sumatrazone

Kursi-kursi Strategis Bahlil Terancam Setelah Isu Penyadapan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYr1qpQXij1Zj9vOnCojiSPjfNIftiJD8NEglEzwi-KaR82PxDdWq76P2KKhRfq0g5OIpy8adjOiguTYFB0OQ9NhRwIH_ed2I7NGkEVMFXuabueEpI7ImfAz07fvBEzlhYQyErSJH0ZnssHuH4SEtgB9bBxms8OkV4sEujMOW7ys_Vu4UhTSi4Cf0ffA/s768/Kursi-kursi%20Strategis%20Bahlil%20Terancam%20Setelah%20Isu%20.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="497" data-original-width="768" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYr1qpQXij1Zj9vOnCojiSPjfNIftiJD8NEglEzwi-KaR82PxDdWq76P2KKhRfq0g5OIpy8adjOiguTYFB0OQ9NhRwIH_ed2I7NGkEVMFXuabueEpI7ImfAz07fvBEzlhYQyErSJH0ZnssHuH4SEtgB9bBxms8OkV4sEujMOW7ys_Vu4UhTSi4Cf0ffA/w640-h414/Kursi-kursi%20Strategis%20Bahlil%20Terancam%20Setelah%20Isu%20.webp" width="640" /></a></div> Oleh Azkar Badri | Akademisi, Konsultan ISU PENYADAPAN presiden Prabowo berkembang kemana-mana, baik menyangkut sasaran penyadapan itu sendiri maupun orang yang terlibat dalam melakukan kegiatan besar itu. Kegiatan yang luar biasa, tentu tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang, dari peran besar sampai peran terkecil, semuanya menjadi sistem. Sebuah sepeda saja tidak bisa jalan jika tidak ada atau tidak berfungsi pentil ban sepeda untuk memasukkan angin dan sekaligus menahan angin keluar atau bocor.Lebih jauh lagi dalam teori partisipasi politik, orang yang mengetahui dan tidak menghambat gerakan politik yang dilakukan. Itu juga dinamakan partisipasi politik. Tinggal lagi kelas dan kadar partisipasi politik tersebut.Nama Bahli Lahadalia dalam isu penyadapan disinyalir masuk dalam perbincangan. Memang belum masuk ke kategori sebagai tersangka. Nanti diuji dan ditelisik oleh aparat yang berwenang, Tim Penyidik Polri.Bahlil Lahadalia saat ini menduduki tiga kursi strategis sekaligus: Kursi pertama sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Menteri ESDM, dan kursi kedua sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga kursi itu diperoleh dalam waktu yang berdekatan dan sama-sama berbasis pada kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dan kepercayaan kader Golkar. Namun setelah isu penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo berkembang pada awal November 2026, ketiga kursi itu secara bersamaan masuk dalam ancaman.Tulisan ini menganalisis ancaman tersebut dengan kerangka teori dual legitimacy dan political survival. Kesimpulannya, ancaman terhadap kursi Menko dan menteri SDM bersifat politis-yuridis dan berada di tangan Presiden, sedangkan ancaman terhadap kursi Ketum Golkar bersifat organisatoris dan berada di tangan kader. Keduanya saling menguatkan, sehingga jika satu kursi goyah, kursi yang lain ikut goyah.Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih. Dalam reshuffle itu, Bahlil Lahadalia yang semula hanya Menteri ESDM, diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap merangkap Menteri ESDM.Ini adalah promosi yang tidak biasa. Di satu sisi, Bahlil naik kelas menjadi Menko. Di sisi lain, ia tidak melepaskan jabatan lamanya. Ia menjadi koordinator sekaligus pelaksana. Ia menjadi wasit sekaligus pemain.Sebulan kemudian, pada 3-6 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan 4 perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, ketua umum parpol, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Muncul kemudian spekulasi dari pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra bahwa ada ketua umum parpol yang mengetahui atau terlibat dalam operasi penyadapan itu. Ciri-ciri yang disebutkan: dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan menjabat menteri di Kabinet Merah Putih.Publik kemudian mengaitkannya dengan Bahlil. Meskipun sampai hari ini Bahlil bukan tersangka dan Polri masih dalam tahap pendalaman, dampak politiknya sudah sangat besar: tiga kursinya langsung terancam.Pertama Kursi yang Terancam: Menko Hilirisasi dan Menteri ESDMDalam sistem presidensial Indonesia, jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan menteri kapan saja tanpa harus menunggu putusan pengadilan.Bahlil sendiri menyadari hal ini. Ketika ditanya soal kemungkinan diganti sebagai Menteri ESDM, Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden.Artinya, kursi Menko dan Menteri ESDM Bahlil sepenuhnya bergantung pada kepercayaan Presiden Prabowo. Jika Presiden merasa kepercayaannya dikhianati oleh isu penyadapan, kedua kursi itu bisa hilang dalam satu malam, hanya dengan satu Keppres.Tambah lagi seebelum isu penyadapan meledak, posisi Bahlil sebagai menteri sudah rapuh karena survei.Survei Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS bersama Kabinet Bayangan pada 11 Oktober 2026 menempatkan Bahlil sebagai menteri dengan skor kinerja terburuk, minus 159, lebih rendah dari Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.Ironisnya, menteri dengan skor terburuk justru diberi tambahan jabatan Menko. Ini menimbulkan pertanyaan publik: apa standar penilaian Presiden?Dalam ilmu administrasi publik, ini disebut performance legitimacy deficit. Seorang pejabat yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik akan sangat mudah digoyang ketika ada isu baru, karena publik sudah memiliki prasangka negatif sebelumnya.Belum lagi masalah Rangkap Jabatan di pemerintahan, sebagai Menteri Koordinator perekonomian Hilirisasi dan Menteri ESDM. CELIOS dan Transparency International Indonesia menilai rangkap jabatan Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM menciptakan konflik kepentingan struktural.Peneliti CELIOS, Muhamad Saleh, mengatakan_”Jadi, Bahlil sebagai Menko akan mengoordinasikan Bahlil sebagai Menteri ESDM. Jika kebijakan ESDM bermasalah, ia harus mengoreksi kebijakannya sendiri.”_Begitu juga, Peneliti TI Indonesia, Bagus Pradana, menambahkan: “Fungsi koordinasi yang seharusnya melekat di jabatan Menko berisiko kehilangan independensinya dan berubah menjadi mekanisme legitimasi atas kebijakan sektoral dari jabatan Menteri ESDM-nya.”Artinya, kursi Menko Bahlil sudah bermasalah secara kelembagaan sejak awal. Sekarang terkait dengan isu penyadapan bertambah menjadi pemicu untuk mempercepat evaluasi ulang terhadap rangkap jabatan itu.Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Fuad Bawazier, pada 22 Oktober 2026 juga memprediksi reshuffle akan berlanjut: “Saya rasa ini akan berlanjut, kan masih ada menteri yang enggak tahu ke mana lagi perginya. Ya kan itu mesti di-reshuffle.” Ia menyiratkan bahwa karena Bahlil sudah jadi Menko, menteri di bawahnya, termasuk Menteri ESDM, kemungkinan akan diganti orang lain.Kursi Ketua Umum Golkar yang Ikut TerancamPada 6 November 2026, beredar flyer seruan Munaslub Partai Golkar di grup WhatsApp dan media sosial. Flyer itu mencantumkan foto Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Calon Ketua Umum dengan slogan: “Sukseskan Munaslub Partai Golkar: Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo.” Rencana Munaslub itu disebut akan digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol pada Minggu, 29 November 2026.Meskipun DPP Golkar melalui Sekjen Muhammad Sarmuji membantah dan menyebut flyer itu tidak terkonfirmasi dan tidak berdasar.Namun dalam ilmu politik, bantahan tidak berarti ancaman itu tidak ada. Sejarah Golkar menunjukkan bahwa isu Munaslub selalu muncul ketika ketua umum dianggap sudah tidak sejalan dengan Presiden. Ini pernah terjadi pada era Airlangga Hartarto, dan kini terulang pada era Bahlil.Isu Penyadapan Memukul Kursi Ketum GolkarGolkar adalah partai yang doktrinnya adalah partai pemerintah. Golkar tidak akan mempertahankan ketua umum yang dianggap menjadi beban bagi Presiden.Ketika nama Bahlil dikaitkan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, kader Golkar mulai berpikir: Apakah Bahlil masih bisa menjadi jembatan antara Golkar dan Prabowo? Atau justru Bahlil menjadi penghalang?Inilah yang disebut political survival theory oleh Bruce Bueno de Mesquita: Seorang pemimpin partai akan dipertahankan selama ia bisa menjamin akses partai terhadap sumber daya kekuasaan. Jika ia dianggap justru menutup akses itu karena dicurigai Presiden, maka kader akan mencari pemimpin baru.Sosok Ahmad Doli Kurnia Tanjung muncul sebagai simbol perlawanan itu. Doli bukan orang baru. Ia adalah Wakil Ketua Umum Golkar, mantan Ketua DPD Golkar Sumut Plt yang ditunjuk Bahlil sendiri untuk menggantikan Musa Rajekshah pada Desember 2025. Kini Doli dikabarkan tengah meminta restu ke sejumlah petinggi partai, termasuk Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengamankan jalan menuju kursi Ketum.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd1Ztj-pLvbTDS-g3P145T3Y-Cl3UnOUljausZ0ITZABrsw6PI0XmR-c2FfQ9MaDBjeCYl-3yVBin2QcQOKFqDE-BBQrAHun2QBX13Xvydav_Y2yoP70qaxbqCzs-ZS7MZJDw7kha9uRrJGLeLdIcNhsx16CWPyfDZIb6tChlFc0-w5441Ss0NUFucbw/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd1Ztj-pLvbTDS-g3P145T3Y-Cl3UnOUljausZ0ITZABrsw6PI0XmR-c2FfQ9MaDBjeCYl-3yVBin2QcQOKFqDE-BBQrAHun2QBX13Xvydav_Y2yoP70qaxbqCzs-ZS7MZJDw7kha9uRrJGLeLdIcNhsx16CWPyfDZIb6tChlFc0-w5441Ss0NUFucbw/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> Bahlil Korban Sekaligus TertuduhPersoalan yang membuat posisi Ketum Golkar semakin sulit. Dalam isu penyadapan ini, Bahlil juga menjadi korban atau sasaran penyadapan bersama Ketua Umum partai politik lain. Namun dia juga terseret masuk dalam melakukan kegiatan besar tersebut. Bahlil dituduh sebagai pelaku atau orang yang mengetahui penyadapan itu. Dua narasi ini bertabrakan di kepala kader. Kader menjadi bingung: haruskah membela Bahlil sebagai korban, atau menjauh dari Bahlil karena takut ikut terseret sebagai pelaku?Kebingungan inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok yang menginginkan Munaslub. NamunKursi-kursi Bahlil ini tidak berdiri sendiri, saling mengunci satu sama lain.Jika kursi Menko, Menteri ESDM hilang, kursi Ketum Akan Goyah. Karena selama ini, kekuatan Bahlil di Golkar ditopang oleh kedekatannya dengan Presiden. Jika Presiden mencopotnya dari Menko dan Menteri ESDM itu adalah sinyal bahwa Presiden sudah tidak percaya. Kader Golkar akan membaca sinyal itu dan segera mencari ketua umum baru yang lebih dipercaya Presiden.Begitu juga sebaliknya, jika kursi Ketum hilang, kursi Menko akan goyah. Karena Presiden memilih Bahlil sebagai Menko bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tetapi juga karena Bahlil adalah Ketua Umum Golkar, partai kedua terbesar di parlemen. Jika Bahlil bukan lagi Ketum Golkar, nilai tawar politiknya di hadapan Presiden akan menurun drastis. Presiden tidak lagi membutuhkan Bahlil untuk mengendalikan Golkar.Inilah yang dalam teori disebut double-bind trap atau jebakan ganda. Bahlil harus mempertahankan kedua kursi secara bersamaan, karena kehilangan satu kursi akan mempercepat hilangnya kursi yang lain.Harus Dilakukan BahlilSecara ilmiah, Bahlil memiliki tiga pilihan:Pertama, Strategi Klarifikasi Total. Bahlil harus meminta Polri untuk memeriksa dirinya secara terbuka, termasuk membuka akses terhadap data komunikasi dan aliran dananya. Jika bersih, klarifikasi itu akan memulihkan kedua kursinya sekaligus.Kedua, Strategi Melepas Satu Kursi. Dalam sejarah politik Indonesia, banyak tokoh yang selamat karena rela melepas satu kursi untuk menyelamatkan kursi yang lain. Misalnya, melepas kursi Menko untuk fokus membenahi Golkar, atau melepas kursi Ketum untuk fokus sebagai menteri. Mempertahankan dua kursi sekaligus dalam situasi krisis justru membuat kedua kursi semakin rapuh.Ketiga, Strategi Menunggu Momentum Presiden. Bahlil harus membiarkan Presiden yang memutuskan. Jika Presiden masih percaya, maka kedua kursi itu aman. Jika Presiden sudah tidak percaya, maka tidak ada strategi apapun yang bisa menyelamatkan Bahlil.Pada akhirnya, nasib kursi-kursi strategis Bahli ditentukan oleh, apakah Presiden Prabowo masih percaya kepada Bahlil atau tidak. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibuktikan dengan proses hukum yang transparan, bukan dengan bantahan di depan wartawan. (*)Salam Indonesia Kuat #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6cmO9o0cdCs7c29vsTzy8ynt3bGwUr8bc1EpN5pNKqgmzsJPhY8ZDgn7krcRbo50YfdZ3IS3r5xPOFZ0sUxxglWXF4fjTb3pNKtMRxk9PfHWyxXZO3iy0_4RMGoLmk_i3KBfDBrsKoQK6h2U9ZKzcpbag1SdK7UTYB9puYyX0nP8Oan93CP4aW8SoSA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6cmO9o0cdCs7c29vsTzy8ynt3bGwUr8bc1EpN5pNKqgmzsJPhY8ZDgn7krcRbo50YfdZ3IS3r5xPOFZ0sUxxglWXF4fjTb3pNKtMRxk9PfHWyxXZO3iy0_4RMGoLmk_i3KBfDBrsKoQK6h2U9ZKzcpbag1SdK7UTYB9puYyX0nP8Oan93CP4aW8SoSA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kursi-kursi Strategis Bahlil Terancam Setelah Isu Penyadapan

Oleh Azkar Badri | Akademisi, Konsultan ISU PENYADAPAN presiden Prabowo berkembang kemana-mana, baik menyangkut sasaran penyadapan itu send...

Baca selengkapnya »

Negara di Balik Sadapan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG_3QtxLZIRku1OkA-_M2oVYi1wR-BgG9Lbf9USp6LKH1nPxon7LnvPvKxevha-sJr8gjYvMleKy-tR1wZv8soMyLGPlo4asmVIpMt4ue1RSi_ygH7lIdU3o6oF-69lsU5sjqAP7YkBtOKckKNwx2H_gzHTIjFHSZx1yvIoV8b9Rmrm2QnTcL135TjjQ/s768/Negara%20di%20Balik%20Sadapan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="768" height="420" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG_3QtxLZIRku1OkA-_M2oVYi1wR-BgG9Lbf9USp6LKH1nPxon7LnvPvKxevha-sJr8gjYvMleKy-tR1wZv8soMyLGPlo4asmVIpMt4ue1RSi_ygH7lIdU3o6oF-69lsU5sjqAP7YkBtOKckKNwx2H_gzHTIjFHSZx1yvIoV8b9Rmrm2QnTcL135TjjQ/w640-h420/Negara%20di%20Balik%20Sadapan.jpg" width="640" /></a></div> Polisi Mengintip Presiden dan Republik Menguji Batas Kekuasaan Rita Mf Jannah | Pengamat Internasional Jangan sampai kita begitu sibuk memburu siapa yang menyadap Presiden, sampai lupa bertanya siapa saja warga yang mungkin telah disadap dan untuk kepentingan siapa ADA TIGA klaim yang harus kita pisahkan: penahanan tiga jenderal polisi, pengerahan lebih dari 20.000 personel TNI ke Jakarta, dan hubungan sebab-akibat di antara keduanya.Kalau ketiganya benar, itu perkembangan serius. Tetapi angka pengerahan pasukan tidak otomatis membuktikan kudeta, keadaan darurat, atau bahwa TNI dikerahkan untuk menangani skandal penyadapan.Status Kasus: ini Bukan Lagi Sekadar Rumor WhatsAppPer 5 November 2026, Bareskrim telah menetapkan dan menahan tiga tersangka:Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri dan saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan.Ahrie Sonta Nasution, pejabat di Divisi Hukum Polri.Eko Hadi Santoso, perwira di lingkungan pendidikan dan pelatihan Polri.DPR sendiri mengonfirmasi ketiga orang tersebut telah menjadi tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri.Menurut keterangan penyidik, dugaan operasi penyadapan berlangsung pada 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System tanpa verifikasi atau dasar penegakan hukum yang semestinya. Penyidik juga menduga terdapat penghapusan data elektronik dan akses ilegal.Perhatikan istilah hukumnya: tersangka bukan terpidana. Penetapan tersangka menunjukkan penyidik menilai telah ada dasar untuk membawa perkara ke tahap pidana, bukan bahwa seluruh tuduhan sudah terbukti di pengadilan.Mengapa Penyadapan Presiden Merupakan Perkara yang Luar Biasa Serius?Kita perlu membedakan dua hal:Penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum, prosedur, tujuan yang sah, dan pengawasan.Penyadapan tanpa dasar hukum, tanpa otorisasi, atau dengan penyalahgunaan perangkat negara.Yang kedua bukan sekadar pelanggaran privasi. Jika dugaan ini terbukti, ada persoalan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan, keamanan informasi negara, dan integritas institusi penegak hukum.Tetapi ada lapisan yang bahkan lebih besar. Jika perangkat intelijen atau sistem penyadapan negara digunakan untuk memantau komunikasi pejabat politik, jurnalis, aktivis, dan warga tanpa dasar hukum, maka negara berisiko mengubah instrumen keamanan menjadi instrumen pengendalian politik.AP melaporkan bahwa dugaan target tidak terbatas pada Prabowo. Pejabat kabinet, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku bisnis juga disebut sebagai kemungkinan sasaran.Amnesty International Indonesia mengingatkan bahwa operasi semacam itu berpotensi melanggar HAM dan mengintimidasi pihak yang kritis terhadap pemerintah.Itulah sebabnya kasus ini harus diperiksa secara independen dan menyeluruh. Presiden bukan satu-satunya orang yang haknya perlu dilindungi. Warga biasa juga memiliki hak atas privasi dan perlindungan dari pengawasan sewenang-wenang.Dua Puluh Ribu Tentara di Jakarta: Angka Besar, tetapi Apa Sebenarnya yang Terjadi?CNA melaporkan pengerahan sekitar 20.980 personel, termasuk unsur Marinir dan Angkatan Laut, serta 13.140 personel tambahan dalam status siaga. AP kemudian memberikan konteks penting: pada Kamis, 5 November, sebanyak 6.770 personel polisi dan militer ditugaskan mengamankan sidang mantan Presiden Jokowi dalam perkara tuduhan ijazah palsu.Sidang itu tidak berkaitan dengan penyadapan. Sebagian besar personel dalam pengerahan lebih luas juga masih berada dalam posisi cadangan, bukan berpatroli memenuhi jalan-jalan Jakarta.Pernyataan TNI menyebut pengerahan tersebut sebagai langkah rutin untuk keamanan nasional dan integritas wilayah. Namun, pejabat militer tidak memberikan penjelasan rinci yang menghubungkan jumlah pasukan dengan ancaman spesifik.Maka ada tiga hal yang harus dibedakan:Ada pengerahan personel dalam jumlah besar. Ini terkonfirmasi.Ada ketegangan politik dan investigasi penyadapan yang berlangsung bersamaan. Ini juga terkonfirmasi.Pengerahan itu dilakukan untuk menghadapi kudeta, konflik antarlembaga, atau melindungi Presiden dari ancaman tertentu. Belum ada bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan itu.Korelasi waktu bukan bukti hubungan komando.Bagian Paling Panas: Apakah ini Konflik Prabowo Versus Jokowi?Inilah lapisan politik yang membuat kasus ini jauh lebih kompleks daripada perkara pidana biasa.Reuters pada 5 November menyebut skandal penyadapan tersebut memperlihatkan retakan yang semakin dalam antara Prabowo dan mantan pendukung politiknya, Jokowi.Rangkaian peristiwanya:Listyo Sigit pernah menjadi Kapolri selama pemerintahan Jokowi.Setelah Prabowo menjadi presiden, Listyo kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan.Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan.Prabowo memberhentikannya dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan sehari setelah penahanan.Jokowi menyatakan menghormati proses hukum, tetapi belum ada bukti publik yang menetapkan dirinya sebagai pihak yang memerintahkan penyadapan.Sekarang kita masuk ke pertanyaan analitis. Apakah penyadapan merupakan operasi loyalitas politik, operasi intelijen yang menyimpang, atau bagian dari perebutan pengaruh dalam lingkaran kekuasaan? Ketiganya merupakan kemungkinan hipotesis yang berbeda.Motifnya belum diumumkan oleh penyidik. Reuters mencatat bahwa pemerintah dan penyidik belum mengungkap alasan di balik operasi yang diduga berlangsung tersebut.Ada satu hal yang justru harus kita hindari: menjadikan kedekatan Listyo dengan Jokowi sebagai bukti bahwa Jokowi memerintahkan penyadapan. Hubungan politik bukan bukti pidana.Untuk menguji dugaan adanya operasi politik, penyidik perlu mengungkap:Siapa yang memasukkan nomor target ke sistem?Siapa yang menyetujui atau memerintahkan penyadapan?Siapa yang menerima hasil intersepsi?Apakah ada daftar target, laporan intelijen, atau komunikasi internal?Siapa yang memerintahkan penghapusan data?Apakah operasi tersebut memiliki tujuan penegakan hukum yang sah?Tanpa jawaban itu, kita baru mengetahui dugaan perbuatan dan sejumlah tersangka, belum mengetahui keseluruhan arsitektur operasinya.Supremasi Sipil: Mengapa Pengerahan Militer Perlu Diawasi?Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Karena itu, pengerahan militer di ruang domestik harus memiliki dasar kewenangan, tujuan, rantai komando, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.Landasan yang relevan antara lain:UUD 1945 Pasal 30: mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara serta kedudukan TNI dan Polri.UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2025: mengatur tugas pokok TNI, termasuk operasi militer selain perang.UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri: menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.Konsekuensi kelembagaannya penting: TNI bukan lembaga yang seharusnya mengambil alih penyidikan pidana terhadap anggota Polri. Sebaliknya, Polri juga tidak boleh menggunakan kewenangan penyidikan untuk melindungi atau mengawasi kepentingan politik tertentu.Kita perlu mengajukan pertanyaan yang agak tidak nyaman: Jika penyadapan ilegal terjadi di dalam institusi kepolisian, siapa yang mengawasi pengawas?Jawabannya tidak boleh sekadar: institusi itu sendiri. Dibutuhkan pengawasan eksternal, pemeriksaan forensik digital yang dapat diuji, transparansi proses hukum, dan pengawasan parlemen. Kalau tidak, penyelidikan berisiko menjadi persoalan kepercayaan: publik diminta mempercayai lembaga yang justru sedang diperiksa karena dugaan penyalahgunaan kewenangan.Bahaya Terbesar: Konflik Antarlembaga KeamananDalam ilmu politik dan studi hubungan sipil-militer, ada konsep security sector governance: tata kelola lembaga keamanan agar kekuatan koersif negara tetap tunduk pada hukum dan otoritas sipil yang sah.Skandal ini menyentuh tiga titik rawan:A. Fragmentasi loyalitasKetika pejabat keamanan memiliki hubungan politik dengan pemimpin yang berbeda, muncul risiko bahwa loyalitas personal atau jaringan patronase mengalahkan loyalitas institusional.Namun, kita belum boleh menyimpulkan adanya faksi TNI versus Polri. Untuk itu diperlukan bukti koordinasi, konflik komando, atau tindakan institusional yang nyata.B. Ekspansi pengawasanJika penyadapan terhadap Presiden dan berbagai kelompok masyarakat terbukti dilakukan tanpa prosedur, masalahnya bukan hanya siapa yang disadap. Masalahnya adalah siapa yang mengendalikan teknologi pengawasan, siapa yang mengakses datanya, dan apakah data tersebut digunakan untuk kepentingan politik.C. Militerisasi keamanan domestikPengerahan personel dalam jumlah besar dapat dibenarkan untuk menghadapi ancaman tertentu. Tetapi jika pengerahan seperti ini menjadi respons rutin terhadap ketegangan politik, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai proporsionalitas dan batas penggunaannya.Ada perbedaan besar antara negara yang mempersiapkan keamanan dan negara yang menjadikan kehadiran aparat bersenjata sebagai jawaban atas setiap persoalan politik.Ada Perkembangan Politik Lain yang Perlu DiperhatikanReuters juga melaporkan bahwa sejumlah partai mulai membicarakan penggunaan hak angket DPR terkait kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembicaraan ini berhubungan dengan putusan pengadilan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan 2024.Beberapa partai, termasuk partai yang berada dalam koalisi Prabowo, disebut ikut mempertimbangkan langkah tersebut. Namun, koalisi pemerintahan masih menguasai sekitar 81% kursi parlemen menurut laporan Reuters.Ini menarik karena dua proses politik berjalan bersamaan:Penyelidikan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri dan dua pejabat senior Polri.Munculnya pembicaraan mengenai penggunaan hak angket terhadap Wakil Presiden.Keduanya belum terbukti merupakan satu operasi politik yang terkoordinasi. Tetapi keduanya memperlihatkan bahwa hubungan antara kekuasaan eksekutif, elite partai, dan institusi keamanan sedang menghadapi tekanan.Skandal Penyadapan atau Krisis Tata Kelola Keamanan?Ada tiga tingkat persoalan:Tingkat pidana: dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan bukti elektronik.Tingkat kelembagaan: potensi penyalahgunaan sistem pengawasan oleh pejabat yang memiliki kewenangan keamanan.Tingkat konstitusional: kebutuhan memastikan TNI dan Polri tetap berada dalam batas kewenangan hukum serta pengawasan sipil.Yang paling penting bukan apakah skandal ini akan menguntungkan Prabowo, merugikan Jokowi, atau mengguncang jaringan politik tertentu.Yang paling penting adalah apakah penyelidikan mampu mengungkap fakta tanpa menjadi alat untuk membersihkan satu kelompok sekaligus menyingkirkan kelompok lain.Sebab negara hukum tidak boleh hanya melindungi presiden dari penyadapan ilegal. Negara hukum harus melindungi seluruh warga dari penyadapan ilegal, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke Istana.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPXiLecgV2mmz8DGfmaIrpcctjC3CR617hN63JDTvbnpkWyy0TAym2bGlJoJmf397L7vkWJC2lztszXjkL1xIEjKTDOJQ1YHSEs4qdOrZGxcQBHMLrsbQYmq6TEjPxPIJzm7P0BwnBe7VJg0hyf648PCo4IbU1j3E-YeZa9EC7jn5arHRjRFrZ7oENjQ/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPXiLecgV2mmz8DGfmaIrpcctjC3CR617hN63JDTvbnpkWyy0TAym2bGlJoJmf397L7vkWJC2lztszXjkL1xIEjKTDOJQ1YHSEs4qdOrZGxcQBHMLrsbQYmq6TEjPxPIJzm7P0BwnBe7VJg0hyf648PCo4IbU1j3E-YeZa9EC7jn5arHRjRFrZ7oENjQ/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> Dan ada satu paradoks yang patut direnungkan, jika sistem pengawasan negara dapat digunakan tanpa prosedur untuk mengawasi Presiden, maka warga biasa jauh lebih rentan. Presiden setidaknya memiliki aparat, akses informasi, dan kekuasaan untuk memerintahkan penyelidikan. Warga biasa sering bahkan tidak tahu bahwa komunikasinya sedang dipantau.Itulah inti persoalan demokrasi: kekuasaan pengawasan negara harus lebih kecil daripada kekuasaan hukum yang mengawasinya.Satu hal yang harus kita garis bawahi, jangan sampai kita begitu sibuk memburu siapa yang menyadap Presiden, sampai lupa bertanya siapa saja warga yang mungkin telah disadap dan untuk kepentingan siapa. Itu pertanyaan yang menentukan apakah kasus ini hanya pergantian orang di lingkar kekuasaan atau benar-benar pembenahan institusi. (*)ReferensiAssociated Press. (2026, November 5). Thousands of troops secure Indonesia trial as tensions run high over wiretap scandal. AP News. https://apnews.com/article/5133f0092549f865ff2fd72ba2bb4a6b⁠Reuters. (2026, November 5). Indonesian police say wiretapping probe a matter for law enforcement, as parliament considers inquiry into VP. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-parties-weigh-parliamentary-inquiry-into-vice-presidents-education-2026-11-05/⁠Channel News Asia. (2026, November 4). Indonesia deploys over 20,000 troops to Jakarta amid wiretapping probe. https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-deploys-troops-jakarta-wiretapping-arrests-6523396⁠Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, November 4). Percayakan Polri usut tuntas kasus penyadapan ilegal kepada Presiden. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Percayakan-Polri-Usut-Tuntas-Kasus-Penyadapan-Ilegal-kepada-Presiden-70404⁠Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.#hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUqyN7fr_SIkz87JaakkB5rMvNEiR2qQSsNkz2jKaXfwjX0VR_96spDH2QoS9yWsrvwo0jlDNjdH7pNEVrFf-U0ip9X_VbqAkWy_UMeAuNnqhkfKX2i6yf77tHcwgu4SCbGkp-G9FjTBSsbBraEV7Qu1Ur9ACJ4jKuddt2Bzh7duD_4LrxIu8xTM29zA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUqyN7fr_SIkz87JaakkB5rMvNEiR2qQSsNkz2jKaXfwjX0VR_96spDH2QoS9yWsrvwo0jlDNjdH7pNEVrFf-U0ip9X_VbqAkWy_UMeAuNnqhkfKX2i6yf77tHcwgu4SCbGkp-G9FjTBSsbBraEV7Qu1Ur9ACJ4jKuddt2Bzh7duD_4LrxIu8xTM29zA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Negara di Balik Sadapan

Polisi Mengintip Presiden dan Republik Menguji Batas Kekuasaan Rita Mf Jannah | Pengamat Internasional Jangan sampai kita begitu sibuk memb...

Baca selengkapnya »

Usut Tuntas Mafia Tambang Nikel!

Usut Tuntas Mafia Tambang Nikel!

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung SEBAGAI negara hukum, Indonesia tidak boleh memberikan ruang bagi perilaku korupsi, suap, dan pen...

Baca selengkapnya »

Ayah Dicecar Ijazah, Anak Diburu Ijazah, Senayan Siapkan Hak Angket!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoGSgiKsZjq5pIBOn40nrnC-XUqsFLoi6DOK6ToBkZHNncFm1u3JxSgPiaLNsxqs8onuOhAoKdRI6oaMDOwuGQvxp32Xo1mwimORMPxXGrKPr6HWki66WdJFCzQxbem1cAjBshp4xZbktO4_QQP7YOSMY_TYReotWl1PykG8ZfMFc_d6fNCADb2wy1nw/s4096/Ayah%20dan%20Anak%20Terjerat%20Kasus%20Ijazah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoGSgiKsZjq5pIBOn40nrnC-XUqsFLoi6DOK6ToBkZHNncFm1u3JxSgPiaLNsxqs8onuOhAoKdRI6oaMDOwuGQvxp32Xo1mwimORMPxXGrKPr6HWki66WdJFCzQxbem1cAjBshp4xZbktO4_QQP7YOSMY_TYReotWl1PykG8ZfMFc_d6fNCADb2wy1nw/w640-h360/Ayah%20dan%20Anak%20Terjerat%20Kasus%20Ijazah.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani SANG ayah disibukkan di pengadilan. Sedang dicecar Roy Suryo cs soal ijazah. Lalu, sang anak juga bermasalah dengan ijazah. Bakal dikuliti lewat hukum pidana dan politik di Senayan. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!Waduh! Keluarga ini sedang mengalami musim ujian nasional. Ayah diuji di pengadilan, anak berpotensi diuji Bareskrim dan DPR. Keluarga lain mewariskan rumah, tanah, dan deposito. Ini malah berpotensi mewariskan map perkara. Tukang fotokopi mungkin sudah menyiapkan ekspansi bisnis.Sang ayah, Joko Widodo, masih menjadi sorotan dalam perkara ijazah yang dipersoalkan Roy Suryo cs. Sementara sang anak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menghadapi persoalan dokumen penyetaraan pendidikan SMA. Satu keluarga, dua panggung, satu tema: ijazah. Kalau begini, reuni keluarga sebaiknya diadakan di ruang arsip pengadilan.Pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA. Namun, MK tidak membatalkan jabatan Wakil Presiden.Belum selesai publik menyeruput kopi, 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Suratnya kena tendangan hukum sampai terpental dari panggung administrasi!Bareskrim pun mulai bergerak. Pada 6 November 2026, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan laporan terkait persoalan ijazah Gibran sedang didalami. Putusan MK dan MA menjadi referensi. Keterangan ahli hukum pidana juga dimintakan untuk menguji unsur pidana dan kecukupan alat bukti.Catat, ini masih penyelidikan, belum terkonfirmasi naik ke penyidikan. Belum ada tersangka. Jangan sampai wartawan sudah menyiapkan karangan bunga, sementara penyidik masih memeriksa daftar belanja alat bukti.Sementara itu, panggung politik mulai panas. PDIP dan PKS menginisiasi komunikasi hak angket. PKB melalui Muhammad Khozin menyatakan serius mengkajinya. Demokrat dan Gerindra juga menjadi bagian dari komunikasi politik yang perlu diamati setelah reses.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirqg5LWTLngnRJvT07_uoGopwpa_adOPps1kluUy0IKRo6S2lHLhL8naEFiUCpKGOqgpH1ODRIsDplylz0BlGat4MEDzdmy0u5jrUIisCKkasfRjYeBrNY6UsaaXr4rad3GoRBS472xSoZP90thEUtfbUj7nHl4DSf1-ltBH_4PXxulnmCPc0w460nCw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirqg5LWTLngnRJvT07_uoGopwpa_adOPps1kluUy0IKRo6S2lHLhL8naEFiUCpKGOqgpH1ODRIsDplylz0BlGat4MEDzdmy0u5jrUIisCKkasfRjYeBrNY6UsaaXr4rad3GoRBS472xSoZP90thEUtfbUj7nHl4DSf1-ltBH_4PXxulnmCPc0w460nCw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Dasco menyebut DPR masih reses hingga 8 November. Masa sidang berikutnya dijadwalkan mulai 10 November 2026. Syarat hak angket bukan main-main. Minimal 25 anggota DPR dari lebih satu fraksi harus mengusulkan dan memperoleh persetujuan paripurna sesuai UU MD3.Sementara itu, muncul babak baru, gerakan menurunkan foto Gibran! Pada 4 November 2026, Forum Kebangsaan DIY mendatangi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menurunkan foto Gibran di ruang rapat Badan Anggaran, membentangkan spanduk tuntutan pemakzulan, dan mendesak DPR RI memprosesnya. Aksi tersebut melibatkan puluhan aktivis dan tokoh masyarakat.Namun, foto itu dipasang kembali setelah audiensi. So, ini aksi simbolis, bukan keputusan resmi DPRD untuk mencopot foto Wakil Presiden.Rupanya bukan hanya dokumen diuji. Bingkai foto pun ikut menjalani pemeriksaan politik. Kalau begini, jangan-jangan tukang paku dan tukang pigura segera dipanggil menjadi saksi ahli.Kini ada tiga jalur menjadi perhatian. Bareskrim menguji kemungkinan unsur pidana, DPR berpotensi menggunakan hak angket, sementara masyarakat menyuarakan tuntutan politik. Ketiganya punya mekanisme berbeda. Menurunkan foto tentu tidak sama dengan memakzulkan Wapres. Pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusi.Kalau ayah dan anak sama-sama sibuk urusan ijazah, Indonesia perlu membuka fakultas baru: Manajemen Krisis Dokumen Pendidikan. Kita tunggu 10 November. Apakah Senayan benar-benar mengangkat angket atau cuma mengangkat alis? (*)#hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjApDZBfrW7ONkvAfydCwx5byxXat68nsKCGb5LGYzKEO7SsEBRS2lTUCTyBlHuOTBQfYVx1prWJigjUOUeKJvZInhKDnXxM6U5t9e4hmarpk2jqKnPc9SWwzqLnL-Qnj0dO8Ccc11MT74PqCUVE1c-qBiqGjHzhXEvRn2nB7ESWYBPB21mxemC9v3s5w/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjApDZBfrW7ONkvAfydCwx5byxXat68nsKCGb5LGYzKEO7SsEBRS2lTUCTyBlHuOTBQfYVx1prWJigjUOUeKJvZInhKDnXxM6U5t9e4hmarpk2jqKnPc9SWwzqLnL-Qnj0dO8Ccc11MT74PqCUVE1c-qBiqGjHzhXEvRn2nB7ESWYBPB21mxemC9v3s5w/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Ayah Dicecar Ijazah, Anak Diburu Ijazah, Senayan Siapkan Hak Angket!

Rosadi Jamani SANG ayah disibukkan di pengadilan. Sedang dicecar Roy Suryo cs soal ijazah. Lalu, sang anak juga bermasalah dengan ijazah. Ba...

Baca selengkapnya »

Ketika Jalanan Berkata Tidak

<blockquote><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8pxhYadL9GDV0h-NOuw8GuXdeIBDbDxCLI2k52a0rqhxRM1bSTj4_FrGNDqeRBuCwArS5xPgHIimi5gtsPB-_vNNKloaEdLg2b9ZsZ9T3yXwjo4y9aP7FJY-K0lYqNFRbsPOuwDeknKlRVM9Yn42balJC84gS7kuoJP40onBJMNHSo6x-l-jLh3AOcg/s577/Ketika%20Jalanan%20Berkata%20Tidak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="577" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8pxhYadL9GDV0h-NOuw8GuXdeIBDbDxCLI2k52a0rqhxRM1bSTj4_FrGNDqeRBuCwArS5xPgHIimi5gtsPB-_vNNKloaEdLg2b9ZsZ9T3yXwjo4y9aP7FJY-K0lYqNFRbsPOuwDeknKlRVM9Yn42balJC84gS7kuoJP40onBJMNHSo6x-l-jLh3AOcg/w640-h394/Ketika%20Jalanan%20Berkata%20Tidak.jpg" width="640" /></a></div> Kekuatan Rakyat, Lahirnya Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia, 1998–2026</blockquote>(Pengantar Revisi Buku Disertasi Ph.D. di Ohio State University (2001), Amerika Serikat, dengan Pembaruan Kajian hingga 2026) Oleh Denny JA Pendahuluan: Gerakan Jalanan dan Engsel Sejarah Pada 28 Oktober 2026, seorang pemuda berusia 21 tahun berdiri di antara para demonstran yang memenuhi kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Namanya Johanes Siagian. Ia datang membawa kegelisahan tentang keadaan negeri. Di sekelilingnya, mahasiswa memprotes kebakaran hutan dan berbagai kebijakan pemerintah. Sebagian demonstran mengenakan masker gas. Sebagian mengangkat tiga jari, simbol perlawanan yang dikenal melalui film The Hunger Games. Sebuah poster menyampaikan pesan yang menggetarkan: jika rakyat ikut terbakar, mereka yang berkuasa tidak boleh merasa aman dari akibatnya. Dalam rekaman video Reuters, Johanes mempertanyakan mengapa keadaan tidak kunjung membaik, meskipun pemerintah mempunyai begitu banyak ahli dan dewan penasihat. Pertanyaan itu sederhana. Namun di dalamnya tersimpan kegelisahan yang jauh lebih besar daripada persoalan kebakaran hutan dan kabut asap semata. Mengapa sebuah pemerintahan yang memiliki kewenangan, anggaran, para ahli, dan lembaga negara tetap dapat kehilangan kepercayaan sebagian masyarakatnya? Hari itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Hampir seabad setelah pemuda mengikrarkan persatuan, generasi baru kembali mempertanyakan arah perjalanan bangsanya. Dua puluh delapan tahun sebelumnya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa mulai menduduki kompleks parlemen di Senayan. Mereka datang membawa tuntutan yang jauh lebih mendasar. Soeharto harus mundur. Kekuasaan yang telah berlangsung selama tiga puluh dua tahun harus berakhir. Indonesia membutuhkan jalan baru menuju demokrasi. Di belakang tuntutan itu terdapat krisis ekonomi, kemarahan masyarakat, keberanian mahasiswa, dan luka mendalam akibat penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Sebuah kekuasaan yang pernah tampak begitu kokoh ternyata dapat berakhir dalam hitungan hari. Namun sejarah tidak selesai ketika seorang presiden meninggalkan istana. Justru sejak itulah pekerjaan yang lebih panjang dan rumit dimulai. Dua peristiwa tersebut memperlihatkan wajah berbeda kekuatan rakyat. Pada 1998, jalanan membantu mengakhiri sebuah rezim. Pada 2026, jalanan menuntut koreksi kebijakan. Pertanyaannya bukan semata-mata mengapa orang turun ke jalan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah suara mereka didengar, diabaikan, atau dinegosiasikan. Mengapa sebagian gerakan mampu menghasilkan perubahan besar, sedangkan gerakan lainnya hanya memperoleh konsesi terbatas, atau bahkan tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan? Dan mengapa keberanian yang begitu dahsyat ketika menolak kekuasaan tidak selalu menjelma menjadi kemampuan membangun institusi yang lebih baik? Buku ini lahir dari teka-teki tersebut. Ini bukan kisah tentang rakyat yang selalu benar, ataupun pemerintah yang selalu salah. Ini penelitian mengenai hubungan antara masyarakat, elite, dan institusi politik. Sebab jalanan dapat membangunkan sejarah. Namun sejarah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling keras mengatakan tidak, melainkan juga siapa yang mampu membangun sesudahnya. Di antara keberanian menolak dan kesanggupan membangun, terbentang salah satu persoalan paling mendasar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. -000- Apa yang Diajukan Penelitian Pertama Pada 2001, saya menyelesaikan disertasi Ph.D. di Ohio State University, Amerika Serikat, ketika Indonesia masih berada dalam masa awal Reformasi. Penelitian tersebut pertama kali diterbitkan sebagai buku Democratization From Below: Protest Events and Regime Change in Indonesia 1997–1998 pada 2006, lalu diterbitkan ulang oleh Cerah Budaya Indonesia pada 2015. Pertanyaan dasarnya sederhana: mengapa sebuah rezim yang tampak begitu kuat akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi gelombang perubahan dari masyarakat? Ketika itu, banyak penjelasan mengenai transisi demokrasi memberikan perhatian besar kepada perpecahan elite, negosiasi politik, dan perubahan konfigurasi kekuasaan. Guillermo O’Donnell dan Philippe Schmitter (1986) memberikan sumbangan penting melalui kajian tentang proses transisi yang penuh ketidakpastian dan perundingan antarelite. Di sisi lain, tradisi kajian politik perlawanan yang dikembangkan Charles Tilly dan Sidney Tarrow membaca protes sebagai interaksi antara penantang, peluang politik, dan respons negara. Saya ingin menempatkan perhatian lebih besar pada aktor yang sering kurang memperoleh tempat dalam penjelasan mengenai perubahan rezim: masyarakat yang bergerak. Untuk itu, penelitian saya menggunakan data 1.702 peristiwa protes di 27 provinsi sepanjang September 1997 hingga Agustus 1998. Data tersebut memperlihatkan bagaimana keluhan ekonomi berkembang menjadi tuntutan politik, lalu bertemu dengan krisis legitimasi dan perubahan dukungan di lingkungan kekuasaan. Masyarakat bukan sekadar penonton yang datang setelah elite membuka pintu perubahan. Mobilisasi mereka ikut menciptakan tekanan yang mengubah perhitungan para pemegang kekuasaan. Namun tekanan masyarakat juga tidak bekerja dalam ruang kosong. Ia berinteraksi dengan krisis ekonomi, organisasi politik, respons pemerintah, dan keretakan elite. Dari penelitian tersebut, saya mengidentifikasi lima faktor penting: krisis ekonomi, penggerak politik, sumber daya mobilisasi, perpecahan elite, dan kesalahan respons penguasa. Kelima faktor itu tidak berdiri sendiri. Krisis dapat melahirkan kemarahan, tetapi kemarahan membutuhkan jaringan, kepemimpinan, dan kesempatan untuk menjadi kekuatan politik. Tidak semua masyarakat yang menderita melakukan pemberontakan. Tidak semua demonstrasi besar menghasilkan perubahan. Tidak semua perpecahan elite berakhir dengan jatuhnya rezim. Perubahan terjadi ketika berbagai kondisi saling memperkuat pada suatu momentum sejarah yang memungkinkan tekanan sosial diterjemahkan menjadi konsekuensi politik. Inilah kesimpulan penting penelitian pertama saya: masyarakat memainkan peran dalam perubahan rezim, bukan sekadar menyaksikan keputusan yang dibuat elite. Namun perjalanan demokrasi Indonesia setelah 1998 menghadirkan pertanyaan baru yang belum dapat dijawab sepenuhnya oleh penelitian tersebut. Jika kekuatan masyarakat begitu menentukan ketika sebuah rezim berakhir, mengapa kualitas demokrasi yang lahir sesudahnya tetap menghadapi berbagai persoalan? Mengapa kemenangan membuka pintu demokrasi tidak otomatis menghasilkan institusi yang kuat, pemerintahan yang akuntabel, dan kepercayaan publik yang berkelanjutan? Pertanyaan inilah yang mendorong saya membaca kembali penelitian lama, dengan pengalaman sejarah yang lebih panjang dan kesediaan mengoreksi kesimpulan sendiri. -000- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9DjLbXPmhu5yxMCmu9ul-30emGo-FwaZBpdDv7giaSQsoB4Tzxchz9Dns_6Vzs39FDRTq8iP8dZHp4eKim4gQriGeCcdKKisQhoXNosxrhFmhuL5pjzH8flU0b27U3oWSBjrImJD_PMGFxus1qeyC3vWX_YS2QGuu4Wa0SOMhDZT3O1wOEbf5Ztm-FA/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9DjLbXPmhu5yxMCmu9ul-30emGo-FwaZBpdDv7giaSQsoB4Tzxchz9Dns_6Vzs39FDRTq8iP8dZHp4eKim4gQriGeCcdKKisQhoXNosxrhFmhuL5pjzH8flU0b27U3oWSBjrImJD_PMGFxus1qeyC3vWX_YS2QGuu4Wa0SOMhDZT3O1wOEbf5Ztm-FA/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Ketika Peneliti Menguji Kembali Keyakinannya Ada godaan yang sering dihadapi seorang peneliti: memperlakukan teori yang pernah dibangunnya seolah-olah menjadi bangunan yang harus dipertahankan sepanjang hidup. Namun ilmu pengetahuan bukan monumen untuk memuliakan penulisnya. Ia lebih menyerupai jendela yang harus terus dibersihkan agar kenyataan semakin terlihat. Dua puluh lima tahun setelah disertasi tersebut selesai, saya memandang argumen dasarnya masih penting. Tetapi sejumlah penjelasannya membutuhkan penajaman dan pemeriksaan ulang. Pertama, peran elite tidak dapat dipahami hanya sebagai faktor yang muncul setelah tekanan masyarakat mencapai puncaknya. Elite dapat membentuk kesempatan politik sejak awal. Mereka dapat menghalangi gerakan, memberi ruang negosiasi, atau mempercepat penyelesaian krisis melalui keputusan mereka. Gerakan dan elite bukan dua dunia yang terpisah. Keduanya dapat berkonflik, saling memengaruhi, bahkan berubah posisi ketika keadaan politik berkembang. Kedua, lima faktor dalam penelitian pertama tidak dapat diperlakukan sebagai rumus yang otomatis menjelaskan seluruh perubahan rezim di berbagai negara. Krisis ekonomi yang sama dapat menghasilkan demonstrasi di satu tempat, kompromi di tempat lain, atau justru penguatan kekuasaan dalam kondisi berbeda. Karena itu, hubungan sebab-akibat harus diperiksa melalui urutan kejadian, intensitas tekanan, interaksi antarfaktor, serta kemungkinan penjelasan alternatif yang masuk akal. Ketiga, keterbatasan data lama harus diakui. Penelitian demonstrasi 1998 bergantung pada pemberitaan media yang ketika itu masih menghadapi pembatasan politik. Peristiwa yang tercatat belum tentu mencerminkan semua kejadian. Jumlah peserta mungkin merupakan perkiraan. Wilayah dengan liputan lebih luas dapat terlihat lebih aktif. Karena itu, data asli perlu diperiksa kembali, termasuk definisi peristiwa, konsistensi pengodean, kemungkinan duplikasi, dan ketepatan kesimpulan yang pernah ditarik. Kesediaan melakukan koreksi bukan penolakan terhadap penelitian terdahulu. Ia justru merupakan cara menghormati penelitian tersebut dengan memperlakukan bukti secara sungguh-sungguh. Sebab tugas seorang ilmuwan bukan memenangkan perdebatan melawan zaman. Tugasnya mencari penjelasan yang semakin baik, bahkan ketika kenyataan menggugat keyakinannya sendiri. -000- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu1I35__inMxBo_rGBPiVDiTpKLQTCv5tWgNTRhLRA28YqjdAb2zqHgGUcBHgO5jgA75C0nckxrIf_IZ0gU2_ZUW6xFHhsasWUNEB3qKI7nVYe53_C3Pwf4mhyzOcbyigIYqZUwBeM5ZjZWZNO06jBf2ZQf7JQJOqvq1z4GOxDsg6Zeqx5sZHK2l9-cw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu1I35__inMxBo_rGBPiVDiTpKLQTCv5tWgNTRhLRA28YqjdAb2zqHgGUcBHgO5jgA75C0nckxrIf_IZ0gU2_ZUW6xFHhsasWUNEB3qKI7nVYe53_C3Pwf4mhyzOcbyigIYqZUwBeM5ZjZWZNO06jBf2ZQf7JQJOqvq1z4GOxDsg6Zeqx5sZHK2l9-cw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Indonesia 2026: Demokrasi yang Belum Selesai Indonesia telah mencapai banyak hal sejak Reformasi. Pemilihan umum berlangsung berkala, presiden berganti melalui mekanisme konstitusional, dan masyarakat memiliki ruang partisipasi. Kemajuan tersebut tidak boleh diremehkan. Ia lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan manusia, pembentukan institusi, dan berbagai kompromi yang tidak selalu mudah. Namun demokrasi bukan hanya persoalan siapa yang memenangkan pemilihan umum. Ia juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana masyarakat dapat mengawasinya. Laporan Freedom House 2026 menempatkan Indonesia dalam kategori Partly Free, dengan skor 56 dari 100 untuk hak politik dan kebebasan sipil. Laporan yang sama mencatat keberhasilan pluralisme politik, tetapi juga mengidentifikasi persoalan korupsi, diskriminasi, independensi hukum, dan berbagai hambatan kebebasan masyarakat. Indeks internasional bukan hakim terakhir kehidupan suatu bangsa. Namun ia dapat menjadi cermin untuk memeriksa persoalan yang mungkin luput dari kebanggaan nasional. Kita juga perlu membedakan dua hal: keberhasilan demokrasi sebagai prosedur pemilihan kekuasaan dan keberhasilan demokrasi sebagai sistem pengawasan terhadap kekuasaan. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu berkembang dengan kecepatan sama. Sebuah negara dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang kompetitif, namun tetap menghadapi persoalan patronase, lemahnya akuntabilitas, atau menyempitnya ruang kebebasan sipil. Sebaliknya, keberadaan protes tidak otomatis membuktikan bahwa demokrasi gagal. Demonstrasi juga dapat mencerminkan kebebasan masyarakat mengekspresikan ketidaksetujuan. Persoalannya terletak pada respons institusi: apakah suara masyarakat memperoleh penjelasan, pertimbangan, dan jalan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan? Peristiwa Agustus 2024, Agustus 2025, dan Oktober 2026 memberikan kesempatan penting untuk menguji pertanyaan tersebut melalui gerakan dengan tujuan dan konteks berbeda. -000- Dari 1998 ke 2025: Kemenangan yang Tidak Sama Pada 22 Agustus 2024, demonstrasi besar berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota. Masyarakat menentang rencana revisi aturan pemilihan kepala daerah. Gerakan #PeringatanDarurat berkembang melalui media sosial, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai kelompok yang menilai proses legislasi mengancam prinsip konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan putusan mengenai ketentuan pencalonan. Rencana perubahan undang-undang dipandang berpotensi mengesampingkan konsekuensi putusan tersebut. Di tengah tekanan publik, DPR membatalkan rencana pengesahan revisi. Ketentuan pemilihan daerah kemudian mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan hasil politik yang konkret. Namun keberhasilan tersebut berbeda secara mendasar dari perubahan yang terjadi pada Mei 1998. Pada 1998, tekanan masyarakat berinteraksi dengan krisis ekonomi, keretakan elite, dan hilangnya dukungan politik, lalu berujung pada pengunduran diri presiden. Pada 2024, mobilisasi publik berkontribusi pada perubahan keputusan legislatif dalam kerangka institusi yang sudah ada, tanpa menjatuhkan pemerintahan. Setahun kemudian, jalanan kembali bergolak dengan wajah yang lebih keras. Pada akhir Agustus 2025, kemarahan terhadap tunjangan anggota DPR bertemu dengan beban ekonomi masyarakat. Mahasiswa, pengemudi ojek daring, buruh, dan warga turun ke jalan. Pada 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, tewas setelah dilindas kendaraan taktis polisi. Kematiannya mengubah protes menjadi gelombang kemarahan nasional. Gelombang itu juga memperlihatkan sisi gelap jalanan. Kerusuhan, penjarahan rumah sejumlah anggota DPR, dan korban jiwa menyertai demonstrasi di berbagai kota. Dari ruang digital lahir rumusan 17+8 Tuntutan Rakyat, daftar tuntutan dengan tenggat yang jelas, ditujukan kepada presiden, DPR, partai politik, dan aparat keamanan. Pada 31 Agustus 2025, Presiden mengumumkan bahwa pimpinan DPR akan mencabut sejumlah tunjangan dan menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri. Beberapa partai menonaktifkan anggotanya. Pada 5 September 2025, DPR menyatakan penghentian tunjangan perumahan, pemangkasan sejumlah fasilitas, dan komitmen memperkuat transparansi. Kedua peristiwa itu memperlihatkan kemampuan masyarakat memengaruhi kekuasaan. Namun keberhasilannya harus diukur berdasarkan tujuan gerakan, bukan berdasarkan dramatisnya akibat. Untuk membandingkannya secara adil, saya mengusulkan tiga ukuran: pencapaian tuntutan, kedalaman perubahan kelembagaan, dan kemampuan mempertahankan hasil dalam jangka panjang. Dengan ukuran pertama, 1998 menghasilkan perubahan kepemimpinan nasional. Gerakan 2024 berhasil mendorong pembatalan revisi aturan. Gerakan 2025 memperoleh konsesi cepat atas tunjangan dan fasilitas. Dengan ukuran kedua, 1998 membuka proses transformasi rezim dan pembentukan institusi demokrasi. Gerakan 2024 terutama mempertahankan berlakunya keputusan konstitusional tertentu. Gerakan 2025 berada pada posisi yang lebih ganjil. Konsesinya menyentuh hak keuangan para wakil rakyat, tetapi tuntutan yang lebih dalam, seperti penyelidikan independen atas kekerasan aparat, menuntut kerja kelembagaan yang jauh lebih panjang. Dengan ukuran ketiga, penilaian menjadi lebih rumit. Ketiganya harus diuji melalui perkembangan sesudah kemenangan awal, bukan hanya melalui hari ketika tuntutan dipenuhi. Gelombang 2025 memperlihatkan asimetri dengan sangat jelas: kemarahan mampu memaksa konsesi dalam hitungan hari, sedangkan perubahan cara kerja institusi menuntut kesabaran bertahun-tahun. Pengunduran diri Soeharto bukan bukti bahwa seluruh cita-cita Reformasi telah tercapai. Pembatalan revisi 2024 dan pencabutan tunjangan 2025 juga bukan bukti bahwa persoalan demokrasi telah terselesaikan. Di sinilah letak perbedaan penting antara kemenangan sebuah gerakan dan kualitas demokrasi yang berkembang setelah kemenangan tersebut. Gerakan dapat memenangkan satu keputusan, tetapi perubahan institusi memerlukan proses politik, organisasi, pengawasan, dan pembelajaran yang lebih panjang. Sementara itu, demonstrasi 28 Oktober 2026 perlu diperlakukan secara berbeda. Kita telah mengetahui tuntutan dan respons awal pemerintah, tetapi belum seluruh hasil jangka panjangnya. Pemerintah menyatakan telah menindak perusahaan terkait kebakaran, mengirim bantuan ke daerah terdampak kabut asap, serta melanjutkan pemantauan. Efektivitas langkah tersebut masih perlu diuji. Karena itu, aksi 2026 belum boleh diklasifikasikan sebagai keberhasilan ataupun kegagalan akhir hanya berdasarkan laporan yang tersedia pada saat pengantar ini ditulis. Membedakan fakta yang telah terjadi dari akibat yang belum diketahui merupakan syarat dasar agar refleksi sejarah tidak berubah menjadi prasangka politik. -000- Argumen Utama: Asimetri Kekuatan Jalanan Dari perjalanan dua puluh delapan tahun tersebut, saya mengajukan sebuah tesis: gerakan jalanan sering mempunyai kemampuan besar untuk menolak, tetapi menghadapi tantangan berbeda ketika membangun alternatif. Saya menyebutnya asimetri kekuatan jalanan, yaitu ketidakseimbangan antara kapasitas memobilisasi penolakan dan kapasitas menerjemahkan kemenangan menjadi perubahan kelembagaan yang bertahan. Asimetri ini bukan berarti demonstran tidak mampu membangun institusi. Ia menunjuk pada perbedaan persyaratan antara keberhasilan mobilisasi dan keberhasilan pelembagaan. Untuk menolak sebuah kebijakan, kelompok berbeda dapat bersatu karena memiliki satu keberatan. Namun membangun alternatif menuntut kesepakatan yang jauh lebih rinci. Mereka harus menyepakati tujuan, pembagian tanggung jawab, sumber daya, mekanisme pengawasan, dan jalan penyelesaian ketika kepentingan mulai bertentangan. Membangun kesepakatan mengenai apa yang tidak diinginkan sering lebih mudah daripada menyepakati secara terperinci apa yang akan menggantikan keadaan tersebut. Di sinilah paradoks demokrasi muncul. Kemarahan dapat menyatukan ribuan manusia dalam semalam, sementara membangun satu institusi yang dipercaya mungkin membutuhkan puluhan tahun. Namun gagasan ini tidak boleh diklaim seolah-olah seluruh persoalannya belum pernah dibahas dalam ilmu politik. Erica Chenoweth dan Maria J. Stephan telah menjelaskan kekuatan perlawanan sipil, termasuk bagaimana gerakan nonkekerasan dapat menghasilkan perubahan politik besar. Zeynep Tufekci menunjukkan bahwa teknologi digital mempermudah mobilisasi cepat, tetapi tidak otomatis menciptakan kapasitas organisasi dan negosiasi yang tangguh. Edwin Amenta bersama para koleganya juga membahas bagaimana pengaruh gerakan sosial harus dianalisis melampaui kemampuannya menarik perhatian terhadap suatu persoalan. Literatur mengenai pelembagaan dan kooptasi gerakan telah lama mengingatkan bahwa masuknya aktivis ke dalam institusi dapat membawa kesempatan sekaligus risiko. Lalu, di manakah kemungkinan kontribusi baru penelitian ini? Saya mengusulkan agar hubungan antara penolakan dan pembangunan institusi tidak hanya dibaca sebagai persoalan organisasi, tetapi juga sebagai persoalan perubahan kapasitas politik. Setidaknya terdapat tiga kapasitas berbeda: kemampuan memobilisasi masyarakat, kemampuan mengubah tuntutan menjadi keputusan, dan kemampuan mempertahankan pelaksanaan keputusan tersebut. Ketiganya dapat berkembang secara tidak seimbang. Gerakan yang sangat kuat dalam mobilisasi belum tentu memiliki kemampuan setara dalam negosiasi dan pengawasan. Sebaliknya, organisasi yang tidak mampu mengumpulkan massa besar mungkin justru memiliki pengaruh kelembagaan melalui jaringan, pengetahuan, dan hubungan politik yang berkelanjutan. Dengan demikian, kekuatan gerakan tidak cukup diukur dari besarnya demonstrasi. Ia harus dinilai berdasarkan kemampuan bergerak dari protes menuju pengaruh yang bertahan. Untuk menjelaskan proses tersebut, buku ini mengembangkan dua tesis yang dapat diuji dengan bukti empiris, disertai satu agenda penelitian untuk mengujinya lintas zaman. -000- Tesis Pertama: Engsel Perubahan Tesis pertama menjelaskan bagaimana tekanan masyarakat berubah menjadi konsekuensi politik melalui mekanisme yang saya sebut engsel perubahan. Bayangkan sebuah pintu yang berat. Ribuan orang dapat mendorongnya, tetapi pintu tidak akan terbuka apabila mekanisme penguncinya tetap bertahan. Dalam politik, mekanisme itu dapat berupa kesatuan elite, dukungan aparat, kemampuan pemerintah membuat konsesi, atau legitimasi yang masih dimiliki penguasa. Pada 1998, krisis ekonomi dan gelombang demonstrasi memperlemah kekuasaan. Perubahan dukungan elite turut memungkinkan tekanan tersebut berujung pada pergantian kepemimpinan. Namun tidak setiap tekanan masyarakat harus menghasilkan perubahan rezim. Dalam demokrasi konstitusional, koreksi kebijakan justru dapat berlangsung tanpa menjatuhkan pemerintahan. Peristiwa 2024 memperlihatkan kemungkinan tersebut. Keputusan legislatif berubah ketika tekanan publik berinteraksi dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dinamika parlemen. Peristiwa 2025 memperlihatkan engsel yang lain. Konsesi lahir ketika kemarahan jalanan bertemu dengan kepentingan presiden dan pimpinan partai untuk meredakan krisis secepatnya. Tesis engsel perubahan tidak menyatakan perpecahan elite selalu diperlukan bagi setiap kemenangan gerakan, melainkan menempatkannya sebagai salah satu mekanisme yang perlu diuji. Pertanyaannya adalah kapan tekanan menghasilkan konsesi, kapan menghasilkan reformasi, dan kapan ia berkontribusi pada perubahan rezim secara lebih menyeluruh. Untuk menjawabnya, penelitian harus memeriksa urutan keputusan, hubungan antarelite, respons pemerintah, serta pengaruh mobilisasi dibanding faktor lain yang mungkin menentukan. Dengan cara ini, hubungan antara jalanan dan kekuasaan dapat dianalisis tanpa menganggap seluruh kompromi sebagai pengkhianatan ataupun seluruh demonstrasi sebagai ancaman. -000- Tesis Kedua: Penyerapan Penghubung Gerakan Gerakan 1998 tidak hanya mengandalkan jumlah demonstran. Ia mempunyai organisasi, jaringan kampus, aktivis, dan tokoh yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat. Mereka menerjemahkan keluhan menjadi tuntutan, membangun koordinasi antarkota, menghubungkan organisasi, dan membuka komunikasi dengan berbagai pusat pengambilan keputusan politik. Saya menyebut aktor-aktor tersebut sebagai penghubung gerakan, yakni individu atau organisasi yang mampu menjembatani kelompok sosial dengan arena kekuasaan. Gagasan ini berutang pada konsep brokerage yang dikembangkan Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly, yaitu mekanisme penyambungan dua atau lebih kelompok yang sebelumnya tidak terhubung. Yang ingin saya periksa adalah nasib para penghubung itu setelah pintu kekuasaan terbuka. Setelah Reformasi, sebagian aktivis memasuki partai politik, parlemen, pemerintahan, dan berbagai institusi negara. Perpindahan tersebut merupakan bagian wajar dari demokratisasi. Masuknya aktivis ke lembaga negara dapat memperkaya pemerintahan. Pengalaman memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat menjadi sumber kepekaan dalam perumusan kebijakan. Namun perpindahan itu juga membuka kemungkinan lain: berkurangnya penghubung independen yang dahulu mampu mengoordinasikan jaringan masyarakat secara luas. Di sinilah tesis penyerapan penghubung gerakan perlu diuji. Tesis ini tidak menyamakan seluruh perpindahan aktivis dengan kooptasi. Tidak semua orang yang memasuki pemerintahan meninggalkan cita-cita perjuangannya. Pertanyaannya lebih spesifik: apakah perpindahan tersebut memperluas pengaruh masyarakat melalui institusi, atau justru melemahkan kemampuan organisasi independen melakukan pengawasan? Untuk menjawabnya, penelitian perlu menelusuri jaringan organisasi, perjalanan aktivis, kemampuan regenerasi kepemimpinan, dan keberlanjutan hubungan antarkelompok. Penelitian juga harus membedakan tiga kemungkinan: integrasi yang memperkuat demokrasi, kooptasi yang mengurangi kemandirian, atau pembentukan jaringan baru yang menggantikan jaringan lama. Gelombang 2025 memberi petunjuk tentang kemungkinan ketiga. Rumusan 17+8 lahir dari jejaring warganet, pemengaruh, dan kelompok sipil, bukan dari satu organisasi yang memiliki pemimpin tunggal. Dengan demikian, penyerapan penghubung gerakan bukan istilah pengganti bagi kooptasi. Ia merupakan hipotesis tentang perubahan distribusi kemampuan menjembatani masyarakat dan kekuasaan. Jika bukti mendukungnya, konsep ini dapat membantu menjelaskan mengapa gerakan tetap mampu menarik massa besar, tetapi kesulitan mempertahankan koordinasi setelah mobilisasi mereda. Jika bukti tidak mendukungnya, konsep tersebut harus diperbaiki atau ditinggalkan. Penelitian tidak boleh mengubah hipotesis menjadi kebenaran sebelum pengujian dilakukan. Ada ironi sejarah yang menarik. Sebagian orang yang dahulu membantu membuka pintu kekuasaan kemudian menjadi bagian dari institusi yang pernah mereka desak. Namun ironi itu tidak harus menjadi tragedi. Ia dapat menjadi keberhasilan apabila pengalaman perjuangan diterjemahkan menjadi institusi yang semakin terbuka dan akuntabel. -000- Agenda Penelitian: Membandingkan Dua Puluh Delapan Tahun Mobilisasi Bagaimana membandingkan demonstrasi 1998 dengan gerakan yang lahir melalui media sosial? Apakah jumlah peserta dapat menjadi ukuran tunggal kekuatan politik? Pada 1998, mahasiswa mengandalkan rapat, selebaran, jaringan kampus, komunikasi langsung, dan berbagai organisasi untuk menyatukan tuntutan serta membangun solidaritas. Pada 2026, sebuah seruan dapat tersebar dalam hitungan menit. Namun kecepatan penyebaran pesan tidak selalu menunjukkan kedalaman organisasi yang mendukungnya. Ruang digital itu sendiri tidak netral. Freedom House mencatat skor kebebasan internet Indonesia turun dari 48 menjadi 46 dari 100 dalam laporan Freedom on the Net 2026. Sebuah tagar dapat menjangkau jutaan pengguna tanpa menghasilkan kepemimpinan bersama. Sebaliknya, organisasi kecil dapat berpengaruh karena menguasai pengetahuan dan jaringan kebijakan. Buku ini mengusulkan perbandingan sistematis antara gelombang protes 1997–1998 dan mobilisasi masyarakat pada 2019–2026 melalui kerangka pengodean yang konsisten. Setiap peristiwa perlu diklasifikasikan berdasarkan tujuan, pelaku, sumber daya, taktik, bentuk organisasi, respons pemerintah, dan hasil politik yang dapat diverifikasi. Hasil tersebut selanjutnya dibedakan menjadi pengaruh terhadap agenda publik, konsesi kebijakan, perubahan kelembagaan, dan perubahan kepemimpinan atau rezim. Namun tujuan setiap gerakan harus diperhitungkan. Tidak adil menilai gerakan yang menuntut pembatalan kebijakan sebagai kegagalan hanya karena pemerintahan tidak berganti. Penelitian juga perlu memperhatikan keberlanjutan hasil: apakah perubahan dilaksanakan, diawasi, dipertahankan, atau kemudian dibatalkan melalui proses politik berikutnya. Perbedaan sumber menjadi tantangan serius. Data media cetak pada 1998 tidak memiliki tingkat kelengkapan yang sama dengan dokumentasi digital masa kini. Karena itu, jumlah peristiwa maupun peserta tidak boleh dibandingkan secara langsung tanpa memeriksa bias peliputan, kemungkinan duplikasi, dan perubahan definisi. Penelitian baru juga perlu membedakan jumlah individu dari jumlah partisipasi kumulatif. Orang yang mengikuti beberapa demonstrasi tidak boleh otomatis dihitung sebagai individu berbeda. Kerangka ini merupakan rancangan penelitian yang masih memerlukan pengumpulan dan pemeriksaan data. Ia belum dapat diperlakukan sebagai temuan empiris yang selesai. Namun justru melalui pengujian tersebut, pengalaman Indonesia berpotensi memberikan penjelasan lebih luas tentang hubungan antara teknologi, organisasi, mobilisasi, dan kualitas demokrasi. -000- Apa yang Sudah Diketahui, Apa yang Ditafsirkan dan Apa yang Masih Harus Dibuktikan Agar pembaruan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, saya membedakan secara tegas tiga lapisan pengetahuan yang menjadi dasar argumentasi buku. Lapisan pertama adalah temuan yang telah terdokumentasi. Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998, gelombang demonstrasi yang mendahuluinya, pembatalan revisi aturan pilkada pada Agustus 2024, dan pencabutan sejumlah tunjangan DPR pada 2025 merupakan peristiwa terdokumentasi. Penelitian pertama saya juga mempunyai kumpulan data 1.702 peristiwa protes, meskipun kualitas pengodean dan konsistensinya tetap memerlukan pemeriksaan ulang. Lapisan kedua adalah interpretasi berdasarkan teori dan bukti yang tersedia. Dalam lapisan ini, saya menafsirkan hubungan antara mobilisasi masyarakat, dinamika elite, keputusan politik, dan perkembangan institusi setelah perubahan terjadi. Interpretasi dapat memiliki dasar kuat tanpa menjadi satu-satunya penjelasan. Faktor lain mungkin turut menentukan, bahkan ketika hubungan yang diamati tampak meyakinkan. Lapisan ketiga adalah hipotesis yang belum selesai diuji. Asimetri kekuatan jalanan, peran engsel perubahan, dan penyerapan penghubung gerakan merupakan proposisi yang memerlukan pengujian empiris lebih sistematis. Ketiganya tidak saya tawarkan sebagai hukum sejarah yang berlaku otomatis. Ketiganya merupakan kerangka untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam kepada kenyataan. Pembedaan ini penting terutama ketika membahas gerakan terbaru. Peristiwa yang masih berlangsung tidak boleh diberi kesimpulan akhir hanya karena penulis menginginkan narasi tertentu. Sebab penelitian yang bertanggung jawab harus berani mengatakan belum tahu, ketika bukti memang belum cukup untuk memberikan jawaban yang dapat dipercaya. Dalam ilmu pengetahuan, keraguan yang jujur sering lebih berharga daripada kepastian yang dibangun terlalu cepat. -000- Sumbangan bagi Perdebatan Demokrasi Edisi baru ini berusaha menghubungkan pengalaman Indonesia dengan empat perdebatan penting dalam penelitian ilmu politik dan gerakan sosial. Pertama, mengenai transisi demokrasi. Penelitian ini menempatkan tekanan masyarakat dan perubahan elite sebagai proses yang saling memengaruhi, bukan penjelasan yang harus dipertentangkan. Kedua, mengenai kemunduran demokrasi. Nancy Bermeo, Kim Lane Scheppele, serta Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menunjukkan berbagai mekanisme pelemahan demokrasi secara bertahap. Ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang melalui kudeta atau pembubaran parlemen. Ia juga dapat berkembang melalui perubahan aturan dan pelemahan pengawasan institusional. Ketiga, mengenai perlawanan sipil. Chenoweth dan Stephan menjelaskan kekuatan gerakan nonkekerasan, sementara Tufekci menguraikan paradoks mobilisasi dalam masyarakat digital. Penelitian ini memperluas pertanyaan tersebut menuju kemampuan gerakan mempertahankan pengaruh setelah demonstrasi berakhir dan perhatian publik berpindah kepada persoalan lain. Keempat, mengenai politik Indonesia. Aspinall, Slater, Berenschot, Power, dan Warburton membahas berbagai persoalan demokratisasi, koalisi, patronase, dan perubahan kualitas institusi. Marcus Mietzner menunjukkan bagaimana polarisasi dapat memecah masyarakat sipil Indonesia dan melemahkan kemampuannya mempertahankan demokrasi. Buku ini berusaha melengkapi kajian tersebut dengan menelusuri kapasitas masyarakat untuk menghubungkan tuntutan, keputusan politik, dan hasil kelembagaan yang berkelanjutan. Kontribusi yang diharapkan bukan sekadar memperkenalkan istilah baru, melainkan menunjukkan mekanisme yang dapat diperiksa, dibandingkan, dan mungkin ditemukan pula di negara lain. Jika Indonesia dapat menjadi tempat lahirnya pertanyaan tersebut, pengalaman sejarah kita berpotensi menjadi sumbangan bagi percakapan demokrasi yang lebih luas. Sebab demokrasi bukan hanya berlangsung di parlemen dan istana. Ia juga hidup di kampus, organisasi masyarakat, ruang digital, dan jalanan. -000- Susunan Buku Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama dan sebuah bab penutup, mengikuti perjalanan dari perubahan rezim 1998 menuju problematika demokrasi tahun 2026. Bagian I, Teka-Teki Demokratisasi, mencakup Bab 1 hingga Bab 3 mengenai hari-hari terakhir Orde Baru, teori transisi, dan metode penelitian demonstrasi. Bagian II, Anatomi Gelombang Protes 1997–1998, mencakup Bab 4 hingga Bab 9 tentang krisis, organisasi, penggerak politik, dan dinamika mobilisasi. Bagian ini juga membahas gerakan di lima kota, kesalahan respons kekuasaan, serta hubungan antara demonstrasi, konflik, dan berbagai bentuk kekerasan. Bagian III, Membaca Kembali 1998 dari Indonesia Tahun 2026, mencakup Bab 10 hingga Bab 14 mengenai perkembangan demokrasi setelah Reformasi. Di dalamnya dibahas perubahan institusi, perjalanan aktivis, konfigurasi koalisi politik, mobilisasi masyarakat kontemporer, dan kemungkinan peran teknologi digital dalam perubahan politik. Bab penutup mempertemukan seluruh argumentasi untuk menjawab pertanyaan yang menjadi jantung buku: bagaimana keberanian masyarakat dapat berubah menjadi kekuatan demokrasi yang bertahan? -000- Mengapa Buku Ini Penting Sekarang Saya kembali mengingat Johanes Siagian, pemuda yang berdiri di tengah demonstrasi pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026. Ia bukan tokoh besar dalam sejarah nasional. Ia seorang warga muda yang mempertanyakan mengapa keadaan tidak kunjung membaik meskipun negara memiliki banyak ahli. Namun justru melalui kegelisahan orang biasa seperti itulah kita dapat melihat persoalan terdalam hubungan antara rakyat dan kekuasaan. Pada 1998, mahasiswa memakai jaket almamater dan menduduki parlemen. Pada 2024, masyarakat bergerak mempertahankan prinsip konstitusional. Pada 2025, kematian seorang pengemudi ojek daring mengguncang negeri. Pada 2026, mahasiswa dan kelompok masyarakat kembali menyampaikan tuntutan, kali ini termasuk mengenai lingkungan hidup dan respons pemerintah terhadap kebakaran hutan. Keempat peristiwa memiliki tujuan, konteks, dan hasil berbeda. Namun semuanya memperlihatkan satu kenyataan: hubungan antara rakyat dan kekuasaan selalu memerlukan pengawasan. Perjalanan demokrasi tidak pernah menjadi garis lurus dari kegelapan menuju terang. Ia lebih menyerupai jalan panjang yang harus terus diperbaiki oleh generasi berbeda. Dari pengalaman tersebut, saya semakin meyakini bahwa keberanian adalah syarat penting perubahan, tetapi keberanian saja tidak cukup untuk menjamin kualitas hasilnya. Kemarahan tidak otomatis menghasilkan rancangan kebijakan yang tepat, seperti halnya kekuasaan tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Kedewasaan demokrasi bukan berarti setiap tuntutan harus diterima. Pemerintah dapat menolak tuntutan tertentu, tetapi penolakan harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, sebuah gerakan tidak kehilangan martabat hanya karena gagal mengubah keputusan. Ia tetap dapat memperluas kesadaran, membangun organisasi, dan membuka perdebatan publik. Inilah alasan saya kembali kepada penelitian yang dimulai seperempat abad lalu. Saya ingin memahami bukan hanya bagaimana kekuasaan berakhir, tetapi bagaimana demokrasi bertahan. Apa yang sungguh berubah setelah sebuah rezim jatuh? Institusi apa yang menjadi lebih kuat? Kebebasan apa yang berhasil dipertahankan? Siapa yang tetap tersisih? Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya melalui romantisme Reformasi, sebagaimana tidak dapat dijawab melalui kekecewaan terhadap berbagai kekurangan demokrasi masa kini. Indonesia membutuhkan ingatan sejarah yang jujur. Kita harus mampu menghormati keberanian generasi terdahulu tanpa menganggap seluruh keputusan mereka benar. Di sinilah saya melihat makna terdalam sebuah demokrasi yang matang: kekuasaan dapat dikoreksi tanpa harus selalu didahului ledakan kemarahan masyarakat, apalagi didahului jatuhnya korban. Jalanan akan selalu memiliki tempat dalam demokrasi. Selama kekuasaan dapat keliru, masyarakat harus memiliki hak menyampaikan penolakan secara terbuka dan damai. Namun generasi setelah Reformasi menghadapi tugas yang lebih besar: membangun kemampuan agar kritik tidak berhenti menjadi slogan, dan kemenangan tidak berhenti menjadi perayaan. Sebab pekerjaan demokrasi yang paling panjang sering dimulai ketika massa telah pulang, poster dilipat, jalanan dibersihkan, dan kamera tidak lagi merekam. Pada saat itulah keberanian harus berubah menjadi kebijakan, solidaritas menjadi organisasi, dan cita-cita menjadi institusi yang dapat diuji serta dipercaya masyarakat. Pada 1998, jalanan ikut mengajarkan kepada penguasa bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Pada 2026, pelajaran yang harus terus diuji adalah apakah institusi mampu mendengar rakyat tanpa harus selalu dipaksa oleh gelombang kemarahan. Jalanan dapat mengatakan tidak. Namun sejarah meminta sesuatu yang lebih sulit: mengubah keberanian menjadi kebijaksanaan, tuntutan menjadi tanggung jawab, dan perubahan menjadi institusi. Demokrasi mencapai kedewasaannya bukan ketika jalanan kehilangan suara, melainkan ketika suara rakyat tetap berarti, bahkan setelah jalanan kembali sepi. (*) Jakarta, 5 November 2026 REFERENSIAmenta, Edwin, Neal Caren, Elizabeth Chiarello, dan Yang Su. 2010. “The Political Consequences of Social Movements.” Annual Review of Sociology 36: 287–307.Aspinall, Edward. 2005. Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford: Stanford University Press.Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.Bermeo, Nancy. 2016. “On Democratic Backsliding.” Journal of Democracy 27(1): 5–19.Chenoweth, Erica. 2020. “The Future of Nonviolent Resistance.” Journal of Democracy 31(3): 69–84.Chenoweth, Erica, dan Maria J. Stephan. 2011. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press.Denny JA. 2006. Democratization From Below: Protest Events and Regime Change in Indonesia 1997–1998. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Diterbitkan ulang 2015, Cerah Budaya Indonesia.Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. 2018. How Democracies Die. New York: Crown.McAdam, Doug, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly. 2001. Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press.Mietzner, Marcus. 2021. “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.” Democratization 28(1): 161–178.O’Donnell, Guillermo, dan Philippe C. Schmitter. 1986. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Power, Thomas, dan Eve Warburton, ed. 2020. Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.Scheppele, Kim Lane. 2018. “Autocratic Legalism.” University of Chicago Law Review 85(2): 545–583.Slater, Dan. 2004. “Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition.” Indonesia 78: 61–92.Tarrow, Sidney. 1998. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Edisi kedua. Cambridge: Cambridge University Press.Tufekci, Zeynep. 2017. Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. New Haven: Yale University Press.Sumber Data Historis dan KontemporerHuman Rights Watch. 1998. Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers. Subbab “1998: The Nationwide Student Protest Movement and the Opening to Democratic Reform.” https://www.hrw.org/legacy/reports98/indonesia2/Borneote-04.htmReuters. 22 Agustus 2024. “Indonesia Shelves Plan to Revise Election Law as Protests Rage.”International IDEA. 2024. “Indonesia, August 2024: Protests and Criticism Force Government to Backtrack on Election Law.” https://www.idea.int/democracytracker/report/indonesia/august-2024Kantor Staf Presiden. 31 Agustus 2025. “Presiden Prabowo Pastikan Aspirasi Rakyat Didengar: Tunjangan DPR Dicabut, hingga Dorong DPR Buka Ruang Dialog dengan Masyarakat.” https://www.ksp.go.id/presiden-prabowo-pastikan-aspirasi-rakyat-didengar-tunjangan-dpr-dicabut-hingga-dorong-dpr-buka-ruang-dialog-dengan-masyarakat.htmlDPR RI. 5 September 2025. “Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi.” https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Menjawab-Tuntutan-17-8-DPR-RI-Hentikan-Sejumlah-Fasilitas-Anggota-dan-Komitmen-Transparansi-59034Reuters. 28 Oktober 2026. “As Forest Fires Rage, Hundreds of Indonesian Students Protest Government Response.” https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-students-protest-over-forest-fires-prabowo-policies-2026-10-28/ Reuters Connect. 28 Oktober 2026. Dokumentasi video demonstrasi Jakarta, Bandung, dan Makassar, termasuk wawancara Johanes Siagian (pernyataan berbahasa Indonesia, diparafrasakan dalam pengantar ini) dan poster demonstran.Freedom House. 2026. Indonesia: Freedom in the World 2026. https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2026Freedom House. 2026. Indonesia: Freedom on the Net 2026. https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2026-000-Ratusan esai Denny JA mengenai filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, serta ulasan buku, film, dan lagu dapat dibaca di Facebook Denny JA’s World.https://www.facebook.com/share/1KcTjxKcra/?mibextid=wwXIfr #hatipena

Ketika Jalanan Berkata Tidak

Kekuatan Rakyat, Lahirnya Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia, 1998–2026 (Pengantar Revisi Buku Disertasi Ph.D. di Ohio State Univers...

Baca selengkapnya »

Kursi-kursi Strategis Bahlil Terancam Setelah Isu Penyadapan

Negara di Balik Sadapan

Usut Tuntas Mafia Tambang Nikel!

Ayah Dicecar Ijazah, Anak Diburu Ijazah, Senayan Siapkan Hak Angket!

Ketika Jalanan Berkata Tidak

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS