Seorang pria yang mengaku sebagai Ketua RW di salah satu wilayah kelurahan di Kota Pekanbaru melontarkan keluhan di tengah guyuran hujan dan genangan air yang tingginya hingga dada orang dewasa. f: screenshot video.

PEKANBARU – Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru Provinsi Riau seharian -- mulai pagi hingga petang -- pada Rabu (6/9/2023) kemarin, menyebabkan beberapa titik "kota bertuah" itu digenangi banjir.

Kondisi tersebut bukan hal baru di Kota Pekanbaru. Akibat hujan deras, saluran drainase meluap, maka banjir tak terelakkan.

Banjir sejak 20 tahun ke belakang merupakan persoalan rutin yang harus dihadapi warga. Begitu pengakuan warga setelah ditanyai oleh Pj. Wali Kota Pekanbaru, Muflifun, saat melakulan peninjauan ke lapangan, kemarin. 

Warga mengeluhkan lambannya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir yang terjadi pada setiap musim hujan. Bertolak dari kondisi ini, warga bahkan mendorong supaya Pemerintah Kota Pekanbaru "mengadu" ke pemerintah pusat untuk upaya penanggulangan lebih lanjut.

Banjir terparah pada Rabu (6/9/2023) kemarin terjadi di beberapa ruas jalan utama sepert jalan HR Soebrantas bawah fly over , jalan Arifin Achmad, jalan Paus, jalan Puyuh Mas, jalan Teuku Umar dan beberapa lingkungan RW di Kecamatan Marpoyan Damai, Rumbai Timur, Kecamatan Sukajadi, Rumbai Barat dan beberapa titik lainnya.

Banjir pada beberapa titik di "kota bertuah" ini disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi. Ketinggian genangan air rata rata di ketinggian 15 sampai  100 centimeter (cm).

Akibat banjir,  banyak warga yang melintas di jalan-jalan utama, terutama pengendara sepeda motor, terjebak kemacetan Sebab banyak sepeda motor yang mengalami mogok lantaran mesinnya mati mendadak.

Kondisi ini menyebabkan pengendara lain terpaksa melawan arus agar tidak terjebak dalam genangan banjir.


Menyikapi kondisi yang ada, jajaran BPBD bersama Pj. Wali Kota Pekanbaru Muflihun dan Forkopimda (TNI Polri) sempat  bersiaga di lapangan, ikut membantu warga, melakukan pengawasan dan peninjauan lapangan. 

Segini Biaya Pengendalian Banjir di Pekanbaru

Bila ditilik ke belakang, pada 2022 lalu Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution kepada awak media setempat pernah mengungkapkan ihwal hasil kajian Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020 per Kecamatan.  Terungkap bahwa "kota bertuah yang kerap berkuah" ini membutuhkan biaya ratusan miliar agar persoalan banjir dapat teratasi.

Berikut biaya pengendalian per Kecamatan dimaksud:

- Kecamatan Bina Widya Rp. 43.821.631.166,67

- Kecamatan Bukit Raya Rp. 12.692.368.916,67 

- Kecamatan Kulim Rp. 7 .284.799.000,00

- Kecamatan Lima Puluh Rp. 9 .568.386.000,00 

- Kecamatan Marpoyan Damai Rp. 21.846.573.733,33

- Kecamatan Payung Sekaki Rp. 53.164.977.750,00

- Kecamatan Pekanbaru Kota Rp. 5 .254.488.000,00

- Kecamatan Rumbai Rp. 163.288.622.083,33

- Kecamatan Rumbai Timur Rp. 94.627.543.500,00 

- Kecamatan Sail Rp. 7.577.500.000,00

- Kecamatan Senapelan Rp. 651.202.500,00

- Kecamatan Sukajadi Rp. 697.074.000,00

- Kecamatan Tenayan Raya Rp. 12.566.188.333,33

- Kecamatan Tuah Madani Rp. 19.066.495.416,67.

Awak media setempat memantau, besarnya biaya penanggulangan banjir tersebut sudah diangsur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di tengah keterbatasan kondisi keuangan pasca berakhirnya kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru sebelumnya Firdaus ST MT yang menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan tunda bayar.


Warga yang sudah jengah dan pesimis dengan kondisi tak nyaman namun berulang ini bahkan 
berharap agar pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau turut peduli serta ikut mengatasi permasalahan banjir yang tak kunjung habis-habisnya di "kota bertuah" tersebut.

"Kami berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perduli kondisi yang sulit ini, sebab persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak! ” ungkap sejumlah warga.

Mereka juga meminta Pemerintah Kota Pekanbaru beserta jajaran supaya melobby pemerintah pusat untuk membantu persoalan banjir yang biaya pengendaliannya sangat besar tersebut. Di sisi lain, mereka juga menyarankan supaya persoalan-persoalan yang bukan prioritas dan menelan anggaran tak kalah besar sebaiknya diabaikan dulu. "Dahulukan hal-hal yang menyangkut keselamatan dan hajat hidup orang banyak!," pinta mereka. 

#bdw/ede






 
Top