sumatrazone

KABA “CATUIH AMBUIH” : Ketika Penjaga Menjadi Ancaman dan Amanah Menjadi Dagangan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL_y7phWXEABF__gFlIipc-E9goQUyhkGfcwTVLJGNEYu_WGd0N71QrIwNPSvv1zgTrPJ_z7D8HuKBgbmKy3l-5QDDqPqU_rhZIo6jK-PpHpm_PQqZt0cwVxg6nUV9ApdVtcWFLd_8rqIHVTO-vVgWmhF4we0NbKhCjWqF6Z_F3FqtjbaHnvSqTU0e_Q/s236/Ketika%20Penjaga%20Menjadi%20Ancaman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="218" data-original-width="236" height="591" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL_y7phWXEABF__gFlIipc-E9goQUyhkGfcwTVLJGNEYu_WGd0N71QrIwNPSvv1zgTrPJ_z7D8HuKBgbmKy3l-5QDDqPqU_rhZIo6jK-PpHpm_PQqZt0cwVxg6nUV9ApdVtcWFLd_8rqIHVTO-vVgWmhF4we0NbKhCjWqF6Z_F3FqtjbaHnvSqTU0e_Q/w640-h591/Ketika%20Penjaga%20Menjadi%20Ancaman.jpg" width="640" /></a></div> Membaca Pengkhianatan Kekuasaan, Kedaulatan Ekonomi, dan Krisis Integritas dalam Kehidupan Bernegara Oleh Bagindo Ishak Fahmi | Budayawan Minangkabau NEGARA tidak selalu terancam oleh kekuatan yang datang dari luar. Terkadang, ancaman paling berbahaya justru tumbuh di dalam institusi yang diberi mandat untuk menjaganya. Bahkan, bisa jadi mereka yang seharusnya berdiri paling depan melindungi negara justru menjadi sumber ancaman bagi negara itu sendiri.Apabila seorang Presiden secara fisik bebas menjalankan tugasnya, tetapi keputusan-keputusan kenegaraannya dikendalikan melalui ancaman, informasi rahasia, atau tekanan oleh kekuatan di luar konstitusi, apakah kemerdekaan Presiden sesungguhnya masih terjaga?Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul dugaan tindak pidana penyadapan tanpa kewenangan yang menyeret seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian dan sejumlah perwira tinggi yang masih aktif berdinas. Terlebih apabila benar sasaran penyadapan mencakup Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara.Persoalannya bukan semata-mata siapa menyadap siapa, melainkan untuk apa informasi itu dikumpulkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima manfaat, dan kepentingan apa yang sesungguhnya sedang diperjuangkan?Apakah motifnya politik, ekonomi, atau justru perpaduan keduanya? Apakah ada kepentingan kelompok usaha yang merasa tertekan oleh kebijakan Presiden? Ataukah terdapat kepentingan pihak luar yang berusaha memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia?Semua kemungkinan itu harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan dibangun dari prasangka. Namun, apabila instrumen negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kekuatan asing, persoalannya telah melampaui pelanggaran privasi. Ia menyentuh kedaulatan, keamanan, dan kehormatan negara.Kita perlu memperluas cara pandang terhadap pengkhianatan negara. Selama ini, pengkhianatan sering dibayangkan dalam bentuk spionase, pemberontakan, atau upaya menggulingkan pemerintahan. Padahal, terdapat dimensi lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu pengkhianatan terhadap negara melalui kejahatan ekonomi.Bayangkan apabila kekuasaan, kewenangan, informasi rahasia, dan akses terhadap kebijakan negara dimanfaatkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, termasuk kepentingan ekonomi yang terafiliasi dengan kekuatan asing, sementara kekayaan negara, sumber daya nasional, dan penerimaan negara dikorbankan.Apakah perbuatan seperti itu cukup dipandang sebagai kejahatan ekonomi biasa?Menurut saya, sudah saatnya kita membangun kembali perspektif hukum mengenai kejahatan ekonomi yang merusak kepentingan strategis negara. Perlu dipertimbangkan perumusan delik yang lebih tegas terhadap pengkhianatan ekonomi negara, terutama apabila terdapat kesengajaan, penyalahgunaan kekuasaan, kolusi terorganisasi, dan keterlibatan kepentingan asing yang secara sadar merugikan kedaulatan ekonomi nasional.Terhadap kejahatan ekonomi luar biasa yang terbukti dilakukan secara terorganisasi untuk merusak kepentingan strategis dan kedaulatan ekonomi negara, perlu dipertimbangkan ancaman pidana yang sangat berat dan proporsional. Bukan semata-mata berdasarkan besarnya kerugian finansial, melainkan juga berdasarkan dampaknya terhadap kedaulatan, keselamatan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.Sebab, ketika kekayaan negara dikuras melalui rekayasa kekuasaan, ketika sumber daya nasional diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang, dan ketika penerimaan negara sengaja dikorbankan, yang dirampas sesungguhnya bukan hanya uang negara, melainkan juga hak rakyat atas masa depan yang lebih baik.Gagasan ini tentu memerlukan perumusan undang-undang yang jelas, unsur tindak pidana yang terukur, pembuktian yang kuat, serta jaminan kepastian hukum. Tidak setiap kejahatan ekonomi merupakan pengkhianatan negara. Namun, kejahatan ekonomi yang secara sengaja menjadikan kepentingan nasional sebagai korban demi keuntungan pribadi, kelompok, atau kekuatan tertentu layak dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara.Dalam perspektif Islam, pengkhianatan merupakan pelanggaran terhadap amanah. Al-Qur’an, Surah Al-Anfal ayat 27, mengingatkan agar manusia tidak mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kekuasaan bukan milik pribadi. Ia adalah tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum manusia, tetapi juga di hadapan Allah.Di sinilah kita perlu merenungkan hubungan antara kemunafikan dan pengkhianatan. Ketika ucapan tidak lagi sejalan dengan perbuatan, ketika sumpah jabatan hanya menjadi formalitas, dan ketika kesetiaan dapat dibeli melalui transaksi kekuasaan, amanah kehilangan maknanya. Pemufakatan yang dibangun atas kepentingan sesaat pada akhirnya berpotensi melahirkan saling curiga, saling menjatuhkan, bahkan pengkhianatan di antara mereka sendiri.Dalam falsafah Minangkabau, ada sebuah adagium yang mengandung tuntutan moral sekaligus ukuran integritas seseorang“Kato dahulu batapati, kato kudian kato bacari.”Kata yang telah diucapkan harus ditepati. Sementara kata yang kemudian dicari mengingatkan bahwa setiap ucapan dan janji harus memiliki pertanggungjawaban. Ini bukan sekadar petuah tentang kesopanan berbicara, melainkan prinsip tentang kehormatan, konsistensi, dan kepercayaan.Dalam kehidupan bernegara, sumpah jabatan adalah kato dahulu. Ia diucapkan di hadapan hukum, konstitusi, dan rakyat. Maka, janji untuk setia kepada negara, menjalankan kewenangan secara jujur, serta melindungi kepentingan rakyat bukanlah ucapan seremonial yang boleh berubah mengikuti kepentingan dan keuntungan.Jika seseorang menerima jabatan dengan mengucapkan sumpah kesetiaan kepada negara, tetapi kemudian menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, di manakah letak kehormatan dari kata-kata yang pernah diucapkannya?Apakah suksesi kepemimpinan yang dimulai dengan transaksi politik akan berakhir dengan transaksi pengkhianatan? Apakah pemufakatan kepentingan akan terus berulang dengan aktor dan kesepakatan baru, sementara rakyat hanya menjadi penonton sekaligus penanggung akibatnya?Kita tidak boleh membiarkan pola seperti ini menjadi budaya penyelenggaraan negara.Negara membutuhkan kejujuran, integritas, dan kesetiaan kepada konstitusi, bukan kesetiaan kepada transaksi. Jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan memperdagangkan pengaruh. Institusi negara harus tunduk kepada konstitusi, bukan kepada kepentingan orang-orang yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp_4nVWQSy3T5G0ih5QPRdr1s8VN8fb01vySuXM_tCDs5b9BgZahGxnYtBODj7oHHj_T5Tz5E5OS4nN8YyWl3Zc6nxbNYpjwQHrbEzOLsCCmtXGjKKYaznnT-ugVrl7aObCIsTKJqRA17HUvtOv8KAdYDuxNRc4hlePnXsWXGEpKvgJBxQbKzx_fUqbg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp_4nVWQSy3T5G0ih5QPRdr1s8VN8fb01vySuXM_tCDs5b9BgZahGxnYtBODj7oHHj_T5Tz5E5OS4nN8YyWl3Zc6nxbNYpjwQHrbEzOLsCCmtXGjKKYaznnT-ugVrl7aObCIsTKJqRA17HUvtOv8KAdYDuxNRc4hlePnXsWXGEpKvgJBxQbKzx_fUqbg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang penyadapan, siapa pelakunya, atau siapa yang memperoleh keuntungan. Ini adalah ujian bagi kehidupan bernegara, masihkah sumpah jabatan memiliki makna, masihkah kesetiaan kepada negara berada di atas kepentingan kelompok, dan masihkah kejujuran menjadi fondasi dalam mengelola kekuasaan?Pengkhianatan terbesar bukan hanya ketika seseorang menjual rahasia negara, tetapi juga ketika amanah rakyat dipertukarkan dengan keuntungan pribadi dan kelompok, sementara kedaulatan ekonomi serta masa depan bangsa dijadikan taruhannya.Sudah saatnya kita mengakhiri politik transaksional dan pemufakatan kepentingan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Jangan sampai negara yang seharusnya dijaga bersama justru menjadi barang dagangan bagi mereka yang diberi kepercayaan untuk mengurusnya.Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki kekayaan alam, kekuatan ekonomi, dan institusi keamanan yang kuat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pemegang kekuasaannya masih memiliki kehormatan untuk menepati kata-katanya.Jangan takut kehilangan kekuasaan karena berkata benar. Takutlah ketika kekuasaan masih berada di tangan, tetapi kejujuran telah lama meninggalkan diri.Kato dahulu batapati, kato kudian kato bacari. Jangan sampai sumpah yang dahulu diucapkan menjadi janji yang kemudian diingkari. Jangan sampai amanah yang dahulu diterima menjadi barang dagangan yang kemudian diperjualbelikan.Amanah tanpa integritas adalah awal kehancuran. Kekuasaan tanpa kejujuran adalah pintu pengkhianatan. Dan kejahatan ekonomi yang sengaja mengorbankan kedaulatan negara adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat.Kekuasaan boleh berganti, kepentingan boleh berbeda, tetapi kehormatan, kejujuran, dan amanah terhadap negara dan rakyat tidak boleh diperjualbelikan. (*)Padang, November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjztyoOAft26UdXCA8Zqj56zySWRMbvR7443H0ZMSNPN06-vIJIZBz9Hnle4wpn0JoltzkHW2-PGkHK-9MmuoigvYv7-P8Gei2yX6J4olJl5Xm0nTdn5aq6E_5tcpNsimCgGcrWogrSYHzgNisJ34zRa1W0t3_sFQGPQRiFrvwRWin2nj-MGOH9RZi2LQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjztyoOAft26UdXCA8Zqj56zySWRMbvR7443H0ZMSNPN06-vIJIZBz9Hnle4wpn0JoltzkHW2-PGkHK-9MmuoigvYv7-P8Gei2yX6J4olJl5Xm0nTdn5aq6E_5tcpNsimCgGcrWogrSYHzgNisJ34zRa1W0t3_sFQGPQRiFrvwRWin2nj-MGOH9RZi2LQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

KABA “CATUIH AMBUIH” : Ketika Penjaga Menjadi Ancaman dan Amanah Menjadi Dagangan

Membaca Pengkhianatan Kekuasaan, Kedaulatan Ekonomi, dan Krisis Integritas dalam Kehidupan Bernegara Oleh Bagindo Ishak Fahmi | Budayawan M...

Baca selengkapnya »

WNA Bantu Padamkan Karhutla, Helikopternya Jatuh di Sungai Barito

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-fLgSWreg8PzHG5FnZRxieIjJC-rEe7po80FGGaO7lRoBnaknx32VwU8W9PEbAR-Mk80OHryTWQhowY8LPHqUHZ87kqPUmzESrM8aDHu-3mbWmTDis7ClUjQsG3ncMyLIzYH901QGr8A3sJXAkVgldulMMEpiYfDrvSFjvoZAHjqBgoZLQq2P8c5Eg/s525/WNA%20Bantu%20Padamkan%20Karhutla.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="507" data-original-width="525" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-fLgSWreg8PzHG5FnZRxieIjJC-rEe7po80FGGaO7lRoBnaknx32VwU8W9PEbAR-Mk80OHryTWQhowY8LPHqUHZ87kqPUmzESrM8aDHu-3mbWmTDis7ClUjQsG3ncMyLIzYH901QGr8A3sJXAkVgldulMMEpiYfDrvSFjvoZAHjqBgoZLQq2P8c5Eg/w640-h618/WNA%20Bantu%20Padamkan%20Karhutla.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani WALAUPUN disewa, warga negara asing ini tetap bersemangat memadamkan karhutla. Namun, nasib tragis menimpa mereka. Helikopter yang menjadi kendaraan memadamkan karhutla jatuh di tengah Sungai Barito. Untungnya mereka selamat. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!Minggu, 8 November 2026, pukul 11.58 WITA. Sungai Barito, Kalimantan Tengah, mendadak menjadi panggung tragedi. Sebuah helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma, registrasi VH-HGM, nomor seri MSN 2878, sedang menjalankan misi water bombing. Tugasnya mulia, mengambil air dari sungai menggunakan bambi bucket, kemudian menjatuhkannya ke hutan terbakar.Namun, takdir rupanya punya selera humor kelewat kejam. Helikopter hendak mengambil air justru ditelan air. Sang pemadam malah menjadi korban yang perlu diselamatkan.Awalnya, semua tampak normal. Rotor berputar gagah, tubuh raksasa itu turun perlahan, tali panjang menjuntai membawa ember air. Ia seperti burung besi yang sedang menjalankan misi penyelamatan. Tiba-tiba, kendali hilang. Moncongnya menukik, tubuhnya oleng, lalu menghantam permukaan sungai. Dalam hitungan detik, helikopter itu tenggelam.Video amatir merekam kejadian mengerikan tersebut. Burung besi yang biasanya perkasa di angkasa mendadak berubah menjadi kapal selam dadakan. Bedanya, kapal selam memang dirancang menyelam. Helikopter tidak!Tiga kru di dalamnya, Michael John Betteridge dari Australia, Hugh Andrew John Page dari Selandia Baru, dan Yayan dari Indonesia, terjebak dalam situasi maut. Beruntung, warga setempat bergerak cepat menggunakan perahu kelotok. Ketiganya berhasil diselamatkan.Luar biasa! Ketika teknologi penerbangan bernilai mahal berhadapan dengan maut, perahu kelotok masyarakat justru tampil sebagai pasukan penyelamat. Kadang-kadang, pahlawan tidak datang dengan seragam gagah dan anggaran miliaran. Cukup bermodal kelotok, keberanian, dan naluri kemanusiaan.Badan helikopter kemudian ditarik ke tepian. Tergeletak miring, basah, dan tak berdaya. Super Puma yang biasanya menguasai langit kini menyerupai bangkai dinosaurus besi kehabisan napas.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpRtXspSekG3DperESeQPRHxesWGkzYsi_ZSJIvm_gCZfa4Kak75OimbWFf3ukOP96OxdsMFwrI8f1hBxebBKQy2Ld4OKMstIJbncDQMIdzhrgmhwcsz_TqItBsuzV7EkD6eb1zqUFATsTMGUXVFNjRzNekQmFxx3zc-msUr3CvHAxtPNoOiPXKWxXHQ/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpRtXspSekG3DperESeQPRHxesWGkzYsi_ZSJIvm_gCZfa4Kak75OimbWFf3ukOP96OxdsMFwrI8f1hBxebBKQy2Ld4OKMstIJbncDQMIdzhrgmhwcsz_TqItBsuzV7EkD6eb1zqUFATsTMGUXVFNjRzNekQmFxx3zc-msUr3CvHAxtPNoOiPXKWxXHQ/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> Tragedi ini bukan perkara kecil. Empat hari sebelumnya, helikopter Mi-17 milik TNI AD juga jatuh di perairan Seruyan, Kalimantan Tengah, saat menjalankan misi water bombing. Insiden tersebut menelan korban jiwa. Kini, kecelakaan kedua terjadi di Kalimantan Selatan. BNPB menyatakan tiga kru selamat. Penyebab kecelakaan masih menunggu hasil investigasi.Nah, di tengah peristiwa ini, publik sedang ramai membicarakan isu penyadapan telepon, teknologi pengintaian, dan siapa mengintai siapa. Percakapan politik saja bisa membuat orang merasa setiap telepon punya telinga tambahan.Tetapi, ada pertanyaan lebih mendesak, apakah keselamatan penerbangan, kelayakan armada, dan prosedur operasi sudah diawasi secara maksimal?Jangan sampai negara lebih sibuk mengurus siapa menyadap pembicaraan dari memastikan siapa selamat dalam penerbangan. Urusan mencari suara orang memang penting, tetapi jangan sampai suara mesin helikopter bermasalah justru terlambat didengar. Ini bukan tuduhan kelalaian, melainkan pertanyaan harus dijawab melalui investigasi.Sebab, dua kecelakaan dalam sepekan bukan angka pantas dilewati sambil menyeruput kopi. Hari itu, tiga manusia berhasil kembali dari mulut maut. Warga Barito menjadi pahlawan tanpa seragam. Namun, hutan yang terbakar masih menunggu pertolongan. Sungai Barito kembali mengalir seperti biasa, menyimpan kisah tentang sebuah mesin datang membawa air, tetapi justru ditelan air.Bangkai helikopter di tepi sungai menjadi pengingat. Misi kemanusiaan tidak cukup hanya bermodalkan keberanian dan mesin canggih. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas pertama. Jangan sampai pahlawan pemadam kebakaran justru menjadi korban harus dipadamkan dukanya. (*)#camanewak #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZD3yTcrTkKt9iPDHUG7IPouEV5tzaEr1qA9XfcGPt6DqVv-y1egpZG9MupfDCqZ6n2GwF2bYYxnLbSOUAa8Pf8zZMFYqdPYIAvsXbfssRofVBHmprOTmZlDSe5XVWHZsOtUbWMn7FHOWQGjshGMrsmAw1n320hz9Rdrtv85cRWY5X3yWxodMXLL5q_g/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZD3yTcrTkKt9iPDHUG7IPouEV5tzaEr1qA9XfcGPt6DqVv-y1egpZG9MupfDCqZ6n2GwF2bYYxnLbSOUAa8Pf8zZMFYqdPYIAvsXbfssRofVBHmprOTmZlDSe5XVWHZsOtUbWMn7FHOWQGjshGMrsmAw1n320hz9Rdrtv85cRWY5X3yWxodMXLL5q_g/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

WNA Bantu Padamkan Karhutla, Helikopternya Jatuh di Sungai Barito

Rosadi Jamani WALAUPUN disewa, warga negara asing ini tetap bersemangat memadamkan karhutla. Namun, nasib tragis menimpa mereka. Helikopter ...

Baca selengkapnya »

Mengapa Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional?

Mengapa Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional?

Oleh: Alex Runggeary | Penulis BANYAK pihak menolak ketika Soeharto diajukan sebagai Pahlawan Nasional oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. ...

Baca selengkapnya »

Akun Medsos Sebut SF Hariyanto Tak Percaya Listyo Sigit Prabowo Sadap Presiden, Pemprov Riau Lapor Polisi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSFFX9uTOX4E_3sr9VOSs9x4oVyLr7QGL0jmohYODSeKorW_h2x7-3K4FElN3yfjMa3zRhE9vRu7m-W9aW8QUJ7gHobY_x6Xu0y8OJbfPTE_zRJshy3xFqyFOEfJg4RV4eFeCqPOYVaw_ir-o8fhWyX1IIvSoq2Kh9EUEXyHUPqJN38fhdV-zcQW28GQ/s560/Sf%20hariyanto%20bela%20listyo%20sigit.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="528" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSFFX9uTOX4E_3sr9VOSs9x4oVyLr7QGL0jmohYODSeKorW_h2x7-3K4FElN3yfjMa3zRhE9vRu7m-W9aW8QUJ7gHobY_x6Xu0y8OJbfPTE_zRJshy3xFqyFOEfJg4RV4eFeCqPOYVaw_ir-o8fhWyX1IIvSoq2Kh9EUEXyHUPqJN38fhdV-zcQW28GQ/w604-h640/Sf%20hariyanto%20bela%20listyo%20sigit.jpeg" width="604" /></a></div> PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaporkan akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan informasi hoaks alias tidak benar dengan mengatasnamakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Laporan tersebut disampaikan Pemprov Riau melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Riau ke Polda Riau, Jumat (6/11/2026).   Laporan disampaikan melalui surat resmi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 773/100.3/Hk-Bantuan/2026 tertanggal 6 November 2026, dengan hal penyampaian pengaduan atas informasi hoaks.   "Beberapa hari belakangan ada upaya-upaya memecah belah dan berpotensi mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan wibawa pimpinan, representasi Bapak Plt Gubernur sebagai kepala daerah dari Pemprov Riau. Kami sudah laporkan ke Polda Riau," kata Kepala Biro Hukum Riau, Yan Dharmadi kepada awak media di Pekanbaru, Sabtu (7/11/2026). Salah satu akun medsos itu menyebut bahwa SF Hariyanto tidak percaya eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam narasi itu, SF Hariyanto disebut mengenal sosok Listyo sebagai pribadi yang baik.    Menanggapi laporan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Arman Achdiat menegaskan, Polda Riau akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, termasuk laporan dari Pemprov Riau.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8nI0WsyxX64jlZwunUuZX7hm1A09YdSHbfTqKJT1C1dANfAytx-_HPYyQqens6NXDP0B7Q8TmHx_CzESvEmg92c3a8QZLi43GHMXFW4So9aR58qAqLyhwC7mNPzjgg770w-voDu6CT07J3XsCAjIQPT3tRpCBTc0EjgdaHP0unbOtLM9lN7vqUoDrBg/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8nI0WsyxX64jlZwunUuZX7hm1A09YdSHbfTqKJT1C1dANfAytx-_HPYyQqens6NXDP0B7Q8TmHx_CzESvEmg92c3a8QZLi43GHMXFW4So9aR58qAqLyhwC7mNPzjgg770w-voDu6CT07J3XsCAjIQPT3tRpCBTc0EjgdaHP0unbOtLM9lN7vqUoDrBg/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> "Semua laporan masyarakat akan saya layani. Saya akan proses sesuai dengan profesionalitas penyidik. Jadi kita akan lakukan penyelidikan, apa yang terjadi," kata Arman kepada awak media di Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Arman menekankan, dalam penanganan laporan, Polda Riau tidak membeda-bedakan siapa pelapornya. Setiap laporan yang masuk wajib dilayani dan diproses sesuai prosedur yang berlaku.   "Saya tidak melihat siapa pelapornya, tapi setiap laporan yang masuk ke Polda Riau harus dilayani, tidak melihat siapa pelapornya," tegasnya.Arman menyatakan bahwa Polda Riau akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk menelusuri akun yang diduga menyebarkan informasi palsu dengan mengatasnamakan Plt Gubernur Riau tersebut.  "Akan kita selidiki akun yang menyebarkan informasi tersebut," pungkasnya.#kpc/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiSl72srw6kzzmBZhyJttFhjGRfob3j6PwxjDg1Of_P_yg-4M-DncK-Gld4q7ZQo2Ru2pm9Sf2k4bQ3pSOffDDUXrYJL1IM07kvm4ObBlL6iwB2SJUvWXJ7NolTaHoPytizmrAzxd-u-VIAY3C8-TQ0f35TSQiRTyrl4xGmvRKKEUA1SbC6MAkIp8yzA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiSl72srw6kzzmBZhyJttFhjGRfob3j6PwxjDg1Of_P_yg-4M-DncK-Gld4q7ZQo2Ru2pm9Sf2k4bQ3pSOffDDUXrYJL1IM07kvm4ObBlL6iwB2SJUvWXJ7NolTaHoPytizmrAzxd-u-VIAY3C8-TQ0f35TSQiRTyrl4xGmvRKKEUA1SbC6MAkIp8yzA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Akun Medsos Sebut SF Hariyanto Tak Percaya Listyo Sigit Prabowo Sadap Presiden, Pemprov Riau Lapor Polisi

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaporkan akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan informasi hoaks alias tidak ben...

Baca selengkapnya »

Kursi-kursi Strategis Bahlil Terancam Setelah Isu Penyadapan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYr1qpQXij1Zj9vOnCojiSPjfNIftiJD8NEglEzwi-KaR82PxDdWq76P2KKhRfq0g5OIpy8adjOiguTYFB0OQ9NhRwIH_ed2I7NGkEVMFXuabueEpI7ImfAz07fvBEzlhYQyErSJH0ZnssHuH4SEtgB9bBxms8OkV4sEujMOW7ys_Vu4UhTSi4Cf0ffA/s768/Kursi-kursi%20Strategis%20Bahlil%20Terancam%20Setelah%20Isu%20.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="497" data-original-width="768" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYr1qpQXij1Zj9vOnCojiSPjfNIftiJD8NEglEzwi-KaR82PxDdWq76P2KKhRfq0g5OIpy8adjOiguTYFB0OQ9NhRwIH_ed2I7NGkEVMFXuabueEpI7ImfAz07fvBEzlhYQyErSJH0ZnssHuH4SEtgB9bBxms8OkV4sEujMOW7ys_Vu4UhTSi4Cf0ffA/w640-h414/Kursi-kursi%20Strategis%20Bahlil%20Terancam%20Setelah%20Isu%20.webp" width="640" /></a></div> Oleh Azkar Badri | Akademisi, Konsultan ISU PENYADAPAN presiden Prabowo berkembang kemana-mana, baik menyangkut sasaran penyadapan itu sendiri maupun orang yang terlibat dalam melakukan kegiatan besar itu. Kegiatan yang luar biasa, tentu tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang, dari peran besar sampai peran terkecil, semuanya menjadi sistem. Sebuah sepeda saja tidak bisa jalan jika tidak ada atau tidak berfungsi pentil ban sepeda untuk memasukkan angin dan sekaligus menahan angin keluar atau bocor.Lebih jauh lagi dalam teori partisipasi politik, orang yang mengetahui dan tidak menghambat gerakan politik yang dilakukan. Itu juga dinamakan partisipasi politik. Tinggal lagi kelas dan kadar partisipasi politik tersebut.Nama Bahli Lahadalia dalam isu penyadapan disinyalir masuk dalam perbincangan. Memang belum masuk ke kategori sebagai tersangka. Nanti diuji dan ditelisik oleh aparat yang berwenang, Tim Penyidik Polri.Bahlil Lahadalia saat ini menduduki tiga kursi strategis sekaligus: Kursi pertama sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Menteri ESDM, dan kursi kedua sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga kursi itu diperoleh dalam waktu yang berdekatan dan sama-sama berbasis pada kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dan kepercayaan kader Golkar. Namun setelah isu penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo berkembang pada awal November 2026, ketiga kursi itu secara bersamaan masuk dalam ancaman.Tulisan ini menganalisis ancaman tersebut dengan kerangka teori dual legitimacy dan political survival. Kesimpulannya, ancaman terhadap kursi Menko dan menteri SDM bersifat politis-yuridis dan berada di tangan Presiden, sedangkan ancaman terhadap kursi Ketum Golkar bersifat organisatoris dan berada di tangan kader. Keduanya saling menguatkan, sehingga jika satu kursi goyah, kursi yang lain ikut goyah.Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih. Dalam reshuffle itu, Bahlil Lahadalia yang semula hanya Menteri ESDM, diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap merangkap Menteri ESDM.Ini adalah promosi yang tidak biasa. Di satu sisi, Bahlil naik kelas menjadi Menko. Di sisi lain, ia tidak melepaskan jabatan lamanya. Ia menjadi koordinator sekaligus pelaksana. Ia menjadi wasit sekaligus pemain.Sebulan kemudian, pada 3-6 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan 4 perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, ketua umum parpol, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Muncul kemudian spekulasi dari pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra bahwa ada ketua umum parpol yang mengetahui atau terlibat dalam operasi penyadapan itu. Ciri-ciri yang disebutkan: dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan menjabat menteri di Kabinet Merah Putih.Publik kemudian mengaitkannya dengan Bahlil. Meskipun sampai hari ini Bahlil bukan tersangka dan Polri masih dalam tahap pendalaman, dampak politiknya sudah sangat besar: tiga kursinya langsung terancam.Pertama Kursi yang Terancam: Menko Hilirisasi dan Menteri ESDMDalam sistem presidensial Indonesia, jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan menteri kapan saja tanpa harus menunggu putusan pengadilan.Bahlil sendiri menyadari hal ini. Ketika ditanya soal kemungkinan diganti sebagai Menteri ESDM, Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden.Artinya, kursi Menko dan Menteri ESDM Bahlil sepenuhnya bergantung pada kepercayaan Presiden Prabowo. Jika Presiden merasa kepercayaannya dikhianati oleh isu penyadapan, kedua kursi itu bisa hilang dalam satu malam, hanya dengan satu Keppres.Tambah lagi seebelum isu penyadapan meledak, posisi Bahlil sebagai menteri sudah rapuh karena survei.Survei Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS bersama Kabinet Bayangan pada 11 Oktober 2026 menempatkan Bahlil sebagai menteri dengan skor kinerja terburuk, minus 159, lebih rendah dari Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.Ironisnya, menteri dengan skor terburuk justru diberi tambahan jabatan Menko. Ini menimbulkan pertanyaan publik: apa standar penilaian Presiden?Dalam ilmu administrasi publik, ini disebut performance legitimacy deficit. Seorang pejabat yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik akan sangat mudah digoyang ketika ada isu baru, karena publik sudah memiliki prasangka negatif sebelumnya.Belum lagi masalah Rangkap Jabatan di pemerintahan, sebagai Menteri Koordinator perekonomian Hilirisasi dan Menteri ESDM. CELIOS dan Transparency International Indonesia menilai rangkap jabatan Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM menciptakan konflik kepentingan struktural.Peneliti CELIOS, Muhamad Saleh, mengatakan_”Jadi, Bahlil sebagai Menko akan mengoordinasikan Bahlil sebagai Menteri ESDM. Jika kebijakan ESDM bermasalah, ia harus mengoreksi kebijakannya sendiri.”_Begitu juga, Peneliti TI Indonesia, Bagus Pradana, menambahkan: “Fungsi koordinasi yang seharusnya melekat di jabatan Menko berisiko kehilangan independensinya dan berubah menjadi mekanisme legitimasi atas kebijakan sektoral dari jabatan Menteri ESDM-nya.”Artinya, kursi Menko Bahlil sudah bermasalah secara kelembagaan sejak awal. Sekarang terkait dengan isu penyadapan bertambah menjadi pemicu untuk mempercepat evaluasi ulang terhadap rangkap jabatan itu.Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Fuad Bawazier, pada 22 Oktober 2026 juga memprediksi reshuffle akan berlanjut: “Saya rasa ini akan berlanjut, kan masih ada menteri yang enggak tahu ke mana lagi perginya. Ya kan itu mesti di-reshuffle.” Ia menyiratkan bahwa karena Bahlil sudah jadi Menko, menteri di bawahnya, termasuk Menteri ESDM, kemungkinan akan diganti orang lain.Kursi Ketua Umum Golkar yang Ikut TerancamPada 6 November 2026, beredar flyer seruan Munaslub Partai Golkar di grup WhatsApp dan media sosial. Flyer itu mencantumkan foto Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Calon Ketua Umum dengan slogan: “Sukseskan Munaslub Partai Golkar: Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo.” Rencana Munaslub itu disebut akan digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol pada Minggu, 29 November 2026.Meskipun DPP Golkar melalui Sekjen Muhammad Sarmuji membantah dan menyebut flyer itu tidak terkonfirmasi dan tidak berdasar.Namun dalam ilmu politik, bantahan tidak berarti ancaman itu tidak ada. Sejarah Golkar menunjukkan bahwa isu Munaslub selalu muncul ketika ketua umum dianggap sudah tidak sejalan dengan Presiden. Ini pernah terjadi pada era Airlangga Hartarto, dan kini terulang pada era Bahlil.Isu Penyadapan Memukul Kursi Ketum GolkarGolkar adalah partai yang doktrinnya adalah partai pemerintah. Golkar tidak akan mempertahankan ketua umum yang dianggap menjadi beban bagi Presiden.Ketika nama Bahlil dikaitkan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, kader Golkar mulai berpikir: Apakah Bahlil masih bisa menjadi jembatan antara Golkar dan Prabowo? Atau justru Bahlil menjadi penghalang?Inilah yang disebut political survival theory oleh Bruce Bueno de Mesquita: Seorang pemimpin partai akan dipertahankan selama ia bisa menjamin akses partai terhadap sumber daya kekuasaan. Jika ia dianggap justru menutup akses itu karena dicurigai Presiden, maka kader akan mencari pemimpin baru.Sosok Ahmad Doli Kurnia Tanjung muncul sebagai simbol perlawanan itu. Doli bukan orang baru. Ia adalah Wakil Ketua Umum Golkar, mantan Ketua DPD Golkar Sumut Plt yang ditunjuk Bahlil sendiri untuk menggantikan Musa Rajekshah pada Desember 2025. Kini Doli dikabarkan tengah meminta restu ke sejumlah petinggi partai, termasuk Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengamankan jalan menuju kursi Ketum.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd1Ztj-pLvbTDS-g3P145T3Y-Cl3UnOUljausZ0ITZABrsw6PI0XmR-c2FfQ9MaDBjeCYl-3yVBin2QcQOKFqDE-BBQrAHun2QBX13Xvydav_Y2yoP70qaxbqCzs-ZS7MZJDw7kha9uRrJGLeLdIcNhsx16CWPyfDZIb6tChlFc0-w5441Ss0NUFucbw/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd1Ztj-pLvbTDS-g3P145T3Y-Cl3UnOUljausZ0ITZABrsw6PI0XmR-c2FfQ9MaDBjeCYl-3yVBin2QcQOKFqDE-BBQrAHun2QBX13Xvydav_Y2yoP70qaxbqCzs-ZS7MZJDw7kha9uRrJGLeLdIcNhsx16CWPyfDZIb6tChlFc0-w5441Ss0NUFucbw/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> Bahlil Korban Sekaligus TertuduhPersoalan yang membuat posisi Ketum Golkar semakin sulit. Dalam isu penyadapan ini, Bahlil juga menjadi korban atau sasaran penyadapan bersama Ketua Umum partai politik lain. Namun dia juga terseret masuk dalam melakukan kegiatan besar tersebut. Bahlil dituduh sebagai pelaku atau orang yang mengetahui penyadapan itu. Dua narasi ini bertabrakan di kepala kader. Kader menjadi bingung: haruskah membela Bahlil sebagai korban, atau menjauh dari Bahlil karena takut ikut terseret sebagai pelaku?Kebingungan inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok yang menginginkan Munaslub. NamunKursi-kursi Bahlil ini tidak berdiri sendiri, saling mengunci satu sama lain.Jika kursi Menko, Menteri ESDM hilang, kursi Ketum Akan Goyah. Karena selama ini, kekuatan Bahlil di Golkar ditopang oleh kedekatannya dengan Presiden. Jika Presiden mencopotnya dari Menko dan Menteri ESDM itu adalah sinyal bahwa Presiden sudah tidak percaya. Kader Golkar akan membaca sinyal itu dan segera mencari ketua umum baru yang lebih dipercaya Presiden.Begitu juga sebaliknya, jika kursi Ketum hilang, kursi Menko akan goyah. Karena Presiden memilih Bahlil sebagai Menko bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tetapi juga karena Bahlil adalah Ketua Umum Golkar, partai kedua terbesar di parlemen. Jika Bahlil bukan lagi Ketum Golkar, nilai tawar politiknya di hadapan Presiden akan menurun drastis. Presiden tidak lagi membutuhkan Bahlil untuk mengendalikan Golkar.Inilah yang dalam teori disebut double-bind trap atau jebakan ganda. Bahlil harus mempertahankan kedua kursi secara bersamaan, karena kehilangan satu kursi akan mempercepat hilangnya kursi yang lain.Harus Dilakukan BahlilSecara ilmiah, Bahlil memiliki tiga pilihan:Pertama, Strategi Klarifikasi Total. Bahlil harus meminta Polri untuk memeriksa dirinya secara terbuka, termasuk membuka akses terhadap data komunikasi dan aliran dananya. Jika bersih, klarifikasi itu akan memulihkan kedua kursinya sekaligus.Kedua, Strategi Melepas Satu Kursi. Dalam sejarah politik Indonesia, banyak tokoh yang selamat karena rela melepas satu kursi untuk menyelamatkan kursi yang lain. Misalnya, melepas kursi Menko untuk fokus membenahi Golkar, atau melepas kursi Ketum untuk fokus sebagai menteri. Mempertahankan dua kursi sekaligus dalam situasi krisis justru membuat kedua kursi semakin rapuh.Ketiga, Strategi Menunggu Momentum Presiden. Bahlil harus membiarkan Presiden yang memutuskan. Jika Presiden masih percaya, maka kedua kursi itu aman. Jika Presiden sudah tidak percaya, maka tidak ada strategi apapun yang bisa menyelamatkan Bahlil.Pada akhirnya, nasib kursi-kursi strategis Bahli ditentukan oleh, apakah Presiden Prabowo masih percaya kepada Bahlil atau tidak. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibuktikan dengan proses hukum yang transparan, bukan dengan bantahan di depan wartawan. (*)Salam Indonesia Kuat #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6cmO9o0cdCs7c29vsTzy8ynt3bGwUr8bc1EpN5pNKqgmzsJPhY8ZDgn7krcRbo50YfdZ3IS3r5xPOFZ0sUxxglWXF4fjTb3pNKtMRxk9PfHWyxXZO3iy0_4RMGoLmk_i3KBfDBrsKoQK6h2U9ZKzcpbag1SdK7UTYB9puYyX0nP8Oan93CP4aW8SoSA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6cmO9o0cdCs7c29vsTzy8ynt3bGwUr8bc1EpN5pNKqgmzsJPhY8ZDgn7krcRbo50YfdZ3IS3r5xPOFZ0sUxxglWXF4fjTb3pNKtMRxk9PfHWyxXZO3iy0_4RMGoLmk_i3KBfDBrsKoQK6h2U9ZKzcpbag1SdK7UTYB9puYyX0nP8Oan93CP4aW8SoSA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kursi-kursi Strategis Bahlil Terancam Setelah Isu Penyadapan

Oleh Azkar Badri | Akademisi, Konsultan ISU PENYADAPAN presiden Prabowo berkembang kemana-mana, baik menyangkut sasaran penyadapan itu send...

Baca selengkapnya »

Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHBQ6C4i6FSNrBEoxHXnwmLvBMnk5ics7SQNw_fx1Ts6Xo7aL_wqT9MqTU6LTpA05OkaIyqt6K06zWf4txaia4cBRGoUGsq5IX_VXXAQHco0Cisg41z6BfMxtm8K-1jZrgaI2y4ke-r6qqWf1kys_v0e5Yk8fCgVW-c5TWfS6-BNMvv4-j6AGm0iO8hQ/s476/Bobby%20rasyidin.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="476" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHBQ6C4i6FSNrBEoxHXnwmLvBMnk5ics7SQNw_fx1Ts6Xo7aL_wqT9MqTU6LTpA05OkaIyqt6K06zWf4txaia4cBRGoUGsq5IX_VXXAQHco0Cisg41z6BfMxtm8K-1jZrgaI2y4ke-r6qqWf1kys_v0e5Yk8fCgVW-c5TWfS6-BNMvv4-j6AGm0iO8hQ/w640-h486/Bobby%20rasyidin.jpeg" width="640" /></a></div> JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berinisial BR. Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.Langkah penyitaan ini kembali menjadi perhatian publik terhadap proses penegakan hukum dalam perkara pengadaan proyek digitalisasi SPBU yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.Uang Rp2 miliar tersebut disita KPK dari Direktur Utama KAI berinisial BR dalam rangka kepentingan penyidikan perkara tersebut.Kasus ini berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina selama periode 2018 hingga 2023. Namun, penyitaan uang dalam proses penyidikan tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah.KPK masih memiliki tugas untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan, pihak-pihak yang terlibat, serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.Transparansi Penyidikan Jadi PerhatianPenyidikan kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian karena menyangkut proyek pengadaan pada perusahaan energi milik negara.Publik tentu berharap KPK dapat mengungkap secara terang bagaimana proses pengadaan digitalisasi SPBU berlangsung, apakah terdapat penyimpangan prosedur, serta siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan tindak pidana korupsi.Penelusuran aliran dana juga menjadi bagian penting untuk memastikan apakah terdapat keuntungan yang dinikmati pihak tertentu dari proyek tersebut.Menunggu Penjelasan Resmi KPKPerkembangan penyidikan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai alasan penyitaan uang Rp2 miliar, hubungan uang tersebut dengan perkara, serta status hukum pihak-pihak yang diperiksa.KPK diharapkan menyampaikan perkembangan perkara secara transparan dan berdasarkan alat bukti yang sah agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.Hingga proses hukum berjalan, seluruh pihak yang terkait tetap harus dihormati hak-haknya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.#ant/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJbgKO7FoD6z3C1r-3UGREj8WKzktBnSqwqgwJghCi3egW__TZLIRECQfj9wtew0mMXbxTO6NlcBrsT_AnCBt-fVmr6tmbfhZuW2K9RFuiDLhmryLEwwaG1CSMmByIwYYbmFSt5HuNOzw2WiTtWcFQEASJFMBdGhay7HruAriEhNvuImhIZUV-GnRUSA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJbgKO7FoD6z3C1r-3UGREj8WKzktBnSqwqgwJghCi3egW__TZLIRECQfj9wtew0mMXbxTO6NlcBrsT_AnCBt-fVmr6tmbfhZuW2K9RFuiDLhmryLEwwaG1CSMmByIwYYbmFSt5HuNOzw2WiTtWcFQEASJFMBdGhay7HruAriEhNvuImhIZUV-GnRUSA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berinisia...

Baca selengkapnya »

KABA “CATUIH AMBUIH” : Ketika Penjaga Menjadi Ancaman dan Amanah Menjadi Dagangan

WNA Bantu Padamkan Karhutla, Helikopternya Jatuh di Sungai Barito

Mengapa Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional?

Akun Medsos Sebut SF Hariyanto Tak Percaya Listyo Sigit Prabowo Sadap Presiden, Pemprov Riau Lapor Polisi

Kursi-kursi Strategis Bahlil Terancam Setelah Isu Penyadapan

Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS