Ia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia sangat jelas semua WNI memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi presiden.
"Seluruh WNI bisa mencalonkan diri menjadi presiden jika memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan, khususnya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian ada ketentuan partai politik atau koalisi partai politik di Senayan dengan minimal perolehan kursi 20% atau jumlah suara sah minimal 25% untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres," tuturnya, Kamis (21/9/2023).
Pipin menegaskan pasangan Anies-Muhaimin yang diusung PKS, NasDem dan PKB telah memenuhi ketentuan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
"Insyaallah kami sangat solid, bahkan sudah paling siap untuk mendaftarkan pasangan Anies-Cak Imin ke KPU," tegasnya.
Caleg DPR dari PKS Dapil Jawa Barat VII ini menambahkan Anies Baswedan memiliki pengalaman panjang.
Anies memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun sebagai gubernur.
Sebelumnya, Anies juga memimpin Universitas Paramadina sebagai rektor termuda di Indonesia.
"Mas Anies seorang cendekiawan, seorang teknokrat. Rekam jejaknya sudah terbukti, bukan kaleng-kaleng. Bahkan, beliau sering dikenal sebagai pemimpin yang mampu mendengar sekaligus menggerakkan," ujarnya.
Cucu dari A.R. Baswedan, seorang pahlawan nasional atas jasa-jasanya dalam kemerdekaan Indonesia, tumbuh besar dan menamatkan jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) hingga kuliah di Yogyakarta.
Ketika mahasiswa, suami dari Fery Farhati ini menjadi pegiat dan aktivis serta diamanahi sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1992-1993.
Setelah selesai sarjana, Anies meneruskan pendidikan S2 ke University of Maryland dan doktor di Northern Illinois University, Amerika Serikat.
Setelah menyelesaikan S3 di AS, Anies kembali Indonesia dan bersama teman seide dan seperjuangan, memprakarsai Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) dan Kelas Inspirasi (KI) serta mendukung Indonesia Menyala.
Anies juga ikut terlibat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menjadi Tim Delapan (2010), Ketua Komite Etik KPK (2013).
"Jadi Mas Anies ini seorang teknokrat, yaitu cendekiawan yang telah berkecimpung di pemerintahan," tutur Pipin.
#jpg/bin
