sumatrazone

Tim Riset MTsN 3 Kota Padang Sukses Sabet Medali Perak di Ajang KREASI Tingkat Nasional 2026

Tim Riset MTsN 3 Kota Padang Sukses Sabet Medali Perak di Ajang KREASI Tingkat Nasional 2026

PADANG — Dunia pendidikan Kota Padang kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Tim Riset MTsN 3 Kota Padang sukses menyabet medali per...

Baca selengkapnya »

Ukir Prestasi Membanggakan, MTsN 5 Kota Padang Sabet 3 Gelar di Kejurda FORBASI Sumbar

Ukir Prestasi Membanggakan, MTsN 5 Kota Padang Sabet 3 Gelar di Kejurda FORBASI Sumbar

PADANG -- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 5 Kota Padang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih tiga gelar juara pada Kejuar...

Baca selengkapnya »

Darurat Bencana jadi Ruang Korupsi, 4 Celah Penyelewengan Ini Kerap Dimanfaatkan!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlXP53WAalNboJ5oo9dxK4RMRDEkrS3XdGbIHeV2xqTHdswJ8Rn4-ggFIEJOGrAJE7bxjNQdvRrwvwMPj9n4yPTEFxTjESTmaZO3dBzPzYixSrRNs0RzPrIgfdAbrvxNs2-1EvdJ0CGftXJqKB0S4sBuDiP_H506P-812A533SiZg1VYfOr8dTNWZZ5A/s480/Richard%20Erlangga%20dkk.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="480" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlXP53WAalNboJ5oo9dxK4RMRDEkrS3XdGbIHeV2xqTHdswJ8Rn4-ggFIEJOGrAJE7bxjNQdvRrwvwMPj9n4yPTEFxTjESTmaZO3dBzPzYixSrRNs0RzPrIgfdAbrvxNs2-1EvdJ0CGftXJqKB0S4sBuDiP_H506P-812A533SiZg1VYfOr8dTNWZZ5A/w640-h486/Richard%20Erlangga%20dkk.jpeg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Anggaran negara yang memiliki perencanaan belanja yang ketat sebenarnya cukup fleksibel terhadap pencairan dana darurat, khususnya ketika menghadapi bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Karhutla yang sedang terjadi sejak awal tahun ini tercatat telah menghanguskan 677 ribu hektare hutan maupun lahan. Asap mengganggu kesehatan jutaan warga hingga ke negara tetangga.Namun alih-alih digunakan untuk memadamkan api, dana darurat bencana justru memicu sangkaan korupsi.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan adik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB sebagai tersangka korupsi dana darurat bencana karhutla. Suharyanto pun akhirnya dicopot dari jabatannya, Jumat 17 Oktober 2026.KPK membidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan BNPB terkait dua klaster: dugaan konflik kepentingan dan suap yang turut disangka telah berlangsung sejak tahun 2022.Ini bukan kali pertama ada sejumlah pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nyatanya, momen bencana kerap menjadi salah satu ajang pesta para koruptor untuk menyelewengkan duit masyarakat.Uang pasti tersedia dan ditambah sesuai kebutuhanBencana memang tak bisa direspons seperti biasa. Waktu sangat krusial. Salah langkah sedikit, bisa memperburuk keadaan dalam hitungan jam. Barang tertentu mungkin langka, dan penundaan pembeliannya dapat memperburuk keadaan.Dalam menanggulangi darurat bencana, BNPB bisa menggunakan dana siap pakai.Penanggulangan bencana oleh BNPB juga melibatkan lembaga lain seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup (terkait teknis alam), Kementerian Kesehatan (urusan teknis kesehatan), Kementerian Sosial (bantuan sosial), Kementerian Pekerjaan Umum (infrastruktur penunjang), hingga TNI dan kepolisian (keamanan).Pun jika suatu bencana semakin parah, negara bisa menambah alokasi anggaran tanpa melalui proses revisi APBN di DPR. Kementerian Keuangan bisa “menyuntik” anggaran tambahan sesuai kebutuhan tim teknis di lapangan. BNPB sendiri pada awal bulan ini mengajukan tambahan DSP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp5,67 triliun.Untuk tahun ini, pemerintah telah mengganggarkan setidaknya Rp53 - 60 triliun anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari pos belanja yang bisa ditunda, dana abadi, dan opsi penambahan utang.Para koruptor dana kebencanaan berpeluang terkena hukuman mati sesuai Undang-undang Tipikor Tahun 1999.Kemudahan akses dana siap pakai beserta penggunaannya dalam masa tanggap darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2024.Empat celah yang sering dimanfaatkanDalam sudut pandang perspektif audit forensik risiko penyalahgunaan pengadaan darurat bisa dilihat sepanjang rantai transaksi, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai penggunaan barang atau jasa.Ada setidaknya empat celah yang bisa dimanfaatkan untuk “bermain”. Keempatnya sulit dihindari karena dalam penanganan bencana, kecepatan adalah kebutuhan. Pengetatan pengawasan, bahkan audit di tengah jalan, bisa menghambat kebutuhan bantuan yang dibutuhkan segera.Pertama, terbukanya opsi penunjukan langsung saat bencana menjadi pintu masuk konflik kepentingan antara pejabat, tenaga ahli, dan penyedia. Artinya suatu lembaga bisa memilih penyedia barang atau jasa tanpa melalui tender yang memakan waktu.Ada dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan BNPB yang sedang ditangani KPKTupoksi BNPB sebenarnya amatlah vital melihat karakteristik negara yang memang rentan bencana alam dan bencana buatan manusia. Tak kurang ribuan bencana terjadi setiap tahun. Infografis: Andi Ibnu/The Conversation IndonesiaSayangnya, proses yang sah secara formal dalam penunjukan langsung belum tentu bebas dari konflik kepentingan dan butuh pembuktian mendalam.Kedua, kewajaran harga menjadi ruang abu-abu ketika pengadaan mendesak dilakukan. Hal yang perlu diuji adalah dasar penetapan harga, kesesuaian spesifikasi, volume, waktu, lokasi, dan bukti pembanding yang tersedia.Ketiga, idealnya pengadaan pemerintah tercatat dan terdokumentasi mulai dari pesanan, kontrak jika dipersyaratkan, bukti pengiriman, berita acara penerimaan, tagihan, dan pembayaran harus membentuk jejak transaksi yang konsisten. Tapi dalam keadaan darurat, kerap ada pengecualian atas urutan prosedur normal, alasan, dan otorisasinya.Keempat, pengawasan lembaga pengawas terkait terhadap pemeriksaan dalam proses sebelum dana dibelanjakan kerap dilonggarkan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi73IiqMx2du7Nn0xrhL6_SlnXCP5pt19bdk6iz9r9R-3NzkD2ayzva9336xll9BcUIrJR_4WItMPYsogkAl6e0mCjoZDRLybmR0Qz4ELCPr7kcXNlMiGe2grbhOZNdDCR_F_6rJkGMfXGZIhcroFRD1lBmKcBsIjaMy5QVJHBIUrPitN9AFsrDyyDyrA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi73IiqMx2du7Nn0xrhL6_SlnXCP5pt19bdk6iz9r9R-3NzkD2ayzva9336xll9BcUIrJR_4WItMPYsogkAl6e0mCjoZDRLybmR0Qz4ELCPr7kcXNlMiGe2grbhOZNdDCR_F_6rJkGMfXGZIhcroFRD1lBmKcBsIjaMy5QVJHBIUrPitN9AFsrDyyDyrA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Modus serupa juga ditemukan KPK, yakni dengan memanfaatkan pengadaan alat pelindung diri (APD) pada masa pandemi COVID. Dalam uraiannya, KPK menemukan dugaan penggunaan tanggal mundur dalam penetapan pengadaan APD di Kementerian Kesehatan yang menggunakan DSP BNPB.KPK juga menguraikan dugaan pembayaran sebelum tersedia kontrak atau pesanan, penentuan harga satuan yang tidak didasarkan pada harga pasar. Selain itu, dokumen kontrak tak memuat rincian pekerjaan dan hak serta kewajiban para pihak secara memadai—sehingga memuluskan dana ghaib senilai Rp319 miliar hanya dari pengadaan APD saja.Momen menutup mata rantai setanSebagai negara hukum, dugaan korupsi dana bencana BNPB 2026 harus diselesaikan melalui proses hukum berdasarkan bukti.Pada saat yang sama, perkara ini memberi kesempatan kita untuk mengevaluasi tata kelola pendanaan darurat tanpa menggeneralisasi kesalahan kepada seluruh lembaga atau program.Karena itu, setiap penggunaan prosedur darurat perlu memiliki dasar kebutuhan, alasan pemilihan penyedia, pertimbangan kewajaran harga, dan persetujuan yang dapat ditelusuri dengan baik oleh pengguna anggaran.Selanjutnya pemerintah bisa menerapkan pengawasan berbasis risiko untuk transaksi bernilai besar. Hubungan afiliasi, perubahan pesanan yang tidak lazim, harga yang menyimpang dari pembanding yang relevan, dan bukti penerimaan yang tidak lengkap dapat menjadi prioritas pemeriksaan.Terakhir, pertanggungjawaban pascapengadaan harus jelas. Setiap transaksi wajib punya penanggung jawab, tenggat dokumen, verifikasi hasil, dan prosedur tindak lanjut jika ada masalah. Saat memakai prosedur darurat, mekanisme pengecekan susulan harus ditentukan dan dimandatkan sejak awal.Sebab mau bagaimanapun, kecepatan tetap harus diikuti dengan akuntabilitas pengelolaan duit negara dengan baik agar tetap menghasilkan manfaat publik, bukan justru membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.#ant/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi58dnjPfp9v7UwKxgFWRKZdSa8gp8Ft0sUYccfwSSksCIrSsIZ1p9nGdz2BzqL5jcLZQ_pbvXeKxbzal5VD9vlFHTfpj5vBM9Gy8V_aS0ZtBzrW2IEU51IkyUJFuPOLyMNq0euqcw52goAOYIIVlgFH9dMtpfn0a6bu6KtnZb6pZws_yyJXVZ_S3COSg/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi58dnjPfp9v7UwKxgFWRKZdSa8gp8Ft0sUYccfwSSksCIrSsIZ1p9nGdz2BzqL5jcLZQ_pbvXeKxbzal5VD9vlFHTfpj5vBM9Gy8V_aS0ZtBzrW2IEU51IkyUJFuPOLyMNq0euqcw52goAOYIIVlgFH9dMtpfn0a6bu6KtnZb6pZws_yyJXVZ_S3COSg/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div>

Darurat Bencana jadi Ruang Korupsi, 4 Celah Penyelewengan Ini Kerap Dimanfaatkan!

JAKARTA -- Anggaran negara yang memiliki perencanaan belanja yang ketat sebenarnya cukup fleksibel terhadap pencairan dana darurat, khususny...

Baca selengkapnya »

Rupanya Karni Ilyas Pernah Tolak Tawaran jadi Jaksa Agung dari Presiden Megawati!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSw3JUMYAUDkdYS6NNTRfPYgiH0pHzX-di6qDaOooiCqEg-D8E_XoZBTKHkVv2EARqVFcrFjT41njYMV3O8iaVbvYFi89aAOiVZ0mkzOWGKcnbzSlq6fY6hyphenhyphenVd0fhGZtHwIzkdbPqgr7LTiBLtBkb0XKbmudjrpB-7c9H8ktNB-v01dFHAEfbpVEzXgw/s720/Karni%20ilyas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="519" data-original-width="720" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSw3JUMYAUDkdYS6NNTRfPYgiH0pHzX-di6qDaOooiCqEg-D8E_XoZBTKHkVv2EARqVFcrFjT41njYMV3O8iaVbvYFi89aAOiVZ0mkzOWGKcnbzSlq6fY6hyphenhyphenVd0fhGZtHwIzkdbPqgr7LTiBLtBkb0XKbmudjrpB-7c9H8ktNB-v01dFHAEfbpVEzXgw/w640-h462/Karni%20ilyas.jpg" width="640" /></a></div> KARNI Ilyas mengaku pernah ditawari jadi Jaksa Agung di masa pemerintahan Presiden Megawati. Tapi, sebagaimana diceritakan Tabloid NOVA edisi 4-10 Februari 2013, Karni menolaknya. Dia mengaku lebih mencintai dunia jurnalistik.Lulus SMEA pada Desember tahun 1971, Karni lalu ke Jakarta dengan tujuan menjadi wartawan. Dia naik KM Batanghari dari pelabuhan Teluk Bayur.Sesampainya di Jakarta, dia menumpang di rumah sepupunya, Jl. Gorontalo, Tanjung Priok. Untuk menuntaskan hasratnya jadi wartawan dia masuk Perguruan Tinggi Publisistik di kawasan Menteng.Hidup di Jakarta dengan keterbatasan dana membuat Karni tergerak nyambi kerja. Dia pun memilih jadi wartawan sesuai dengan cita-citanya.Apalagi, dia sudah sering menulis di koran sebelum jadi mahasiswa. “Saya memilih masuk harian Suara Karya,” ujar Karni.Untuk memudahkan bertemu pimpinan Suara Karya, dia membawa katabelece dari rekan ayahnya yang jadi anggota MPR/DPR mewakili Sumatera Barat. Sambil membawa surat pengantar itu, Karni menemui pemred Suara Karya, Rahman Tolleng, di kantornya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.“Ketika itu posisi Rahman Tolleng sudah hebat sekali. Dia calon orang besar,” kata Karni yang segera menyerahkan surat rekomendasi sang anggota MPR/DPR. “Ternyata, surat itu langsung dibuang ke keranjang sampah. Rahman Tolleng berkata, tidak ada lowongan.”Bahkan, Rahman tidak memandang Karni. Dia memunggungi Karni.Namun Karni Ilyas tetap tegar. Dia mengatakan, sudah kerap membaca Suara Karya dan ada berita yang tidak ada di sana.“Tidak ada berita hukum,” papar Karni tegas. Tanpa diduga, Karni langsung diminta kerja keesokan harinya. “Proses saya jadi wartawan enggak bakalan terjadi lagi pada orang lain,” ujar Karni.Karni mengungkapkan, “Awalnya saya dicuekin sama wartawan lain. Saya dianggap layaknya anak magang. Saya hanya dikenalin ke redaktur. Meja untuk mengetik pun enggak ada. Saya mengetik di ruang pemred.”Oleh karena berita tentang hukum memang kurang, Karni pertama kali ditugaskan liputan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.“Saya berangkat liputan tanpa bekal. Pengadilan itu seperti apa, saya juga enggak tahu. Tapi saya mulai meliput sidang. Ternyata, masalah hukum sangat menarik perhatian saya,” tutur Karni.Liputan pertama Karni dimuat di halaman paling akhir. Tulisannya sudah diedit menjadi hanya dua alinea pendek saja. Kendati begitu, Karni tetap bergirang hati.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizFK_LgZY30BLYlChhV0FOih8YJhrJRZnPo2ckdlupPfhvcjBFCJaLxtG2JchKRkRG7YGyQ_Wx1VvYTT5EsBPZRr5nrggt_TH3MP02LcpLjnk0n-iFRfh7QhtFj0_D5zoqe4W5j7C5lE0gPHplezh6g8VoLAnCD8WuC-UBUtu8UpKKLPdWf-F9sY3FSg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizFK_LgZY30BLYlChhV0FOih8YJhrJRZnPo2ckdlupPfhvcjBFCJaLxtG2JchKRkRG7YGyQ_Wx1VvYTT5EsBPZRr5nrggt_TH3MP02LcpLjnk0n-iFRfh7QhtFj0_D5zoqe4W5j7C5lE0gPHplezh6g8VoLAnCD8WuC-UBUtu8UpKKLPdWf-F9sY3FSg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Begitulah, Karni melalui hari-harinya jadi wartawan. Ada kejadian unik ketika di akhir bulan Karni ingin mengambil gaji pertamanya.Ternyata, namanya tak tercantum di daftar gaji. “Rupanya Rahman Tolleng belum memberi tahu bagian keuangan. Saya digaji langsung dari dompet Rahman. Jumlahnya Rp10 ribu. Bulan berikutnya, saya terima gaji resmi Rp 7.500,” ceritanya.Makin Terkenal Sebagai JurnalisMenjadi wartawan telah jadi cita-cita Karni Ilyas sejak remaja. Dia pernah ditanya oleh sepupunya alasan dirinya ingin jadi wartawan. Karni Ilyas pun menjawab singkat karena dirinya ingin terkenal. Cita-cita itu nyatanya benar-benar terjadi. Karni Ilyas perlahan membangun karirnya sebagai wartawan dari media cetak. Setelah keluar dari Suara Karya dia pindah ke majalah Tempo dengan jabatan terakhirnya di sana sebagai redaktur pelaksana rubrik Hukum.Kemudian mulai berkarir di media televisi pada tahun 1996 dengan bergabung di SCTV. Setelah itu, Karni Ilyas menjadi presenter dalam program Liputan 6. Tak lama kemudian, Karni memimpin program berita di stasiun televisi lain, yaitu ANTV.Hingga akhirnya, Karni Ilyas membawakan program bertajuk 'Jakarta Lawyers Club' yang kemudian diubah menjadi 'Indonesia Lawyers Club' atau ILC yang membuat namanya makin melambung dikenal masyarakat Indonesia.#bin/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQcyC23OMFrnsCDnP7Ep0xzCAL89Ei4GCzKeFInn-tmlFDABE_7cNpaPIC5pT0_3pNLhlzXjcdyc5THPSQnmGqTu0Mlumcf7JY_K0PVv-IuvsLqmX8CtS_YjgKUN07rFsYrtVdzELh26pXZp95OaTkpbCW7ioGUY0oyuYuzoP6sqv2Ppy2kAAdHoPpFw/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQcyC23OMFrnsCDnP7Ep0xzCAL89Ei4GCzKeFInn-tmlFDABE_7cNpaPIC5pT0_3pNLhlzXjcdyc5THPSQnmGqTu0Mlumcf7JY_K0PVv-IuvsLqmX8CtS_YjgKUN07rFsYrtVdzELh26pXZp95OaTkpbCW7ioGUY0oyuYuzoP6sqv2Ppy2kAAdHoPpFw/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Rupanya Karni Ilyas Pernah Tolak Tawaran jadi Jaksa Agung dari Presiden Megawati!

KARNI Ilyas mengaku pernah ditawari jadi Jaksa Agung di masa pemerintahan Presiden Megawati. Tapi, sebagaimana diceritakan Tabloid NOVA edi...

Baca selengkapnya »

Anies Baswedan Terima Penghargaan Bersejarah di London

Anies Baswedan Terima Penghargaan Bersejarah di London

LONDON -- Anies Baswedan menerima The Freedom of the City of London, penghargaan sipil dengan tradisi yang tercatat sejak 1237. Prosesi berl...

Baca selengkapnya »

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgjBbJxxFHf0luXm2yuaYFX3BsuBQ7JQC7VQYY_Tf0o6odNDRXM66q_FNu1UvRpBgfPvwTcUVSdH6_n21vGS6dNHn8P8nxvcNmYYa_1OfAHuFPxDNL5v3KoqTs0xhAfj-0rUWV4rEo5Ub4-IBpH4bAuJrYUyNShbMv9rI-GoQf5D1JpW-ZRpXAHx8SQ/s2743/Penyelundupan%20Hukum.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2181" data-original-width="2743" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgjBbJxxFHf0luXm2yuaYFX3BsuBQ7JQC7VQYY_Tf0o6odNDRXM66q_FNu1UvRpBgfPvwTcUVSdH6_n21vGS6dNHn8P8nxvcNmYYa_1OfAHuFPxDNL5v3KoqTs0xhAfj-0rUWV4rEo5Ub4-IBpH4bAuJrYUyNShbMv9rI-GoQf5D1JpW-ZRpXAHx8SQ/w640-h508/Penyelundupan%20Hukum.jpg" width="640" /></a></div> Dr. Wendy Melfa | Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem) FENOMENA ‘penyelundupan hukum’ kembali hadir dalam perkembangan hukum Indonesia pada pemeriksaan perkara permohonan pada Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait persoalan keabsahan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka (GRR) sebagai calon Wakil Presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres tahun 2024 lalu.Temuan HukumDiksi penyelundupan hukum tersebut terkait dengan ‘hadirnya’ Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang prosedur kehadirannya masih debatable dianggap tidak memenuhi kaidah dan tahapan, apalagi secara substansi ‘berasa’ menguntungkan salah satu pihak yang akan berkontestasi atau lebih tepatnya diduga untuk meloloskan GRR sebagai calon Wapres yang memenuhi persyaratan berkontestasi secara legal.Akar masalah dari fenomena yang diduga terdapat penyelundupan hukum itu sendiri berasal dari ada atau tidaknya ijazah (certifikat, atau penyebutan lainnya) sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau sederajat, hal mana menjadi salah satu persyaratan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu eksisting.Ketika fenomena itu diujikan melalui pemeriksaan perkara di MK, bahkan menjadi salah satu pertimbangan dalam putusannya, maka fenomena tersebut menjadi fakta hukum.Autocratic LegalismFenomena diksi penyelundupan hukum ini dapat terpenuhi (sampai batas waktu yang dianggap cukup) manakala terpenuhinya dua keadaaan; pertama, tidak dapat dibuktikan adanya ijazah atau penyebutan lainnya atas nama GRR yang menerangkan telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Kedua, dapat dibuktikan bahwa hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 dimaksud tidak sesuai prosedur kehadirannya, dan secara substansi membawa kepentingan guna meloloskan salah satu pihak yang akan berkontestasi untuk dapat dinyatakan secara legal memenuhi persayaratan guna mengikuti Pilpres.Dalam perspektif tatanegara, hukum sesungguhnya digunakan sebagai alat pembatasan kekuasaan (limitation of power) yang bertujuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat atas kekuasaan yang dimiliki penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk didalamnya terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia.Dalam perkembangannya, hukum dapat diarahkan pada kecenderungan yang bersifat destruktif baru yaitu pergeseran fungsi hukum sebagai instrumen legalitas formal oleh ‘pemegang’ kekuasaan dengan jalan ‘disalahgunakan’ untuk melanggengkan agenda politik (kepentingan politik) penguasa. Inilah yang menurut Scheppele (2018) disebut autocratic legalism, di mana patologi (diksi medis: penyakit, penyimpangan) ketatanegaraan yang bermakna bekerjanya secara halus dan inkremental (proses, perubahan) dari dalam konstitusi itu sendiri untuk membuat ‘disfungsi’ dalam sistem, struktur, dan mekanisme penyelenggaraan negara.Mahfud MD dalam pendapatnya, autocratic legalism dipahami sebagai suatu kondisi ketika instrumen hukum dan prosedur pembentukan peraturan dimanipulasi oleh penguasa atau kelompok oligarki untuk melegalkan kepentingan politiknya (Instagram rmold.id, https://www.instagram.com). Pola ini adalah hal yang berbeda dengan pola otoritarianisme klasik yang merobohkan, mengganti atau melanggengkan tatanan melalui kudeta militer atau pembubaran parlemen secara paksa, Indonesiapun pernah mengalaminya dalam perjalanan sejarah ketatanegaraannya.Diksi ‘penyelundupan hukum’ disini berbeda dengan konsep hukum penyelundupan dalam ranah hukum positif sebagaimana yang dikenal sebagai penyelundupan barang (kepabeanan), penyelundupan manusia (human smuggling), penyelundupan orang/ perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan narkoba dan lainnya yang telah terdapat hukum yang mengatur atasnya, dan apabila terjadi pelanggaran, maka terdapat ancaman hukum pidana terhadap pelaku.Dampak penyelundupan hukum sebagai bentuk dari autocratic legalism, meskipun tidak terdapat sanksi dari hukum positif, namun praktik tersebut dapat mendatangkan akibat buruk bagi negara, masyarakat, dan perkembangan hukum itu sendiri, dalam bentuk; kemunduran demokrasi (democratic backsliding), pelemahan lembaga yang menjalankan fungsi pegawasan (APH, MK, Lembaga Peradilan), dapat menghadirkan ketidakpercayaan publik (public distrust), bahkan dapat menghadirkan kegaduhan sebagai reaksi atas respon sosial dan gerakan sipil berupa kritik akademisi, tekanan publik, unjuk rasa, penolakan moral dan lainnya dari kelas menengah dan pro-demokrasi.Dapatkah Dipidana?Terdapat sebuah adagium, ‘menegakan hukum tidak dengan cara melanggar hukum’, seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada aturan yang telah lebih dahulu ada mengaturnya, hal ini dikenal sebagai asas Nulla Poena Sine Lege (tidak ada pidana tanpa hukum), hal ini merupakan inti dari asas legalitas pada aspek hukum pidana, selain itu hukum pidana berlaku asas tidak berlaku surut (retroaktif).Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara mundur terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu ada, jika kemudian apa yang pernah terjadi pada tahun 2024 lalu secara legal menurut hukum positif yang berlaku saat itu (sesuai PKPU), baru kemudian seandainya dinyatakan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pidana pada saat sekarang (karena dapat dibuktikan terdapat penyelundupan hukum misalnya).Hukum pidana juga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), seseorang tidak dapat dipidana kecuali dirinya mempunyai kesalahan, baik disebabkan karena kesengajaan ataupun kealpaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitUFpsBIkYt4TOnTuQpM8otMlbJpdVgpJQH_qxyniRV_1g0vqiQKehzjqLOMWiSMf1oFo22chSYrMTY90TcpkDkVOAdGMpcyUdqo324mTeRSAccgcZzfHI6J30wQncuk9zFPrknh14agg8kANH_mIY89BxxkmBYPGVwaKpMioElGgcDEWfS-rWTMb8FA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitUFpsBIkYt4TOnTuQpM8otMlbJpdVgpJQH_qxyniRV_1g0vqiQKehzjqLOMWiSMf1oFo22chSYrMTY90TcpkDkVOAdGMpcyUdqo324mTeRSAccgcZzfHI6J30wQncuk9zFPrknh14agg8kANH_mIY89BxxkmBYPGVwaKpMioElGgcDEWfS-rWTMb8FA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Bersandarkan pada prinsip hukum pidana tersebut, meskipun seandainya suatu saat dapat dibuktikan bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena kekuasaan/ jabatannya hal mana dapat dikatagorikan sebagai ‘penyelundupan hukum’ terhadap hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023, seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, belum tentu dapat dipidana atas perbuatannya.Menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dapat diperiksa atas dugaan pelanggaran etik karena telah bekerja secara tidak profesional, oleh lembaga DKPP yang mempunyai wewenang untuk memeriksa hal tersebut (kewenangan atributif).Terhadap hadirnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 jika kemudian terhadapnya terdapat kekeliruan yang nyata, baik disebabkan kehadirannya tidak sesuai dengan mekanisme/ prosedur hukum (secara formil) atau yang kemudian belakangan dikenal sebagai penyelundupan hukum, maupun disebabkan terdapat substansi peraturannya yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang berada diatasnya, dan atau disebabkan substansi peraturannya tidak memenuhi rasa keadilan dan atau hanya menguntungkan salah satu pihak (secara materiil), maka ketentuan hukum mengatur untuk mengontrolnya/ mengevaluasinya melalui mekanisme pengujian terhadap peraturan (judicial review).Pengujian terhadap peraturan pada tingkatan UU/ Perpu terhadap UUD 1945 makan judicial review-nya melalui Mahkamah Konstitusi (MK), dan untuk peraturan perundangan-undangan pada tingkatan dibawah UU/ Perpu dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) RI, dalam hal ini untuk pengujian terhadap hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang diduga terdapat penyelundupan hukum baik secara formil dan atau materiil dapat diajukan melalui MA RI. (*)#hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPZSd0ZC7YlkYGR5J_oPXc7DQ2enKPsNdLqSuu4X28ckQ6k5x0zU6YicelwTRZwy-BIrXf0o3d1Dvq2Ya3SZ-WRNwL5UCxwqTI1a7crokIyKxKB42Sj_T3maTBkn4N83g4eFc4K6gNIjJmUc3yq0ZTDGfb4Hk37Bb-kmiCkUbuW43e1vV4zSP4nh36vQ/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPZSd0ZC7YlkYGR5J_oPXc7DQ2enKPsNdLqSuu4X28ckQ6k5x0zU6YicelwTRZwy-BIrXf0o3d1Dvq2Ya3SZ-WRNwL5UCxwqTI1a7crokIyKxKB42Sj_T3maTBkn4N83g4eFc4K6gNIjJmUc3yq0ZTDGfb4Hk37Bb-kmiCkUbuW43e1vV4zSP4nh36vQ/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

Dr. Wendy Melfa | Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem) FENOMENA ‘penyelundupan hukum’ kembali hadir dalam perkembangan hukum Indon...

Baca selengkapnya »

Tim Riset MTsN 3 Kota Padang Sukses Sabet Medali Perak di Ajang KREASI Tingkat Nasional 2026

Ukir Prestasi Membanggakan, MTsN 5 Kota Padang Sabet 3 Gelar di Kejurda FORBASI Sumbar

Darurat Bencana jadi Ruang Korupsi, 4 Celah Penyelewengan Ini Kerap Dimanfaatkan!

Rupanya Karni Ilyas Pernah Tolak Tawaran jadi Jaksa Agung dari Presiden Megawati!

Anies Baswedan Terima Penghargaan Bersejarah di London

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS