JAKARTA -- Nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang gagal lolos ke parlemen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah turut menjadi pergunjingan di Istana. Momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo dan anggota Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (22/3/2024). 

Usai melakukan pelaporan, Kepala Negara dan para menteri dan kepala instansi berfoto bersama Presiden Jokowi. Setelah sesi foto usai, Presiden dan para menteri saling beramah-tamah.

Saat itu lah terjadi momen menarik ketika Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melontarkan candaan soal pembayaran pajak yang dikaitkan dengan pemilihan umum. 

Bahlil menyindir Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno yang partainya tak lolos ambang batas parlemen 4 persen. 

Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi bahwa sebenarnya Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih. Hanya saja, menurut Bahlil, hal itu urung dilakukan karena PPP belum lolos ke DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2024.

"Pak Sandi tadi mau bayar pajak lebih Pak, tapi PPP belum lolos," ujar Bahlil.

Mendengar candaan tersebut, Presiden Jokowi tak kuasa menahan tawanya. Begitu pula dengan para menteri lain yang tampak tertawa. Antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Menpan RB bahkan sempat menyenggol bahu Menteri Bahli. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani lewat isyarat tangan di depan mulut meminta Menteri Bahlil berhati-hati berbicara. Sandiaga Uno yang mendengar candaan itu pun tertawa tipis. Ia pun langsung menimpali dengan pernyataan 

"Ditarik lagi ya hahaha," demikian kata Sandiaga sambil tersenyum. 

Presiden Jokowi kemudian menengahi candaan itu dengan berkata "Ini (persoalan membayar) pajak lho," kata Kepala Negara. 

Sebagaimana diketahui, PPP untuk kali pertama dalam sejarah gagal mendapatkan kursi DPR di Senayan berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

Hal ini terjadi karena PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI pada Rabu (20/3/2024) malam, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil) di 38 provinsi Indonesia. Ini berarti, PPP hanya meraup 3,87 persen suara dari total 151.796.630 suara sah Pileg 2024. 

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, PPP meraih 6.323.147 suara atau setara dengan 4,52 persen suara. Karena itu, PPP mendapat 19 kursi di DPR periode 2019-2024.

#kpc/bin









 
Top