Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menyebut target pelaksanaan PPG dalam jabatan bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024
BACA JUGA: Prof. Tafdil Husni Siap Lepas Jabatan Rektor UBH Jika Tak Penuhi Tuntutan Mahasiswa 7 Fakultas
“Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Abetnego, dikutip dari siaran pers KSP, Minggu (26/11/2023).
Abetnego menambahkan, selain guru-guru di bawah Kemendikbudristek, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru madrasah. Pada November 2023, pemerintah mencairkan tunjangan guru inpassing bagi 100 ribu guru madrasah dengan besaran Rp 1,4 juta per bulan.
KEPINGIN Gabung Jadi Biro Perwakilan Sumatrazone? Syarat Ringan, Hubungi Kami via WA: +6283181675398! QUOTA TERBATAS!
Selain itu, pemerintah juga mulai membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 221 ribu guru non PNS di bawah Kemenag. “Sebagai perlindungan jaminan sosial bagi guru-guru kita,” jelasnya.
Abetnego menyebut, pemerintah akan terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru PPPK sudah terpenuhi 850 ribu guru dan akan terus bertambah pada akhir tahun ini. Selain itu pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan.
BACA JUGA: ALUMNI LEADER SUMMIT 2023, Ajangnya Alumni Bereputasi Unand Kolaborasi dan Sinergi
“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” kata Abetnego.
Selain isu kesejahteraan, peningkatan kompetensi guru kejuruan juga menjadi perhatian. Adapun terkait dengan peningkatan kompetensi guru SMK, menurut Abetnego program SMK PK telah memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk pengembangan diri, baik melalui program magang guru, guru tersertifikasi industri, praktisi mengajar, hingga kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Semua upaya ini bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia,” ujarnya.
#rep/bin
