sumatrazone

Kabiro PBJ Setdaprov Sumbar Mundur Pasca Viral Video Mesumnya di Ruang Kerja

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx_9Eabbxkj_tM7Mj_oBBo92DF0kk04OsvtgFOVv0sKtbnyDbhFNKCIBeznoi11h4hp8UrUEvQbnyGqU8w5eC-2Hwjkw3EDOsYoO-PVRT0sU_71sO9EztluuoNTrhLZ90HCoF_6sL-jGn6PsUd3n5Ymdp7AJq-2C0IG3-Gurvl_WoWMM_45-t58qP5pA/s4096/Video%20Asusila%20Kabiro%20PBJ%20Setdaprov%20Sumbar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="4096" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx_9Eabbxkj_tM7Mj_oBBo92DF0kk04OsvtgFOVv0sKtbnyDbhFNKCIBeznoi11h4hp8UrUEvQbnyGqU8w5eC-2Hwjkw3EDOsYoO-PVRT0sU_71sO9EztluuoNTrhLZ90HCoF_6sL-jGn6PsUd3n5Ymdp7AJq-2C0IG3-Gurvl_WoWMM_45-t58qP5pA/w640-h480/Video%20Asusila%20Kabiro%20PBJ%20Setdaprov%20Sumbar.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Kabiro PBJ Setdaprov Sumbar), Cerry M, ST, MM mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus video bermuatan asusila yang beredar luas di media sosial. Pejabat tersebut tertangkap rekaman CCTV sedang berciuman dengan seorang PNS perempuan di ruang kerjanya. Saat adegan berlangsung, keduanya mengenakan pakaian dinas, yang kemudian menjadi pergunjingan publik yang meluas dalam beberapa hari terakhir.‎Kepastian pengunduran diri pejabat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, melalui keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin (24/8/2026), membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti informasi terkait beredarnya video asusila tersebut dengan memanggil pejabat bersangkutan untuk dimintai keterangan dan melakukan klarifikasi.‎"Kami sudah memanggil yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Bersama Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami melakukan klarifikasi awal. Dari hasil klarifikasi tersebut, yang bersangkutan mengaku dan membenarkan bahwa dirinya adalah salah satu dari dua orang yang ada dalam video tersebut," papar Arry.‎Berdasarkan pengakuan tersebut, pejabat yang menjabat sebagai Kabiro PBJ Setdaprov Sumbar itu kemudian mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dikabarkan telah menerima pengunduran diri tersebut sebagai langkah awal penanganan kasus ini.‎Video yang beredar menampilkan dua orang berlainan jenis yang diduga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang berciuman di dalam ruangan yang diduga sebagai ruang kerja Kabiro PBJ Setdaprov Sunbar. Keduanya tampak mengenakan pakaian dinas, yang memperkuat dugaan bahwa peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Kantor Gubernur atau kantor Setdaprov Sumbar. Video ini menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan, memicu reaksi masyarakat yang mayoritas mengecam perbuatan tersebut.‎Masyarakat mempertanyakan etika, moralitas dan kedisiplinan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan, justru melakukan perbuatan yang tidak pantas di lingkungan kerja, apalagi di ruang dinas. Jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri merupakan posisi yang sangat strategis dan menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang besar, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas pejabat di posisi tersebut sangat krusial.‎<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDWPokhv446DTzBgk7kYXvq00oS1Cak0gQxVVN0BoKqMdM7lvToqgRk-dwB9Ekz8iwedddou01LGt6FVBl-IFYYzOlfrY_f-vbyLcxcINUBDqurWC3fR_C3zc18QXjnqAE5Gba0Wne2MwoFD-csCO_wtu1L21EBtltf4I9jRHdhqEGIlkjUmMpk0EfCQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDWPokhv446DTzBgk7kYXvq00oS1Cak0gQxVVN0BoKqMdM7lvToqgRk-dwB9Ekz8iwedddou01LGt6FVBl-IFYYzOlfrY_f-vbyLcxcINUBDqurWC3fR_C3zc18QXjnqAE5Gba0Wne2MwoFD-csCO_wtu1L21EBtltf4I9jRHdhqEGIlkjUmMpk0EfCQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Sekdaprov Arry Yuswandi menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tidak menoleransi pelanggaran disiplin dan pelanggaran norma etika yang dilakukan oleh ASN. Ia menyampaikan bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan tentang kedisiplinan ASN dan kode etik penyelenggara negara.‎Selain proses pengunduran diri, kemungkinan besar yang bersangkutan juga akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim yang berwenang, termasuk Inspektorat Provinsi Sumbar maupun instansi terkait lainnya, untuk menentukan langkah penindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, Pemprov Sumbar juga akan memastikan kelancaran fungsi di lingkungan Biro PBJ dengan menunjuk pejabat pengganti sementara guna tidak mengganggu proses pelayanan dan pengelolaan pengadaan yang sedang berjalan.‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang terlibat maupun penjelasan lebih rinci terkait identitas lengkap pejabat PNS perempuan yang bersama Cerry dalam video asusila beredar. Dugaan sementara PNS perempuan dimaksud merupakan bawahan Cerry.Masyarakat berharap kasus ini dapat ditangani secara transparan dan tuntas, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran ASN untuk senantiasa menjaga perilaku, menjaga nama baik instansi, dan memegang teguh norma serta kode etik dalam menjalankan tugas maupun di kehidupan sehari-hari.‎#red <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJRJjaNSfTQXA1YVydUuy-uxHGSB238NBYJDm3hR4__wM1zSnWtjh_6R-5ugPPSqnDVc258g088jh2UoW_T2IHtRUYiO5M7bffMpQgLQidXP8jerk327DZXwtieS4g_R00ct5I8gVn2Moc7inE80lzS7uX2junsMBVuZqGhEpPvSNyjoY02j9fPxRRkg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJRJjaNSfTQXA1YVydUuy-uxHGSB238NBYJDm3hR4__wM1zSnWtjh_6R-5ugPPSqnDVc258g088jh2UoW_T2IHtRUYiO5M7bffMpQgLQidXP8jerk327DZXwtieS4g_R00ct5I8gVn2Moc7inE80lzS7uX2junsMBVuZqGhEpPvSNyjoY02j9fPxRRkg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Kabiro PBJ Setdaprov Sumbar Mundur Pasca Viral Video Mesumnya di Ruang Kerja

PADANG -- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Kabiro PBJ Setdaprov Sumbar), Cerry M, ST, MM me...

Baca selengkapnya »

Api Asmara di Pemprov Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0BX9dudBDOFTz9nshyD7o2dHyA0TfclJ3bh0TSPFdFN4om6eRSARO66jt5KfH14HAJ0IrMMjB0ABV-1SHRoPLEtCIEXXL4zoD7xcCy8SMYwSDxPAiS3q1ksesx8Gx3_A_K5bTTbL_FNftAoxCn7z2pItBFRxEDQdItozHGnn77c9g1Cv1_He8Ej18Kg/s4096/Api%20asmara%20di%20Pemprov%20Sumbar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="4096" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0BX9dudBDOFTz9nshyD7o2dHyA0TfclJ3bh0TSPFdFN4om6eRSARO66jt5KfH14HAJ0IrMMjB0ABV-1SHRoPLEtCIEXXL4zoD7xcCy8SMYwSDxPAiS3q1ksesx8Gx3_A_K5bTTbL_FNftAoxCn7z2pItBFRxEDQdItozHGnn77c9g1Cv1_He8Ej18Kg/w640-h480/Api%20asmara%20di%20Pemprov%20Sumbar.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani BASED on true story. Cinta memang buta. Tapi kalau sudah naik sampai ubun-ubun, yang dibutakan bukan cuma mata. Akal sehat pun bisa mendadak baralek tanpa undangan. Simak cerpennya sambil seruput Koptagul, uda-uni!Begitulah drama panas mengguncang Pemprov Sumatra Barat. Negeri dikenal religius, tanah para ulama dan surau, tiba-tiba dibuat heboh oleh kisah asmara panasnya bisa bikin Jam Gadang ikut geleng-geleng kepala.Senin, 24 Agustus 2026, sebuah rekaman CCTV viral di media sosial. Tampak seorang pria dan wanita diduga melakukan tindakan asusila di sebuah ruang kerja. Keduanya terlihat berciuman.Bukan di tempat wisata. Bukan di taman tepi pantai. Bukan pula di bawah romantisme cahaya bulan di Pantai Padang. Di kantor pemerintahan. Astaga, indak habih pikir!Di ruangan itu ada meja kerja, fasilitas kantor, dan yang lebih dramatis, tampak foto resmi Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di salah satu bagian ruangan.Foto pejabat tetap gagah. CCTV tetap menyala. Tetapi dua manusia sedang berada dalam episode ketika cinta mengambil alih kemudi.Saat bibir bertemu, birahi naik seperti air Batang Arau ketika hujan turun deras. Jantung berdegup. Dunia terasa mengecil. Akal sehat perlahan menghilang entah ke mana.“Sudahlah, jan pikirkan dulu,” mungkin begitulah bisikan hati.Masalahnya, hati sedang memegang mikrofon, sementara logika sudah disuruh duduk di belakang.Mereka seolah lupa ada orang di rumah. Ada keluarga. Ada pekerjaan. Ada jabatan. Ada seragam dinas. Ada aturan ASN. Semua itu seperti kabut tipis di Bukit Barisan: terlihat, tetapi tidak lagi dianggap penting.Cinta memang punya kemampuan luar biasa. Ia bisa membuat orang merasa sedang berada di langit ketujuh. Padahal, CCTV sedang menyiapkan lift menuju lantai pemeriksaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMbOhWpAJpcuSV5NJdgxDgFdPpKde3RfM26ZHn44TVRo8bg3yR-ozeomYS47lfkbgCO6w1gVbvZUfUlAZhf6NthpPS6lF9OrSL5sgBpOzt0dhjIshYPx98VXomnyP4amV92CXaWn7GFfipt67MfA3FO-_Y9HvFmJrPCUjl-gE-GtBW4QWgl8MpnusgqQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMbOhWpAJpcuSV5NJdgxDgFdPpKde3RfM26ZHn44TVRo8bg3yR-ozeomYS47lfkbgCO6w1gVbvZUfUlAZhf6NthpPS6lF9OrSL5sgBpOzt0dhjIshYPx98VXomnyP4amV92CXaWn7GFfipt67MfA3FO-_Y9HvFmJrPCUjl-gE-GtBW4QWgl8MpnusgqQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Sejumlah cuplikan memperlihatkan pakaian dinas berbeda. Sehingga, muncul dugaan peristiwa tersebut terjadi lebih dari sekali. Namun identitas perempuan belum diumumkan resmi. Media juga tidak membeberkan kehidupan pribadi keduanya karena fokus perkara berada pada aspek disiplin ASN.Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Arry Yuswandi kemudian melakukan klarifikasi. Pria dalam video diketahui bernama Cerry M, ST, MM, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar. Dalam klarifikasi awal bersama Sekda dan Asisten II, Cerry mengakui dirinya sebagai salah satu orang dalam video. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Ironisnya, pejabat mengurusi pengadaan barang dan jasa kini justru tersandung urusan yang tidak ada dalam katalog pengadaan.Arry sebelumnya menyatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan dan di mana kejadian berlangsung serta siapa saja terlibat. Rekaman baru diterima pada hari sama sehingga bukti dan informasi pendukung masih dikumpulkan.Pemprov Sumbar kemudian membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Tim diketuai Sekda, dengan anggota Inspektur, Kepala BKD, dan Asisten II. Mereka akan memeriksa seluruh fakta secara objektif sebelum memberikan rekomendasi sesuai aturan.Begitulah kalau api asmara sudah terlalu besar. Nan jauah jadi dakek, nan tabu jadi seolah halal, nan penting jadi ndak penting.Sumbar punya Jam Gadang sebagai penanda waktu. Sayangnya, dalam drama ini waktu seakan berhenti. Sementara akal sehat ikut merantau.Cinta boleh membakar kalbu. Tapi jangan sampai api asmara membakar karier. Sebab kekasih mungkin bisa melupakan. CCTV? Indak, uda. Bagi yang punya hubungan gelap satu kantor, berhentilah. Ingat anak bini di rumah. Kasihan kalau ketahuan, nanti di-Pansus-kan seperti Bupati Gowa. Ups! (*)#camanewak <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxbo7nEWB47jA_V0sydu6ISxSFHNjsCPjDXlamJQPQbIUcKVDBhA3mKlA5TO8TQD9vV-cNNnDLj9Ba_fVRB1gT5c34-N4YBaQb8RBapuCH-eAabhICMHWe5fiH0derFI840qQ20TMWvYbaAWnBapgo8cAesytEVlfsWguz4yb5hOYs0AM8L_Q7Vea-dw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxbo7nEWB47jA_V0sydu6ISxSFHNjsCPjDXlamJQPQbIUcKVDBhA3mKlA5TO8TQD9vV-cNNnDLj9Ba_fVRB1gT5c34-N4YBaQb8RBapuCH-eAabhICMHWe5fiH0derFI840qQ20TMWvYbaAWnBapgo8cAesytEVlfsWguz4yb5hOYs0AM8L_Q7Vea-dw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Api Asmara di Pemprov Sumbar

Rosadi Jamani BASED on true story. Cinta memang buta. Tapi kalau sudah naik sampai ubun-ubun, yang dibutakan bukan cuma mata. Akal sehat pu...

Baca selengkapnya »

Ketika Dua Mahasiswi Hukum Menguji Masa Jabatan Kapolri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuboGWHqwZB5o3c0RW4REtEATUN2j1ZkOQPDi0DJjDg61Syb82c0r6dqpYtSwaHcAUQ3TIPmWi-Su4kKT7Kowq2KyBitTmpxH-wj_bNKiDrT_pWcvfAD74vsraA8V3KuhePxV09EN1Qrw_KA8n0grhjlVEEpafWSvgzO667DZ8ilN-5uyR61_hJ5BvqQ/s768/Ketika%20Dua%20Mahasiswi%20Hukum%20Menguji%20Masa%20Jabatan%20Ka.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="614" data-original-width="768" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuboGWHqwZB5o3c0RW4REtEATUN2j1ZkOQPDi0DJjDg61Syb82c0r6dqpYtSwaHcAUQ3TIPmWi-Su4kKT7Kowq2KyBitTmpxH-wj_bNKiDrT_pWcvfAD74vsraA8V3KuhePxV09EN1Qrw_KA8n0grhjlVEEpafWSvgzO667DZ8ilN-5uyR61_hJ5BvqQ/w640-h512/Ketika%20Dua%20Mahasiswi%20Hukum%20Menguji%20Masa%20Jabatan%20Ka.jpg" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung BANGSA Indonesia kembali mendapatkan sebuah potret menarik dari dunia pendidikan hukum. Dua mahasiswa Fakultas Hukum, Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao, memilih menggunakan jalur konstitusional untuk menguji norma yang berkaitan dengan masa jabatan Kapolri ke Mahkamah Konstitusi (MK).Langkah tersebut bukan hanya keberanian akademik. Lebih dari itu, memperlihatkan bahwa mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami pasal demi pasal, tetapi juga memiliki keberanian untuk mempertanyakan apakah sebuah norma hukum telah memberikan kepastian, keadilan dan pembatasan kekuasaan sebagaimana semangat konstitusi.Secara resmi, perkara Nomor 315/PUU-XXIV/2026 telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus 2026. Perkara tersebut merupakan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Yang diuji adalah Pasal 11 Ayat (2) beserta Penjelasannya, khususnya berkaitan dengan masa jabatan Kapolri. Di sinilah persoalan konstitusional menjadi menarik.Sebuah jabatan yang memiliki kekuasaan besar dalam struktur negara tentu tidak cukup hanya diatur berdasarkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian. Harus ada pula kepastian mengenai bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi. Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan yang besar tanpa pembatasan yang jelas berpotensi melahirkan persoalan.Pertanyaan sederhananya, berapa lama seseorang dapat menduduki jabatan Kapolri?Pertanyaan itu bukan semata-mata persoalan administratif. Ini menyentuh prinsip yang lebih mendasar, yaitu kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan.Jika sebuah norma menyebut bahwa masa jabatan seorang pejabat dapat berakhir, tetapi tidak memberikan batas waktu yang jelas mengenai kapan masa tersebut berakhir, maka ruang tafsir menjadi semakin lebar. Dalam konteks jabatan strategis seperti Kapolri, persoalan semacam itu tentu layak dibicarakan secara terbuka melalui mekanisme hukum yang tersedia. Di sinilah keberanian Saras dan Lisdawati patut mendapatkan perhatian.Mereka tidak memilih jalan tekanan politik. Tidak pula menggunakan ruang publik untuk menghakimi siapa pun. Mereka membawa persoalan tersebut ke lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Inilah salah satu bentuk pendidikan hukum yang sesungguhnya.Mahasiswa hukum tidak hanya belajar teori di ruang kuliah. Mereka juga harus memahami bahwa hukum merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.Kekuasaan tanpa batas yang jelas bukanlah karakter negara hukum. Sebaliknya, pembatasan kekuasaan juga bukan berarti melemahkan institusi negara. Justru pembatasan itulah yang dapat memperkuat legitimasi sebuah institusi.Polri adalah salah satu institusi penting dalam kehidupan bernegara. Karena itu, kepemimpinan di tubuh Polri semestinya berada dalam kerangka hukum yang terang, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian mengenai masa jabatan pimpinan tertinggi kepolisian juga berkaitan dengan regenerasi, kesinambungan organisasi dan independensi institusi.Persoalannya kemudian bukan apakah seorang Kapolri tertentu layak atau tidak layak berada dalam jabatannya. Itu bukan ranah opini publik untuk menentukan. Persoalan yang jauh lebih fundamental adalah apakah sistem hukumnya telah memberikan batas yang jelas terhadap jabatan tersebut?Pertanyaan seperti ini justru penting agar pembahasan tidak berubah menjadi persoalan personal. Sebab hukum yang baik tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang memegang jabatan. Norma harus tetap memiliki kepastian meskipun orang yang menduduki jabatan tersebut berganti.Jika hari ini sebuah aturan dianggap baik karena pejabat yang menjalankannya dianggap baik, tetapi besok aturan yang sama menjadi persoalan ketika pejabatnya berganti, berarti ada masalah yang lebih mendasar dalam konstruksi hukumnya.Karena itu, pengujian materiil yang diajukan kedua mahasiswa tersebut semestinya tidak dipandang sebagai upaya menyerang institusi Polri ataupun pemerintah. Sebaliknya, langkah itu dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam negara demokrasi.Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, biarlah proses hukum berjalan secara objektif. Argumentasi para pemohon diuji, argumentasi pemerintah dan pihak terkait didengar, kemudian para hakim konstitusi memberikan pertimbangan berdasarkan hukum dan konstitusi. Di situlah kualitas negara hukum diuji. Bukan ketika semua orang sepakat.Justru negara hukum terlihat kuat ketika seseorang dapat mengajukan keberatan terhadap sebuah norma melalui jalur yang sah, kemudian negara memberikan ruang untuk mendengarkan dan mengadilinya secara independen.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNMJjpBWAOLnAHpzUybQ2XFQIn3rmtqshpDbtMFQLCBI37ObPk84Zwr3PDuvkyQCcRrwNPSejipznZkkPDF0qEpWzEx1IIKet115hgnWz2e0-Om1HuIpDqyGN_dL0ElMCklsTrJZyEkwlVomMKrwFxxtS2St9MUXxkVQk-MMbEI4cvfjmezvpCG5gMA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLNMJjpBWAOLnAHpzUybQ2XFQIn3rmtqshpDbtMFQLCBI37ObPk84Zwr3PDuvkyQCcRrwNPSejipznZkkPDF0qEpWzEx1IIKet115hgnWz2e0-Om1HuIpDqyGN_dL0ElMCklsTrJZyEkwlVomMKrwFxxtS2St9MUXxkVQk-MMbEI4cvfjmezvpCG5gMA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Masyarakat juga patut memberikan apresiasi terhadap keberanian intelektual generasi muda seperti Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao.Mereka menunjukkan bahwa mahasiswa hukum bukan hanya calon sarjana yang menghafal peraturan perundang-undangan. Mereka juga dapat menjadi bagian dari proses mengawal agar hukum tetap berada pada jalurnya.Namun apresiasi tersebut tidak berarti harus mendahului putusan MK. Mendukung keberanian seseorang menguji undang-undang berbeda dengan memastikan bahwa permohonannya pasti benar. Objektivitas justru mengharuskan kita menghormati seluruh proses persidangan dan menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi nantinya.Sebab keadilan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara. Keadilan harus lahir dari argumentasi hukum, bukti, konstitusi dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.Tentu perkara ini bukan hanya tentang masa jabatan Kapolri. Lebih jauh, perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa setiap kekuasaan dalam negara demokrasi harus memiliki batas yang jelas. Dan batas itu bukan untuk menghambat kekuasaan. Batas itu justru untuk memastikan kekuasaan tetap berada di dalam koridor hukum.Jika dua mahasiswa hukum berani mengetuk pintu Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan sebuah norma, maka masyarakat sepatutnya menghargai keberanian tersebut. Selanjutnya, biarkan hukum bekerja.Sebab kehormatan negara hukum tidak dibangun dengan membungkam pertanyaan.Kehormatan negara hukum justru tumbuh ketika pertanyaan kritis diberi ruang, diuji secara terbuka, dan dijawab melalui putusan hukum yang adil.Itulah wajah pendidikan hukum yang sesungguhnya yaitu berani berpikir, berani menguji, tetapi tetap tunduk pada konstitusi dan menghormati proses hukum.Dan dari keberanian dua mahasiswa tersebut, Indonesia kembali diingatkan bahwa masa depan negara hukum tidak hanya berada di tangan para penguasa dan penegak hukum, tetapi juga di tangan generasi muda yang berani menggunakan pengetahuan hukumnya untuk mengawal konstitusi. (*)Bandar Lampung, 24 Agustus 2026 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3k58X7CjM9KQPCV-Rhx7YY4zqShdoVXAucMVBWw3BbIBjUFzQIxTYKVxKmvjpyV2ADvGpx37Lhr6MlDavgX2yAIxPVNqW6uy7ebn70ko9xfvDzKlXEwL-zfe0mmOiSlFTX_pN05V0LNXhYDidZcLeYmz7ycKh1incq2Tx9L_gpFTrCHDquB8ghNmrBw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3k58X7CjM9KQPCV-Rhx7YY4zqShdoVXAucMVBWw3BbIBjUFzQIxTYKVxKmvjpyV2ADvGpx37Lhr6MlDavgX2yAIxPVNqW6uy7ebn70ko9xfvDzKlXEwL-zfe0mmOiSlFTX_pN05V0LNXhYDidZcLeYmz7ycKh1incq2Tx9L_gpFTrCHDquB8ghNmrBw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Ketika Dua Mahasiswi Hukum Menguji Masa Jabatan Kapolri

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung BANGSA Indonesia kembali mendapatkan sebuah potret menarik dari dunia pendidikan hukum. Dua mahas...

Baca selengkapnya »

Loket Haram Unsoed

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzjqsSGSTWB91Gp7dshyzoVxJY8kGd-k2FmoCEMLoGYHDm3l5VOTaS9sESMZiiYzif9r_3gK18zPwE08F_MhxXNkPk-7KCD_K63ruuP42_VqxkwLZdB-FPUzIhn3FU8hiaFaxgDMRctDZAkhNvoEqQDjnxSx9_2mYI7Jp5jDB1CJhRAjaazO0X2LCWsg/s768/Loket%20Haram%20Unsoed.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="768" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzjqsSGSTWB91Gp7dshyzoVxJY8kGd-k2FmoCEMLoGYHDm3l5VOTaS9sESMZiiYzif9r_3gK18zPwE08F_MhxXNkPk-7KCD_K63ruuP42_VqxkwLZdB-FPUzIhn3FU8hiaFaxgDMRctDZAkhNvoEqQDjnxSx9_2mYI7Jp5jDB1CJhRAjaazO0X2LCWsg/w640-h344/Loket%20Haram%20Unsoed.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT KASUS Unsoed membongkar persoalan tata kelola jalur mandiri. Apakah masalahnya ada pada biaya pendidikan, atau pada pemusatan kewenangan tanpa akuntabilitas?Kita geram karena uang negara dicuri. Kita gusar karena jabatan disalahgunakan. Namun, kita bisa sangat marah tatkala melihat uang dan kekuasaan diduga dipertukarkan di gerbang pendidikan. Sebab, di sana, kita mempertaruhkan keyakinan seorang anak bahwa masa depannya masih bisa diperjuangkan lewat ketekunan belajar.Kita kini tidak sedang membicarakan rumor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.Pada 21 Agustus 2026, KPK menahan enam orang pimpinan Unsoed dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta: Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono alias Nono.Menurut konstruksi KPK, skandal ini antara lain bermula dari dugaan permintaan uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Permintaan dilakukan Norman Arie Prayoga atas pengetahuan Rektor Akhmad Sodiq melalui perantara Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.Uang diserahkan si orang tua, tapi calon mahasiswa yang bersangkutan rupanya tetap tidak lolos seleksi. Tentu logis orang tua meminta uang dikembalikan utuh. Namun, uang itu rupanya telah terpakai oleh Dian dan Adhi untuk keperluan pribadi. Untuk menutup pengembalian tersebut, Norman meminjam uang kepada pihak swasta.Rangkaian cerita belum berhenti. Untuk melunasi utang pinjaman itu, muncul janji pembayaran melalui pencairan tiga proyek di lingkungan Unsoed. Itu mencakup pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung. Ketiga pekerjaan digarap oleh CV milik Mulyono.Jika konstruksi KPK ini terbukti di pengadilan, yang kita saksikan bukan sekadar kasus amplop di bawah meja. Inilah potret bagaimana transaksi gelap di pintu seleksi mahasiswa bisa merambat hingga ke proyek fisik pengadaan barang dan jasa. Dari kursi Fakultas Kedokteran melompat ke renovasi kantin dan pengecatan gedung.Ini memaksa kita bertanya: sistem seperti apa yang memungkinkan uang masuk dari pintu penerimaan mahasiswa, lalu berputar keluar melalui proyek fisik perguruan tinggi? Jika kita hanya menghukum enam orang tersebut tanpa membenahi lubang sistemnya, kita sebenarnya cuma mengganti figur tanpa pernah mengubah cara kerjanya.Praktik ini terjadi pada jalur mandiri. Dalam jalur ini, calon mahasiswa memang diwajibkan membayar komponen resmi berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Di Fak Kedokteran Unsoed, UKT berkisar Rp7,1 juta hingga Rp17 juta, sementara IPI berada di rentang Rp100 juta sampai Rp260 juta.Pendidikan kedokteran memang membutuhkan biaya operasional yang besar —mulai dari laboratorium, rumah sakit pendidikan, hingga sarana medis. Tapi biaya resmi yang tinggi tidak otomatis berarti korupsi. Masalah mendasar justeru muncul ketika di balik tarif resmi yang mahal itu, ditumpangi oleh harga gelap.Uang resmi masuk ke kas negara dan rekening lembaga, sedangkan uang gelap masuk ke kantong pribadi. Ketika ada tarif Rp650 juta yang dipasang agar seseorang bisa melintasi pintu masuk, itu bukan lagi pembicaraan soal biaya pendidikan, melainkan jual beli kursi.Sungguh tragis, orang tua keluar uang ratusan juta demi masa depan anak, uangnya menguap, timbul utang, lalu utang ditutup dengan proyek pengerjaan kanopi dan kantin. Di tengah pusaran transaksi itu, ada seorang anak yang sebenarnya hanya ingin duduk belajar untuk menjadi dokter.Sempat muncul pula informasi bahwa pihak internal Fakultas Kedokteran Unsoed sendiri tidak dilibatkan dalam proses penerimaan jalur mandiri, dan seluruh mekanismenya dikendalikan langsung dari tingkat rektorat. Tapi status informasi tersebut masih perlu verifikasi lanjut.Robert Klitgaard dalam kajian tata kelola pernah merumuskan bahwa korupsi timbul dari pemusatan monopoli ditambah diskresi tanpa adanya akuntabilitas. Ketika seseorang memiliki kuasa penuh untuk menentukan kelulusan tanpa pengawasan transparan, ruang penyimpangan terbuka lebar.Sistem publik yang baik tidak boleh dirancang dengan mengasumsikan semua pengelolanya berhati malaikat, melainkan harus dibangun atas kesadaran bahwa manusia memiliki potensi untuk tergoda. Silahkan pertahankan jalur mandiri, tapi tutup segala biaya pendidikan yang haram.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpxd8eawfDujKP6AUCJckEQ66mFytoKqd9C1_ZcDiVrGQ77KEWG-o05emWpPNqyfgBPcVLwqgN1Csp0Q7fD8oSPoy3pNObNG7hRzoQURcotW1yok1gWqr7s7ByjrvFFsPeoYdStDRoLSNwO2cE8swAIE8TUJyoIoTkzM_tVAcCwkA3HbXP5ucwOrfC_A/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpxd8eawfDujKP6AUCJckEQ66mFytoKqd9C1_ZcDiVrGQ77KEWG-o05emWpPNqyfgBPcVLwqgN1Csp0Q7fD8oSPoy3pNObNG7hRzoQURcotW1yok1gWqr7s7ByjrvFFsPeoYdStDRoLSNwO2cE8swAIE8TUJyoIoTkzM_tVAcCwkA3HbXP5ucwOrfC_A/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> KPK sendiri memposisikan orang tua calon mahasiswa dalam kasus Unsoed ini bukan sebagai tersangka, melainkan korban akibat ketimpangan relasi kuasa. Ketika penguasa kunci kelulusan mengisyaratkan syarat uang di luar jalur resmi, orang tua berada dalam posisi tidak berdaya demi masa depan anak mereka.Dampak paling merusak dari skandal ini sejatinya adalah pendidikan moral bagi generasi muda. Seorang anak diajarkan sejak kecil untuk belajar tekun. Namun saat berhadapan dengan realitas, ia melihat bahwa kompetensi bisa digantikan oleh kecakapan menemukan pintu belakang dan menyediakan nominal uang yang pas.Pendidikan korup tidak hanya mencuri anggaran, tetapi merusak keteladanan. UNESCO mencatat, sektor pendidikan rawan penyimpangan karena menampung tiga hal sekaligus: dana yang besar, kewenangan yang menentukan, dan harapan masyarakat yang tinggi. Kombinasi ketiganya menciptakan posisi tawar yang amat besar bagi pemegang jabatan.Karena itu, penanganan kasus Unsoed tak boleh berhenti pada proses pidana keenam tersangka. Perguruan tinggi harus memecah pemusatan kewenangan. Mekanisme penerimaan mahasiswa baru wajib memiliki pemisahan fungsi yang tegas. Pihak penyusun kriteria tidak boleh menjadi penentu tunggal kelulusan.Pendidikan tinggi merupakan saluran utama bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup. Melalui pendidikan, anak seorang petani, buruh, atau pedagang kecil memiliki kesempatan sama untuk menjadi dokter atau akademisi. Ketika pintu masuk universitas diduga bisa ditransaksikan, jalan mobilitas sosial itu dirusak dari dalam.Tugas pemerintah dan perguruan tinggi ke depannya adalah membongkar sistem yang tertutup dan mengembalikan fungsi gerbang kampus sebagai penyaring potensi akademik. Gerbang itu dibangun untuk menguji kemampuan dan membentuk karakter calon sarjana, bukan difungsikan sebagai loket pembayaran transaksi. (*)@SignatureCak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 24/8/2026 -000- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib3OLASJIjZBKixlXYhDAiU2Lcb-htJiqMkklmL0Y6HpnHb_6S0VZI9hrkkuq7xPC1loLA1U7YNwVUNVWSRPzv-7JPqv-jmCEDcBhWYi-4a8fW265lyo3X0Ugpj1ffPeZpz7Ve1OjQKP1bi19wsNjB2QfxfOozTfjDsEKTxZKdz35Lns1HENIRYsvEWQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib3OLASJIjZBKixlXYhDAiU2Lcb-htJiqMkklmL0Y6HpnHb_6S0VZI9hrkkuq7xPC1loLA1U7YNwVUNVWSRPzv-7JPqv-jmCEDcBhWYi-4a8fW265lyo3X0Ugpj1ffPeZpz7Ve1OjQKP1bi19wsNjB2QfxfOozTfjDsEKTxZKdz35Lns1HENIRYsvEWQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Loket Haram Unsoed

Catatan Cak AT KASUS Unsoed membongkar persoalan tata kelola jalur mandiri. Apakah masalahnya ada pada biaya pendidikan, atau pada pemusatan...

Baca selengkapnya »

Kepala BPS: Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Warga RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw3aa9H9RN4b0pECPeRlKXNV30w66ixx2BG7N8CuP8Jk5HApYBYURfP5DDMDCoUrtkGtlsKq_dsl3Q9URapO26mhDM8BOQhG5CHAMrwUVCg_h6n03NiXWxNwYD27JGZqfpdU1x0awj0eUhwqbAfgUP6_PVlRLv8dXspTXfEhp9PkWm3IoFO5riILCwtg/s3807/Amalia%20adininggar%20widyasanti.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="3807" height="388" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw3aa9H9RN4b0pECPeRlKXNV30w66ixx2BG7N8CuP8Jk5HApYBYURfP5DDMDCoUrtkGtlsKq_dsl3Q9URapO26mhDM8BOQhG5CHAMrwUVCg_h6n03NiXWxNwYD27JGZqfpdU1x0awj0eUhwqbAfgUP6_PVlRLv8dXspTXfEhp9PkWm3IoFO5riILCwtg/w640-h388/Amalia%20adininggar%20widyasanti.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, hingga evaluasi berbagai program. Salah satu informasi penting di dalamnya adalah <a href="https://www.sumatrazone.co.id/2026/08/desil-dan-stigma-sosial.html">desil</a> yang menggambarkan posisi relatif kesejahteraan keluarga.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi."Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Minggu (23/8/2026).Menurut dia, desil tidak dapat dipahami sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi sebuah keluarga. "Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," ujarnya.Secara sederhana, keluarga dibagi ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.Dengan demikian, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada di kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Namun, keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, maupun kondisi sosial ekonomi yang identik.Penentuan desil juga tidak hanya didasarkan pada penghasilan, pekerjaan, daya listrik, atau kepemilikan barang tertentu. BPS mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersamaan, seperti kondisi rumah, sumber air minum, energi memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtMUhwg1Wv2iHcJZxHwaJmQBvWDaMgaU4SNJYBo1CSJHxHkGMdCX3RVC40TX0XEHzdEGufBWOxmxJsGDamBbL_oOV4y1IiH4dNFGDkv8jE2su_xHKjDclJFyU35V6Yzb6vxnSVe9jI3pcHJzyES3g0N7eraa_KQHNl0WLni5a-qZUoWL2SM1dd5E-IHw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtMUhwg1Wv2iHcJZxHwaJmQBvWDaMgaU4SNJYBo1CSJHxHkGMdCX3RVC40TX0XEHzdEGufBWOxmxJsGDamBbL_oOV4y1IiH4dNFGDkv8jE2su_xHKjDclJFyU35V6Yzb6vxnSVe9jI3pcHJzyES3g0N7eraa_KQHNl0WLni5a-qZUoWL2SM1dd5E-IHw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Seluruh karakteristik tersebut dihitung menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi yang dapat diamati. Karena menggunakan banyak indikator sekaligus, perubahan pada satu kondisi tidak otomatis membuat posisi desil sebuah keluarga berubah.DTSEN sendiri dibangun dengan mengintegrasikan DTKS, P3KE, dan Regsosek, kemudian diperkaya dengan data administratif serta disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan. Pemanfaatannya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, dengan BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN.<a href="https://www.sumatrazone.co.id/2026/08/desil-dan-stigma-sosial.html">Desil</a> berfungsi sebagai alat bantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatif, bukan sebagai daftar otomatis penerima bantuan."Penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan," kata Amalia.Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. BPS menyatakan pemutakhiran terus dilakukan melalui data administrasi, sensus dan survei, pembaruan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan partisipasi masyarakat."Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," ujar Amalia.#tfa/atm <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyb3aZv5fdvC3m3DXiWqDf1tbX2bwPe1mW-220_u-NuuyaZ647TsEquKCeduStrliSUbbHqEqWnWWnyrGJdoViU7Qs5y58z71Df8M4KkTRQyYrEOj2Zw9sYuO039JJ1sxZ341Ypet1EcOYlWz-3ZoD-jdmngQkxXE-piHuxxMArVZeIbJRzm4MWO2htQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyb3aZv5fdvC3m3DXiWqDf1tbX2bwPe1mW-220_u-NuuyaZ647TsEquKCeduStrliSUbbHqEqWnWWnyrGJdoViU7Qs5y58z71Df8M4KkTRQyYrEOj2Zw9sYuO039JJ1sxZ341Ypet1EcOYlWz-3ZoD-jdmngQkxXE-piHuxxMArVZeIbJRzm4MWO2htQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Kepala BPS: Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Warga RI

JAKARTA -- Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan s...

Baca selengkapnya »

Korupsi Informasi: Ketika Kebenaran Ikut Dicuri

Korupsi Informasi: Ketika Kebenaran Ikut Dicuri

Oleh Nia Samsihono KORUPSI biasanya kita bayangkan sebagai uang negara yang diambil, anggaran yang diselewengkan, atau jabatan yang diperjua...

Baca selengkapnya »

Kabiro PBJ Setdaprov Sumbar Mundur Pasca Viral Video Mesumnya di Ruang Kerja

Api Asmara di Pemprov Sumbar

Ketika Dua Mahasiswi Hukum Menguji Masa Jabatan Kapolri

Loket Haram Unsoed

Kepala BPS: Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Warga RI

Korupsi Informasi: Ketika Kebenaran Ikut Dicuri

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS