sumatrazone

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9n0Oj2seC-x3jWZGfCovAT6mHbcdXwIm1ZILcGjz69juh2T-bOiSW3XLAWRHNqW3b172juexxNNzfLk7QxHbPc_ejipCxbOiLdZC3aKbOJCpmoix1CmvLoDCgQjoq-A7USKcQon2BBPlyvhi25Xr9sTKK0WHgX8zqyRZsSKE2YSdpCqxgDnzWbbo9UQ/s685/Evaluasi%202%20Tahun%20Pemerintahan%20Prabowo-Gibran.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="685" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9n0Oj2seC-x3jWZGfCovAT6mHbcdXwIm1ZILcGjz69juh2T-bOiSW3XLAWRHNqW3b172juexxNNzfLk7QxHbPc_ejipCxbOiLdZC3aKbOJCpmoix1CmvLoDCgQjoq-A7USKcQon2BBPlyvhi25Xr9sTKK0WHgX8zqyRZsSKE2YSdpCqxgDnzWbbo9UQ/w640-h424/Evaluasi%202%20Tahun%20Pemerintahan%20Prabowo-Gibran.webp" width="640" /></a></div> Sastra Indonesia di Era Prabowo-Gibran: Bergerak, tetapi Belum Menjadi Arus Utama Oleh Satrio Arismunandar | Penulis Satupena DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang genap pada 20 Oktober 2026, merupakan momentum untuk mengevaluasi posisi sastra dalam agenda pembangunan nasional.Di tengah besarnya perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pertahanan, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: sejauh mana sastra Indonesia memperoleh ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menjangkau masyarakat?Sastra memang tidak selalu menghasilkan sesuatu yang bisa dihitung dalam laporan pembangunan tahunan. Sebuah puisi tidak serta-merta meningkatkan produk domestik bruto. Sebuah novel tidak langsung mengurangi angka kemiskinan.Namun, sastra membentuk cara manusia memahami kehidupan, merawat ingatan kolektif, mengkritik kekuasaan, dan membayangkan masa depan. Bangsa yang hanya membangun infrastruktur fisik tanpa mengembangkan kehidupan intelektual dan imajinasi kebudayaannya berisiko mengalami kemajuan material tanpa kedalaman peradaban.Karena itu, evaluasi sastra Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya tidak berhenti pada berapa banyak buku diterbitkan, berapa sastrawan menerima penghargaan, atau berapa festival diselenggarakan.Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah ekosistem sastra semakin sehat, apakah penulis semakin sejahtera, apakah karya bermutu semakin mudah diakses, dan apakah masyarakat semakin dekat dengan buku.Ada Keberlanjutan, Ada Pula Peluang yang Belum DimaksimalkanSalah satu hal yang patut diapresiasi adalah bahwa pembinaan bahasa, sastra, dan literasi tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melanjutkan sejumlah program yang mendukung pengembangan sastra dan ketersediaan bahan bacaan.Pada April 2025, Badan Bahasa menjalin kerja sama dengan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI). Kolaborasi yang direncanakan mencakup siniar, publikasi karya sastra, dan pergelaran sastra berbasis kajian ilmiah. Pemerintah juga mempertahankan Penghargaan Sastra Kemendikdasmen, yang pada 2026 mencakup kategori novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, serta esai dan kritik sastra.Program-program tersebut menunjukkan bahwa sastra tidak sepenuhnya terpinggirkan dari kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Terdapat kelembagaan, mekanisme apresiasi, dan peluang kolaborasi yang bisa dikembangkan.Pada Mei 2026, pemerintah juga mengumumkan bantuan untuk pelestarian bahasa dan sastra daerah berbasis komunitas dan perseorangan. Langkah ini penting karena kekayaan sastra Indonesia tidak hanya berada dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam tradisi lisan, puisi, cerita rakyat, dan karya kontemporer berbahasa daerah.Sementara itu, program penyediaan bahan bacaan bermutu dan sayembara penulisan bahan bacaan literasi tetap berjalan. Pada Agustus 2026, Kemendikdasmen kembali menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas akses anak terhadap buku.Semua ini merupakan modal yang tidak boleh diabaikan. Dalam pemerintahan, kesinambungan program sering kali sama pentingnya dengan penciptaan program baru.Namun, perlu dibedakan antara keberlanjutan kebijakan dan keberhasilan hasil. Program yang tetap berjalan belum otomatis membuktikan bahwa kehidupan sastrawan membaik, distribusi buku semakin merata, atau budaya membaca masyarakat mengalami perubahan signifikan.Untuk menyimpulkan kemajuan, pemerintah perlu menunjukkan data mengenai penerima manfaat, persebaran geografis, jumlah buku yang benar-benar dibaca, dan dampak program terhadap ekosistem sastra.Inilah salah satu pekerjaan rumah dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran: memperjelas hubungan antara kegiatan, keluaran, dan dampak.Kelebihan: Fondasi Kelembagaan dan Peluang Memperluas JangkauanJika dilihat dari fondasi kebijakannya, ada tiga hal yang layak menjadi kekuatan untuk pengembangan sastra Indonesia.Pertama, sastra masih memiliki jalur masuk melalui pendidikan dan penguatan literasi. Karya sastra dapat membantu anak-anak mengembangkan imajinasi, empati, kemampuan berbahasa, dan daya kritis. Program bahan bacaan bermutu memberi peluang bagi penulis untuk menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan anak Indonesia, termasuk pengalaman masyarakat di luar kota-kota besar.Kedua, pemerintah memiliki jaringan kelembagaan hingga daerah melalui balai dan kantor bahasa. Jaringan ini berpotensi menjadi penghubung antara kebijakan pusat, komunitas sastra, sekolah, perguruan tinggi, dan para penulis lokal. Jika dimanfaatkan secara konsisten, pengembangan sastra tidak harus berpusat di Jakarta, Yogyakarta, atau kota-kota yang selama ini menjadi episentrum penerbitan.Ketiga, pengembangan sastra dapat dihubungkan dengan agenda internasionalisasi bahasa Indonesia. Badan Bahasa telah mengembangkan gagasan tentang internasionalisasi sastra sebagai sarana meningkatkan pengakuan global, membuka peluang bagi penulis dan penerbit, sekaligus memperkuat diplomasi budaya.Peluang ini sangat besar. Indonesia memiliki pengalaman sejarah, keragaman budaya, persoalan sosial, dan dinamika politik yang dapat menjadi bahan karya sastra dengan daya tarik universal. Persoalannya bukan karena Indonesia kekurangan cerita, melainkan bagaimana cerita-cerita tersebut memperoleh penerjemah, penerbit, promosi, dan pembaca di luar negeri.Dengan kata lain, modal kelembagaan sudah tersedia. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi ekosistem yang produktif dan berkelanjutan.Kekurangan: Sastra Belum Menjadi Prioritas yang TerukurDi balik berbagai program itu, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian.Pertama, sastra belum terlihat sebagai agenda publik yang sebanding dengan besarnya perhatian pemerintah terhadap program-program pembangunan yang bersifat material.Hal ini bukan berarti pemerintah sama sekali mengabaikan sastra. Persoalannya, belum cukup bukti terukur untuk menyatakan bahwa dua tahun pertama pemerintahan ini telah menghasilkan lompatan signifikan dalam kesejahteraan sastrawan, pemerataan akses buku, atau peningkatan budaya membaca.Kedua, kehidupan ekonomi penulis masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius. Menulis buku sastra berkualitas membutuhkan waktu, riset, pembacaan, dan proses kreatif yang panjang. Akan tetapi, tidak semua penulis dapat menggantungkan hidupnya pada royalti buku. Banyak yang harus mencari penghasilan dari pekerjaan lain, mengajar, menjadi editor, menulis artikel, atau mengerjakan proyek di luar kegiatan kesastraan.Situasi tersebut berpengaruh terhadap produktivitas dan keberlanjutan karier. Jika menulis hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan yang menghasilkan uang selesai, waktu untuk menghasilkan karya serius menjadi terbatas. Pemerintah memang tidak harus menjamin penghasilan setiap penulis.Namun, pemerintah dapat menciptakan mekanisme dukungan yang transparan melalui hibah penciptaan, residensi, beasiswa penulisan, penerjemahan, serta pembelian buku untuk perpustakaan dan sekolah. Dukungan itu harus diberikan berdasarkan kualitas, kebutuhan, dan mekanisme seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kedekatan dengan kekuasaan.Ketiga, akses terhadap buku masih menghadapi persoalan distribusi dan keterjangkauan. Buku yang diterbitkan belum tentu sampai kepada pembaca yang membutuhkannya. Perpustakaan di daerah, sekolah di wilayah terpencil, dan komunitas yang jauh dari pusat kegiatan penerbitan memerlukan dukungan berbeda dari pembaca di kota besar.Karena itu, keberhasilan program literasi tidak cukup diukur dari jumlah buku yang dicetak atau disalurkan. Perlu diketahui apakah buku tersebut tersedia, diminati, dibaca, didiskusikan, dan memicu kegiatan kreatif lanjutan.Keempat, ekosistem kritik sastra dan diskusi intelektual membutuhkan penguatan. Sastra bukan sekadar produksi buku dan penyelenggaraan festival. Ia juga memerlukan kritik yang serius, ruang perdebatan, penerbitan jurnal, resensi bermutu, dan media yang memberi tempat bagi pembahasan karya.Tanpa kritik yang sehat, penghargaan sastra berisiko menjadi acara seremonial, sedangkan popularitas penulis dapat lebih menentukan perhatian publik daripada kualitas karya. Kritik juga harus menjaga independensi: karya yang mengkritik pemerintah semestinya memperoleh ruang yang sama dengan karya yang mendukung kebijakan pemerintah.Di sinilah ukuran penting kedewasaan kebudayaan sebuah pemerintahan. Sastra tidak hanya perlu diberi panggung, tetapi juga harus dibiarkan merdeka.Tiga Tahun ke Depan: Dari Program Menjadi EkosistemMemasuki tiga tahun terakhir masa pemerintahan Prabowo-Gibran, pengembangan sastra perlu diarahkan pada kebijakan yang lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setidaknya ada lima langkah yang layak diprioritaskan.Pertama, menyusun peta jalan nasional sastra Indonesia. Pemerintah perlu mempertemukan kementerian terkait, pemerintah daerah, sastrawan, penerbit, perguruan tinggi, perpustakaan, komunitas, dan media untuk merumuskan sasaran bersama. Peta jalan tersebut harus mencakup penciptaan karya, penerbitan, distribusi, pendidikan, pelestarian sastra daerah, serta pengenalan sastra Indonesia ke dunia.Peta jalan juga harus memiliki indikator tahunan. Misalnya, pemerataan koleksi perpustakaan, pertumbuhan pembaca, dukungan bagi penulis pemula, jumlah karya yang diterjemahkan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sastra.Kedua, memperkuat ekonomi sastra. Pemerintah dapat memperluas program hibah penulisan dan residensi, memperbaiki sistem pengadaan buku, serta memastikan pembayaran hak cipta dan royalti berjalan sesuai ketentuan. Program pengadaan buku hendaknya tidak hanya menguntungkan penerbit besar, tetapi juga membuka peluang bagi penerbit independen dan penulis dari berbagai daerah.Perlindungan hak cipta menjadi semakin penting ketika teknologi kecerdasan buatan memungkinkan karya diproses, ditiru, atau digunakan untuk pelatihan model digital. Penulis membutuhkan kepastian mengenai penggunaan karya, atribusi, dan hak ekonomi mereka.Ketiga, menjadikan sekolah sebagai ruang hidup sastra. Sastra jangan hanya hadir sebagai materi ujian atau tugas merangkum buku. Anak-anak perlu berjumpa langsung dengan puisi, cerpen, novel, drama, dan cerita rakyat melalui kegiatan membaca bersama, diskusi, penulisan kreatif, serta pertemuan dengan penulis.Program Sastra Masuk Kurikulum yang diperkenalkan pada pemerintahan sebelumnya dapat menjadi salah satu pijakan untuk memperluas praktik tersebut, dengan evaluasi dan pengembangan yang sesuai kebutuhan pendidikan.Guru juga perlu memperoleh pelatihan agar sastra tidak diajarkan secara kaku. Tujuannya bukan membuat semua murid menjadi sastrawan, melainkan membangun generasi yang mampu membaca dengan kritis, memahami pengalaman orang lain, dan mengungkapkan gagasan secara baik.Keempat, memperluas diplomasi sastra. Pemerintah perlu membantu penerjemahan karya Indonesia ke bahasa-bahasa asing, memfasilitasi keikutsertaan penulis dalam festival internasional, membangun kemitraan dengan penerbit luar negeri, dan mendukung agen sastra yang profesional.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1nJG2sw09W4a0BkyuaIifU-USFC5WEhF25xBzqZOfoFU0k0lhnZLOi8y0w57xHWGG1OAm3JO4r274ukOxkkVNTxoNzJcgWXODenb0xEDpNyM3gwVoA2OgdWCXhPwU8UpDN6Dd9Oqui29owPB5VsskVsq6aR0Iavu1ks5JBOpEw8x7d30Vti7DRs32xw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1nJG2sw09W4a0BkyuaIifU-USFC5WEhF25xBzqZOfoFU0k0lhnZLOi8y0w57xHWGG1OAm3JO4r274ukOxkkVNTxoNzJcgWXODenb0xEDpNyM3gwVoA2OgdWCXhPwU8UpDN6Dd9Oqui29owPB5VsskVsq6aR0Iavu1ks5JBOpEw8x7d30Vti7DRs32xw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Keberhasilan internasionalisasi tidak boleh semata-mata diukur dari kehadiran Indonesia dalam pameran buku. Ukurannya adalah berapa karya yang memperoleh kontrak penerbitan, dibaca oleh khalayak baru, dibahas secara kritis, dan bertahan dalam sirkulasi internasional.Pada saat yang sama, sastra daerah harus menjadi bagian dari diplomasi tersebut. Kekayaan bahasa dan tradisi lokal merupakan sumber orisinalitas yang dapat membedakan sastra Indonesia dari karya negara lain.Kelima, memperluas ruang sastra di media dan platform digital. Pemerintah dapat bermitra dengan media, perpustakaan digital, komunitas, dan platform pendidikan untuk menghadirkan resensi buku, diskusi penulis, pembacaan puisi, serta arsip sastra yang mudah diakses.Namun, digitalisasi tidak boleh berhenti pada memindahkan buku ke layar. Tantangannya adalah membangun kebiasaan membaca panjang di tengah budaya konten singkat, sekaligus memastikan teknologi tidak menggantikan penghargaan terhadap kerja kreatif manusia.Media massa pun memiliki tanggung jawab. Sastra tidak semestinya hanya diberitakan ketika seorang penulis memenangkan penghargaan, meninggal dunia, atau meluncurkan buku baru. Perdebatan gagasan, kritik karya, dan perkembangan komunitas sastra juga layak menjadi berita.Penutup: Mengukur Kemajuan dari Kehidupan Pembaca dan PenulisDua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan adanya kesinambungan program pembinaan sastra, dukungan terhadap literasi, penghargaan karya, dan upaya pelestarian bahasa daerah. Itu merupakan fondasi yang patut dipertahankan. Namun, fondasi kelembagaan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kehidupan sastra Indonesia telah mengalami kemajuan besar.Tiga tahun ke depan seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan dampak kebijakan. Pemerintah perlu beranjak dari sekadar menyelenggarakan kegiatan menuju penciptaan ekosistem yang memungkinkan penulis berkarya secara berkelanjutan, buku menjangkau lebih banyak pembaca, sastra daerah tumbuh, dan karya Indonesia mendapat pengakuan internasional.Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan sastra bukanlah banyaknya seremoni kebudayaan atau pidato tentang pentingnya literasi. Ukurannya adalah apakah seorang penulis muda di daerah memiliki kesempatan menerbitkan karyanya, apakah anak di wilayah terpencil dapat membaca buku bermutu, apakah sastrawan bisa hidup lebih layak dari profesinya, dan apakah masyarakat memiliki ruang untuk berpikir serta berbeda pendapat.Pemerintah boleh menentukan prioritas pembangunan, tetapi sastra tidak boleh hanya diperlakukan sebagai pelengkap. Sebab, jika pembangunan membentuk wajah fisik sebuah bangsa, sastra membantu membentuk kesadaran yang hidup di balik wajah itu.Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun, melainkan juga bangsa yang mampu membaca dirinya sendiri—termasuk keberhasilan, kegagalan, dan kekuasaan yang dijalankannya. (*)Depok, 22 Oktober 2026 #satupena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiucRiUEKIHIyAa8I_z9Bh1siRxQ_pUAL4x7CmZQw0Y1JWW-9bgE8Ed4LW4tMNa9DDoJm-wpW-c_P3h2SsCxFwWVdem23lvrOF8S-WuzSUXLu24lVUtkcL1U1qeVot8e05L3TiSU0YYuc2by0Kzt2qBJj-6kYatmDh_NNDYxFPeeLdzFasxVUEMdFRmCw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiucRiUEKIHIyAa8I_z9Bh1siRxQ_pUAL4x7CmZQw0Y1JWW-9bgE8Ed4LW4tMNa9DDoJm-wpW-c_P3h2SsCxFwWVdem23lvrOF8S-WuzSUXLu24lVUtkcL1U1qeVot8e05L3TiSU0YYuc2by0Kzt2qBJj-6kYatmDh_NNDYxFPeeLdzFasxVUEMdFRmCw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sastra Indonesia di Era Prabowo-Gibran: Bergerak, tetapi Belum Menjadi Arus Utama Oleh Satrio Arismunandar | Penulis Satupena DUA tahun pem...

Baca selengkapnya »

Pengamat: Golkar Seperti Sudah Lepas Tangan, Nusron Wahid Punya Cantolan Politik Lain hingga Tak Indahkan Panggilan KPK?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqHUVmehwVXftBR-YEk4secgBZK00PxYGtUH6ShiPbd8h2xzpRx1b0AmB1eYgfiVrQo4JgIDOnH3jejk7dXdNb-8qG_gON4BrTVmY8XJUxdoKf96U4Fa4pjop_r-0VizSwGHh7Z4x4TIKq_aUyy1yixnZjbJcmtM7qBl4n6NYt3VqCBsQ42V5ipGHnrg/s1183/Nusron%20Wahid%20Punya%20Cantolan%20Politik%20Lain%20hingga%20Ta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="789" data-original-width="1183" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqHUVmehwVXftBR-YEk4secgBZK00PxYGtUH6ShiPbd8h2xzpRx1b0AmB1eYgfiVrQo4JgIDOnH3jejk7dXdNb-8qG_gON4BrTVmY8XJUxdoKf96U4Fa4pjop_r-0VizSwGHh7Z4x4TIKq_aUyy1yixnZjbJcmtM7qBl4n6NYt3VqCBsQ42V5ipGHnrg/w640-h426/Nusron%20Wahid%20Punya%20Cantolan%20Politik%20Lain%20hingga%20Ta.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menyebut Partai Golkar sepertinya sudah ‘lepas tangan’ soal kadernya yang juga Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan korupsi.Nusron sudah dipanggil dua kali oleh KPK namun belum pernah memenuhi panggilan. Dia dipanggil terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.“Nah, yang ini menarik adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah memberikan pernyataan tegas menyerahkan kadernya tersebut, kader Partai Golkar untuk diusut lebih jauh,” kata Burhanudin dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Rabu (21/10/2026).“Nah, artinya kalau pertanyaannya berkaitan dengan konstrain secara politik, dugaan saya konstrainnya bukan dari internal Partai Golkar,” imbuh pengamat politik tersebut.Sebab, kata dia, jika melihat pernyataan Bahlil dan elite lainnya, Golkar seolah-olah melepaskan Nusron kepada penegak hukum.“Nah, mungkin ada satu cantolan politik yang lain yang membuat Saudara Nusron seperti tidak mengindahkan panggilan KPK, dan kalau misalnya ini tidak segera dieksekusi, diselesaikan oleh Pak Prabowo, jangan salahkan kalau publik kemudian mengaitkan cantolan politik itu ke kekuasaan yang lebih tinggi,” papar Burhanudin.Modal Politik Nusron WahidSaat ditanya apakah ia menilai cantolan politik tersebut berkaitan dengan timbal balik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Burhanudin mengaku tidak mau berspekulasi lebih jauh.“Saya tidak tahu ya. Saya tidak mau berspekulasi lebih jauh, tetapi minimal dari internal Partai Golkar sepertinya sudah lepas tangan soal Nusron,” ungkapnya.“Tetapi kalau kita lihat modal politik Saudara Nusron itu kan bukan hanya dari Golkar. Beliau adalah sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran 2024,” tambahnya.Burhanudin menegaskan, Nusron memiliki banyak modal politik, bukan hanya dari Partai Golkar.Jika Prabowo tidak menunjukkan ketegasan, Burhanudin menyebut orang bisa saja curiga bukan Golkar yang melindungi Nusron.“Orang kemudian bisa curiga. Jangan-jangan yang melindungi bukan Partai Golkar, tapi kekuatan politik yang lebih tinggi.”Kecurigaan semacam ini, lanjut dia, perlu dibuang jauh-jauh dengan cara menunjukkan ketegasan dan sinyal oleh Prabowo kepada anak-anak buahnya.#kpc/kep <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCPNFzKpFrL88bkLY5gioExnCZSFXP3GbhJSbLhGs12Lul536PscoC_au6e0rpaAD7FfdFnDT-QmvTSAGwPlz9GGnRD4vcKNvSuVZsIsxFvYDi-HAh487jJd_k0Myic3nxtg_ABuJz1HNhIddH5dwyhH0khcxZ3zu0d6L-8TnISxhhhIPBOK9FqnrQ7A/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCPNFzKpFrL88bkLY5gioExnCZSFXP3GbhJSbLhGs12Lul536PscoC_au6e0rpaAD7FfdFnDT-QmvTSAGwPlz9GGnRD4vcKNvSuVZsIsxFvYDi-HAh487jJd_k0Myic3nxtg_ABuJz1HNhIddH5dwyhH0khcxZ3zu0d6L-8TnISxhhhIPBOK9FqnrQ7A/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mo6vj83rMaups1iXHE0njKAob8WUU4CkSrdCZpgUWZnsFObfQg_0dzEbzsbnLWNJHMbgpYf0F3DCBcKsEqhzydyT9KNiVJT8MotGdolYlwvIIKrBVcPL09Nvf031zbWW4FWN6Hmy6c5X6bf1447G0MhyB8_IUOYxJUcjH_6h2siXQICUdyrDeSV6uw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mo6vj83rMaups1iXHE0njKAob8WUU4CkSrdCZpgUWZnsFObfQg_0dzEbzsbnLWNJHMbgpYf0F3DCBcKsEqhzydyT9KNiVJT8MotGdolYlwvIIKrBVcPL09Nvf031zbWW4FWN6Hmy6c5X6bf1447G0MhyB8_IUOYxJUcjH_6h2siXQICUdyrDeSV6uw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Pengamat: Golkar Seperti Sudah Lepas Tangan, Nusron Wahid Punya Cantolan Politik Lain hingga Tak Indahkan Panggilan KPK?

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menyebut Partai Golkar sepertinya sudah ‘lepas tangan’ soal kadernya yang ...

Baca selengkapnya »

Agaknya Ini Alasan Golkar - PKB - PAN Buru-buru Dukung Prabowo Meski Pilpres Masih 3 Tahun Lagi ...

Agaknya Ini Alasan Golkar - PKB - PAN Buru-buru Dukung Prabowo Meski Pilpres Masih 3 Tahun Lagi ...

JAKARTA -- Pengamat politik Adi Prayitno mengungkapkan pandangannya mengenai alasan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa ...

Baca selengkapnya »

Korupsi Disulap demi Danantara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8uN_TVTjIwKDoOCtyK50EZWiRGNE7ekJ7uPxFmk3Rauww3jGFHJzX-AO09JqZqc6ruVAYCrZNIbuUIVeHiquA6n1hPHg4CEVSDYWvgb74zRrWpWRWImNEjY06SbmiBvan-n5KpRO_ht1zLEpBjcqEu9o_iwmHSm4YERUR28YHumLLFc5lwpZxzJ9SAQ/s768/Korupsi%20Disulap%20demi%20Danantara.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="768" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8uN_TVTjIwKDoOCtyK50EZWiRGNE7ekJ7uPxFmk3Rauww3jGFHJzX-AO09JqZqc6ruVAYCrZNIbuUIVeHiquA6n1hPHg4CEVSDYWvgb74zRrWpWRWImNEjY06SbmiBvan-n5KpRO_ht1zLEpBjcqEu9o_iwmHSm4YERUR28YHumLLFc5lwpZxzJ9SAQ/w640-h344/Korupsi%20Disulap%20demi%20Danantara.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT Demi memberi Danantara ruang berbisnis, pemerintah mengkaji definisi korupsi. Benarkah standar internasional hanya mengenal penyuapan? BAYANGKAN sebuah perusahaan negara membeli saham senilai Rp10 triliun. Setahun kemudian, harga sahamnya merosot sehingga nilainya tinggal Rp6 triliun. Negara kehilangan potensi kekayaan Rp4 triliun. Apakah pengelolanya otomatis koruptor?Tentu saja tidak. Bisnis apa pun, milik siapa pun, di mana pun, pasti mengandung risiko. Namun, bagaimana jika pengelola sengaja membeli saham itu dengan harga terlalu mahal demi menguntungkan perusahaan milik temannya?Nah, kalau pertanyaannya begitu, ceritanya jadi berubah. Kerugian yang sama bisa menyimpan persoalan hukum yang berbeda. Di sinilah kita perlu membedakan risiko bisnis dari penyalahgunaan kekuasaan.Pemerintah pun merasa perlu melindungi pengelola yang beritikad baik sekaligus memastikan bahwa mereka yang sengaja merugikan negara tetap menghadapi hukum. Di antaranya, yang paling ditakuti pengelola BUMN adalah pasal korupsi.Maka, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan agar definisi korupsi diubah dari “kerugian negara” menjadi “penyuapan”. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kajiannya mengenai perubahan definisi korupsi.Hasil kajian DEN tersebut menggeser perhatian dari kerugian negara menuju bribery atau penyuapan. Luhut mengaitkan perubahan tersebut dengan kebutuhan menyelaraskan penanganan korupsi dengan standar internasional.Di balik itu, ada maksud tersirat. Melalui perubahan definisi itu, Luhut mengaku ingin memberi ruang kepada para pimpinan Danantara untuk mengambil keputusan bisnis tanpa terlalu takut menghadapi perkara akibat kerugian investasi.Danantara Indonesia, singkatan dari Daya Anagata Nusantara, adalah badan investasi negara yang mengelola dan mengembangkan aset strategis untuk mendukung transformasi dan pertumbuhan ekonomi, membutuhkan keleluasaan mengambil keputusan investasi.Lembaga pengelola kekayaan negara ini harus berani memilih proyek, mengembangkan aset, dan menghadapi persaingan. Jika setiap kerugian langsung memicu ancaman pidana, pengelolanya bisa memilih jalan paling aman: tak mengambil keputusan apa pun.Pengelolanya, seperti dialami banyak pejabat BUMN lainnya yang terus merugi, merasa ketar-ketir dan dihantui ketakutan untuk bertindak. Uang negara akhirnya menganggur seperti mobil mewah yang terus terparkir karena sopirnya takut menyentuh pedal gas.Luhut merujuk pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi. PBB mengadopsi konvensi ini pada 31 Oktober 2003 dan memberlakukannya pada 14 Desember 2005.Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC lahir untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, mendorong kerja sama internasional, serta membantu pengembalian aset hasil kejahatan.Tapi, UNCAC ternyata tak memiliki satu pasal yang mendefinisikan korupsi secara tunggal, apalagi membatasi korupsi hanya pada penyuapan. Soal penyuapan pejabat publik sendiri diatur di Pasal 15.Ada lagi Pasal 17, yang mengatur penggelapan atau pengalihan aset oleh pejabat publik. Sedangkan Pasal 19 membahas penyalahgunaan fungsi atau jabatan.Jadi, UNCAC yang kita adopsi ini justru mencakup beragam bentuk korupsi, bukan hanya penyuapan.Pasal 15 huruf (a) UNCAC, misalnya, menyebut: “The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage.”Artinya, “janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung maupun tidak langsung.” Itu korupsi.Sementara itu, Pasal 17 memuat frasa “the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official”, yang mengatur penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan aset oleh pejabat publik. Itu juga korupsi.Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu memerlukan penyuapan sebagai unsur yang menyertainya.Hukum Indonesia pun tidak menggantungkan seluruh perkara korupsi pada kerugian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, mengatur sejumlah bentuk tindak pidana. Ketentuan mengenai suap juga tersebar dalam pasal-pasal tersendiri.Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.Karena itu, klaim bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mendefinisikan korupsi berdasarkan kerugian negara, sebagaimana disebut Luhut, perlu diuji dengan bukti perbandingan hukum internasional.Lebih penting lagi, UNCAC tidak memerintahkan Indonesia mengganti kerugian negara dengan penyuapan sebagai definisi korupsi.Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka ketentuan mana yang ingin diubah, apa dasar hukumnya, dan bagaimana perubahan itu akan memengaruhi pemberantasan korupsi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHewGjFoZKU6cfy001vCLIFiBiANgB8WNE5Z-1etZvxTKaJA8US4wu_Luw_JVGjbo0ihxty9W9IqlCHGhIzcw6jcR_Z1HIk2h8ewdL84pHXk58lEGtKRfnG3nReY3yoQe6BKUXfB2mNaxMkOWR8QYF948bSOMbJN5YVJVxMZDZp0OPC7Mk5B1VCQiYgQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHewGjFoZKU6cfy001vCLIFiBiANgB8WNE5Z-1etZvxTKaJA8US4wu_Luw_JVGjbo0ihxty9W9IqlCHGhIzcw6jcR_Z1HIk2h8ewdL84pHXk58lEGtKRfnG3nReY3yoQe6BKUXfB2mNaxMkOWR8QYF948bSOMbJN5YVJVxMZDZp0OPC7Mk5B1VCQiYgQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Pemerintah sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan Danantara tanpa mempersempit pemahaman tentang korupsi.Pertama, tetapkan pedoman keputusan investasi yang mewajibkan uji kelayakan, penilaian risiko, dokumentasi pertimbangan, dan pengungkapan konflik kepentingan.Kedua, lakukan audit independen terhadap transaksi besar dan publikasikan ringkasan hasilnya.Ketiga, bedakan kegagalan bisnis yang wajar dari tindakan yang mengandung kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, manipulasi transaksi, atau keuntungan pribadi.Keempat, perkuat mekanisme pemeriksaan agar auditor dan aparat penegak hukum dapat menilai proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti, bukan semata-mata angka kerugian.Bayangkan dua pengelola investasi. Pengelola pertama telah menjalankan uji kelayakan, membandingkan beberapa pilihan, mengungkap risiko, dan mengikuti prosedur. Investasinya tetap gagal karena pasar berubah.Pengelola kedua sengaja mengabaikan hasil kajian, menyembunyikan konflik kepentingan, dan mengarahkan uang negara kepada perusahaan yang menguntungkan dirinya.Pemerintah harus melindungi pengelola pertama dari kriminalisasi yang tidak semestinya, sekaligus memastikan pengelola kedua tidak berlindung di balik istilah risiko bisnis.Persetujuan Presiden terhadap kajian DEN juga belum dengan sendirinya mengubah undang-undang. Perubahan hukum tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.Pemerintah perlu melibatkan KPK, BPK, ahli hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sipil agar reformasi menghasilkan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan.Danantara boleh melaju kencang dalam perlombaan ekonomi. Namun, kendaraan investasi negara tetap membutuhkan rem, dashboard yang transparan, dan pengemudi yang bertanggung jawab.Jangan sampai demi menghilangkan ketakutan pengelola investasi, pemerintah justru mengendurkan penjagaan terhadap kekayaan rakyat dengan mengubah definisi korupsi.Negara membutuhkan pengelola yang berani mengambil risiko, bukan pengelola yang kebal dari pemeriksaan. Sebab, ketika investasi menghasilkan keuntungan, rakyat berhak menikmati manfaatnya.Ketika investasi menimbulkan kerugian, rakyat juga berhak mengetahui penyebabnya.Reformasi hukum seharusnya memperjelas batas antara risiko bisnis dan korupsi, bukan mengaburkan batas itu atas nama standar internasional. (*)Cak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 22/10/2026-000- #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICBryJ8zw8oW8c3aIpSOUewggbjcgmLcPA0ns5kuaI_ICQZjqVs9hdUmcnzmCVMbXZ78DBOopoHOTOpzkB-hZOs0N-ZwL53KTqARFFLBiHNA4-BXn3dbuVdGx9AQ-Fb-Zelo5Qjv_JTvQH3fvELFzyoBz3pBrI3KcR6r1Cuun9ClzpfVCDcfgfY1O_Q/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICBryJ8zw8oW8c3aIpSOUewggbjcgmLcPA0ns5kuaI_ICQZjqVs9hdUmcnzmCVMbXZ78DBOopoHOTOpzkB-hZOs0N-ZwL53KTqARFFLBiHNA4-BXn3dbuVdGx9AQ-Fb-Zelo5Qjv_JTvQH3fvELFzyoBz3pBrI3KcR6r1Cuun9ClzpfVCDcfgfY1O_Q/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Korupsi Disulap demi Danantara

Catatan Cak AT Demi memberi Danantara ruang berbisnis, pemerintah mengkaji definisi korupsi. Benarkah standar internasional hanya mengenal p...

Baca selengkapnya »

Lapak Baca, Saat Literasi hanya Butuh Sepeda Motor dan Ketulusan Niat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxV1T-ethXmKapvBWFwdfXwRRPSrFNXAwOtyd0UVzJOuWMQD5ONlpo6mfsvsPPiNRt_GRJLnxjK5GsiIzhJwNXZRPqGfuIp4dILCURz3Goq4k8C55CMJatv0h6MgRD_xtsHrPbI3rqT7_U-PWhqiWn5hAYpkJ4WeBk9bXXDIEhZ5JJ-i2MnI5THcH3zg/s2942/Saat%20Literasi%20hanya%20Butuh%20Sepeda%20Motor%20dan%20Ketulus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="2942" height="502" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxV1T-ethXmKapvBWFwdfXwRRPSrFNXAwOtyd0UVzJOuWMQD5ONlpo6mfsvsPPiNRt_GRJLnxjK5GsiIzhJwNXZRPqGfuIp4dILCURz3Goq4k8C55CMJatv0h6MgRD_xtsHrPbI3rqT7_U-PWhqiWn5hAYpkJ4WeBk9bXXDIEhZ5JJ-i2MnI5THcH3zg/w640-h502/Saat%20Literasi%20hanya%20Butuh%20Sepeda%20Motor%20dan%20Ketulus.jpg" width="640" /></a></div> Oleh: Junaidi Jamsari | Pegiat Literasi SEBANYAK 56 orang tercatat pada pekan kelima berjalannya Lapak Baca Lampung Barat, Minggu, 18 Oktober 2026.Bagi sebuah kota seperti Liwa, angka itu mungkin terlihat kecil. Namun, angka itu menjadi begitu besar dan berharga jika kita tahu perjuangan di baliknya.Bayangkan, puluhan buku itu harus diangkut bolak-balik menggunakan sepeda motor menuju Kompleks Pemda. Setelah matahari meninggi dan lapak usai, buku-buku itu dikemas lagi, lalu dibawa pulang ke sebuah rumah di Sebarus yang kini menjadi sekretariat sementara.Di sini tidak ada gedung perpustakaan megah yang sejuk ber-AC. Yang ada hanyalah motor tua, beberapa lembar karpet, serta ketulusan niat dari seorang Bagus Gunawan dan kawan-kawan.Namun, dari segala keterbatasan itulah sesuatu yang indah mulai tumbuh. Pengunjung tidak lagi sekadar datang, membalik halaman buku, lalu pulang.Mereka mulai duduk bersama, saling melempar senyum, dan berdiskusi. Beberapa anak muda tampak asyik menyalin kutipan menarik, bahkan mulai berani menulis resensi kecil. Di sinilah letak keistimewaan pekan kelima ini. Lapak Baca sedang naik kelas. Bergerak perlahan dari sekadar aktivitas membaca, menjadi ruang untuk mengasah nalar dan berpikir.Bersuara Lewat Ulasan BukuSatu hal yang paling menarik adalah program sederhana bernama Review Book. Pengunjung diajak menuliskan kutipan favorit mereka, lalu mengulasnya dengan bahasa sendiri. Kelihatannya sederhana, namun dampaknya luar biasa. Di Lampung Barat, kita tidak lagi kekurangan orang yang bisa membaca teks. Yang kita butuhkan saat ini adalah generasi yang berani menyuarakan pendapat, berani menghargai perbedaan pandangan, dan mampu berdiskusi dengan kepala dingin tanpa mudah tersinggung.Lapak Baca tidak ingin terjebak menjadi sekadar kegiatan seremonial yang sepi esensi. Seperti yang kerap ditegaskan Bagus, jangan sampai gerakan ini hanya jadi pajangan. Harus ada proses, interaksi hangat, dan manfaat nyata yang dibawa pulang oleh warga.Inilah wajah literasi yang sesungguhnya. Bukan sekadar hitung-hitungan angka berapa banyak buku yang keluar—meski pekan ini ada 11 buku yang dipinjam untuk dibawa pulang—melainkan sejauh mana buku-buku itu mampu mengubah cara kita memandang dunia dan menceritakan kehidupan.Promosi Digital, Operasional OtotAda kontras yang menyentuh hati di gerakan ini. Di satu sisi, mereka sangat kekinian dengan memanfaatkan Instagram dan WhatsApp untuk woro-woro. Namun di sisi lain, urusan operasionalnya masih sangat manual dan mengandalkan keringat: buku-buku berat itu harus ditumpuk di atas jok motor.Kontras ini justru menjadi bukti kejujuran sebuah gerakan akar rumput. Mereka tidak memilih untuk duduk diam meratapi fasilitas yang belum ada. Mereka memilih bergerak, menjemput bola dengan apa yang tersisa di tangan.Keterbatasan yang mereka pikul sendiri ini seharusnya memanggil nurani kita semua. Lapak Baca ini sedang mengetuk pintu hati kita untuk memberikan dukungan nyata. Mereka butuh rak buku yang layak, tenda pelindung dari hujan dan panas, koleksi buku baru, atau barangkali sebuah ruang tetap agar buku-buku itu tidak lagi harus berdesakan di rumah pengurus.Jika dengan fasilitas seadanya saja 56 orang bersedia datang dan belajar, bayangkan betapa luasnya manfaat yang tercipta jika gerakan ini kita dukung bersama.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIeaIA9YPrt-TiFY7Qzr0m2ybVvYy0lQX3B4JmsCxzsjc65DDOpXIIsLibekXcPn0qNPG6EVurTU-RaZelqK9r5uIfvKAp0uGXutJTP7ada8f5KIXDaaPEVF1gnaQ3Gcqg6AYfHiZMJPeCvm85Viqjsb-l-69gxv4B42N0Ydr1plXI8D0BfNoUNV3ICQ/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIeaIA9YPrt-TiFY7Qzr0m2ybVvYy0lQX3B4JmsCxzsjc65DDOpXIIsLibekXcPn0qNPG6EVurTU-RaZelqK9r5uIfvKAp0uGXutJTP7ada8f5KIXDaaPEVF1gnaQ3Gcqg6AYfHiZMJPeCvm85Viqjsb-l-69gxv4B42N0Ydr1plXI8D0BfNoUNV3ICQ/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div> “Ruang Ketiga” yang DirindukanPermintaan pengunjung agar kegiatan ini digelar dua kali sepekan menjadi sebuah sinyal kuat: masyarakat Lampung Barat sedang haus akan ruang ketiga. Setelah penat dengan urusan rumah dan rutinitas sekolah atau kerja, mereka butuh ruang publik untuk sekadar bertemu, bercerita, dan belajar bersama tanpa sekat birokrasi yang kaku. Lapak Baca hadir mengisi kekosongan itu.Langkah Bagus Gunawan dan kawan-kawan tidak berhenti di sini. Mereka sudah menyusun mimpi yang lebih besar: menggelar diskusi buku, bedah karya, latihan berbicara di depan publik, hingga melatih berpikir kritis. Ini bukan lagi sekadar lapak gelar tikar. Ini telah menjelma menjadi sekolah alternatif—sebuah sekolah nalar kehidupan.Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Lapak Baca ini perlu didukung. Melainkan, seberapa peduli kita untuk ikut merawat tunas literasi yang tumbuh dari ruang-ruang sederhana ini?Dari sini kita belajar bahwa budaya membaca tidak butuh kemewahan. Ia hanya butuh dua hal: keberanian untuk memulai, dan konsistensi untuk terus menggelar lapak, pekan demi pekan.Lapak Baca pekan kelima memang telah melipat tikarnya hari ini. Namun, dialog dan harapan yang lahir dari 56 pengunjung itu baru saja dimulai. Mari kita jaga agar apinya tidak padam.#hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQJQcrfmSdUECI9tMrUvyKKV0MAEiAZyTBj-h-bsaJFSXa8mX8yNEc4hRJRsOXM_P7lFoUuQokUctJMgnu1rYbOde_qz1lEt5DqL0L3wrL-d02emC4vvJDaHfar5dp7zVNo-nVbhgVCB8rrzwMfDI5RC96RuW6CZjvKS3h4PDEjVJRt7LMneUK3AB25w/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQJQcrfmSdUECI9tMrUvyKKV0MAEiAZyTBj-h-bsaJFSXa8mX8yNEc4hRJRsOXM_P7lFoUuQokUctJMgnu1rYbOde_qz1lEt5DqL0L3wrL-d02emC4vvJDaHfar5dp7zVNo-nVbhgVCB8rrzwMfDI5RC96RuW6CZjvKS3h4PDEjVJRt7LMneUK3AB25w/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Lapak Baca, Saat Literasi hanya Butuh Sepeda Motor dan Ketulusan Niat

Oleh: Junaidi Jamsari | Pegiat Literasi SEBANYAK 56 orang tercatat pada pekan kelima berjalannya Lapak Baca Lampung Barat, Minggu, 18 Oktob...

Baca selengkapnya »

Tim Riset MTsN 3 Kota Padang Sukses Sabet Medali Perak di Ajang KREASI Tingkat Nasional 2026

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBDj69DvGbuhMNce46TySYuywbw6sDirj_m3kJMg_uOlLvTZOzgBDtKoeNh-nRrGyMLQ8lqSdJbts5rOpn5b7UtYQk2LKvsaiLW2KD0AYX8sae791CBRxPa0SepHt_JXoaFh87eHZ8CS5-K3vMWnkTp2kwqcDuzH4B3zfd1fvhgltdF3swjz5_Wu9G4A/s700/Tim%20Riset%20MTsN%203%20Kota%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="700" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBDj69DvGbuhMNce46TySYuywbw6sDirj_m3kJMg_uOlLvTZOzgBDtKoeNh-nRrGyMLQ8lqSdJbts5rOpn5b7UtYQk2LKvsaiLW2KD0AYX8sae791CBRxPa0SepHt_JXoaFh87eHZ8CS5-K3vMWnkTp2kwqcDuzH4B3zfd1fvhgltdF3swjz5_Wu9G4A/w640-h476/Tim%20Riset%20MTsN%203%20Kota%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> PADANG — Dunia pendidikan Kota Padang kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Tim Riset MTsN 3 Kota Padang sukses menyabet medali perak pada ajang Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia (KREASI) tingkat nasional tahun 2026 yang berlangsung di Yogyakarta, Senin (19/10/2026).“Kami mengucapkan selamat kepada Rindu Asmara dan Filzah Fakhira Nalfi atas prestasi yang diraih. Semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi keduanya untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat,” ujar Kepala MTsN 3 Kota Padang, Nurhidayati, penuh rasa bangga saat memberikan keterangannya.Raihan prestasi gemilang dalam kompetisi yang digelar pada 17–19 Oktober 2026 tersebut dipersembahkan oleh dua siswi bertalenta kelas IX.1, yaitu Rindu Asmara dan Filzah Fakhira Nalfi. Mereka mengangkat karya ilmiah yang sangat relevan dengan fenomena pemuda masa kini berjudul “Sex Before Marriage: Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Norma Seksualitas di Kalangan Remaja dalam Perspektif Q.S. An-Nur Ayat 30–31”.Melalui penelitian mendalam tersebut, kedua siswi ini mengupas tuntas pengaruh pesatnya arus media sosial terhadap pergeseran norma seksualitas remaja dari kacamata ajaran Islam. Penelitian ini menekankan krusialnya menjaga kehormatan diri serta membentengi pergaulan era digital dengan penanaman nilai-nilai keagamaan.Capaian manis ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga besar madrasah, tetapi juga membuktikan bahwa peserta didik madrasah mampu melahirkan karya ilmiah berkualitas tinggi yang menjawab tantangan sosial zaman. Keberhasilan ini sekaligus mengakselerasi pengembangan program Madrasah Riset di MTsN 3 Kota Padang guna mengasah daya kritis, kreativitas, dan inovasi para siswa.Keharuman nama madrasah di pentas nasional ini juga dinilai sejalan dengan gelora program Padang Juara yang diusung pemerintah daerah dalam mencetak generasi muda berkarakter, berdaya saing, dan berprestasi tinggi.Nurhidayati pun menaruh harapan besar agar torehan medali perak ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh peserta didik lainnya di Kota Padang untuk terus mengukir karya dan berani bersaing di ajang bergengsi.“Kami berharap prestasi ini dapat menginspirasi siswa lainnya untuk berani mencoba, mengembangkan potensi, dan mengikuti berbagai kompetisi. Madrasah akan terus mendukung pengembangan budaya riset agar semakin banyak siswa yang berprestasi dan membawa nama baik MTsN 3 Kota Padang, sejalan dengan semangat Padang Juara,” pungkasnya. #rza/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC5KFYbkh7HKmMQDfq6JykvrOUraBaw8PgNtDP_Zeg2PJm1dObKpAbvfHgHWqOAqKjpC35o9OcAmzQuSwQyTQ8B2T0vIYxFyP0eHyWM7fPQXzmnXcqpBPMXnYTxsEcNcOAY81u1B4tlWR0rFZqri0U985mZJHC79H8kRGuZilzfjJXdTYeOtx-DMy75w/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC5KFYbkh7HKmMQDfq6JykvrOUraBaw8PgNtDP_Zeg2PJm1dObKpAbvfHgHWqOAqKjpC35o9OcAmzQuSwQyTQ8B2T0vIYxFyP0eHyWM7fPQXzmnXcqpBPMXnYTxsEcNcOAY81u1B4tlWR0rFZqri0U985mZJHC79H8kRGuZilzfjJXdTYeOtx-DMy75w/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNmbRPq33r3ZaPKKg_Qldebxs-p5k0B7KdUZOxgrTRw1p2wFwLfwrLN5nCWnXH_mJgmHdAZtBRGwHWWZ7PZobmv946bVEROuRszLZSdHPdju1-uSEnpakY-KI9YIZa0gXxv6yZxmZOcrVq5Aj7SyzJHdo1yfMo5MXi5JuyoJAYh58QjQcqaqLYDoJjnw/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNmbRPq33r3ZaPKKg_Qldebxs-p5k0B7KdUZOxgrTRw1p2wFwLfwrLN5nCWnXH_mJgmHdAZtBRGwHWWZ7PZobmv946bVEROuRszLZSdHPdju1-uSEnpakY-KI9YIZa0gXxv6yZxmZOcrVq5Aj7SyzJHdo1yfMo5MXi5JuyoJAYh58QjQcqaqLYDoJjnw/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Tim Riset MTsN 3 Kota Padang Sukses Sabet Medali Perak di Ajang KREASI Tingkat Nasional 2026

PADANG — Dunia pendidikan Kota Padang kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Tim Riset MTsN 3 Kota Padang sukses menyabet medali per...

Baca selengkapnya »

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pengamat: Golkar Seperti Sudah Lepas Tangan, Nusron Wahid Punya Cantolan Politik Lain hingga Tak Indahkan Panggilan KPK?

Agaknya Ini Alasan Golkar - PKB - PAN Buru-buru Dukung Prabowo Meski Pilpres Masih 3 Tahun Lagi ...

Korupsi Disulap demi Danantara

Lapak Baca, Saat Literasi hanya Butuh Sepeda Motor dan Ketulusan Niat

Tim Riset MTsN 3 Kota Padang Sukses Sabet Medali Perak di Ajang KREASI Tingkat Nasional 2026

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS