sumatrazone

Konsisten di Puncak Nasional, Eka Teresia Jemput 3 Piala untuk SMKN 6 Padang di Solo

Konsisten di Puncak Nasional, Eka Teresia Jemput 3 Piala untuk SMKN 6 Padang di Solo

KOMITMEN dan konsistensi dalam dunia literasi kembali membuahkan hasil gemilang bagi dunia pendidikan Sumatra Barat. Eka Teresia, S.Pd., M.M...

Baca selengkapnya »

Perencanaan Wilayah untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqqLrUEbPUtiE_zAqrdUectwziMLhtbSTS7dvp4mUxEP1RzlZ-2V72OAR0UKAy1YrCPm3UgARHzVT0tTo60YvYr1bMBnaAlT1JFDYgnyRt2OXWTxhr5_1Ffo9Nbdcd7_wJOSQoNeob5Do6x1yRD3D5BTo7r3Tks2a_D_dZ0qmnM_ATVr7vzgHr0w0Tlg/s700/Perencanaan%20Wilayah%20untuk%20Mewujudkan%20Keadilan%20Ekon.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="524" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqqLrUEbPUtiE_zAqrdUectwziMLhtbSTS7dvp4mUxEP1RzlZ-2V72OAR0UKAy1YrCPm3UgARHzVT0tTo60YvYr1bMBnaAlT1JFDYgnyRt2OXWTxhr5_1Ffo9Nbdcd7_wJOSQoNeob5Do6x1yRD3D5BTo7r3Tks2a_D_dZ0qmnM_ATVr7vzgHr0w0Tlg/w300-h400/Perencanaan%20Wilayah%20untuk%20Mewujudkan%20Keadilan%20Ekon.png" width="300" /></a></div>WILAYAH dan kota tidak dapat berkembang secara baik tanpa rencana tata ruang yang matang. Penataan ruang menjadi dasar bagi arah pembangunan agar penggunaan lahan, infrastruktur, ekonomi, dan perlindungan lingkungan berjalan selaras, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan wilayah bukan sekadar urusan teknis pemetaan ruang, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur.Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dan kota, dengan bantuan konsultan atau tenaga ahli perencanaan. Hasil penyusunan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam naskah akademik sebagai dasar ilmiah dan normatif sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Di tahap inilah peran legislator menjadi sangat penting, karena DPRD berfungsi melegalkan rencana tersebut agar memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi pedoman pembangunan daerah.Legislasi Daerah dan Tata RuangKebijakan ekonomi dan pembangunan wilayah memerlukan sinergi kuat antara legislasi daerah dan perencanaan tata ruang. Tanpa dukungan regulasi, arah pembangunan sering kali hanya mengikuti kepentingan jangka pendek dan belum tentu berpihak pada masyarakat luas. Penataan ruang yang diatur melalui peraturan daerah memberi kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menggunakan ruang secara tertib dan terarah.Di Jawa Tengah, misalnya, penetapan Perda RTRW menjadi acuan penting bagi kabupaten/kota dalam menyusun perizinan dan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan arah pembangunan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi daerah bukan hanya alat administratif, tetapi juga sarana untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai visi jangka panjang. Dengan demikian, DPRD dan pemerintah daerah harus bekerja dalam satu kesamaan pandang agar kebijakan tata ruang benar-benar mendukung kepentingan publik.Kebijakan Ekonomi BerkeadilanKebijakan ekonomi daerah seharusnya berkeadilan dengan memprioritaskan sektor kerakyatan seperti pertanian, UMKM, dan industri padat karya. Arah pembangunan yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan fisik tanpa pemerataan hanya akan memperlebar kesenjangan antarwilayah. Karena itu, alokasi APBD perlu diarahkan lebih besar pada infrastruktur dasar di wilayah pinggiran, seperti jalan akses, irigasi, air bersih, dan sarana produksi ekonomi rakyat.Dalam perspektif pembangunan, belanja daerah harus mampu membuka akses ekonomi bagi masyarakat kecil, bukan hanya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan yang sudah maju. Pemerataan investasi publik di wilayah yang selama ini kurang terlayani dapat memperkuat daya saing daerah sekaligus menekan ketimpangan spasial. Dengan kata lain, APBD dan RTRW harus saling menguatkan agar pembangunan tidak bias elit dan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) berfungsi sebagai alat operasional untuk menerjemahkan kebijakan ekonomi ke dalam tata ruang yang adil. Melalui RTRW, zonasi lahan dapat diatur agar kegiatan industri, permukiman, ruang terbuka hijau, pertanian, dan kawasan lindung ditempatkan secara proporsional sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan. Pendekatan ini penting agar ruang tidak dikuasai oleh kepentingan jangka pendek yang merusak keseimbangan pembangunan.Prinsip carrying capacity atau daya dukung menjadi dasar agar pemanfaatan ruang tidak melampaui kemampuan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, urban sprawl dapat dicegah, kawasan rawan bencana dapat dihindari dari beban pembangunan berlebihan, dan ruang ekonomi rakyat dapat dikembangkan secara lebih terarah. Di Jawa Tengah, integrasi PWK dengan legislasi daerah dapat melahirkan pola ruang yang mendukung klaster UMKM berbasis potensi lokal, kawasan industri yang tertata, dan wilayah pertanian yang terlindungi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gphSjxW-EqrmBjQBiZ1VHEW3RVlkje2AaOiCgQ6CWZVqUIn24aZsXEw6orre9NDwKAS02poEJVN_h3_8AhhesQamLC_GveRW3Rxy1-YONC944Q8jusMILRMIpRPSNsyyzq_BY9suUkXbxl2iqWtKiClVANpC6hCHnac53m__0DGJ_f9_ZGpGbU2a7Q/s3954/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="3954" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gphSjxW-EqrmBjQBiZ1VHEW3RVlkje2AaOiCgQ6CWZVqUIn24aZsXEw6orre9NDwKAS02poEJVN_h3_8AhhesQamLC_GveRW3Rxy1-YONC944Q8jusMILRMIpRPSNsyyzq_BY9suUkXbxl2iqWtKiClVANpC6hCHnac53m__0DGJ_f9_ZGpGbU2a7Q/w640-h498/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" width="640" /></a></div> Sinergi untuk PembangunanMasalah utama dalam pembangunan daerah sering kali terletak pada ketidaksinkronan antara APBD dan RTRW. Akibatnya, ada program pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana ruang, atau sebaliknya, ruang sudah direncanakan tetapi tidak didukung anggaran. Kondisi ini menyebabkan pembangunan menjadi tidak merata dan tidak efisien.Karena itu, dibutuhkan forum sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan perencana wilayah untuk menyamakan arah kebijakan. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui musrenbang berbasis data spasial agar aspirasi warga benar-benar masuk ke dalam proses perencanaan. Dengan cara ini, tata ruang tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga instrumen keadilan sosial-ekonomi yang menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh warga.PenutupPada akhirnya, perencanaan wilayah dan tata ruang bukan hanya soal letak bangunan atau pembagian zonasi, melainkan tentang bagaimana negara dan pemerintah daerah menghadirkan keadilan ekonomi bagi rakyat. Legislasi daerah memberikan legitimasi hukum, pemerintah daerah menyusun arah teknis, konsultan dan perencana menyusun basis akademiknya, dan DPRD memastikan semuanya sah menjadi perda. Jika seluruh unsur ini berjalan selaras, maka pembangunan wilayah akan lebih efisien, inklusif, dan mampu menyejahterakan masyarakat secara adil dan makmur. (*)Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.Ketua Program Studi S-2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVKJHDBtztbGmeQHo4rAu49JVPWd1cjppNrCSEX0iiisCQ3YQQ8jlSvZ05wzOEwuNX2Vu-EbjgtfMvkF4CeOziv9y7UFMdLKbxZZq98gFKCrGcVZlZblDPsiixj0IO4Lm43RHdF0G3Vfk2iYBYw8EZMgdYAsclpSugTC-HiueTfcY2yqDdTQDRUmzeQ/s722/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVKJHDBtztbGmeQHo4rAu49JVPWd1cjppNrCSEX0iiisCQ3YQQ8jlSvZ05wzOEwuNX2Vu-EbjgtfMvkF4CeOziv9y7UFMdLKbxZZq98gFKCrGcVZlZblDPsiixj0IO4Lm43RHdF0G3Vfk2iYBYw8EZMgdYAsclpSugTC-HiueTfcY2yqDdTQDRUmzeQ/w636-h640/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" width="636" /></a></div>

Perencanaan Wilayah untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi

WILAYAH dan kota tidak dapat berkembang secara baik tanpa rencana tata ruang yang matang. Penataan ruang menjadi dasar bagi arah pembangunan...

Baca selengkapnya »

Ingat Danantara, Ingat Hancurnya Tata Niaga Cengkeh Zaman Orba

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJUT_6jz7sBMD4OHPBnfaSBI1d1DPAdsRDF9MHstzc1RqrBES9r91IzzIExGx5td0Ohca2rEw0xD9q3ZP-CunYUk_Z4Bky0AIUYbFthsXzIT9kCwRLo9trpiRZs_-_Fi66ovtzgbWl6IJdvYc0yn5KuX4GCto28ic4WNrjHJHm1wdAsWymIdxJt1QW2Q/s527/Ingat%20Hancurnya%20Tata%20Niaga%20Cengkeh%20Zaman%20Orba.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="466" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJUT_6jz7sBMD4OHPBnfaSBI1d1DPAdsRDF9MHstzc1RqrBES9r91IzzIExGx5td0Ohca2rEw0xD9q3ZP-CunYUk_Z4Bky0AIUYbFthsXzIT9kCwRLo9trpiRZs_-_Fi66ovtzgbWl6IJdvYc0yn5KuX4GCto28ic4WNrjHJHm1wdAsWymIdxJt1QW2Q/w354-h400/Ingat%20Hancurnya%20Tata%20Niaga%20Cengkeh%20Zaman%20Orba.jpg" width="354" /></a></div>Rosadi Jamani | Ketua Satupena Kalbar KITA lanjutkan cerita Danantara ditugasi menjadi pintu tunggal ekspor sawit Indonesia. Melihat polanya mirip tata niaga cengkeh di masa Orde Baru. Hasilnya, hancur. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!Sejarah, kata orang, selalu berulang. Kali ini, ia berulang dengan sangat cepat, sangat arogan, dan sangat ironis. Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada 20 Mei 2026, banyak orang langsung teringat, monopoli cengkeh.Dulu, di era Orde Baru, petani cengkeh adalah raja-raja kecil di kampung-kampung. Mereka berdagang secara bebas, mengikuti mekanisme pasar yang wajar. Harga bagus, permintaan stabil, hidup pun lumayan. Lalu datanglah “terobosan” pemerintah. Tata niaga cengkeh diambil alih sepenuhnya oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dikendalikan Tommy Soeharto.Janjinya muluk. Stabilisasi harga, kesejahteraan petani, dan penguasaan negara atas kekayaan alam sesuai Pasal 33 UUD 1945.Hasilnya? Bencana total. Harga cengkeh ambruk drastis, stok menumpuk di gudang-gudang negara. Petani tak bisa menjual. Banyak yang bangkrut, bahkan bunuh diri. Yang kaya justru para cukong dan kroni yang dekat kekuasaan. Tak hanya cengkeh. Lada dan jeruk Tebas di beberapa daerah juga mengalami nasib serupa ketika pemerintah “ingin mengatur” semuanya. Akhir cerita, rakyat kecil yang menderita, sementara elite menikmati rente.Sekarang, di tahun 2026, kita disuguhkan drama yang nyaris identik, hanya ganti baju.Dengan penuh semangat revolusi, Prabowo mendeklarasikan, ekspor sawit, batubara, dan ferroalloy senilai US$65 miliar per tahun harus lewat satu pintu, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ini perusahaan baru lahir pada 19 Mei 2026. Alasan resminya sangat mulia. Ingin memberantas under-invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan kerugian kumulatif Indonesia mencapai US$908 miliar sejak 1991 hingga 2024. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa tumpukan berkas bukti perusahaan-perusahaan besar yang bermain mata dengan afiliasi di Singapura.Tapi di lapangan, nyanyian kedaulatan itu berubah menjadi ratapan petani.Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah pengumuman, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit langsung anjlok. Di Bengkulu, harga jatuh dari Rp2.800–3.200 per kg menjadi Rp2.300–2.400, bahkan menyentuh Rp2.000 per kg di tingkat petani. Daerah sentra lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalbar mengalami nasib serupa. Petani kecil yang sudah susah payah melawan pupuk mahal, cuaca ekstrem, dan biaya panen kini harus menangis melihat hasil kebun mereka tak laku. Pembeli dan pabrik menahan napas, menunggu kepastian dari “pintu tunggal” yang belum jelas mekanismenya.Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) langsung mengeluarkan pernyataan pedas. Ketua Umum Mansuetus Darto menyebut kebijakan ini dibuat tanpa melibatkan petani, berpotensi menciptakan monopoli baru, dan mengingatkan tragedi monopoli cengkeh Orba. Sementara GAPKI dan APBI, meski lebih halus bahasanya, tak bisa menyembunyikan kekhawatiran soal hilangnya fleksibilitas pasar, kontrak jangka panjang yang terancam, dan risiko kehilangan buyer internasional.Puncak cerita ini, yang ditunjuk memimpin DSI adalah Luke Thomas Mahony, warga negara Australia, mantan eksekutif Vale Indonesia dan BHP Billiton. Orang asing yang kini menjadi penjaga gerbang ekspor komoditas strategis Indonesia. Pemerintah bilang ini demi “kredibilitas internasional”. Rakyat kecil bilang ini tamparan di wajah.Sehari setelah pidato, Prabowo memanggil Rosan Roeslani dan Purbaya ke Istana. Pertemuan tertutup, berkas-berkas tebal, dan janji transisi bertahap hingga September 2026. Semua terdengar rapi di atas kertas. Tapi di kebun-kebun sawit dan tambang batubara, yang terdengar hanyalah umpatan dan kekecewaan mendalam.Kita diajarkan sejarah agar tidak mengulangi kesalahan. Namun rupanya, pelajaran itu belum cukup mahal. Ketika pemerintah kembali mengklaim “kita harus kuasai SDA demi rakyat”, petani sawit dan penambang batubara kini bertanya dengan getir, “Apakah kami juga termasuk “rakyat” yang dimaksud, atau hanya bahan baku untuk eksperimen besar bernama DSI?”Ingat DSI. Ingat cengkeh Orba. Karena sejarah, ternyata, tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti nama, berganti logo, dan berganti pembela retorika. (*)#camanewak <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVXaTkEeQBzNCyZygBdR3PMUrnD-up-z3whLuYjOnkAAAuHXJexuzmeid8AVdHW7bUnllDCvcKVEcKcGLoJpFpxx4RBtvKNUEJoi-5d2LX6-Nd9GLVTQCNs_qAI8iEwij-Nr1aqM_W1wRxHDHGElPNGNywcT5BArtIj942oIh94pIB2WpB5K9Tu3hdmg/s3954/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="3954" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVXaTkEeQBzNCyZygBdR3PMUrnD-up-z3whLuYjOnkAAAuHXJexuzmeid8AVdHW7bUnllDCvcKVEcKcGLoJpFpxx4RBtvKNUEJoi-5d2LX6-Nd9GLVTQCNs_qAI8iEwij-Nr1aqM_W1wRxHDHGElPNGNywcT5BArtIj942oIh94pIB2WpB5K9Tu3hdmg/w640-h498/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiprfUx_mdOHkOBwXQpRMrFJrjH1oOGfbV7ZL9gHXtlT1rwXmOY9GcmGhmyfWU4zFkQn6wSgACycPb01lU2UdU2PmOITLNkHllOxJu6JlkVrlY43Xc9djvVyWhNyFCkNyWyaWPv07GNDSZyi7HVtZRlxoceV2Vh11sZt2dBk3YMGSTQCN2bMljq1IX9UA/s722/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiprfUx_mdOHkOBwXQpRMrFJrjH1oOGfbV7ZL9gHXtlT1rwXmOY9GcmGhmyfWU4zFkQn6wSgACycPb01lU2UdU2PmOITLNkHllOxJu6JlkVrlY43Xc9djvVyWhNyFCkNyWyaWPv07GNDSZyi7HVtZRlxoceV2Vh11sZt2dBk3YMGSTQCN2bMljq1IX9UA/w636-h640/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" width="636" /></a></div>

Ingat Danantara, Ingat Hancurnya Tata Niaga Cengkeh Zaman Orba

Rosadi Jamani | Ketua Satupena Kalbar KITA lanjutkan cerita Danantara ditugasi menjadi pintu tunggal ekspor sawit Indonesia. Melihat polany...

Baca selengkapnya »

Menko AHY Dorong PT PAL Jadi Pilar Industri Maritim Nasional

Menko AHY Dorong PT PAL Jadi Pilar Industri Maritim Nasional

SURABAYA – PT PAL Indonesia menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti...

Baca selengkapnya »

Tak Kantongi Izin PBG, Bangunan di Air Tawar Barat Disegel PUPR Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW04B755Ooph4bpc8RVoJ__agofERLHiWhhOnJ7LQ5HYKL7vjPjuazq6oZplPFh1jPSqrXbOo4MFOVsTpOall_-GPVENT1294CiExNFvGRVuqneyYSGKJX809wTMb9OJLhqAr6tzlCWZSRhuqrcc7ax9oZ3rjHurfO-0j3CImsXIaPfIlH6owpplqqzQ/s986/Tak%20kantongi%20pbg%20kafe%20disegel.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="642" data-original-width="986" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW04B755Ooph4bpc8RVoJ__agofERLHiWhhOnJ7LQ5HYKL7vjPjuazq6oZplPFh1jPSqrXbOo4MFOVsTpOall_-GPVENT1294CiExNFvGRVuqneyYSGKJX809wTMb9OJLhqAr6tzlCWZSRhuqrcc7ax9oZ3rjHurfO-0j3CImsXIaPfIlH6owpplqqzQ/w640-h416/Tak%20kantongi%20pbg%20kafe%20disegel.jpg" width="640" /></a></div> PADANG --  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menyegel sebuah kafe di Jalan Pinguin, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan mengabaikan beberapa kali panggilan klarifikasi dari pemerintah, Senin (18/5/2026).Penyegelan dilakukan setelah adanya laporan warga terkait dugaan penggunaan dinding rumah pribadi tanpa izin untuk kepentingan operasional usaha kafe tersebut. Pemerintah Kota Padang menilai pelanggaran itu tidak hanya menyangkut administrasi bangunan, tetapi juga menyentuh hak masyarakat sekitar.Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR Kota Padang Donni Hendra mengatakan laporan masyarakat menjadi dasar pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap legalitas bangunan dan aktivitas usaha.“Pelapor datang ke Dinas PUPR untuk meminta solusi atas permasalahan tersebut, sekaligus menanyakan legalitas izin usaha dan izin bangunan dari kafe yang bersangkutan,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).Pemilik Kafe Mangkir dari Panggilan KlarifikasiMenindaklanjuti laporan warga, Bidang Pengawasan Ruang Kota Dinas PUPR langsung mengirimkan surat panggilan resmi kepada pemilik usaha. Namun hingga beberapa kali pemanggilan dilakukan sesuai SOP, pemilik kafe tidak pernah hadir untuk memberikan klarifikasi.PUPR Kota Padang kemudian melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan bangunan tersebut belum memiliki PBG sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.Menurut Donni, penyegelan menjadi langkah terakhir setelah seluruh tahapan mediasi dan pembinaan tidak direspons pihak pengelola usaha.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQZ2t65jxUujBDMJXm09n3iz4-LJGpf_QKanVK4TJafgNSdcMc55HnRc2ntpYRrt17MCN7OMZ58mPtlUnLyS_rFsZ3TMl6_Uw6onfw6nQ_7tRPZVuDtTkztMlQ8VSCVLYOLuPBBi1T92RkT4psKqt_F62ZD8k-dh4ocaRDpBNE9AmluGy9lMHWubWMg/s3954/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="3954" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQZ2t65jxUujBDMJXm09n3iz4-LJGpf_QKanVK4TJafgNSdcMc55HnRc2ntpYRrt17MCN7OMZ58mPtlUnLyS_rFsZ3TMl6_Uw6onfw6nQ_7tRPZVuDtTkztMlQ8VSCVLYOLuPBBi1T92RkT4psKqt_F62ZD8k-dh4ocaRDpBNE9AmluGy9lMHWubWMg/w640-h498/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" width="640" /></a></div> “Penyegelan ini merupakan bentuk penghentian sementara kegiatan operasional usaha sampai seluruh perizinan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.Dalam pelaksanaan penyegelan, Dinas PUPR didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib.Pemko Padang Tegaskan Pengawasan Bangunan UsahaSelain Satpol PP, penyegelan juga melibatkan pihak Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Air Tawar Barat, Bhabinkamtibmas, Babinpotdirga, dan unsur Trantib setempat.Pemerintah Kota Padang menegaskan pengawasan terhadap bangunan usaha tanpa izin akan terus diperketat, terutama pada bangunan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan warga sekitar.Kasus penyegelan kafe ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar melengkapi seluruh izin bangunan dan operasional sebelum menjalankan kegiatan usaha.Dinas PUPR memastikan status segel tetap berlaku sampai pemilik usaha menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai aturan yang berlaku di Kota Padang.#son/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCweCY7lrmj6N40kVmApuEQUWFru9tAOPdrw8pZXj2XIY8R-o-_r1YRldANjQWjIdjp1RcBJyDqJK-f9_n5EcY_p7CP0BpIPEnCFDBqVkGW6Z5vn7S1bF2RHfZaMidc8rNpbTaRtmHqloZp5YWNUpe_AKQBdZepJdmC-DBL-YHMa3txzxrXCdnfidWJw/s722/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCweCY7lrmj6N40kVmApuEQUWFru9tAOPdrw8pZXj2XIY8R-o-_r1YRldANjQWjIdjp1RcBJyDqJK-f9_n5EcY_p7CP0BpIPEnCFDBqVkGW6Z5vn7S1bF2RHfZaMidc8rNpbTaRtmHqloZp5YWNUpe_AKQBdZepJdmC-DBL-YHMa3txzxrXCdnfidWJw/w636-h640/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" width="636" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg23eMOxV0h1etyXmBAbBTsifmptbMezovsXSZn3CZUuX68IhantjYEmVFWBiM7ZbthmJdDrbOeCWAYEbIaGscUlrii3N_AHVZvT2Tqb_qwTHD4L6Mu3JtMvs_zSSexofJTsUgv8NF9LHVmJNk0jTUsx7BHbLbFuFSd6Ab1795do8LfKr3XhsUpm0af_Q/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg23eMOxV0h1etyXmBAbBTsifmptbMezovsXSZn3CZUuX68IhantjYEmVFWBiM7ZbthmJdDrbOeCWAYEbIaGscUlrii3N_AHVZvT2Tqb_qwTHD4L6Mu3JtMvs_zSSexofJTsUgv8NF9LHVmJNk0jTUsx7BHbLbFuFSd6Ab1795do8LfKr3XhsUpm0af_Q/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Tak Kantongi Izin PBG, Bangunan di Air Tawar Barat Disegel PUPR Padang

PADANG -- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menyegel sebuah kafe di Jalan Pinguin, Kelurahan Air Tawar Barat, Keca...

Baca selengkapnya »

Bantargebang Penghasil Metana Terbesar Kedua di Dunia, Ini Potensinya Menurut Pakar..

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSqvj3OcisP77uLL8Ogk-OmCylRFfH28EzAlXaINMclPA7yOuXfpA1QEv8Hj6vlItcl82UFCstKfKJdt08QZ1V-PZmfzXxYwXXJdcvcz0rK9_F99K2r9EKtW4gq_VitxjTsvg3SFKAwqxhVSYwvNIq63SHH_UMdDxrrdeBZUpalL7eZASIif6wSJahtA/s600/Bantargebang%20Penghasil%20Metana%20Terbesar%20Kedua%20di%20Du.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSqvj3OcisP77uLL8Ogk-OmCylRFfH28EzAlXaINMclPA7yOuXfpA1QEv8Hj6vlItcl82UFCstKfKJdt08QZ1V-PZmfzXxYwXXJdcvcz0rK9_F99K2r9EKtW4gq_VitxjTsvg3SFKAwqxhVSYwvNIq63SHH_UMdDxrrdeBZUpalL7eZASIif6wSJahtA/w640-h358/Bantargebang%20Penghasil%20Metana%20Terbesar%20Kedua%20di%20Du.jpeg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi kembali menjadi sorotan dunia. Sepanjang tahun 2025, lokasi ini tercatat sebagai penghasil emisi gas metana terbesar kedua di dunia, tepat di bawah TPA Campo de Mayo di Argentina.Temuan ini dirilis oleh UCLA Emmett Institute melalui STOP Methane Project pada April 2026. Berdasarkan data satelit Carbon Mapper, Bantargebang memuntahkan lebih dari enam ton emisi metana setiap jamnya.Menyoroti temuan ini, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menilai persoalan metana Bantargebang harus menjadi momentum perubahan total sistem pengolahan sampah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alih-alih mengatasi persoalan di hilir saja, kebijakan pengurangan sampah perlu berfokus pada sumbernya."Sudah saatnya Jakarta melakukan revolusi pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, pemilahan rumah tangga, penguatan daur ulang, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan modern yang ramah lingkungan," kata Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026), dikutip dari detiknews.Rahasia di Balik Metana BantargebangPakar biorefinery limbah hayati dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hanifrahmawan Sudibyo, menjelaskan bahwa fenomena ini berakar pada proses alami pembusukan sampah organik. Dilansir dari laman resmi UGM, di balik gunungan sampah yang lembab dan padat, tercipta sebuah lingkungan yang minim oksigen atau zona anaerob."Kondisi lembap dan terbatasnya suplai oksigen menjadi lingkungan yang ideal bagi mikroorganisme penghasil metana," jelas Hanif, dikutip Senin (18/5/2026).Di dalam zona tanpa udara inilah, mikroorganisme yang disebut arkea metanogenik bekerja ekstra keras memproses limbah organik dan melepaskan gas metana ke atmosfer.Meskipun metana adalah bagian alami dari siklus karbon, konsentrasinya yang tinggi di TPA menjadi alarm bahaya bagi iklim. Hanif mengingatkan, potensi pemanasan global dari metana jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO2) dalam jangka waktu tertentu, menjadikannya isu krusial dalam pengendalian gas rumah kaca.Potensi Sumber ListrikMeski terlihat seperti ancaman, gas metana dari Bantargebang sebenarnya memiliki potensi besar jika dikelola dengan teknologi yang tepat. Hanif menilai emisi tersebut bisa dimanfaatkan melalui sistem methane capture atau penangkapan gas landfill.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbwH-ydQWL_tw9AtS9PduadSztN5MikHXTJWi_bcGCWCRV-LYuJyEFa-pvND_lMPvuuSI4BY2w-1HbkADDRK8BIgU7mIvg8e5F9wIJ_5K1ejYofTBzodIiSyqiOGYoKAvRSxOSmH-Ok8-9uRuO6ONnViC5SVfrQDvNp6KzTkHRY5qXQxkUbNvPu5Fn8g/s3954/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="3954" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbwH-ydQWL_tw9AtS9PduadSztN5MikHXTJWi_bcGCWCRV-LYuJyEFa-pvND_lMPvuuSI4BY2w-1HbkADDRK8BIgU7mIvg8e5F9wIJ_5K1ejYofTBzodIiSyqiOGYoKAvRSxOSmH-Ok8-9uRuO6ONnViC5SVfrQDvNp6KzTkHRY5qXQxkUbNvPu5Fn8g/w640-h498/AYO%20KULIAH%20DI%20POLTEKNAS%20PEKAMBARU.jpg" width="640" /></a></div> Teknologi ini bekerja dengan cara menanam jaringan pipa di dalam tumpukan sampah untuk "menangkap" gas sebelum terlepas ke udara."Gas yang terkumpul kemudian dapat dimurnikan dan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik berbasis biogas," tuturnya.Namun, keberhasilan ini tidak bisa instan. Kebijakan pemerintah, kemauan masyarakat untuk memilah sampah, hingga kesiapan sektor energi seperti PLN diperlukan agar pemanfaatan biogas ini bisa optimal secara nasional.Alarm Peringatan dari Luar AngkasaDilansir dari laman UCLA Law, dahulu, emisi metana sering dianggap sebagai 'polutan tersembunyi' karena tidak kasat mata. Namun, laporan UCLA Emmett Institute menunjukkan, kini, teknologi ruang angkasa seperti satelit Tanager-1 dan instrumen EMIT milik NASA mampu memetakan lebih dari 2.900 semburan emisi metana di 707 lokasi seluruh dunia.Direktur Eksekutif UCLA Emmett Institute, Cara Horowitz, menyebut kecanggihan satelit ini sebagai titik balik dalam perlindungan lingkungan."Metana selama bertahun-tahun menjadi gas polutan tersembunyi. Namun, sekarang kita bisa melihat emisi yang sangat besar ini menggunakan satelit dan menjadikannya sebagai alarm peringatan bagi dunia," kata Horowitz.Mengingat lokasi pembuangan sampah besar seperti Bantargebang seringkali berdekatan dengan kawasan permukiman padat, temuan ini menjadi pengingat mendesak bagi pemerintah dan operator TPA untuk segera mengambil langkah praktis guna menekan risiko kesehatan publik dan dampak buruk bagi lingkungan.#rhr/twu <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1NxpdpNgzwsELVgxClZ7vR_eVWdyfFfiOrf-Kf1Bj12Dwc8j7t27vcMR6l8jDWvILZuWYUBwl7bMzDsPsBTIdLpZdu_dwGlGg46gd7U7ue9PmwZBrKYtTq-yS-TiIlstc49r0_kPElKpP1TSC5l3L8X4cIlmREBmtHQp0kpxBeZ6p27QkuV6CaX9w/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1NxpdpNgzwsELVgxClZ7vR_eVWdyfFfiOrf-Kf1Bj12Dwc8j7t27vcMR6l8jDWvILZuWYUBwl7bMzDsPsBTIdLpZdu_dwGlGg46gd7U7ue9PmwZBrKYtTq-yS-TiIlstc49r0_kPElKpP1TSC5l3L8X4cIlmREBmtHQp0kpxBeZ6p27QkuV6CaX9w/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2eiFiB_4O7vsU8c5U14TG8qdPceXmIoOqLE7VBO6j1BsEG8fGyEBIUUb8MBCAkNo03BpOvwxq53pJaicblcVS-g4iIIxSKN7WVnOcr3AtNGx8A86UeqQIUk8o9thzy8aj36bNhk1L2rR44Fw1OaVpfR51P2WW59grFb2bB1HCFETLu_Z0DpMQViX-A/s722/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2eiFiB_4O7vsU8c5U14TG8qdPceXmIoOqLE7VBO6j1BsEG8fGyEBIUUb8MBCAkNo03BpOvwxq53pJaicblcVS-g4iIIxSKN7WVnOcr3AtNGx8A86UeqQIUk8o9thzy8aj36bNhk1L2rR44Fw1OaVpfR51P2WW59grFb2bB1HCFETLu_Z0DpMQViX-A/w636-h640/Jasa%20Publikasi%20dan%20Periklanan%20Sumatrazone.jpg" width="636" /></a></div>

Bantargebang Penghasil Metana Terbesar Kedua di Dunia, Ini Potensinya Menurut Pakar..

JAKARTA -- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi kembali menjadi sorotan dunia. Sepanjang tahun 2025, lokasi ini te...

Baca selengkapnya »

Konsisten di Puncak Nasional, Eka Teresia Jemput 3 Piala untuk SMKN 6 Padang di Solo

Perencanaan Wilayah untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Ingat Danantara, Ingat Hancurnya Tata Niaga Cengkeh Zaman Orba

Menko AHY Dorong PT PAL Jadi Pilar Industri Maritim Nasional

Tak Kantongi Izin PBG, Bangunan di Air Tawar Barat Disegel PUPR Padang

Bantargebang Penghasil Metana Terbesar Kedua di Dunia, Ini Potensinya Menurut Pakar..

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS