sumatrazone

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUorMo9PoKXfHymHTvpEWvsADdu76cwT6DhcBEP9Rm-LOPJAtfyKnOdN98jbg2YrS_F0ByfHUh9y_91_7AfGRCZmTBL4-h1J910LVBNiA1TGTVEg3RU4EckYJnMWsyuwYVN85IDsNi9YCv2tN5H1vcdzHUt-vPzJGWUqjugi9xJ3En1TAuI_ULRE_eFA/s1080/Operasi%20Patuh%20Singgalang%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1080" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUorMo9PoKXfHymHTvpEWvsADdu76cwT6DhcBEP9Rm-LOPJAtfyKnOdN98jbg2YrS_F0ByfHUh9y_91_7AfGRCZmTBL4-h1J910LVBNiA1TGTVEg3RU4EckYJnMWsyuwYVN85IDsNi9YCv2tN5H1vcdzHUt-vPzJGWUqjugi9xJ3En1TAuI_ULRE_eFA/w640-h416/Operasi%20Patuh%20Singgalang%202026.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditlantas Polda Sumbar) resmi mengumumkan pelaksanaan operasi lalu lintas serentak di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat. Ya, terhitung mulai hari ini, Senin tanggal 26 Oktober 2026, "Operasi Patuh Singgalang 2026" berlangsung selama 14 hari hingga 8 November 2026.Langkah strategis ini digelar guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas serta mendorong terciptanya budaya kesadaran berkendara yang aman, disiplin, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengemudi di Ranah Minang.Fokus Utama: Kepatuhan dan Kesadaran Pengguna JalanDirektur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang bukan semata-mata untuk melakukan penindakan teknis atau razia di lapangan, melainkan sebagai media edukasi guna menumbuhkan kesadaran kolektif dari dalam diri setiap pengendara.Menurutnya, pengawasan dan penindakan hukum oleh aparat kepolisian hanyalah instrumen pendukung. Kunci utama keselamatan berlalu lintas terletak pada tingkat kepatuhan dan kedisiplinan mandiri pengguna jalan."Operasi ini tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara," ujar Kombes Pol Kukuh Priyo Taruno.Sasaran Prioritas dan Imbauan KeselamatanSelama 14 hari pelaksanaan operasi, petugas akan memberikan perhatian khusus pada beberapa bentuk pelanggaran krusial yang kerap menjadi pemicu fatalitas kecelakaan lalu lintas:1. Kelengkapan Dokumen dan RanmorMasyarakat diimbau untuk memastikan kelengkapan administrasi kendaraan seperti Surat Izink Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, serta memasang plat nomor sesuai standar.2. Pengendara Sepeda Motor- Wajib menggunakan helm berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang terpasang dan terkunci dengan benar (click).- Dilarang berboncengan lebih dari satu orang.- Hindari penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong).- Polda Sumbar Usut Dugaan Korupsi dan TPPU Pengadaan Batubara PLTU Ombilin, Selisih Pasokan Diduga Ganggu Stabilitas Listrik3. Pengemudi Mobil & Kendaraan Roda Empat/Lebih- Wajib mengenakan sabuk keselamatan (safety belt) bagi pengemudi dan penumpang depan.- Menjaga jarak aman dan fokus penuh saat berada di balik kemudi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvxe4mSVLkTOFMlQPXwnV9B_rM9uzJGK_46EqObaVsUDdiHsV9YJIVvnkexSz-nU_0TwbnqAxUqreat2qH7nxyH9ZJ7os8G79XlZwxnOT6KXuGn14UgbpfSmeGBDcH8O9e6XpYlEFOzIhXnbKMMk6UP6RmXN19LC1Gtu8DhopqrQEO5c9hjmSr9nzEsw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvxe4mSVLkTOFMlQPXwnV9B_rM9uzJGK_46EqObaVsUDdiHsV9YJIVvnkexSz-nU_0TwbnqAxUqreat2qH7nxyH9ZJ7os8G79XlZwxnOT6KXuGn14UgbpfSmeGBDcH8O9e6XpYlEFOzIhXnbKMMk6UP6RmXN19LC1Gtu8DhopqrQEO5c9hjmSr9nzEsw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> 4. Pelanggaran Berisiko Tinggi- Penggunaan Ponsel saat Berkendara: Merusak konsentrasi dan merespons jalan dengan lambat.- Pengaruh Alkohol/Obat Terlarang: Sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain.- Melanggar Rambu & Batas Kecepatan: Termasuk melawan arus lalu lintas (contraflow ilegal) serta menerobos lampu merah.Keselamatan Adalah Tanggung Jawab BersamaDi akhir keterangannya, Kombes Pol Kukuh mengingatkan pentingnya kesiapan fisik dan kelaikan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, baik jarak pendek maupun jarak jauh."Keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab bersama. Pengendara perlu memastikan kondisi tubuh tetap prima, kendaraan dalam keadaan layak jalan, serta seluruh perlengkapan keselamatan tersedia sebelum memulai perjalanan," tambahnya.Kepolisian mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat untuk tidak menjadikan operasi ini sekadar ajang menghindari sanksi tilang atau penindakan petugas di jalan. Disiplin dalam berlalu lintas pada hakikatnya adalah investasi keselamatan serta bentuk perlindungan tertinggi terhadap nyawa sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.Melalui kolaborasi antara ketegasan petugas dan kedisiplinan masyarakat, Polda Sumbar berharap angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan dapat ditekan secara signifikan, baik selama masa operasi maupun berkelanjutan di masa mendatang.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy8tNVcZjUVTgq5NQIEDniJBbcQxb17i4oUCvMhYauM5A8q8ZBSgKA39FipEflJ_9wPBVDZzwWGX6uxcuDUMMeekegjh6aFcsBp_ZI99N2h_l5wZpqF-Sw3CiFnBwM652yyajUIw9HZ-xDfOrOFFp1nXr51yK8N0vOdmdGY07NJwHROWm0zWel2P3Gfg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy8tNVcZjUVTgq5NQIEDniJBbcQxb17i4oUCvMhYauM5A8q8ZBSgKA39FipEflJ_9wPBVDZzwWGX6uxcuDUMMeekegjh6aFcsBp_ZI99N2h_l5wZpqF-Sw3CiFnBwM652yyajUIw9HZ-xDfOrOFFp1nXr51yK8N0vOdmdGY07NJwHROWm0zWel2P3Gfg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

PADANG -- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditlantas Polda Sumbar) resmi mengumumkan pelaksanaan operasi lalu lintas...

Baca selengkapnya »

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSmog6e1Xeo4bmdASXZM5Y9F0UV_enwgDxZYMJKpxr2W_93EBaRLlmf4e8yLE_54CJMKplMGojUtpTDbeC-y2sCue6bI8qEq5xvzZaphXARYMH-k5RaKY2H8bCwEtjB-hNlkG18PyHLdfWuiseZ8qHkXFeN-1haOPXRcV7Ipwos_uySVrUdu0-tudyA/s766/Hak%20Korban%20Korupsi%20Harus%20Dipulihkan.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="766" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSmog6e1Xeo4bmdASXZM5Y9F0UV_enwgDxZYMJKpxr2W_93EBaRLlmf4e8yLE_54CJMKplMGojUtpTDbeC-y2sCue6bI8qEq5xvzZaphXARYMH-k5RaKY2H8bCwEtjB-hNlkG18PyHLdfWuiseZ8qHkXFeN-1haOPXRcV7Ipwos_uySVrUdu0-tudyA/w640-h584/Hak%20Korban%20Korupsi%20Harus%20Dipulihkan.webp" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung SEBAGAI warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita patut mendukung rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mendorong KPK dan Kortastipidkor Polri memiliki kewenangan yang jelas dalam menetapkan, memenuhi, dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi.Melalui kajian Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM pada Oktober 2026, Komnas HAM mendorong perubahan paradigma pemberantasan korupsi agar tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pada masyarakat yang terdampak.Persoalannya sederhana yaitu ketika anggaran pendidikan diselewengkan, layanan kesehatan terganggu, atau bantuan sosial tidak sampai kepada penerima, masyarakatlah yang ikut menanggung akibatnya. Karena itu, mengembalikan uang negara saja belum tentu cukup untuk memulihkan hak warga yang dirugikan.KPK perlu didukung dengan landasan hukum yang memungkinkan identifikasi korban dan pengupayaan pemulihan hak secara terukur. Kortastipidkor Polri juga memerlukan pedoman pemulihan aset yang berorientasi pada hak korban, dengan prosedur transparan dan akses yang mudah, khususnya bagi kelompok rentan.Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diperkuat agar mekanisme restitusi dan kompensasi dapat berjalan efektif sesuai ketentuan hukum. Gagasan Dana Abadi Korban juga perlu ditindaklanjuti melalui aturan teknis yang jelas, sehingga pemulihan tidak berhenti sebagai janji di atas kertas.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1jeHOSuuUiIVVcKrljyE_IrJeySUYoaPteoJnDDP04-7g92PfODMKuubU_Pnxbu0SOAqSEG6hjJ_F_88_AweY3JiYKT_YNx81Gc2zHYbC3vgozzzU1-ymkinM_ORP8NGuLK1EOCvNG-BDIA7r_y2VQWTgXE3P1q12fZhF5mHopmwuMCszKML2_FBjA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1jeHOSuuUiIVVcKrljyE_IrJeySUYoaPteoJnDDP04-7g92PfODMKuubU_Pnxbu0SOAqSEG6hjJ_F_88_AweY3JiYKT_YNx81Gc2zHYbC3vgozzzU1-ymkinM_ORP8NGuLK1EOCvNG-BDIA7r_y2VQWTgXE3P1q12fZhF5mHopmwuMCszKML2_FBjA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Tentu, penetapan korban harus didasarkan pada bukti dan kriteria yang terukur. Penguatan kewenangan aparat juga wajib disertai pengawasan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum.Rekomendasi Komnas HAM ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mengkaji pembaruan regulasi, sekaligus mendorong koordinasi KPK, Polri, dan LPSK sesuai kewenangannya.Akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum atau besarnya aset yang dikembalikan. Keberhasilan juga harus terlihat dari pulihnya hak masyarakat dan membaiknya pelayanan masyarakat.Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tetapi juga dapat merampas hak dan masa depan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi yang berkeadilan harus memastikan dua hal yakni pelaku mempertanggungjwabkan perbuatannya dan hak korban dipulihkan. (*)Bandar Lampung, 26 Oktober 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMtrpfpAct5ODX_TIXGO59cEVXKqS1c5RxGtlEBg-O324UlnwBMrO01R1l-6i0ARRC5-NQIxzdY9MAiG-NDcRZHNbDx4oSbMfPsfsTRnI93s6UY-5n9U3pxrw2S040nh_F5zzsNQpHNilJJSRTtap21RBG71Luz4LJ4Qwg9DwB5hLqf-FNAggg_m2fFQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMtrpfpAct5ODX_TIXGO59cEVXKqS1c5RxGtlEBg-O324UlnwBMrO01R1l-6i0ARRC5-NQIxzdY9MAiG-NDcRZHNbDx4oSbMfPsfsTRnI93s6UY-5n9U3pxrw2S040nh_F5zzsNQpHNilJJSRTtap21RBG71Luz4LJ4Qwg9DwB5hLqf-FNAggg_m2fFQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung SEBAGAI warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita patut mendukung rekomendasi Komisi...

Baca selengkapnya »

Sisi Gelap China, 50 Juta Anak Perempuan Hilang

<div class="separator" style="clear: both; font-family: helvetica; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUFsjuIEcBqnHHlOkqj-yVO3l-Zlw6xrerJn96hDL_2kiD4NbcnY_Td05OvZpFU6zyjbuQoq0HCt0HmqQyh0iu3sVCvcxK7yb3BAKLpVIyPen6imPW0p5YLviq0XgjTnCLFD6AVqSXCHRiFTch3MT3w5hLpikKqgHV1mVIHSBsk4U6RHYV64S6cNDX6g/s470/Sisi%20gelap%20china.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="431" data-original-width="470" height="586" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUFsjuIEcBqnHHlOkqj-yVO3l-Zlw6xrerJn96hDL_2kiD4NbcnY_Td05OvZpFU6zyjbuQoq0HCt0HmqQyh0iu3sVCvcxK7yb3BAKLpVIyPen6imPW0p5YLviq0XgjTnCLFD6AVqSXCHRiFTch3MT3w5hLpikKqgHV1mVIHSBsk4U6RHYV64S6cNDX6g/w640-h586/Sisi%20gelap%20china.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani KALIAN pasti tahu siapa Prof Jiang. Ini profesor bukan kaleng-kaleng. Analisisnya sangat tajam, penuh data, rasional, dan elegan. Wajar bila banyak mengutip dan me-reupload video-videonya. Saya mau menarasikan ulang analisis Prof Jiang tentang sisi gelap China, negaranya sendiri. China tidak sesempurna yang kita bayangkan selama ini. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!China itu bukan negara. China itu monster geopolitik bikin seluruh planet ini insomni. Barang-barang di rumah ente hampir pasti ada label “Made in China”. Teknologi mereka lari kencang kayak naga baru aja nenggak tiga galon koptagul. Amerika Serikat sampai harus pasang kuda-kuda, bikin tembok tarif, dan nangis di sudut sambil bilang, “Dulu kan lo cuma pabrik murah, sekarang lo mau jadi bos?!”Tapi di balik gedung pencakar langit tumbuh lebih cepat dari jamur di musim hujan, ada pertanyaan bikin bulu kuduk berdiri, apakah China itu mesin kemajuan sempurna… atau raksasa yang kakinya sudah kesemutan parah karena terlalu lama dikontrol dari atas?Nuan bayangkan, negara yang bisa bikin kota dalam semalam, tapi warganya hidup di bawah kamera lebih banyak dari jumlah bintang di langit. WeChat bukan cuma chat keluarga. WeChat itu kantor polisi digital yang tinggal di saku nuan. Kritik sedikit aja, siap-siap “hilang” dari internet. Kaya boleh. Terkenal boleh. Tapi jangan sekali-kali ngerasa ente lebih besar dari Partai. Karena di negeri ini, ada satu hukum tak tertulis lebih sakti dari Konstitusi, jangan pernah lebih tinggi dari kekuasaan.Di sinilah kita masuk ke sisi gelap yang jarang dibahas di berita resmi. Kita mulai dari tragedi 50 juta anak perempuan yang “hilang.” Lima puluh juta anak perempuan, wak. Kok bisa?Tahun 1970-an, pemerintah bilang, “Anak banyak = kekuatan!” Lalu tiba-tiba Deng Xiaoping datang, bilang, “Anak banyak = masalah.” Jadilah kebijakan satu anak. Bukan imbauan manis. Ini ancaman. Melanggar? Denda gila-gilaan. Anak tak tercatat? Hilang hak sekolah, kesehatan, bahkan identitas.Di desa, anak laki-laki masih dianggap “asuransi hari tua”. Akibatnya? Preferensi laki-laki + batasan satu anak = aborsi selektif, penelantaran, bahkan pembunuhan bayi perempuan. Profesor Jiang bilang China kehilangan sekitar 50 juta anak perempuan. Angka bikin otak nge-blank. Bukan karena semuanya dibunuh di tempat, tapi karena kombinasi aborsi selektif, laporan palsu, dan diskriminasi yang sistematis.Negara bilang “rahim lo milik kami”, masyarakat bilang “anak perempuan nggak untung”. Hasilnya? Tubuh perempuan jadi medan perang antara kebijakan dan tradisi. Ketika USG mulai umum, pemerintah langsung larang dokter ngasih tau jenis kelamin janin. Profesor Jiang dan istrinya baru tahu anak mereka laki atau perempuan… pas lagi ngejan. Drama level dewa.Sekarang kebijakan itu sudah dicabut. Tapi ironinya? China lagi panik karena orang enggan punya anak. Dulu takut kebanyakan, sekarang takut kekurangan. Rahim ternyata bukan pabrik milik Kementerian Perencanaan. Bayi bukan barang bisa dipesan sesuai kuota.Berikutnya, pendidikan di China, masa kecil yang dibunuh demi nilai. Anak China disiapkan masuk universitas elite sejak masih bisa ngompol. Les matematika, les bahasa, les “bagaimana supaya nggak kalah dari tetangga”. Kalau anak belum bisa berhitung di usia 4 tahun, orang tua sudah mikir masa depan bangkrut. Kalau belum juara kelas, seolah-olah hidup sudah gagal total.Sistem ini berhasil bikin tenaga kerja super disiplin. Tapi harga yang dibayar? Kreativitas, kesehatan mental, dan kemampuan berpikir kritis yang sering kali dikorbankan di altar ujian. Sementara di Amerika, Profesor Jiang kritik sekolah terlalu cepat kasih label ADHD dan Adderall. Dua kutub ekstrem, satu menekan sampai jiwa remuk, satu lagi medikasi sampai anak jadi robot tenang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiucpcJcenT0pgIQuZ_lF0461vYkjptvmvYAyu6DwTiOuoMQVg9vLtOIyBF1H-Kqg-GaBlQt4igjk8nOYszEr9gzvpWCx6eNoVB-hr2PwqbFgXjnXgTMHw4qA1tIaeCaq84g0BJsowOIo7X24s8ssTU9CeFv7am9DD5l1aLBTlsXFC6kzyecEzYN36ZDg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiucpcJcenT0pgIQuZ_lF0461vYkjptvmvYAyu6DwTiOuoMQVg9vLtOIyBF1H-Kqg-GaBlQt4igjk8nOYszEr9gzvpWCx6eNoVB-hr2PwqbFgXjnXgTMHw4qA1tIaeCaq84g0BJsowOIo7X24s8ssTU9CeFv7am9DD5l1aLBTlsXFC6kzyecEzYN36ZDg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Soal uang, kartel, dan bangsawan Merah. Orang kaya China ingin kabur ke luar negeri, tapi ada batasan $50.000 per tahun. Solusinya? Menurut Prof Jiang, kerja sama dengan kartel Meksiko. Uang narkoba dibersihkan lewat transaksi perdagangan palsu, aset di Amerika dibeli, semua terlihat “sah”. Kalau benar, ini kolaborasi paling busuk di planet. Kapitalis merah ketemu bandar sabu, saling bantu cuci duit. Mereka beda ideologi, beda negara, beda selera makan… tapi sama-sama nyembah dewa bernama uang.Lalu ada “Red Nobility” bangsawan merah. Keluarga elite punya garis keturunan revolusi. Rakyat kerja keras, mereka nikmati hasil. Jack Ma pernah jadi simbol kebebasan pengusaha. Satu kritik ke regulasi keuangan, Ant Group langsung dibunuh di depan umum, Jack Ma “menghilang” dari sorotan. Pesannya jelas, daeng boleh kaya, tapi jangan sekali-kali ngerasa bisa bicara lebih keras dari Partai.Kemudian, soal Buruh, Pabrik, dan Ponsel di Tangan Kita. Di balik iPhone yang sampeyan genggam dengan bangga, ada manusia yang kerja 12 jam sehari di Foxconn, tidur di asrama, dan dulu sempat ada lompat dari gedung sampai perusahaan pasang jaring pengaman. Kita marah kalau barang terlambat satu hari. Mereka mungkin sudah kehilangan nyawa demi target produksi. Kita mau harga murah, kualitas tinggi, pengiriman kilat, dan hati nurani bersih… semuanya sekaligus. Mustahil.Raksasa ekonomi belum tentu raksasa kemanusiaan. Gedung boleh menjulang sampai mencium awan, teknologi boleh membuat Amerika berkeringat dingin, tetapi kemajuan kehilangan makna jika manusia cuma diperlakukan sebagai angka statistik, tenaga produksi, dan objek pengawasan.Negara boleh mengendalikan banyak hal. Namun, ketika kekuasaan merasa berhak mengatur segalanya, pertanyaan paling penting justru terlupakan, untuk apa pembangunan jika manusia di dalamnya tidak sepenuhnya bisa hidup bermartabat? (*)#camanewak <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaVC5lclxZs2DQP9DvsjLYjV3bbGNUypcXiI_4d9GBqr4_0EX0DejlRH-i330iBdr5yvuhYSo1ZT9ziFYTbUaFvIrTNn7DOPAk-Fcf-pZ0qxbCcFxcqxeYi8aq9F2_HFxya8JwwOnkV_QVqarM6_AVF6tau6yy0GK8WoUjHRVtB-sL9n2yID4_HLx2KA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaVC5lclxZs2DQP9DvsjLYjV3bbGNUypcXiI_4d9GBqr4_0EX0DejlRH-i330iBdr5yvuhYSo1ZT9ziFYTbUaFvIrTNn7DOPAk-Fcf-pZ0qxbCcFxcqxeYi8aq9F2_HFxya8JwwOnkV_QVqarM6_AVF6tau6yy0GK8WoUjHRVtB-sL9n2yID4_HLx2KA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Sisi Gelap China, 50 Juta Anak Perempuan Hilang

Rosadi Jamani KALIAN pasti tahu siapa Prof Jiang. Ini profesor bukan kaleng-kaleng. Analisisnya sangat tajam, penuh data, rasional, dan eleg...

Baca selengkapnya »

Hercules Pernah Peringatkan Nusron Wahid soal SHM Disulap jadi HGB

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxOw5kH7BkiKIfHoaghaVEGBIBiDQVNi9ADKr0IDbsNFPECwe9xnVqmcBf74SAYjyeK1Bmgy6T4Qo_-Cflafj5Sqb6077AE7qRJLj64zZE9RUx5_aJJnLTFrYZokJhvsc9Oh_Uf4zyjnj0rairSTEYMUGpKF6sD8RRicMEmsuj5dWIHMhqIWqI-I_46w/s720/Hercules.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="720" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxOw5kH7BkiKIfHoaghaVEGBIBiDQVNi9ADKr0IDbsNFPECwe9xnVqmcBf74SAYjyeK1Bmgy6T4Qo_-Cflafj5Sqb6077AE7qRJLj64zZE9RUx5_aJJnLTFrYZokJhvsc9Oh_Uf4zyjnj0rairSTEYMUGpKF6sD8RRicMEmsuj5dWIHMhqIWqI-I_46w/w640-h482/Hercules.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall (Hercules), baru-baru ini memperingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Hercules menyindir Nusron dan para pejabat eselon anak buahnya yang dianggap tidak transparan dalam penerbitan HGB (Hak Guna Bangunan) di Kementerian ATR/BPN. "Wahid (Nusron Wahid) itu teman saya, tapi dia sombong dia. Lampri itu teman saya, yang (Direktur) Jenderal yang kemarin (ditangkap KPK)," ucap Hercules dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram GRIB Jaya, Sabtu (24/10/2026). Lampri yang dimaksud Hercules adalah mantan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) di Kementerian ATR/BPN yang ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi supa penerbitan HGB Summarecon. Hercules mengaku, jauh sebelum adanya OTT KPK di Kementerian ATR/BPN, dirinya sudah meramal Lampri bakal diciduk KPK. Bahkan ia sudah memperingatkan Lampri agar tidak ugal-ugalan dalam menerbitkan HGB. "Sebelum dia ditangkap, aku datangi BPN Bogor, aku telepon dia. Aku telepon Lampri. Eh Jenderal, kamu hati-hati ini tanah Summarecon ini hak milik diubah jadi HGB," kata Hercules. "Bilang sama Nusron hati-hati. Ini tanah Summarecon itu harusnya sertifikat hak milik (SHM milik warga), diubah HGB. Ini hati-hati kamu Lampri. Kalau enggak sebentar lagi ditangkap lo. Jadi enggak sampai dua minggu (betul-betul) ditangkap. Ya kan?" kata dia lagi. Kekecewaan Hercules Hercules lalu mengaitkan dugaan cacat administrasi pencatatan tanah di kantor BPN sehingga menyebabnya banyak kepemilikan tanah yang tumpang tindih."Nah makanya kemarin peristiwa lagi masalah Summarecon, pada ditangkapin semua, dan masih menyeret nama besarnya. Dari sertifikat hak miliknya ahli waris diubah jadi HGB," beber Hercules. "Saya agak emosi gitu loh, agak emosi, agak marah. Menteri Nusron itu harus dimintai pertanggungjawaban. Karena ini anak buahnya yang berbuat. Masa menteri nggak tahu," tegasnya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtGEo6akdBvJ2Ol0-hNbRNRHVKGUMEcEufSRG3dtQWcaLUIeITs8OaZJH50mrVgYygS2spYe74qx4BOz5WRvj_E_biiiRUay3qg_fIdUlCKJLtvz1i-cgeA408Zzn2yYL56lqapuThmW_chRIWJ2OZCf9geMQg5M9HX9AdvO9F67ZF5N6CXCaJBlgCg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtGEo6akdBvJ2Ol0-hNbRNRHVKGUMEcEufSRG3dtQWcaLUIeITs8OaZJH50mrVgYygS2spYe74qx4BOz5WRvj_E_biiiRUay3qg_fIdUlCKJLtvz1i-cgeA408Zzn2yYL56lqapuThmW_chRIWJ2OZCf9geMQg5M9HX9AdvO9F67ZF5N6CXCaJBlgCg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Hercules mengungkapkan, kasus-kasus sengketa lahan bisa terjadi karena perilaku oknum-oknum di Kantor Pertanahan. Dalam kasus yang ditanganinya, ia mengklaim membela ahli waris yang jadi pemilik sah atas lahan di Tanah Abang. "Tapi memang juga sampai hari ini masih, kalau lihat-lihat begini masih marah, masih emosi saja gitu kan," ucap Hercules. Sengketa Lahan Tanah Abang Sebagai informasi, Hercules dan GRIB Jaya saat ini terlibat perselisihan sengketa lahan dengan PT KAI. Lahan ini diplot Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai lokasi pembangunan rusun.Perselisihan terkait status kepemilikan tanah tersebut sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kementerian PKP berencana memanfaatkan lahan yang terdiri dari tiga bidang tersebut untuk membangun 1.000 unit hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).[Rencana pembangunan itu belum dapat dilanjutkan lantaran status kepemilikan tanah masih dipersengketakan. Di satu sisi, PT KAI mengklaim memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan tersebut. Sementara itu, Sulaiman Effendi mengaku sebagai ahli waris yang memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Eigendom Verponding. Dua bidang tanah dengan HPL Nomor 17 dan HPL Nomor 19 diketahui selama ini dikelola oleh GRIB Jaya.#kpc/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiODh51LUg6AMuApZgh8NI1CluFY8WfmYOl-xtt8_CHog_hoeaTdf5dhHM_x5yIH8ZiCf4x2kmfCLnlWIpMVp-zbqLoRtjQZscQC0oJ06tEEpH8RN4dfQQHVyj6D8mjb7tIH0C3Ky6pPEtDqj9bj1I2K-AZQvsldTXhTQDCybXxCDfYv9y4sL3elNj92w/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiODh51LUg6AMuApZgh8NI1CluFY8WfmYOl-xtt8_CHog_hoeaTdf5dhHM_x5yIH8ZiCf4x2kmfCLnlWIpMVp-zbqLoRtjQZscQC0oJ06tEEpH8RN4dfQQHVyj6D8mjb7tIH0C3Ky6pPEtDqj9bj1I2K-AZQvsldTXhTQDCybXxCDfYv9y4sL3elNj92w/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Hercules Pernah Peringatkan Nusron Wahid soal SHM Disulap jadi HGB

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall (Hercules), baru-baru ini memperingatkan Menteri Agra...

Baca selengkapnya »

Tantangan Gus Ipul Bersambut! PCNU Nias Serahkan Rp 250 Juta ke KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6AIdENR9mH89E438jTkAxiR8E7gWbIqFQTYfbQ-BykRSkTIRZvTwjqfywib2kS3Zefha-fuTMFW3NupRMnII4_X8tauRczL2YjWVGhOlJZglHFJoQ1lBHseQYwR-mri2ynV28A2l2jqloPAr8W19rvISknAzqWVfCkrr-37Xe77WUs6LpgSxZ0RLQsA/s258/Politik%20Uang%20Jelang%20Muktamar%20ke-35%20NU.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="128" data-original-width="258" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6AIdENR9mH89E438jTkAxiR8E7gWbIqFQTYfbQ-BykRSkTIRZvTwjqfywib2kS3Zefha-fuTMFW3NupRMnII4_X8tauRczL2YjWVGhOlJZglHFJoQ1lBHseQYwR-mri2ynV28A2l2jqloPAr8W19rvISknAzqWVfCkrr-37Xe77WUs6LpgSxZ0RLQsA/w640-h318/Politik%20Uang%20Jelang%20Muktamar%20ke-35%20NU.jpeg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias menyerahkan uang senilai Rp 250 juta yang diduga terkait dengan praktik politik menjelang Muktamar ke-35 NU. “Memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp 250 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Budi mengatakan, penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut keterkaitan uang tersebut dengan Muktamar. Dia mengatakan, jika hasil analisis menunjukkan uang tersebut terkait tindak pidana korupsi, akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Namun, jika tidak terkait politik uang, akan dikembalikan. “Karena memang prosesnya ini adalah inisiatif dari pihak terkait yang kemudian menyerahkan sejumlah uang Rp 250 juta itu kepada KPK, yang kemudian dilakukan penyitaan,” ujar Budi.Budi mengatakan, setiap laporan ataupun temuan akan ditelaah oleh penyidik. Dia juga bilang, pihaknya hanya akan menyampaikan hasil penelaahan atas uang tersebut kepada pihak yang menyerahkan sebagian pelapor."Tentu ketika tahapan penyampaian informasi itu ada di Pengaduan Masyarakat, ini merupakan informasi publik yang dikecualikan untuk bisa kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun kami pastikan bahwa informasi-informasi yang disampaikan itu menjadi bahan telaah oleh tim, menjadi bahan untuk ditindaklanjuti," ucap dia.Dugaan politik uang Muktamar NU Sebelumnya, KPK menerima aduan masyarakat (dumas) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau soal praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Budi menyebutkan, pengaduan tersebut tidak disertai penyerahan uang dari pelapor ke KPK. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut dugaan aliran dana korupsi maupun politik uang yang diadukan tersebut hanyalah kesalahpahaman belaka. "Saya kira itu salah paham saja, enggak ada itu salah paham saja itu, sekali lagi enggak ada hal-hal yang terkait itu di Muktamar," ujar Gus Ipul ketika ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (9/10/2026). Ia pun menantang pelapor untuk menyertakan bukti daugaan politik uang tersebut, bukan hanya membangun opini tanpa dasar. :Jadi jangan sampai hanya sekadar melempar isu setelah itu enggak bertanggung jawab," ucap Gus Ipul.Penyerahan uang senilai Rp250 juta ke KPK oleh PCNU Nias setidaknya tantangan Gus Ipul supaya pihak pelapor menyertakan bukti dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU, bersambut!#kpc/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd33tErsuARPJzhznDicCPp5aec5cGpTMLeA7sd-VBhk2018RU7K6VXWVHLNVOCY2qQUKmmD2kA6T_tlRUiJnmfitCYWx2LMwMOsf7gI7PhMSHjXgmJhMNmEJkHjU_p13orZnhcfchMVY4Okj0uLObnlTllTLI2cgDlblc7J64vxUgqf6r8cKMaWgZmw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd33tErsuARPJzhznDicCPp5aec5cGpTMLeA7sd-VBhk2018RU7K6VXWVHLNVOCY2qQUKmmD2kA6T_tlRUiJnmfitCYWx2LMwMOsf7gI7PhMSHjXgmJhMNmEJkHjU_p13orZnhcfchMVY4Okj0uLObnlTllTLI2cgDlblc7J64vxUgqf6r8cKMaWgZmw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC-PFRewAAfa1_hRvYZIiuYiG8WiVyCgubNl4PtIR4kx_hs41a9zg4Dvkoq9hD0TaKWGRhmpk0uJ1hucFBicK6azQfyxAzGnsJLCnAzjxfVBZaS4TXJc0GV0BWnxiLBq8o04NoqemjpxbosL-5nOOuGStc9zwyF36QXRf90NhIWhOj3BF_xNLvaI8ikQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC-PFRewAAfa1_hRvYZIiuYiG8WiVyCgubNl4PtIR4kx_hs41a9zg4Dvkoq9hD0TaKWGRhmpk0uJ1hucFBicK6azQfyxAzGnsJLCnAzjxfVBZaS4TXJc0GV0BWnxiLBq8o04NoqemjpxbosL-5nOOuGStc9zwyF36QXRf90NhIWhOj3BF_xNLvaI8ikQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Tantangan Gus Ipul Bersambut! PCNU Nias Serahkan Rp 250 Juta ke KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias menyerahkan uang senilai Rp 250 jut...

Baca selengkapnya »

Pemerintah Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Desenber 2026

Pemerintah Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Desenber 2026

JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah mengonsolidasikan sekitar 364 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagia...

Baca selengkapnya »

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

Sisi Gelap China, 50 Juta Anak Perempuan Hilang

Hercules Pernah Peringatkan Nusron Wahid soal SHM Disulap jadi HGB

Tantangan Gus Ipul Bersambut! PCNU Nias Serahkan Rp 250 Juta ke KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

Pemerintah Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Desenber 2026

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS