fiktif Bank Nagari Capem Siberut

PADANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengungkap dugaan tindak pidana perbankan dalam penyaluran ...

Baca selengkapnya »

Mengenal Al Muzzammil Yusuf: Deklarator Sejarah yang Kini Nakhodai PKS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJi_wMEIW_-u2oiN6aull55lG05v7It1FxvwrtLbWTmN8fqa9B-aa8NU-eHZ2vr5V3fGoBPku61j6X8sI08M9XZ6tgxZyKYoWMIaaXBLY3tuug54YS06zGEchMoBRVRIWEQZPEHpKBDqnTT_XclBGRuoB_bzHYu9HcM4TJFIXV2GWlZ0vBeV3wALZGxg/s1022/Al%20Muzzammil%20Yusuf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="873" data-original-width="1022" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJi_wMEIW_-u2oiN6aull55lG05v7It1FxvwrtLbWTmN8fqa9B-aa8NU-eHZ2vr5V3fGoBPku61j6X8sI08M9XZ6tgxZyKYoWMIaaXBLY3tuug54YS06zGEchMoBRVRIWEQZPEHpKBDqnTT_XclBGRuoB_bzHYu9HcM4TJFIXV2GWlZ0vBeV3wALZGxg/w640-h546/Al%20Muzzammil%20Yusuf.jpg" width="640" /></a></div> NAKHODA kepemimpinan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki babak baru. Sosok politisi senior, Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si., resmi mengemban amanah besar sebagai Presiden PKS sejak 4 Juni 2025 lalu, menggantikan posisi Ahmad Syaikhu. Penunjukan ini menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu pilar utama dan ideolog penting di dalam partai dakwah tersebut.Bagi internal PKS, Al Muzzammil bukanlah nama baru. Pria kelahiran 6 Juni 1965 ini memiliki rekam jejak sejarah yang sangat lekat dengan berdirinya partai. Ia merupakan salah satu deklarator sekaligus Ketua Umum pertama Partai Keadilan (PK), sebelum akhirnya bertransformasi dan melebur menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasca-peleburan tersebut, ia terus mengawal roda organisasi dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKS hingga tahun 2005.Suara Lantang dari Dapil Lampung I di SenayanSelain matang di organisasi kepartaian, Al Muzzammil juga dikenal sebagai salah satu legislator senior yang sangat vokal di parlemen. Ia dipercaya oleh masyarakat untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I.Dapil ini mencakup wilayah yang sangat luas dan strategis di Bumi Ruwa Jurai, meliputi:Kabupaten Lampung SelatanKabupaten Lampung BaratKabupaten Pesisir BaratKabupaten TanggamusKabupaten PesawaranKabupaten PringsewuKota Bandar LampungKota MetroDi Senayan, Al Muzzammil dikenal luas berkat pemikiran-pemikirannya yang kritis, terutama dalam mengawal isu-isu hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia.Kiprah dan Pengabdian untuk DaerahKeterikatan Al Muzzammil dengan tanah Lampung tidak hanya sebatas di kursi DPR RI. Di level lokal, ketokohan dan kepemimpinannya yang mengakar sempat membuat namanya digadang-gadang oleh PKS untuk maju sebagai Calon Bupati Pesawaran, Lampung, pada Pilkada serentak tahun 2015 silam.Kini, dengan kombinasi pengalaman matang sebagai pendiri partai, rekam jejak panjang di legislatif, serta kedekatan emosional dengan konstituen di daerah, nakhoda baru PKS di bawah kepemimpinan Al Muzzammil Yusuf diharapkan mampu membawa partai menghadapi tantangan politik modern yang semakin kompleks.#wkp/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcyotFh_cYt3y4jwL88FhO6z7Di6t8buT0AlcMivuBfOb2ZFE0OCSYL9FKBTQgmCUFOqLhg4p9LCW6hwklR5xxu04j0mdjUE_mCvdB5y9GynbpUdz_BkNu5F97955x5xWpXwBFXhtYMlFXUjDgoSaitnMja5FqeFAoF6QvNIRNrNp1_3J1NtaAqsXiDQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcyotFh_cYt3y4jwL88FhO6z7Di6t8buT0AlcMivuBfOb2ZFE0OCSYL9FKBTQgmCUFOqLhg4p9LCW6hwklR5xxu04j0mdjUE_mCvdB5y9GynbpUdz_BkNu5F97955x5xWpXwBFXhtYMlFXUjDgoSaitnMja5FqeFAoF6QvNIRNrNp1_3J1NtaAqsXiDQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Mengenal Al Muzzammil Yusuf: Deklarator Sejarah yang Kini Nakhodai PKS

NAKHODA kepemimpinan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki babak baru. Sosok politisi senior, Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si., ...

Baca selengkapnya »

Sayap Perkasa dari Ranah Minang: Mengenal Wieko Syofyan, Jenderal Bintang Tiga TNI-AU Pengawal Ketahanan Nasional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyv8E84j_kA2nBOwj2Fr0fylaHSTqAtkmoMn8NAH14zzz0YyKfc4yHLOBfMeAB5Hk5qMGpZQi2rjteKkLcMiob5Ucwolgurhy2QA3egDQvaD4i_jLzxCOFNzNCw0PwaI1qO7atB4JxJYKQIqGwk7GT7d6kR3caxiqKXhCcEChyphenhyphenwxHe5JdXJUSh9y9Dxw/s2743/Wieko%20Syofyan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2129" data-original-width="2743" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyv8E84j_kA2nBOwj2Fr0fylaHSTqAtkmoMn8NAH14zzz0YyKfc4yHLOBfMeAB5Hk5qMGpZQi2rjteKkLcMiob5Ucwolgurhy2QA3egDQvaD4i_jLzxCOFNzNCw0PwaI1qO7atB4JxJYKQIqGwk7GT7d6kR3caxiqKXhCcEChyphenhyphenwxHe5JdXJUSh9y9Dxw/w640-h496/Wieko%20Syofyan.jpg" width="640" /></a></div> DI PANGGUNG pertahanan udara nasional, nama Marsekal Madya (Marsdya) TNI (Purn.) Wieko Syofyan menempati posisi terhormat sebagai salah satu perwira tinggi andalan Korps Swa Bhuwana Paksa. Jenderal bintang tiga purnawirawan TNI Angkatan Udara (TNI-AU) ini dikenal memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cemerlang, matang dalam diplomasi militer, serta memiliki visi yang kuat dalam mengawal ketahanan nasional.Lahir di Jakarta pada 4 April 1964, Wieko Syofyan merupakan jenderal berdarah Minangkabau, Sumatra Barat. Ia sukses menapaki berbagai posisi elite di militer berkat dedikasi panjang sejak menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara (AAU) dan lulus pada tahun 1986.Karier Cemerlang di Lini Utama TNI-AUSebagai lulusan AAU 1986, perjalanan karier militer Wieko Syofyan dihiasi oleh berbagai penugasan strategis di internal TNI Angkatan Udara. Keahliannya dalam manajemen organisasi udara dan pemikiran taktis membawanya dipercaya menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau).Di posisi nomor dua di tubuh matra udara tersebut, Wieko memegang peranan krusial dalam membantu Kepala Staf TNI-AU mengelola kesiapan tempur personel, modernisasi alutsista udara, hingga penyelarasan regulasi internal demi menjaga kedaulatan wilayah udara eksklusif Republik Indonesia.Mengawal Ketahanan Nasional di Lemhannas RIKematangan berorganisasi dan wawasan geopolitiknya yang luas membuat negara mempercayakan amanah yang lebih besar di luar struktur inti TNI. Wieko Syofyan ditarik untuk mengabdi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas merumuskan strategi ketahanan bangsa.Di lembaga bergengsi tersebut, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI. Selama masa jabatannya, jenderal bintang tiga andalan berdarah Minang ini aktif dalam memimpin kajian-kajian strategis nasional, menyelenggarakan pendidikan bagi para calon pemimpin bangsa, hingga memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika global yang kian kompleks.Kiprah panjang Marsdya TNI (Purn.) Wieko Syofyan menjadi bukti nyata bagaimana seorang putra daerah asal Sumatra Barat mampu menerbangkan pengabdiannya setinggi langit, menjaga kedaulatan dirgantara, sekaligus meletakkan fondasi kuat bagi ketahanan nasional Indonesia.#wkp/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPAuuRVSE8yPPdCxI77JGkja3PLr432r-BAtiliEGDeu54jiBFV4F1jXZ-RfwEysrVwnEGkvL_9Y5ZNsoMuf7VzsYkuO2zK05Uwcn9OakqMjBGtpaVgR8t3USmr5AlGR0VCimAI9wEjR_0mLZZ30YgUvM_4W_16P4Do1Iwog5WBrFPzhZCUZTCMXtcXQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPAuuRVSE8yPPdCxI77JGkja3PLr432r-BAtiliEGDeu54jiBFV4F1jXZ-RfwEysrVwnEGkvL_9Y5ZNsoMuf7VzsYkuO2zK05Uwcn9OakqMjBGtpaVgR8t3USmr5AlGR0VCimAI9wEjR_0mLZZ30YgUvM_4W_16P4Do1Iwog5WBrFPzhZCUZTCMXtcXQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Sayap Perkasa dari Ranah Minang: Mengenal Wieko Syofyan, Jenderal Bintang Tiga TNI-AU Pengawal Ketahanan Nasional

DI PANGGUNG pertahanan udara nasional, nama Marsekal Madya (Marsdya) TNI (Purn.) Wieko Syofyan menempati posisi terhormat sebagai salah satu...

Baca selengkapnya »

Indonesia yang Berdiri di Atas Integritas

RUU Perampasan Aset, Mengapa Tak Kunjung Disahkan?

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta, Masa’ Ustaz Begitu? Tak Mungkin!

Polda Sumbar Tetapkan 3 Tersangka Kredit Fiktif Bank Nagari Capem Siberut

Mengenal Al Muzzammil Yusuf: Deklarator Sejarah yang Kini Nakhodai PKS

Sayap Perkasa dari Ranah Minang: Mengenal Wieko Syofyan, Jenderal Bintang Tiga TNI-AU Pengawal Ketahanan Nasional

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS